Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai isu polusi lingkungan China dalam hubungan bilateral China-Jepang selama kurun waktu 2001-2008. Keamanan manusia di kedua negara juga dianalisa apakah terancam oleh polusi lingkungan China yang dilihat dari perspektif keamanan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu polusi lingkungan China merupakan isu yang sangat penting dalam hubungan kedua negara karena China dan Jepang memiliki kepentingan masingmasing atas isu tersebut. Isu ini mempunyai alasan-alasan penting bagi kedua negara seperti alasan ekonomi, lingkungan hidup, keamanan manusia, sosial dan politik. Kemudian isu polusi lingkungan China juga merupakan ancaman terhadap keamanan manusia di kedua negara yang dilihat dari perspektif keamanan manusia. Parameter yang digunakan adalah ketujuh dimensi dalam perspektif keamanan manusia yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) yakni keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik.

---

This thesis is focusing on the China environmental pollution issue in China-Japan relationship during 2001-2008. Human security in both countries was also analyzed whether threatened by China environmental pollution that seen in human security perspective. This research uses qualitative method with descriptive analytical approach. The result of the research has shown that China environmental pollution issue has been a very important issue in China-Japan relationship because both countries have their own interest to that issue. This issue has many important reasons such as economic, environmental, human security, social and political reason. Then, this issue also has been threatened to human security aspect in China and Japan. Threat parameter uses the seventh dimensions of human security perspective that released by United Nations Development Programme (UNDP). The seventh dimensions are economic, food, health, environment, personal, community, and political security."

"Tesis dengan judul "Kebijakan Cina Menangani lsu SARS dalam Perspektif Human Security" mencoba menjelaskan bagaimana wabah SARS menjadi salah satu ancaman terhadap human security, digambarkan dari dampak penyebaran wabah SARS terhadap beberapa negara berbagai aspek dan gambaran mengenai Cina merespon munculnya isu tersebut dalam perspektif human security.Wabah SARS yang menyerang di tahun 2002-2003 menunjukkan kekurangan transparansi dan ketidakefektifan kebijakan kesehatan publik di Cina yang akhirnya bukan hanya mempengaruhi warga Cina tetapi juga warga di beberapa negara. Penyembunyian dan under-reporting kasus infeksi oleh medical personnel dan pejabat pemerintah dengan serius telah mempengaruhi kepercayaan publik di dalam dan luar Cina. Bentuk ancaman baru seperti wabah SARS ini mempengaruhi persepsi pemimpin Cina dalam menilai kepentingan dan kebutuhan keamanan yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan keamanan. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan yang didapatkan Cina dari WHO dan masyarakat Internasional karena keterlambatan penanganan kasus ini dengan melarang warga untuk melakukan kunjungan perjalanan ke Cina yang tentunya secara langsung berdampak pada bidang perekonomian.Situasi yang berkembang memperlihatkan bahwa SARS telah memberikan implikasi yang cukup luas tidak hanya terhadap keamanan kesehatan manusia, tetapi juga terhadap keamanan sosial, ekonomi dan politik satu negara, dalam hal ini khususnya Cina.Dengan demikian, kebijakan yang diyakini pemerintah Cina dapat dilakukan dalam menanggulangi isu ini pada kenyataannya belum cukup memadai, sehingga dampak dari wabah SARS meningkat hingga mencapai angka kematian/ mortality yang cukup tinggi dan meluas ke beberapa negara."

"Tesis ini mengkritik pendekatan human security PBB melalui implementsi resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dalam isu kekerasan seksual (pemerkosaan dan perbudakan seksual) di Timor Leste pada masa konflik (1975-1999). Penulis menggunakan metode studi literature dengan dokumen Chega CAVR sebagai rujukan data kekerasan seksual di Timor Leste pada masa konflik. Teori yang digunakan adalah teori feminisme radikal kultural yang menekankan pada tiga konsep dasar, yakni budaya patriarki, power dan penindasan yang berdampak pada gagasan revolusioner untuk mengakhiri penindasan. Penulis ingin menunjukkan proses pengarusutaman gender dalam operasi perdamaian PBB (UNTAET) di Timor Leste sebagai implementasi resolusi 1325 yang berimplikasi pada pembentukan CAVR namun gagal melawan budaya bisu yang disebabkan oleh budaya patriarki. Budaya bisu perempuan Timor Leste ini membentuk impunitas pelaku kekersaan seksual di Timor Leste pada masa konflik dan berlanjut hingga kini. Tesis ini menemukan dua hal, yakni secara teoritis, adanya integrasi pendekatan human security PBB dengan lensa gender dalam isu kekerasan seksual dalam konflik. Secara empiris, CAVR bukanlah implementasi gagasan revolusioner teori feminisme radikal kultural. Mobilitas CAVR hanya merekomendasikan proses peradilan bagi milisi pro-integrasi di Timor Leste tetapi kurang menargetkan militer Indonesia sebagai pelaku utama kekerasan seksual terhadap perempuan Timor Leste pada masa konflik.

---

This paper criticizes UN human security approach through the implementation of UN Security Council resolution 1325 on sexual violence issue (rape and sexual slavery) in Timor Leste during the conflict (1975-1999). The method used is literature study with CAVR Chega document as reference for data on sexual violence in Timor Leste during the conflict. The theory used is cultural radical feminism which emphasizes three basic concepts, patriarchal culture, power and oppression impacted on revolutionary ideas to end oppression. The author show gender mainstreaming process in Timor Leste UN peace operations (UNTAET) as the implementation of resolution 1325 and the implications for the foundation of CAVR Commission that failed to change culture of silence caused by patriarchal culture. This silent culture of East Timorese women promotes impunity for perpetrators of sexual assault in Timor Leste during conflict period. This paper discovers two main things: theoretically, the integration of the UN human security approach with gender lens in sexual violence issue during conflict. Empirically, CAVR is not the implementation of revolutionary idea based on cultural radical feminism theory. The CAVR's mobility urges judicial process for pro-integration militias in Timor Leste but lacked demanding on Indonesian military as main perpetrator of sexual violence against East Timorese women during the conflict"

"Isu krisis pengungsi global telah menjadi masalah mendesak dan kompleks dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan jumlah pengungsi akibat konflik, bencana alam, dan ketidakstabilan politik menantang komunitas global dalam memberikan respons yang tepat. Banyak negara menolak pengungsi dengan alasan menjaga keamanan nasional, namun pengungsi juga membutuhkan perlindungan. Pandangan yang hanya berfokus pada keamanan nasional mendorong pengungsi hidup dalam kerentanan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif diperlukan, dengan mempertimbangkan konsep keamanan manusia agar pengungsi dianggap sebagai subjek keamanan. Pendekatan Indonesia sering didominasi oleh keamanan nasional, namun terdapat indikasi bahwa negara ini tetap menerima pengungsi melalui kebijakan, kolaborasi, dan partisipasi dalam forum internasional. Apabila dalam keterbukaan tersebut pengungsi tidak dilindungi aspek keamanannya maka Indonesia dapat meningkatkan bentuk ketidakamanan pada pengungsi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat kemudian dari segi apa elemen keamanan manusia muncul dalam upaya pengelolaan pengungsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menerapkan analisis konten (content analysis) terhadap berbagai upaya, dokumen kebijakan resmi, hingga keterlibatan kolaborasi Indonesia dengan berbagai aktor. Dengan mengkomparasi pada konsep keamanan manusia dari UNDP 1994 dan CHS 2003, ditemukan bahwa elemen keamanan manusia pada upaya Indonesia muncul dari relasi tiga faktor pengaruh: Tekanan norma global HAM, inherent local values dan kolaborasi antar aktor lintas sektor. Tiga faktor ini mendorong Indonesia pada akhirnya untuk mempertimbangkan aspek keamanan pengungsi dengan dibentuknya kebijakan, kerjasama dengan organisasi internasional dan partisipasi Indonesia pada forum internasional Upaya Indonesia ini pada konsep keamanan manusia berada pada tataran ide, komponen dan strategi yang diterapkan oleh negara.

---

The global refugee crisis has become an urgent and complex issue in recent decades. The increasing number of refugees due to conflicts, natural disasters, and political instability challenges the global community to provide appropriate responses. Many countries refuse refugees citing national security concerns, but refugees also need protection. A perspective focused solely on national security pushes refugees into vulnerability. Therefore, a more inclusive approach is needed, considering the concept of human security to view refugees as security subjects. Indonesia's approach is often dominated by national security, but there are indications that the country still accepts refugees through policies, collaborations, and participation in international forums. If the security aspects of refugees are not protected in this openness, Indonesia may increase forms of insecurity for refugees. This research will examine how elements of human security emerge in refugee management efforts in Indonesia. This study uses a qualitative method, applying content analysis to various efforts, official policy documents, and Indonesia's collaborative involvement with various actors. By comparing the concept of human security from UNDP 1994 and CHS 2003, it is found that elements of human security in Indonesia's efforts emerge from the interrelation of three influencing factors: pressure from global human rights norms, inherent local values, and cross-sector actor collaboration. These three factors ultimately push Indonesia to consider the security aspects of refugees through the formulation of policies, cooperation with international organizations, and participation in international forums. Indonesia's efforts within the concept of human security are at the levels of ideas, components, and strategies implemented by the state."