Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan dunia dalam era WTO, APEC, AFTA, membawa persaingan yang semakin ketat, baik di pasar global dengan sesama eksportir, maupun di pasar domestik menghadapi barang impor. Meskipun mengkhawatirkan pihak yang selama ini mendapat proteksi, perdagangan bebas sebenarnya memberikan lebih banyak peluang perluasan pasar ekspor. Indonesia menandatangani ketiga kesepakatan itu sehingga pelaku bisnis harus siap berkompetisi dan pihak pemerintah harus siap dengan kebijakan yang mendukung. Tantangan ini sangat berat akibat adanya hambatan domestik maupun di pasar ekspor, tetapi perlu terus diupayakan pemerintah dan dunia usaha, karena devisa ekspor merupakan sumberdaya utama bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menelaah dimana sebenarnya posisi Indonesia dan peran pemerintah dalam meningkatkan ekspor ditengah persaingan pasar bebas, maka penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kebijakan pemerintah, perilaku perusahaan dan kinerja ekspor. Dengan kajian ini diharapkan didapat acuan bagi kebijakan pemerintah, dan acuan bagi perilaku eksportir yang mendukung kinerja ekspor nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelaahan literatur dengan mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja ekspor yang telah diteliti sebelumnya. Berdasarkan referensi, kebijakan pemerintah erat kaitannya dengan perilaku perusahaan, sedangkan perilaku tersebut mempengaruhi kinerja ekspor perusahaan yang secara agregat merupakan kinerja ekspor nasional. Perilaku perusahaan yang dikaji di dalam penelitian ini dikembangkan dan kajian Barringer et al (1996), yang meliputi, perilaku kewirausahaan, perencanaan ekspor, sikap penghambat ekspor, dan orientasi global. Perilaku tersebut dikaji hubungannya dengan kebijakan pemerintah melalui sub-variabel terukur dari keempat variabel dimaksud dan selanjutnya, dikaji pengaruh 4 perilaku tersebut terhadap kinerja ekspor perusahaan. Sub-variabel dari masing-masing perilaku diberi skala Likert 1-5 untuk mengukur pendapat responden. Pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada responden eksportir di Indonesia secara cluster random sampling. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi yang meliputi : pengkajian variabel yang sudah diteliti para ahli untuk diterapkan di Indonesia, penambahan orientasi global sebagai variabel dependen, dan pengukuran hubungan kebijakan pemerintah, perilaku perusahaan dan kinerja ekspor di dalam satu model. Barringer mengkaji hubungan variabel dependen dan independen satu demi satu, sedangkan penelitian ini menguji semua variabel sekaligus dan simultan dengan Structural Equation Model (SEW} dan bantuan program komputer Linear Structural Relation (LISREL). Didapat temuan bahwa kebijakan pemerintah hanya mempengaruhi perilaku perencanaan ekspor perusahaan. Komitmen pemerintah terhadap tahapan waktu dan penghapusan proteksi perdagangan secara bertahap, diikuti oleh proses penyesuaian diri para eksportir dalam mengantisipasi tantangan dan peluang setiap agenda liberalisasi perdagangan global dan dampaknya terhadap usahanya. Kebijakan pemerintah tidak secara signifikan mempengaruhi perilaku kewirausahaan, perilaku penghambat ekspor, dan perilaku orientasi global. Padahal, ketiga perilaku perusahaan tersebut berdasarkan sejumlah teori, terkait erat dengan kebijakan pemerintah. Temuan kedua, kinerja ekspor perusahaan ternyata dipengaruhi oleh perilaku perencanaan ekspor dan perilaku penghambat ekspor. Perencanaan ekspor umumnya mengikuti mekanisme transaksi internasional dengan jadwal ekspor periodik yang erat kaitannya dengan kinerja ekspor. Perilaku penghambat ekspor merupakan persepsi tentang ekspor yang rumit, riskan, dan tidak pasti, sehingga menjadi hambatan nyata di pasar yang perlu ditanggulangi dengan program transparansi pasar. Implikasi teori dari kajian ini diantaranya adalah konfirmasi tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kinerja ekspor perusahaan melalui pembinaan, dukungan dan arahan dalam perencanaan ekspor. Sedangkan implikasi kebijakan pemerintah meliputi peningkatan efisiensi transaksi domestik, membangun rasa percaya din eksportir dengan penyederhanaan prosedur ekspor, membangun infrastruktur perdagangan luar negeri yang efisien sehingga memberikan kemudahan lalulintas barang, devisa, dan informasi bagi kegiatan ekspor Indonesia."

"Kanada adalah negara yang secara historis memegang peranan kunci dalam berbagai isu dan organisasi internasional, seperti operasi penjagaan perdamaian, kebijakan perubahan iklim global, hingga pembentukan PBB dan G20. Akan tetapi, kajian mengenai kebijakan luar negeri Kanada masih sangat minim di luar Kanada, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memetakan perkembangan akademik dari literatur-literatur akademik yang membahas kebijakan luar negeri Kanada sejak tahun 1939. Tulisan ini menggunakan 66 literatur akademik yang meliputi artikel jurnal, monograf, dan bab dalam buku edited volume. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode taksonomi. Analisis tulisan-tulisan tersebut dilakukan dalam tiga tema besar, yaitu (1) dasar-dasar kebijakan luar negeri Kanada, (2) dimensi kawasan dalam kebijakan luar negeri Kanada, dan (3) isu-isu dalam kebijakan luar negeri Kanada. Temuan dari tulisan ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Kanada didasari oleh dua ide, yaitu internationalism dan peace, order, and good government berdasarkan konstitusinya. Ide realisme juga digunakan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Selain itu, Kanada juga merupakan negara yang sangat tidak konsisten dengan kebijakan luar negerinya akibat fluktuasi komitmen dalam berbagai isu dan kawasan yang dialaminya hingga saat ini.

---

Canada is a country that historically holds a key role in various issues and international organizations, such as peacekeeping operations, climate change policy, and also the creation of the United Nations and the G20. That being said, research on Canadian foreign policy (CFP) outside of Canada—especially Indonesia—is minimal. Therefore, this paper is written with the aim to map out the development of academic literature on Canadian foreign policy since 1939. This paper analyses 66 academic literatures which consists of journal articles, monographs, and chapters in edited volumes. The methodology used in this paper is taxonomy. The analysis of these literatures are done through three main themes (1) foundations of Canadian foreign policy, (2) regional dimensions in Canadian foreign policy, and (3) issues in Canadian foreign policy. The findings of this paper is that Canadian foreign policy is influenced by two ideas, which are (1) internationalism through Canada’s miltilateral relations and (2) peace, order, and good government which are based on Canada’s constitution. Realism is also used in Canada’s relation with the USA. Other than that, Canada also has a highly inconsistent foreign policy due to the fluctuation of commitments seen in various issues and regions until now."

"Dalam persepsi pemerintah kolonial, haji merupakan bahaya terselubung yang harus diawasi, terlebih jika di_kaitkan dengan posisi strategis di belakang mereka, serta timbulnya pemberontakan yang diilhaminya. karenanya seluruh kebijakan pemerintah kolonial tentang masalah ini, ialah bagaimana mengawasi jika tidak ingin dikatakan meredam aktifitas mereka. Ada pun komponen yang dikuasai pemerintah kolonial, antara lain penggunaan kapal haji, pembukaan konsulat jenderal haji, juga ujian-ujian yang harus diluluskan jika ingin menunaikan ibadah haji. Dalam masa depresi ekonomi 1930, pengawasan-pengawasan tidak hanya bertendensi politik, namun juga ekonomis. Dengan banyaknya orang menunaikan ibadah haji ini, berarti juga berbarengan dengan keluaranya devisa negara."

"Krisis Asia telah mempengaruhi perelconomian negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang dilanda krisis, Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan Iamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat memgikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi arus masuknya dan keamanan investasi Sebab kerusuhan sosial dan politik akibat krisis ekonomi teriadi diharnpir semua selctor. Hal ini menjadi persoalan tersendin bagi negara-negara investor khususnya bagi Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan ikut melemahnya perekonomian Jepang yang tahim 1990-an mengalami stganasi. Hubungan ekonomi .Iepang-Indonesia telah teijalin sejak era Soekamo dan menunjukkan peningkatan yang signiiikan pada era Soeharto. Di era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting tidak hanya meningkamya. jumlah bantuan luar negeri Jepang tetapi juga mekanisme mendapatkan bantuan dan alokwinya Bagi Jepan, Indonesia telah menempati negara tidak sekedar penerima bantuan dan mitra perdagangannya tetapi juga dengan besamya angka bantuan dan investasi Arli penting Indonesia bagi Jepang ditunjukkan dengan upaya-upaya Jepang membantu Indonesia tidak hanya dalam situasi normal namunjuga situasi krisis. Di antaranya adalah Jepang benrsaha rnemenuhi tanggungjawab dan perhatiannya terhadap Indonesia yang dilanda Perhatian tersebut dilakukan Jepang melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi. Sejumlah bantuan ekonomi yang diberikan melalui lembaga dan organisasi ekonomi intemasiona seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan Forum ASEAN merupakan langkah kongkrit. Jepang juga memberikan bantuan tersebut melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia dan melalui pemerintah secara langsung. Kebijakan ekonomi Jepang dalam penyelesaian krisis juga ditunjukkan dengan rneningkatkan jumlah bantuan luar negeri atau ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fisal 1998 dan 1999. Kebijekan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tebap penting bagi kepentingan nasional Jepang, Dihandingkan dengan kebijakan banman tahun-tahun sebelumnya alasan Jepang memberikan bantuan tidak berubah, termasuk mekanisrne mernbenkan bantuan. Perubahan terjadi pada tingkat perbedaan situasi antara situasi normal dan kzisis, di mana Jepang membantu lewat forum-forum dialog dan keijasama ekonomi seperti ASEAN+ 3, Japan and ASEAN SummirMeering, Forum Paris Club, CGI dan lain-lain."

"ABSTRACTTulisan ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Kanada dalam membuat kebijakan luar negeri Arktik Kanada ? ? yang juga dikenal dengan sebutan ? ?Strategi Utara ? ? ? pada tahun 2009-2010. Melihat dari sumber-sumber domestik dari pembentukan kebijakan luar negeri, akan dianalisis bagaimana kebijakan yang dihasilkan dan apa yang kemudian menjadi perhatian dan tujuan utama pemerintah Kanada dalam membuat kebijakan Arktik nya. Ancaman terhadap kedaulatan Kanada di wilayah Arktik menjadi perhatian utama dan juga kesejahteraan rakyat Kanada khususnya masyaakat Inuit di wilayah Arktik dan melestarikan lingkungan Arktik.

---

ABSTRACTThis thesis will explore the factors that influenced the Canadian Government on the making of the Canadian Arctic Foreign Policy also known as Northern Strategy in the years 2009 2010. Seeing from the perspective of domestic context in foreign policy making, the central analysis will look on the Canadian Arctic policy itself. It is found that the perceived threat to Canadian sovereignty in its Arctic territory as the main concern in the making of the Canadian Arctic Policy, in addition of the welfare of Canadian citizens especially Inuit people in the Arctic and preserving the Arctic environment."

"Upaya Asnerika Serikat (AS) untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian Indonesia ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional AS itu sendiri. Kepentingan AS tersebut didasarkan pada beberapa faktor : Pertama, secara kuantitas, dengan jumlah penduduk 215 juta jiwa dan berpenduduk nomor empat terbanyak di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran produk-produk AS ; Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat sebelum krisis ekonomi cukup tinggi dan stabil ; Ketiga, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar ; Keempat, kondisi goegrafis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra dinilai sangat strategis bagi kepentingan AS ; Kelima, Indonesia secara politis memainkan peranan penting baik di kawasan regional Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun di dunia internasional yang ditunjukkan dengan keanggotaan aktif Indonesia dalam ASEAN, APEC, Nonblok, PBB, dan lain sebagainya ; Keenam, Indonesia adalah salah satu negara utama yang mendukung diberlakukannya perdagangan bebas di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Amerika Serikat, dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia menempuh cara : Pertama, memberikan bantuan dana, pangan, suplai medis, dan lain sebagainya secara langsung kepada pemerintah Indonesia ; Kedua, memperjuangkan agar Senat dan Kongres AS mendukung rencana penambahan dana kepada IMF yang ditujukan untuk membantu negara-negara di Asia yang dilanda krisis seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan ; Ketiga, mengirimkan utusan-utusan khusus untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun demikian, pemberian bantuan AS tersebut, terutama yang disalurkan melalui IMF, terlihat kurang mampu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan karena rendahnya komitmen pemerintah terhadap langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh IMF, sehingga IMF seringkali menunda pengucuran dana bantuannya kepada Indonesia. Selain itu, ketidakmampuan pemerintahan Suharto dan Habibie dalam menyerap aspirasi masyarakat agar pemerintah melakukan reformasi di segala bidang telah memicu merebaknya berbagai aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di berbagai tempat di Indonesia. Metode Penelitian:Deskriptif Analitis dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut."