Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahan di sekitar rel (lebih tepatnya tanah bantaran rel) seharusnya merupakan ruang yang diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan tidak diperbolehkan adanya tanaman-tanaman tinggi ataupun bangunan-bangunan yang berdiri. Hal ini mengacu pada Pasal 35, 36, 37, dan 178 Undang-Undang No.23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian UU Perkeretaapian. Kenyataan yang terjadi di lapangan, tanah yang dimaksud justru jauh dari kondisi yang ideal. Banyak bangunan di samping jalur rel yang berdiri, baik permukiman maupun pusat perdagangan, baik yang permanen (tembok) maupun yang non-permanen.Salah satu pemanfaatan tanah bantaran rel di luar peruntukkan pengoperasian kereta adalah di sekitar jalur rel Stasiun Universitas Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan nama Jalan Sawo. Lahan yang dimaksud digunakan sebagai tempat berdirinya bangunan-bangunan untuk aktivitas perdagangan. Di lahan tersebut berdiri bangunan bertembok dan bangunan dari kayu/triplek sebagai kios-kios yang disewa oleh para pedagang.Pemanfaatan tanah di Jalan Sawo untuk kegiatan perdagangan tersebut tidak dikenakan sanksi walaupun bertentangan atau melanggar UU Perkeretaapian. Hukum formal pada kenyataannya sulit berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, di sini ada ketumpangtindihan antara hukum formal dengan peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan yang dimaksud lebih dipilih untuk dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya melalui suatu mekanisme interaksi sosial tertentu yang bersifat akomodatif dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi mereka.

---

The land beside the railway should have been a space for operating of the train, include not allowed existance of high trees or buildings araound them. It?s according to Undang-Undang No. 23/2007 Tentang Perkeretaapian. In fact, the land what I mean is far from the ideal condition. There are so many buildings beside the railway, for living or trading acitvity. One of the land using beside the railway for trading activity is at around University of Indonesia Railway Station, known as Jalan Sawo.The illegal land using for trade activity isn?t been prevented or punished, inspite avoid the rule, UU Perkeretaapian. In fact, the state law can not operate effectively as it must be. It means, there's an overlapping mechanisms between the state law with the rules or regulations made by the negoitations among the actors who exist to use the land for trading activity. Here, the negotiations are more being chosen by people to be their guidance by the social interaction mechanisms which is accomodatively for them and become their economic benefits."

"ABSTRAKKemajemukan hukum atau pluralisme hukum merupakan salab satu tema penting dalam nuansa kajian antropologi hukum (Rouland, 1992:2-4). Pluralisme hukum seperti dijelaskan oleh Hooker (1975:2-4) berkembang antara lain melalui pemerintahan kolonial dan berdirinya negara-negara baru. Di Indonesia misalnya, proses terjadinya pluralisme hukum berawal dari penerapan hukum oleh penjajah terutama pada masa kolonial Belanda ketika penduduk Indonesia (jajahan) digolongkan menjadi tiga golongan dimana masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan golongan Bumiputera (lihat: Arief, 1986:10-14; Ter Haar, 1980:21-25). Semenjak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, sistem hukum nasional diwarnai oleh koeksistensi hukum formal dari negara dan hukum adat dari kelompok-kelompok etnis di Indonesia. Dalam hal ini, corak pluralisme hukum di Indoensia diwarnai oleh hukum formal yang sebagian merupakan peninggalan hukum kolonial dan produk hukum baru pemerintah Indonesia di satu pihak dan di lain pihak adalah hukum adat dari masing-masing kelompok etnis yang diakui keberadaannya oleh negara.Eksistensi dan penerapan hukum yang berbeda-beda dalam kenyataan hidup bermasyarakat menimbulkan pandangan yang berbeda mengenai hukum mana yang menjadi pilihan utama untuk diterapkan. Salah satu aliran pendapat menyatakan bahwa bagaimanapun juga, dalam situasi pluralisme hukum, pada akhirnya yang menentukan adalah hukum dari negara. Pendapat yang dikenal dengan sebutan legal centralism ini ditentang oleh Griffiths (1986:4) yang menyatakan bahwa pada kenyataannya hukum negara itu tidak sepenuhnya berlaku. Dalam masyarakat dapat dikenai lebih dari satu tatanan hukum. Di Indonesia kritik dari Griffiths ini didukung oleh kenyataan bahwa terdapat kasus-kasus dimana hukum nasional belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Alfian (1981:148), misalnya, menunjukkan peranan yang kurang berarti dari hukum nasional dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat Aceh. Tingkah laku mereka banyak dipengaruhi oleh norma-norma atau nilai-nilai agama dan adat daripada peraturan-peraturan hukum yang seyogyanya harus berlaku. Pada sisi lainnya, terutama dalam kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa, terdapat juga situasi dimana lembaga hukum formal untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tidak mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan yang jauh terpencil. Contoh dari situasi seperti ini dijumpai pada orang Tabbeyan, sebuah desa di Kabupaten Jayapura (Irian Jaya), dimana terjadi konflik baik antar warga masyarakat itu sendiri maupun antara warga desa itu dengan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) yang konsesi hutan di daerah tersebut, namun tidak mudah memperoleh akses untuk menggunakan lembaga peradilan formal untuk menyelesaikannya (Tjitradjaja, 1993).Keberadaan yang sesungguhnya dari sistem-sistem hukum dalam situasi pluralisme hukum dapat dilihat dalam pola pilihan yang dibuat terhadap sistem-sistem hukum tersebut dan hagaimana sistem-sistem hukum yang berbeda itu secara efektif dapat dipakai untuk menyelesaikan setiap masalah hukum yang timbul dalam masyarakat yang bersangkutan, terutama dalam penyelesaian sengketa yang timbul (Hooker, 1975). Secara teoritis semua sistem hukum mendapat peluang yang sama untuk dipilih sebagai sistem yang diandalkan dalam menghadapi setiap peristiwa hukum. Namun demikian pada kenyataannya pilihan-pilihan hukum mana yang dipakai bergantung pada strategi pembangunan hukum negara yang bersangkutan dan situasi-situasi nyata yang mengarahkan pilihan atas suatu sistem hukum. Dalam kaitan inilah proses penyelesaian sengketa pada suatu situasi pluralisme hukum dapat dipakai sehagai suatu pendekatan dalam menganalisa keberadaan dan keefektifan dari sistem hukum yang ada dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga masyarakat."

"Jurnal ini membahas bagaimana strategi Public Relations PT KAI untuk meningkatkankepercayaan masyarakat terkait penggunaan commuter line sebagai sarana transportasi utamasehari hari Dengan menggunakan data sekunder berupa hasil penelitian yang dilakukan PT KAIterhadap tanggapan masyarakat pengguna commuter line Hasil penelitian menemukan bahwajumlah pengguna commuter line sudah meningkat namun belum menunjukkan harapan dankepuasan masyarakat sepenuhnya Jika mengacu pada strategi Public Relations maka programyang masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah Event Community Involvement Inform or Image dan Social Responsibility Sedangkan program yangsaat ini belum perlu dilakukan adalah Publications Lobbying and Negotiation dan News Hal inimengingat bahwa dari hasil penelitian yang telah dilakukan program program tersebut sudahdapat meningkatkan jumlah pengguna commuter line

---

This journal discusses the Public Relations strategy of PT KAI to improve public trust related todaily commuter line users as main transportation Using sources such as results from a researchtowards the response of commuter line users conducted by PT KAI The result discovers anincreasing amount of commuter line users although it is not obvious in the satisfaction of thecommuter line rsquo s users in general Referring to the Public Relations strategy the programsneeded to elevate public rsquo s trust are as following Event Community Involvement Inform orImage and Social Responsibility Meanwhile the programs currently deemed ineffective arePublication Lobbying Negotiation and News These actions are considered due to the risingamount of commuter line users seen in the data result of the previous research conducted "

"ABSTRAKBeberapa tahun terakhir Depok mengalami perkembangan yang sangat pesat dibidang pembangunan, salah satunya pembangunan apartemen. Hal tersebut tidak terlepas dari wilayah Depok yang berdekatan dengan Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia. Keberadaan sejumlah apartemen menimbulkan pertanyaan bagi khalayak ramai mengenai pemenuhan sumber air bersih bagi penghuni. Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan sumber daya air tanah oleh apartemen di Kota Depok guna memenuhi kebutuhan penghuni apartemen, serta pengaturan terkait sumber daya air tanah yang mengalami perkembangan dari era kemerdekaan hingga era pasca reformasi dan implementasinya. Lebih daripada itu skripsi ini juga membahas mengenai isu air sebagai hak asasi manusia, sehingga pemenuhan terhadapnya perlu dilindungi. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan dengan tipologi yang dipergunakan adalah deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan terkait ketidak sesuaian implementasi pemanfaatan sumber daya air tanah terhadap regulasi yang ada. Dengan demikian penulis memberikan saran berupa perbaikan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dengan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial dan lingkungan, serta perbaikan dalam sistem internal pemerintah.

---

ABSTRAKIn the last few years Depok has become a city with rapid growth in construction sector with the high amount of apartements. It?s because the location of Depok near Jakarta as capital city of Indonesia. This situation make people curious about the fulfilment of clean water resource for the apartment?s resident. This thesis discussing about the utilization of groundwater resources by apartments in Depok to fulfill the resident?s need, and the regulations related to groundwater resources that have evolved from the independence era to the post-reform era and its implementation. Moreover, this study also discussing about the issue of the right of water, so that the fulfilment of water must be protected. This study is using a form of normative research, or also known as legal research with a descriptive typology. This Study discovered incompatibility implementation of utilization of groundwater resources to the existing regulations. Therefore it is necessary to improve the management of water resource that integrate with other aspects, such as economic, social and environment, as well as improvements in internal goverment system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran public relations dalam membangun corporate image atau citra perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Kesimpulan Peran dari public relations PT KAI Commuter Jabodetabek adalah sebagai communicator , juru bicara yang mewakili perusahaan dalam memberi segala informasi yang ada terkait segala bentuk komunikasi yang dijalankan perusahaan. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan media sosial untuk dapat menginformasikan kebutuhan perusahaan kepada publik. Media sosial merupakan sarana efektif disebabkan karena dengan menggunakan media sosial, perusahaan dapat berinteraksi secara langsung.

---

This study aims to determine the role of public relations in building the corporate image of PT KAI Commuter Jabodetabek. This study uses a qualitative method. Conclusion The role of public relations PT KAI Commuter Jabodetabek is as a communicator, a spokesman representing the company in providing all information related to all forms of communication that run the company. The strategies that can be used is to use social media to inform the needs of the company to the public. Social media is an effective tool due to the use of social media, companies can interact directly."

"Tanah merupakan salah satu kebutuhan dalam kegiatan pembangunan. Untuk memperoleh tanah dalam kegiatan tersebut, maka pihak instansi yang memerlukan tanah melakukan suatu upaya agar proyek yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Instansi yang memerlukan tanah dalam rangka pengadaan tanahnya untuk proyek tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian dengan pemilik tanah. Sebagai salah satu contoh kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum telah direalisasikan pembangunan jalan Outer Ring Road dengan jalan Lenteng Agung. Permasalahan yang timbul dari pengadaan tanah khususnya untuk kepentingan umum tersebut adalah masalah pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah yang tanahnya terkena proyek tersebut. Hal ini disebabkan oleh mekanisme musyawarah dalam penentuan ganti kerugian yang dilakukan masih jauh dari yang diharapkan. Perjanjian antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah dalam menentukan besarnya ganti rugi merupakan salah satu aspek dari hukum perjanjian, dimana dalam pasal 1338 KHUPerdata menyatakan kesepakatan itu mengikat bagi mereka yang melaksanakan perjanjian sebagai undang-undang dan juga dalam pasal 1320 KHUPerdata yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah adanya kata sepakat diantara mereka yang melakukan perjanjian. Pada tahun 1993 pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 55 tahun 1993 yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun dengan keluarnya peraturan baru ini masih juga terdapat permasalahan di lapangan dalam rangka pengadaan tanah terutama menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan ganti kerugian yang disebabkan oleh karena masih terdapat kelemahan dari materi yang diatur dalam Keppres No 55 Tahun 1993."

"Penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana-sarana kepentingan umum, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam prakteknya seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Masalah dalam sengketa tanah yang menonjol dan perlu mendapat perhatian adalah masalah penafsiran definisi kepentingan umum, ganti kerugian yang tidak layak dan proses pengadaan tanah yang tidak demokratik.Penyebab timbulnya berbagai permasalahan tersebut bersumber pada dua hal pokok, yaitu (1) bersumber pada aparatur pelaksananya sebagai akibat tidak dimilikinya pemahaman yang mendalam tentang konsep keseimbangan dan keserasian antara kepentingan umum dengan kepentingan individu dan (2) bersumber pada kelemahan peraturan pengadaan tanah itu sendiri, misalnya tidak didapati adanya suatu kriteria yang tegas mengenai definisi kepentingan umum sehingga membuka peluang untuk disalahtafsirkan, lemahnya posisi rakyat pemegang hak atas tanah dalam proses musyawarah, pengertian harga umum setempat yang digunakan sebagai dasar dalam mengadakan penaksiran/penetapan besarnya ganti rugi, susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah dan prosedur penanganan apabila pemegang hak atas tanah menolak keputusan Panitia Pembebasan Tanah atas keputusannya mengenai besarnya ganti rugi.Dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam menghadapi kesulitan pengadaan tanah untuk berbagai proyek pembangunan dan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada rakyat yang selama ini kurang diperhatikan oleh peraturan pengadaan tanah sebelumnya. Walaupun secara umum materi Keppres ini telah cukup memuat berbagai pembaharuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam praktek pengadaan tanah, namun dalam pelaksanaannya belum dapat dijadikan basis jaminan hukum bagi rakyat untuk diperlakukan secara adil dan demokratis Beberapa titik rawan dalam Keppres ini yang memberi peluang terjadinya berbagai pelanggaran atas nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip keadilan adalah pengertian kepentingan umum yang masih terasa sangat luas dan kabur, pengertian musyawarah yang tidak didukung oleh beberapa muatan materi yang terkandung dalam Keppres itu sendiri, perhitungan ganti rugi dengan menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai pedoman yang biasanya nilainya jauh lebih rendah dari harga jual atau harga pasaran yang berlaku pada saat itu dan susunan panitia pengadaan tanah yang unsurunsurnya hanya terdiri dari aparat pemerintah.Diperlukan adanya perubahan pola pikir dan perilaku dalam kebijakan dan pelaksanaan pengambilalihan tanah sesuai dengan paradigma baru, yakni bahwa pengambilalihan tanah dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip demokrasi dan keadilan. Kriteria kepentingan umum harus dirumuskan secara tegas, terinci dan transparan dalam bentuk perundang-undangan. Pemberian ganti rugi minimal sama dan senilai dengan hak-hak dan pancaran nilai atas tanah. Aparat yang terlibat dalam proses pengadaan tanah menempatkan diri secara proporsional di antara para pihak."