Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Air hujan merupakan salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai air bersih. Diperlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum air hujan dapat dikonsumsi yang salah satu tekniknya adalah pemanenan air hujan. Teknik filtrasi merupakan metode pengolahan air dengan mengalirkan air melewati beberapa media yang disusun, teknik ini merupakan salah satu cara peningkatan kualitas air hujan. Media yang digunakan berupa zeolit, karbon aktif, dan pecahan genting. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menganalisis kualitas limpasan air hujan setelah melewati reaktor filter dengan variasi perbedaan ketebalan lapis dan ukuran butir. Dari hal tersebut, dilakukan analisis terkait dengan perbedaan dan tingkat hubungan yang dihasilkan dari variasi media filter terhadap kualitas limpasan air hujan yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan reaktor filter dengan dimensi kedalaman media 36 cm, lebar 15 cm, dan Panjang 15 cm. reaktor filter terdiri dari 3 buah dengan reaktor 1 sebagai variabel kontrol untuk membandingkan reaktor 2 dengan ketebalan lapis yang berbeda dan reaktor 3 dengan ukuran butir yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa reaktor 3 dengan variasi ukuran butir memiliki kemampuan paling baik dalam meningkatkan kualitas limpasan air hujan. Dihasilkan rerata efektivitas penyisihan pada reaktor 3 sebesar 45,9 % pada besi terlarut, 11,5 % pada KMnO4, dan 82,7 % pada fecal coliform. Selain itu, didapatkan perbedaan signifikan pada ketiga sampel karena memiliki nilai signifikansi < 0,05 pada parameter pH dan tidak ada perbedaan siginifikan pada parameter besi terlarut, KMnO4, dan fecal coliform Berdasarkan uji korelasi, didapatkan bahwa reaktor 3 merupakan reaktor dengan tingkat hubungan terbaik yaitu pH sebesar (r = 0,429), besi terlarut sebesar (r = 0,997), KMnO4 sebesar (r = 0,939), dan fecal coliform sebesar (r = 0,686).

---

Rainwater is one source of water that can be used as clean water. Preliminary processing is required before rainwater can be consumed, one of the techniques is rainwater harvesting. Filtration technique is a water treatment method by flowing water through several arranged media, this technique is one way to improve the quality of rainwater. The media used are zeolite, activated carbon, and tile shards. The aim of the research was to analyze the quality of rainwater runoff after passing through the filter reactor with variations in layer thickness and grain size. From this, an analysis is carried out related to the differences and the level of relationship resulting from variations in filter media to the quality of the resulting rainwater runoff. This study used a filter reactor with dimensions of 36 cm depth, 15 cm width and 15 cm length. filter reactor consists of 3 pieces with reactor 1 as the control variable to compare reactor 2 with different layer thickness and reactor 3 with different grain sizes. The results of this study found that reactor 3 with grain size variations had the best ability to improve the quality of rainwater runoff. The average removal effectiveness in reactor 3 was 45.9% for dissolved iron, 11.5% for KMnO4, and 82.7% for fecal coliform. In addition, there were significant differences in the three samples because they had a significance value of <0.05 in the pH parameter and there were no significant differences in the parameters of dissolved iron, KMnO4, and fecal coliform. Based on the correlation test, it was found that reactor 3 was the reactor with the best relationship level. pH (r = 0.429), dissolved iron (r = 0.997), KMnO4 (r = 0.939), and fecal coliform (r = 0.686)."

"Air hujan dapat dinilai merugikan bagi suatu lingkungan perkotaan dalam tingkat yang besar, tetapi juga dapat bernilai bermanfaat, jika dikelola dengan baik untuk meningkatkan pemanfaatan kembali air oleh alam, dengan tujuan jangka panjang yaitu untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang hidup pada daerah yang mengalami hujan tersebut. Oleh karena itu, program ?Water Balance Model? (WBM) yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah British Colombia, Kanada, digunakan untuk membandingkan antara volume air antara air hujan (total rainfall) dengan limpasannya (discharge) , begitu juga dengan jumlah infiltrasi yang dapat dihasilkannya, yang dapat ditingkatkan oleh penerapan teknologi Surface Enhancements dan Source Controls dari aplikasi Manajemen Air Hujan Perkotaan (Urban Rainwater Management).Tujuan dari studi ini adalah untuk menguji kemampuan program WBM, yang hanya dapat diakses dari situs www.waterbalance.ca, dengan mengikuti semua tahapan yang diperlukan oleh program tersebut. Sebelum program WBM ini dapat diuji, diperlukan terlebih dahulu untuk mencari berbagai macam data yang dibutuhkan untuk dapat mengoperasikan program dengan benar, seperti antara lain data hujan, topografi, jenis tanah, penggunaan lahan (tipe & luas), dan penutup permukaan lahan, untuk dapat mewakili daerah yang akan ditinjau tersebut, dalam hal ini daerah perwakilan untuk Sub-DAS Sugutamu.Data-data lain yang diperlukan adalah juga data mengenai teknologi source controls dan surface enhancements, dari teknologi Best Management Practice (BMP) yang mendukung konsep Low-Impact Development (LID), yang sudah tersedia oleh program WBM ini. Setelah pengumpulan semua data tersebut, program dapat digunakan dengan memasukkan semua data yang sudah diperoleh kedalam program WBM melalui situs program, dan melihat hasil yang keluar setelah program dijalankan, untuk selanjutnya dapat dianalisa. Hasil yang diperoleh dari seluruh perhitungan di dalam program akan berupa beberapa macam grafik.Ada dua macam grafik yang dihasilkan tersebut, yaitu grafik Exceedance Summary, yaitu grafik yang menunjukkan jumlah limpasan yang terjadi dalam suatu jenjang waktu tertentu, dan juga Volume Sumamry, yaitu grafik yang memperlihatkan perbandingan antara volume limpasan total (Total Discharge) , dengan kehilangan total (Total Losses) , infiltrasi DAS (Catchment Infiltration) , dan infiltrasi dari teknologi source control (Source Control Infiltration) . Oleh karena program WBM ini masih di dalam masa percobaan, maka semua hasil yang diperoleh hanya berupa suatu hasil rekayasa saja untuk menguji kemampuan yang dimiliki oleh program WBM tersebut.

---

Rainwater can be considered harmful for an urban environment in excess amounts, but can also become valuable, if well managed to enhance the natural restoration of water within the environment, with the long-term objective for the restored water to be used by the local community living within the area of this rainfall. Therefore, the ?Water Balance Model? (WBM) program which was developed by the Local Government of British Colombia, Canada, is used to compare the volume of water between total rainfall and its discharge, along with the total infiltration which it can produce, which can be enhanced by applying Surface Enhancement and Source Control technology through the application of Urban Rainwater Management.

The main objective of this study is to test the abilities of the WBM program, which can only be accessed through ?Water Balance Model? website, which is www.waterbalance.ca, by following the specific steps needed by the program itself. Before the WBM program can be tested, several types of data is needed to properly operate this program, such as rainfall data, topographic data, soil type data, land use data (type & area), and surface type data, which can represent the area in which is to be observed, in this case the representation area of the Sugutamu Sub-River Basin.

Other data which is needed include data regarding source control and surface enhancement technology, from Best Management Practice (BMP) technology which supports the Low-Impact Development concept, which is already provided by the WBM program. After gathering all of the data, the program can be used by inputing all the required data into the WBM program through the program website, and seeing the results which are produced after the program is run, to be used for further analysis. The results which are produced from all calculations in the program are in the form of several different types of graphs.

There are two different types of graphs which are produced, which are the Exceedance Summary graph, which shows the amount of runoff which occurs in a certain time frame, as well as the Volume Sumamry graph, which shows the comparison between volumes of the Total Discharge, with the Total Losses, Catchment Infiltration, and Source Control Infiltration. Because the WBM program is still under testing, therefore all the results produced are only engineered results, to test the abilities of this WBM program."

"Wilayah yang memiliki sumber air baku yang terbatas dapat memanfaatkan sumber daya lain seperti air hujan. Air hujan dapat dipanen dan ditampung agar dapat digunakan menjadi sumber baku air bersih kegiatan ini biasanya disebut dengan pemanenan air hujan (rain water harvesting). Dalam penelitian ini akan membandingkan 2 jenis media karbon aktif yang berbeda yaitu karbon aktif dari tempurung kelapa dan dari ampas kopi dalam penyisihan 4 parameter air pH, warna, zat organik dan besi. Desain reaktor terbuat dari wadah kaca dan masing-masing reaktor diisi karbon aktif dengan ketebalan media 11.25 cm. Analisis dilakukan secara simplo atau satu kali pengukuran. Kandungan besi pada inlet memiliki rata-rata sebesar 0.0617 mg/L. Setelah pengolahan dengan ampas kopi bertambah menjadi 0.0917 mg/L. Berdasarkan hasil tes anova dan post hoc dapat disimpulkan untuk parameter pH dan zat organik karbon aktif dari ampas kopi dan tempurung kelapa memiliki kemampuan yang sama p-value > 0.05. pH akhir range 7.4-7.9 sedangkan zat organik mengalami kenaikan menjadi 42.29 mg/L dan untuk warna yang ditimbulkan setelah pengolahan karbon aktif ampas kopi adalah 45 PtCo. Terdapat keunggulan secara ekonomi sejumlah Rp.72,000.- dalam penggunaan karbon aktif ampas kopi sebagai bahan baku. Namun tempurung kelapa memiliki keunggulan dari masa penggunaannya yang lebih tahan lama.

---

Areas that have limited raw water sources can utilize other resources such as rainwater. Rainwater can be harvested and collected so that it can be used as a raw source of clean water, this activity is usually called rain water harvesting. In this study will compare 2 different types of activated carbon media, namely activated carbon from coconut shells and from coffee grounds in the removal of 4 water parameters pH, color, organic matter and iron. The reactor design is made of glass containers and each reactor is filled with activated carbon with a media thickness of 11.25 cm. The analysis was done by simplo or one measurement. Iron content at the inlet has an average of 0.0617 mg/L. After processing with coffee grounds, it increased to 0.0917 mg/L. Based on the results of anova and post hoc tests, it can be concluded that for the parameters of pH and organic matter, activated carbon from coffee grounds and coconut shell has the same ability p-value> 0.05. The final pH range is 7.4-7.9 while organic matter has increased to 42.29 mg/L and for the color caused after processing coffee grounds activated carbon is 45 PtCo. There is an economic advantage of Rp.72,000 in the use of coffee grounds activated carbon as raw material. However, coconut shell has the advantage of a more durable period of use."

"Perkembangan suatu kota ditandai dengan meningkatnya pertambahan penduduk dan makin lengkapnya fasilitas kota untuk menuju kota metropolitan yang mandiri dengan harapan perkembangan ekonomi yang tinggi. Depok pada tahun 2010 berpenduduk 1.675.213 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 1.145.091 jiwa, maka sudah terjadi perkembangan penduduk kota Depok sebesar 530.122 jiwa dengan pertambahan sebesar 31,655 % dalam kurun waktu 10 tahun atau rata-rata perkembangan 3,64% per tahun. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan beberapa konsekuensi perubahan fungsi lahan meliputi, kebutuhan lahan untuk pembangunan daerah pemukiman dan fasilitas ? fasilitas lainnya. Seterusnya juga memacu perubahan penggunaan lahan, khusus lahan yang tadinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berubah menjadi ruang tertutup bangunan (non RTH). Dampak lain dari pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya kebutuhan akan air untuk menjalankan kehidupan.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi daya dukung sumber air hujan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2010. Dikota Depok terdapat sumber-sumber air yaitu Kali, Situ dan Air tanah. Saat ini pemakaian air tanah lebih dominan sebesar 82,5% dari total penduduk memakai air tanah dari pada air permukaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pasokan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Depok disamping air permukaan yang ada berkualitas kurang baik, sehingga perlu pengolahan lengkap lebih dahulu untuk mendapatkan air yang memenuhi persyaratan kualitas kesehatan.Menurut hasil penelitian potensi sumber air hujan sangat mencukupi karena curah hujan dikota Depok sangat tinggi (1106-4579 mm) per tahun, sehingga menghasilkan nilai surplus debit andalan di masing-masing luasan kecamatan, kecuali Kecamatan Beji terjadi defisit pada bulan September dan Oktober.

---

A city development is indicated by population growth and more complete facilities compare to rural area. Depok is one of city with massive development nowadays with high economic potential. In 2010, Depok population is 1.675.213 peoples, this number has increase by 31.65% compare to 2000 (1.145.091 peoples), the average population growth is 3.64% per year.

In line with high population growth and changing on people dynamic, most of Green Open Space Area (RTH) has shifting the function into Used Spaced with many buildings is develop nowadays for residential (house, apartment), office building, restaurant, etc.

For supporting population growth, one of the most important factor need to consider is the availability of reserved water for supporting people?s daily life. The main objective of this study was to determine the potential capacity of rain water sources to the spatial plan of Depok City in 2010. Some of water source for covering all Depok area are Kali, Situ & Ground Water. Currently, the usage of ground water is more dominant (used by 82.5% of total population).

Based on the research result, potential source of rain water in Depok is sufficient because the annual rainfall duration is very high (1106 ? 4579 mm), resulting on the surplus value of dependable flow in each districts, except in Beji District during dry season, in September and Oktober."

"Baku mutu yang lebih longgar dan seringkali lebih murah serta lebih realistis bagi negara berkembang mengandung resiko lebih tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sehingga sedikit para pembuat keputusan yang mau merekomendasikan tingkat resiko yang lebih tinggi daripada yang digunakan negara industri (maju).Dengan pertimbangan bahwa negara maju tidak memulai program perlindungan lingkungan mereka dengan standard seperti saat ini, maka seharusnya negara berkembang tidak perlu menetapkan baku mutu seketat negara maju saat ini.Evolusi suatu negara dari negara berkembang menjadi negara maju memperihatkan pola bahwa meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi negara tersebut diikuti dengan bertambah ketatnya baku mutu lingkungan negara tersebut. Dengan demikian apabila suatu negara memiliki nilai kondisi kesehalan masyarakat dan sosial ekonomi yang sama dengan negara lain maka nilai baku mutu lingkungan kedua negara tersebut akan sama. Lohani (1993) meneliti mengenai indikator dalam penentuan baku mutu lingkungan. Indikator tersebut adalah Angka harapan hidup (X1), Angka Kematian Bayi (X2), Angka Kematian Akibat TBC dan Kanker (X3), Angka Kematian Akibat Typhus dan Paralyphus (X4), Laju Pertumbuhan Penduduk (X5), GNP perkapita (X6), Aset per kapila (X7), Upah Buruh Mingguan (Xs), Konsumsi Listrik per Kapita (Xs), dan Jumlah Pegawai Negeri (X1o). Dalam penelitian ini indikator (X1) sampai (X4) dikelompokkan sebagai kondisi kesehalan masyarakat dan indikator (Xs) sampai (X1o) dikelompokkan sebagai kondisi sosial ekonomi.Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai: (1) Berapa nilai baku mutu lingkungan di Indonesia yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya bila dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju? (2) Apakah baku mutu yang ditetapkan di Indonesia terlalu ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) membandingkan baku mutu air permukaan antara beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya sama dengan kondisi Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 (berdasarkan PP No. 20 tahun 1990 dan PP No. 82 tahun 2001), mengkaji ketat atau tidaknya baku mutu lingkungan di Indonesia bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut metode penelitian terbagi dalam lima tahapan yakni (1) melihat hubungan antara baku mutu dengan indikator penentuan baku mutu berdasarkan penelitian Lohani (1993) (2) menentukan negara pembanding (3) menentukan tahun acuan (4) membandingkan baku mutu air permukaan (5) mengkaji baku mutu air permukaan di Indonesia. Penelitian ini bersifat ex post facto tipe korelasional dengan menggunakan perbandingan antara indikator penentuan baku mutu lingkungan di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa lalu. Variabel terikat yang digunakan adalah baku mutu air permukaan. Sementara data yang digunakan adalah data kuantitatif dan runtun waktu dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan seperti Recent trends in Health Statistics in Southeast Asia 1974-1993, Key indicators of Asia Development Bank 1970-2000, dan Yearbook of Labour Statistics 1974-1993.Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Perbandingan baku mutu lingkungan di beberapa negara akan sama apabila kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya sama (2) Baku mutu lingkungan yang ditetapkan di Indonesia terlalu ketat bila dibandingkan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Dengan menggunakan data penelitian dari Lohani dan dianalisis dengan SPSS versi 10.0. hasil penelitian memperlihatkan bahwa 48% perbedaan dalam penentuan batas baku mutu disebabkan oleh indikator penentuan baku mutu diatas. Dengan menggunakan interval kepercayaan sebesar 70%, indikator kematian akibat TBC dan kanker serta kematian akibat typhus dan paratyphus tidak signitikan, selain nilai korelasinya juga lemah (r c 0,5). Penelitian ini tidak secara khusus ditujukan untuk mendapatkan hubungan antara baku mutu dengan indikalor penentuan baku mutu, akan tetapi dibatasi untuk memperlihatkan bahwa indikalor tersebut cukup signilikan untuk digunakan sebagai perbandingan. Hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut (1) hipotesis dapat diterima sebesar 64,29%, yang berarti bahwa baku mutu air permukaan di Indonesia sama dengan baku mutu air permukaan negara-negara di Asia Tenggara, (2) 55,56% dari baku mutu yang diterima oleh uji hipotesis diatas adalah lebih ketat, yang berarti bahwa baku mutu yang ditetapkan di Indonesia ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Sedangkan baku mutu Indonesia tersebut adalah serupa dengan baku mutu negara Malaysia (antara tahun 1976-1977), Philipina (antara tahun 1990-1992), Singapura (antara tahun 1978-1981) dan Thailand (antara tahun 1990-1991).Berdasarkan analisis pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:Baku mutu di Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara sudah sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya.Penentuan batas baku mutu air permukaan di Indonesia lebih ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya.

---

Lower and often cheaper, and as a consequence more realistic environmental standards for developing countries involve higher risks to the environment and public health. Therefore, few environmental policy makers are willing to recommend higher risk levels than used in developed countries.

Developed countries did not begin their environmental protection by applying high standards as using now. Therefore developing countries do not have to apply standards as high as developed countries do.

The evolution of a country from developing to developed country shows a pattern that the improvement of its public health and socio-economic conditions are followed by higher allowable limits of environmental quality standards.

Consequently, countries that have similar public health and socio economic conditions will have similar allowable limits of environmental quality standards. Lohani (1993) stated that there are indicators for setting environmental quality standards. The indicators are life expectancy level (Xi), infant mortality rate (X2), TBC and cancer death (X3), typhus and paratyphus death (X4), population (X5), GNP per capita (X6), asset per capita (X7), average weekly salary ()(a), electricity consumption per capita (X9), and federal employment (Xio). In this research those indicators are grouped as public health and socio-economic.

Based on the reasons above, the research problem can be formulated as: (1) what is the Indonesia allowable limits of surface water quality standards which appropriate to its public health and socio-economic conditions? (2) in relation to its public health and socio-economic conditions, are Indonesia allowable limits of surface water quality standards too high?

The objectives of the research are: (1) to compare environmental quality standards among South-east Asian countries which had the same level in public health and socio-economic conditions with Indonesia in 1999 and 2000 (refer to PP No. 20 1990 and PP No. 82 2001) (2) to evaluate Indonesia environmental quality standards in relation with its public health and socio-economic conditions.

To meet the objectives of the research, the methodology is divided into five stages i.e (1) to see the corelation between allowable limits of environmental quality standards with environmental quality standards setting indicators based on Lohani's (1993) (2) to select the comparable countries (3) to decide the reference years (4) to compare the surface water quality standards of selected countries with those of Indonesia (5) to review the allowable limits of Indonesia surface water quality standards.

This is an ex-post facto correlation type research. In this research the current Indonesia environmental quality standards are compared to those of South East Asian countries in the past. Independent variables which are setting environmental quality standard indicators. Data used in this research are quantitative and time series secondary data. Data were collected from some publication source such as Recent trends in Health Statistics in Southeast Asia 1974-1993, Key indicators of Asian Development Bank year 1970-2000, and Yearbook of labour statistics 1974-1993. While dependent variables are allowable limits of environmental quality standards in Indonesia.

Hypothetical research are formulated as follows (1) comparison of surface water quality standards allowable limits in some countries will be similar if they have similar conditions on public health and socio-economic (2) Indonesia surface water quality standards is too high compare with considering its public health and socio-economic conditions.

This research found that 48% in setting surface water quality standards could be explained by the above indicators. Using confidence level of 70%, indicator of TBC and cancer death also typhus and paratyphus death are not significant, beside the correlation are weak ( r < 0.5). This research is held not only to see the relationship between allowable limit quality standards and setting environmental quality standard indicators but also to show that those indicators are significant to be used for comparison.

Hypothetical analysis shows that hypothesis is accepted by 64,29%. It means that Indonesia surface water quality standards are appropriate with its public health and socio-economic conditions.

Hypothetical analysis for the second hypothesis shows that it is accepted by 55,56%. With reference to the criteria set before, it means that the surface water quality standards in Indonesia are too high.

The appropriate level of Indonesian allowable limits of environmental quality standards in 1999 and 2000 are similar to that of Malaysia during 1976-1977, Philippine 1990-1992, Singapore 1978-1981, and Thailand 1990-1991.

Based on the results of hypothesis analysis, here are the conclusions based on review both the PP No. 20 year 1990 and PP No. 82 year 2001:

Allowable limits of environmental quality standards in Indonesia are appropriate with its public health and socio-economic conditions if compare to other countries in Southeast Asian.

The setting of Indonesia surface water allowable limit quality standards are high related to its public health and socio-economic conditions."

"Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami masalah inefisiensi dan terlalu besarnya hutang yang harus di tanggung oleh masing-masing PDAM.Keterpurukan pengelolaan pelayanan air minum ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat pengaruh sifat birokrasi pelayanannya yang tidak mengikuti kaidah sifat birokrasi modern. Sikap birokrasi yang tidak modern pada jajaran Direksi PDAM ini mengikuti sikap yang ada pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi pemerintah di Indonesia masih merupakan birokrasi tempat saling berbenturannya nilai-nilai modern dan tradisional yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang.Untuk memperbaiki kondisi pelayanan air minum di Indonesia saat ini diperlukan jiwa kewirausahaan sejati dan akuntabilitas dari jajaran Direksi PDAM, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa manajemen PDAM. Dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap kewirausahaan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan JajaranDireksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?2.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Hipotesis yang diajukan :1.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan .Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.2.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengambilan sampel penelitian sebanyak 36 responden dari populasi 306 PDAM, menggunakan Teknik Stratified Random Sampling, stratum sample terdiri dari Direktur Utarna, Direktur Teknik/Operasi, dan Direktur administrasifKeuangan pada PDAM yang terdapat di selurub Indonesia.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi Teknik Wawancara, Teknik Kuesionering, Observasi dan Studi Kepustakaan. Penyusunan Kuesionering menggunakan penskalaan Teknik Skala Likert; Teknik analisa data menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif yang didukung dengan Metoda Analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil Penelitian mencakup gambaran umum permasalahan pelayanan air minum di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Budaya organisasi yang berlaku di dalam birokrasi pemerintahan merupakan sumber atau acuan sikap manajerial yang masih melekat pads jajaran Direksi PDAM. Atau dengan kata lain, terdapat sikap birokrasi pemerintah di kalangan jajaran Direksi PDAM di Indonesia.2. Sikap birokrasi pemerintah yang melekat pada Direksi PDAM secara sadar atau tidak disadari telah memotivasi dan menjadi sifat kebijakan dan gaya kepemimpinan pada jajaran Direksi PDAM di Indonesia.3. Kebijakan dan kepemimpinan yang demikiian itu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku organisasi tertentu dikalangan staf atau pegawai PDAM, yang pada umunya juga berasal dari instansi-instansi pemerintahan.4. Sikap dan perilaku organisasi tersebut kemudian membentuk dan sekaligus menjadi ciri kinerja PDAM.5. Kineija PDAM menunjukan fenomena permasalahan inefisiensi perusahaan yang antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan faktor eksternal, yaitu rendah dan tidak layaknya tarif air minum akibat resistensi masyarakat.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai masalah kewirausahaan pada jajaran Direksi PDAM, dan rendah serta tidak Iayaknya tarif air minum dapat diartikan sebagai masalah akuntabilitas publik PDAM."

"The rapid urban population growth in Indonesia has caused a high increased in the demand of public services. One of the most important urban public services needed is water supply. Palembang is one of the big cities in Indonesia which has a problem in providing services in water supply. The local water company, PDAM Tirta Musi, has been established since 1929 to provide such service. This thesis attempts to evaluate PDAM Tirta Musi's Palembang performance in providing water supply, especially with regards to financial and services aspects. As a matter of comparison, its performance will be compared to PDAM Surabaya and PDAM Bogor the first is the second langest city in Indonesia, while the second one is a regent which is also a sub urban area. The results show that, service-wise and financially, PDAM Kotamadya Surabaya and especially PDAM Bogor were better than PDAM Tirta Musi Palembang. The performance of PDAM Tirta Musi is categorized as unsatisfactory and illiquid. There are at least two factors that have caused unsatisfactory performance of PDAM Tirta Musi Palembang in financial and services aspects. These concern with the poor water management and human resources."

"Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di DKI Jakarta, khususnya pelayanan air minum, Pemda DKI Jakarta I PAM Jaya telah mengadakan kerjasama kemitraan (public- private partnership) dengan swasta. Kemitraan dilakukan sejak tahun 1997, yaitu dengan PT. Thames PAM Jaya (TPJ) untuk wilayah Timur Jakarta, dan dengan PT. Palyja, untuk wilayah Barat Jakarta, dengan batas fisik sungai Ciliwung, yang membelah dari Selatan ke Utara. Kerjasama dengan swasta merupakan salah satu terobosan bagi Pemda DKI Jakarta dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana publik dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga masyarakat serta mewujudkan kota Jakarta sebagai kota jasa dan pelayanan setara dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Terdapat dua sisi kepentingan dalam kerjasama kemitraan antara pemerintah dengan swasta di sini, yaitu kepentingan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (bersifat sosial), dan di lain pihak kepentingan swasta yang berorientasi kepada keuntungan finansial (profit oriented). Peningkatan kinerja yang diharapkan dari kemitraan PAM Jaya dengan swasta ini dilihat dari 2 (dua) indikator utama yaitu aspek teknis dan pelayanan kepada masyarakat, yang keduanya saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Penelitian aspek teknis mengemukakan data-data yang dicapai dari target teknis, sebelum dan sesudah kemitraan yang telah berjalan selama 3 tahun, yang mencakup kondisi-kondisi cakupan pelayanan, kapasitas produksi, kebocoran air, jumlah pelanggan dan kualitas air. Sedangkan penelitian aspek pelayanan berkaitan dengan kepuasan pelanggan, yaitu bagaimana kenyataan pelayanan yang diterima dibanding dengan harapan pelayanan yang didambakannya. Ringkasan hasil penelitian yang diperoleh adalah : (1) Pada aspek teknis, walaupun terdapat peningkatan kinerja aspek teknis dari sebelum kemitraan (akhir tahun 1997) , hingga akhir tahun 2000, namun apabila dibandingkan dengan target yang hendak dicapai terdapat adanya deviasi (kesenjangan) yang cukup signifikan. Dalam 3 tahun pertama kemitraan, dari seluruh kondisi indikator aspek teknis, tidak satupun yang mencapai target sebagaimana yang ditetapkan. (2) Pada aspek pelayanan, dari ke tiga faktor pelayanan yaitu : kualitas air, administrasi dan tarif, tidak satupun kinerja pelayanan yang kenyataannya sesuai dengan harapan pelanggan. Dibanding dengan sebelum dilaksanakannya kemitraan, kinerja pelayanan yang dirasakan pelanggan setelah kemitraan, terdapat kecenderungan semakin menurun. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah 3 tahun kemitraan PAM Jaya dengan swasta, belum tercapainya kinerja pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan antara lain disamping faktor-faktor yang bersifat teknis, pada kemitraan tersebut, tidak terwujud suatu bentuk kerjasama saling komplementer, yang tetap menjaga independensi, serta adanya hubungan timbal balik dengan prinsip saling mempertukarkan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan strategis, sebagaimana bentuk kerjasama dalam aliansi stratejik. Adanya perubahan budaya kerja dan budaya organisasi dari bentuk birokrasi pemerintahan kepada bentuk perusahaan swasta yang memerlukan sikap mental bagi karyawan eks PAM Jaya untuk dapat menyesuaikannya."

"ABSTRAKPerkembangan pembangunan di Jakarta cenderung mengubah tanah menjadi kedap air. Daerah yang sebelumnya merupakan media yang bisa dirembesi air diubah menjadi daerah yang ditutupi berbagai jenis bangunan seperti permukiman, pertokoan, jalan, dll. Sementara itu kebutuhan akan air bersih yang berasal dari air tanah cukup tinggi, yaitu menurut Transoto (1988) 78 %, sedang dari hasil penelitian ini di lapangan adalah 94,7 %. Kebutuhan air bersih yang berasal dari air tanah diperkirakan akan semakin meningkat, karena tingkat pertambahan penduduk yang cukup tinggi (3,0%/tahun), dan meningkatnya jumlah pertokoan, perkantoran serta industri, sementara kemampuan Perusahaan Air Minum (PAM) DKI masih sangat terbatas untuk memasok air bersih.Sebagai akibat dari kekedapan permukaan tanah terhadap air di DKI maka timbul berbagai masalah lingkungan seperti kekeringan pada musim kemarau, (karena persediaan air tanah kurang) dan intrusi air laut.Permasalahan di atas erat kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap sumberdaya air hujan, yang pada akhirnya mempengaruhi pengelolaan air hujan yang di terapkan mereka selama ini. Untuk meliput persepsi masyarakat terhadap air hujan serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah dalam hubungannya dengan IMB, terutama Koefisien Dasar Bangunan dan ruang terbuka, maka dalam penelitian ini dicoba untuk meneliti seluruh wilayah DKI Jakarta yang dibagi ke dalam 4 zone.Pembagian zone didasarkan pada perbedaan topografi, dan sifat air tanah. Pada masing-masing zone diambil tiga tempat yang diharapkan dapat menggambarkan zone secara keseluruhan. Sedangkan untuk kelurahan contoh dipilih daerah yang terdapat dibagian tersebut, karena diasumsikan bahwa pada daerah yang terpadat kebutuhan akan air tanah adalah sangat tinggi, dan daerah yang tertutup oleh bangunan atau kedap air lebih luas.Menurut hasil penelitian ini, di zone 2 rasa air tanahnya sekarang adalah payau, sedangkan pada tahun 1979 (Sandy, 1979) rasa airnya masih tawar. Dengan demikian intrusi air laut telah meluas sampai ke zone 2 dalam selang waktu 9 tahun terakhir.Dalam hubungan dengan pengelolaan air hujan yang diterapkan masyarakat ataupun perkantoran, ternyata masyarakat lebih banyak yang membuang air ke selokan atau sungai, tanpa usaha untuk mengembalikannya ke dalam tanah. Hanya sebagian kecil yang mengalirkan air hujan ke dalam kolam atau bak resapan. Ada juga yang membiarkan air hujan itu jatuh dari atap ke halaman, tetapi hal ini bukan untuk mengupayakan air hujan masuk ke dalam tanah. Nampaknya masyarakat selama ini masih menganggap bahwa air hujan merupakan limbah yang secepat mungkin harus dibuang atau dialirkan ke sungai, bukan sebagai suatu sumberdaya yang harus diselamatkan. Dalam hubungannya dengan pengelolaan air hujan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menggunakan air hujan untuk berbagai keperluan, sedang yang terbanyak mempergunakan air hujan tersebut adalah masyarakat di zone pantai atau zone 1.Sebagian rumah yang dibangun developer telah menerapkan pengelolaan air hujan dengan cara mengalirkan hujan dan atap lewat rantai ke bak resapan. Bak resapan tersebut terletak di sudut teras, akan tetapi bak ini terbuka dan volumenya juga kecil. Tetapi oleh sementara pemilik rumah tersebut, sistem yang begini telah diubah dengan mengalirkan air dari atap ke selokan, berarti kualitas pengelolaannya menjadi turun. Dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah, terlihat bahwa mayoritas masyarakat memiliki KDB (koefisien Dasar Bangunan) di atas 41 % baik di zone 1, 2, 3 dan maupun di zone 4. Sedangkan dalam peraturan pemerintah KDB diharuskan 40 %. Di samping itu khusus untuk bagian selatan Jakarta pemerintah DKI telah menetapkan bahwa pada setiap kapling harus ada ruang terbuka sebesar 85 % agar air berkesempatan meresap ke dalam tanah lebih banyak. Ternyata dari hasil penelitian ini, umumnya (96 %) masarakat memiliki ruang terbuka di bawah 69 %, bahkan 25 % dan diantaranya hanya 0-17 % saja yang mempunyai ruang terbuka.Dari analisis regresi dan korelasi antara tingkat pendidikan dengan pengelolaan air hujan di zone pantai atau zone 1 ternyata bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi menggunakan sistem pengelolaan air hujan yang lebih baik dari orang yang berpendidikan lebih rendah, akan tetapi hubungannya adalah nyata. Sedangkan masyarakat yang bermukim di zone 2 dan 3 ternyata orang yang berpendidikan lebih tinggi menerapkan sistem pengelolaan air hujan yang lebih jelek dari pada orang yang berpendidikan lebih rendah. Khusus bagi masyarakat yang bermukim di zone 4, sistem pengelolaan air hujan yang diterapkan oleh orang yang berpendidikan lebih tinggi hampir tidak ada bedanya dengan sistem pengelolaan air hujan yang diterapkan oleh orang yang berpendidikan lebih rendah.Hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan air hujan oleh masyarakat di zone 1 (pantai) ternyata orang yang berpendidikan lebih rendah lebih banyak menggunakan air hujan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi, tetapi hubungannya tak nyata. Di zone 2 dan 3 juga orang yang berpendidikan lebih rendah lebih banyak menggunakan air hujan dari pada orang yang berpendidikan lebih tinggi, dan hubungannya adalah nyata. Akan tetapi di zone 4 temyata orang yang berpendidikan lebih tinggi lebih banyak menggunakan air hujan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, dan hubungannya nyata.

---

ABSTRACT

The development of Jakarta tends to alter land to become impermeable areas which are functioning among others to absorb rainwater, have been changed into buildings, settlements, business centers, roads, etc. In the meantime, the capability of public water supply of Jakarta is limited. Only less then 40 % of 7.5 million populations is supplied with tap water. In the study area there are kampungs that only have 33.8 % tap water supplies. Therefore, the need for clean water is substituted mostly by using river water and pumping the groundwater. It was assumed that the exploitation of groundwater will increase proportionally with the population growth rate of 3.0 % per year.

This has become even more serious due to the lack of appropriate management of rainwater by the community. The prospect of rainwater as a resource is neglected, and rainwater is even regarded as a problem.

The rapid growths of buildings are also made worse due to the fact that most people do not follow the regulation concerning license to build. They neglect the limit of the allowable building base coefficient. The allowable building basic coefficient is 15 %, while the fact shows that in the study area the coefficient is increasing to 41 %. These conditions gave rise to a lot of environmental problems, such as drought, intrusion of seawater, particularly into densely populated areas where high-rise buildings were built.

With the population of 7.5 million people and the water consumption of 200 liter per day per person, there is a daily need for clean water of 15 million cu.m. While the whole Jakarta area (approximately 560.sq. km with its 2,000 mm annual rainfall) may have a daily supply of rain-water of 32 million cu.m. If during the rainy season (with is 6-7 months annually) 50 % of the rainwater can be met. Therefore, there is an urgency to develop rainwater conservation campaign.

The conservation of rainwater will serve as a resource, reducing the use of groundwater or dirty river water."

"PDAM Kabupaten Sleman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahnn 1990 dan rnempunyai mandat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat disamping pula sebagai salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PDAM Kabupaten Sleman dengan membandingkan PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan menggunakan data selama 4 tahun rnulai tahun 1997 - 2000, selanjutnya dianalisis rasio sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, serta analisis SWOT untuk pembuatan strategi pemberdayaan kinerja PDAM di masa depan.Untuk mendekati permasalahan kinerja, digunakan pendekatan keuangan dan operasional selama 4 tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Sleman berstatus variatitf dan tahun 2000 mempunyai status "kurang", lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul yang berada dalam batas status " nilai cukup".Permasalahan yang nampak dari kinerja tersebut meliputi. Dari aspek keuangan meliputi a) Penerimaan PDAM terlalu kecil dibandingkan dengan pengeluaran PDAM. Akibat hal ini nampak pada rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio biaya operasi terhadap penjualan air, dengan nilai rendah; b) Adanya beban hutang jangka panjang kepada pemerintah pusat yang semakin memberatkan ekuitas PDAM Kabupaten Sleman. Dari aspek kinerja operasional;, meliputi a) Cakupan pelayanan;. Rendahnya pertumbuhan cakupan pelayanan ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi rendah serta turunnya animo masyarakat menjadi pelanggan PDAM; b) Kontinyunitas air; c) Peneraan meter air.Langkah strategis pemberdayaan kinerja PDAM Kabupaten Sleman, meliputi antara lain : a) Perbaikan alat meter air yang rusak dan melakukan tera alat meter yang telah ada; b) Peningkatan cakupan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan pasokan sumber air dan pendanaan; c) Perubahan pinjaman hutang dari pemerintah pusat menjadi hibah/penyertaan modal pemerintah; d) Pemberian subsidi oleh PEMDA untuk program pemerataan distribusi air bersih: e) Peningkatan tarip air secara hertahap dengan tetap memperhatikan keterjangkauan Jaya beli pelanggan; e) Optimalisasi sumber pasokan air, f) Peningkatan keunggulan pelayanan PDAM kepada masyarakat, g) Pemberian bimbingan kepada wilayah/desa yang telah mengelola penyediaan air bersih secara swadaya."