Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari thesis ini adalah untuk memetakan aktifitas diplomasi penahanan Indonesia dalam kurun waktu 2003 hingga 2008. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi karakter dan keluaran diplomasi pertahanan Indonesia. Pemetaan tersebut dilakukan dengan dibimbing oleh pendekatan diplomasi pertahanan yang dikembangkan secara komprehensif dengan memadukan tiga terma utama yaitu diplomacy, defense, dan development yang menghasilkan tiga kategori utama diplomasi pertahanan yaitu defense diplomacy for CBM, defense diplomacy for defense capabilities, dan defense diplomacy for industry.Penelitian ini dilakukan dengan metode case study dengan melihat fenomena diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia, serta dengan membentuk dataset mengenai aktifitas diplomasi pertahanan Indonesia. Penelitian ini telah membuktikan bahwa aktifitas diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam kurun waktu 2003 hingga 2008 didominasi oleh karakter defense diplomacy for CBM, serta keluaran yang dihasilkan adalah peningkatan stabilitas keamanan regional.

---

The aim of this thesis is mapping Indonesia defense diplomacy activities diiring 2003 until 2008. This objective is intended to identify the character and output of Indonesia defense diplomacy. In order to gain this objective the analysis guided by defense diplomacy approach that developed comprehensively which combining three main tenns of defense diplomacy which is diplomacy, defense, and development that upshot three main categoiy of defense diplomacy consist of defense diplomacy for CBM, defense diplomacy for defense capabilities, and defense diplomacy for industiy.

This thesis conducted by case study methods that oversee the phenomena of Indonesia defense diplomacy, and also creating dataset about Indonesia defense diplomacy activities. This thesis has proven that the activities of Indonesia defense diplomacy dominated by defense diplomacy for CBM character, and the output of these activities in the increasing of regional security stability."

"Perjanjian Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) adalah model perjanjian yang baru bagi Indonesia sedangkan pada negara-negara maju model perjanjian ini sudah banyak diadopsi baik yang bersifat bilateral maupun multilat- eral. Perjanjian ini diinisiasi oleh Filipina tahun 2006 kepada Indonesia, namun karena tidak ada respon akhirnya Filipina kembali mengirimkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dalam negeri selalu mengalami dead- lock. Sementara itu, semakin memanasnya dinamika ancaman keamanan non tradisional seperti terorisme tahun 2016 di laut Sulu, Sulawesi dan makin kuat ser- ta meluasnya ancaman terorisme hingga ke wilayah perbatasan tiga negara (Indo- nesia-Malaysia-Filipina) menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia pada per- temuan Trilateral berinisiatif untuk mengadakan latihan bersama baik di laut maupun di darat dengan membentuk posko militer bersama. Inisiatif tersebut di- sepakati oleh Menhan Malaysia dan Menhan Filipina namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena terkendala oleh Parlemen Filipina yang mensyaratkan bahwa ketika Filipina hendak menjalin kerjasama dengan negara lain harus sudah memiliki SoVFA yang harus disepakati secara bilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus SoVFA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih nara- sumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SoVFA, observasi lang- sung pada saat penyusunan perjanjian dan mendapatkan data dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan diplomasi In- donesia-Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan penyusunan perjanjian SoVFA kurun waktu tahun 2013-2019 ditinjau dari per- spektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini mempergunakan konsep diplomasi per- tahanan, teori perjanjian internasional dan ketahanan nasional sebagai pisau ana- lisis dalam penelitiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbe- daan sistem hukum kedua negara yang mengakibatkan perjanjian ini lama untuk dicapai kata kesepakatan terutama di internal Indonesia.

---

The Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) agreement is a new model agreement for Indonesia while in developed countries this model of agree- ment has been adopted both bilaterally and multilaterally. This agreement was ini- tiated by the Philippines in 2006 to Indonesia, but because there was no response, the Phil-ippines finally sent it back in 2013. It happened because in the domestic drafting process there is always a deadlock. Meanwhile, the increasing dynamics of non traditional security threats such as terrorism in 2016 in the Sulu sea, Sula- wesi and the increasing and widespread threat of terrorism to the three-state bor- der region (Indonesia-Malaysia-Philippines) caused the Indonesian Defense Min- ister at the Trilateral meeting to take the initiative together both at sea and on land by forming joint military posts. The initiative was agreed upon by the Malaysian Defense Min-ister and the Defense Minister of the Philippines, but this could not be realized because it was constrained by the Philippine Parliament which requires that when the Philippines wants to establish cooperation with other countries it must have SoVFA that must be agreed bilaterally. This study used a qualitative research method with the SoVFA case study approach. The technique of collect- ing data is through in-depth interviews by selecting speakers who are directly in- volved in the process of drafting the SoVFA, direct observation during the prepa- ration of agreements and obtaining data from government agencies. This study aims to ana-lyze the diplomatic relations between Indonesia and the Philippines which have been running well so far related with the preparation of the SoVFA agreement in the period 2013-2019 from the perspective of National Resilience. This study uses the concept of defense diplomacy, the theory of international agreements and na-tional resilience as a knife of analysis in his research. The re- sults of the study show that there are differences in the legal systems of the two countries which resulted in this agreement being long to reach an agreement word especially in Indonesia"

"Penelitian ini membahas tentang diplomasi pertahanan dalam pengiriman misi pasukan Kontingen Garuda Indonesia yang bertugas di Timur Tengah. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda Indonesia dilakukan demi kepentingan nasional di masa pemerintahan Orde Baru. Konflik terjadi pada tahun 1973 dimana Mesir menyerang daerah Semenanjung Sinai yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. PBB sebagai organisasi dunia berusaha mewujudkan perdamaian dengan membentuk pasukan penjaga perdamaian United Nation Emerging Force II (UNEF II). Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi di misi UNEF II dengan mengirimkan Kontingen Garuda untuk melakukan segala tindakan pencegahan dalam konflik di Timur Tengah. Pengiriman pasukan Kontingen Garuda ini juga diartikan sebagai ajang Indonesia untuk berdiplomasi di forum berskala Internasional. Penulis beragumen bahwa pengiriman pasukan Kontingen Garuda Indonesia di misi UNEF II merupakan bagian diplomasi Indonesia dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional khususnya dalam bidang pertahanan. Berbeda dengan kajian – kajian sebelumnya yang membahas secara umum tentang peranan misi pasukan perdamaian Indonesia. Penelitian ini akan menekankan secara khusus tentang implementasi diplomasi indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian UNEF II di masa orde baru. Perihal sumber penelitian sejarah, penelitian ini menggunakan sumber – sumber berupa arsip, surat kabar, majalah, buku, dan jurnal.

---

This article discusses defense diplomacy in sending missions to the Kontingen Garuda Indonesia troops serving in the Middle East. The dispatch of the Kontingen Garuda Indonesia was carried out in the national interest during the New Order government. The conflict occurred in 1973 where Egypt attacked the Sinai Peninsula area occupied by Israel since 1967. The United Nations as a world organization is trying to bring about peace by forming a peacekeeping force United Nation Emerging Force II (UNEF II). Indonesia is one of the countries that contributed to the UNEF II mission by sending a Garuda Contingent to take all preventive measures in conflicts in the Middle East. The sending of the Kontingen Garuda troops is also interpreted as an opportunity for Indonesia to have diplomacy in international forums. The author argues that sending troops from the Garuda Indonesia contingent to the UNEF II mission is part of Indonesia's diplomacy in the context of realizing national interests, especially in the defense sector. This is different from previous studies which generally discuss the role of the Indonesian peacekeeping mission. This research will emphasize specifically on the implementation of Indonesian diplomacy in sending UNEF II peacekeepers in the New Order era. Regarding the sources of historical research, this research uses sources in the form of archives, newspapers, magazines, books, and journals."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive. 

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.

---

This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories."

"Untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, Indonesia menarik non-tariff trade barrier-nya atau hambatan investasi, dengan membuka akses pasar terhadap perusahaan asing untuk berinvestasi pada Industri Pertahanan Indonesia, melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebelumnya, entitas asing tidak diperbolehkan memiliki saham dalam sektor pertahanan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah anomali, karena Indonesia memiliki opsi lain yang lebih lumrah, seperti (1) tetap menutup pasar sektor pertahanannya, dan (2) mencapai kemandirian industri pertahanan, yang merupakan antitesis dari defense investment untuk pemain asing di Indonesia. Berangkat dari anomali kebijakan yang dijelaskan di atas, penelitian ini akan mengajukan pertanyaan penelitian: “Mengapa Indonesia melakukan liberalisasi industri pertahanan dengan membuka akses pemain asing dalam industri tersebut?”. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur akademis Ilmu Hubungan Internasional, karena hampir keseluruhan literatur yang membahas terkait liberalisasi industri pertahanannya dikaji menurut perspektif teori liberalisme semata. Padahal, sebagai sebuah kebijakan yang memiliki komponen internasional didalamnya, kebijakan liberalisasi menjadi perlu untuk dikaji sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Sehingga, dalam penelitian yang menggunakan analisis Foreign Policy Analysis, skripsi ini akan mengkaji bagaimana keputusan Indonesia untuk membuka pasar sektor pertahanannya kepada asing dipengaruhi oleh dua faktor utama; (1) faktor level sistemik yang ditunjukkan oleh perubahan sistemik dari unipolaritas AS menjadi multipolar, dan (2) level domestik dengan mengkaji kepentingan militer dari industri pertahanan dalam negeri, kapasitas ekonomi untuk meningkatkan skala alih teknologi, serta preferensi kebijakan Presiden Joko Widodo yang berpihak pada liberalisasi dan investasi asing.

---

For the first time since the New Order era, Indonesia has lifted its non-tariff trade barrier on investment restrictions, by opening market access to foreign companies to invest in the Indonesian defense industry, through the issuance of the Job Creation Law (Omnibus Law). Previously, foreign entities were not allowed to own shares in Indonesia’s defense sectors, and only SOEs were allowed to be the lead integrator in defense procurement. This then births an anomaly in Indonesia’s policy, because Joko Widodo’s administration has other options other than liberalize the industry; such as (1) preserving the protectionism nature of its defense sector, and (2) the policy goes unaligned with the interest to achieve self-reliance in the defense industry. Based on the aforementioned policy anomaly, this research poses the research question of “Why did Indonesia liberalize its defense industry by opening access to foreign investment in the industry?”. This research will be expected to contribute to the academic literature of International Relations, since it provides a new angle of analysis. Almost all existing literature discussing the liberalization of the defense industry is examined solely from the perspective of liberal economic theory, while as a policy that has international components in it; liberalization policy needs to be examined as a part of foreign policy. By utilizing the Foreign Policy Analysis, this thesis will analyse how Indonesia’s decision to open up its defense sectors to foreigners is influenced by two main factors: (1) systemic level indicated by the systemic change of U.S. Unipolarity to multipolarity, and (2) domestic-level factors by examining the military interests of the domestic defense industry, economic capacity to enhance technology transfer, and policy preferences of President Joko Widodo who is in favor of liberalization and foreign investment."

"Dalam mencapai dan mengamankan kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, antara lain, kekuatan militer, ekonomi, politik, intelijen dan sebagainya. Penggunaan militer sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi. Semua pihak pasti sepakat bahwa dalam berdiplomasi, negosiasi merupakan inti dari diplomasi, sehingga kemenangan dalam bernegosiasi juga bisa diartikan sebagai kemenangan dalam berdiplomasi. Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, kekuatan bargaining position merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Posisi tawar suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh national power bangsa dan salah satu komponen yang menonjol dari national power tersebut adalah komponen militer. Hal inilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi negara. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional serta bagaimana mengoptimalkannya dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan wilayah Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional belum optimal dan capaiannya masih sebatas pada isu pertahanan semata; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dimensi kapasitas dan kapabilitas TNI, dimensi Kerjasama antar instansi dan dimensi penyusunan strategi diplomasi."

"Tesis ini membahas mengenai revolution in military affairs (RMA) dalam kebijakan pertahanan Indonesia, yaitu pembangunan postur pertahanan berbasis minimum essential force (MEF/kekuatan pokok minimum) tahun 2010-2014. Tesis ini ingin melihat sejauhmana wacana RMA diadopsi dalam pembangunan kekuatan pokok minimum tersebut dengan melihat kepada perubahan tiga dimensi: teknologi, doktrin, dan organisasi militer Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif sebagai bahan analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia tidak secara resmi mengadopsi RMA, namun wacana RMA telah menjadi salah satu penyebab perubahan dan inspirasi bagi akuisisi teknologi peralatan dan sistem senjata, doktrin, dan organisasi di tubuh TNI. Meskipun demikian, dari berbagai dokumen perencanaan dalam pembangunan MEF terdapat isyarat bahwa Indonesia menuju RMA.

---

This study addresses the revolution in military affairs (RMA) in Indonesia's defense policy, which directed to a defense posture based on the minimum essential force (MEF) 2010-2014. This study would like to see how far the discourse of the RMA was adopted in the minimum essential force by observing the changes in three dimensions of the Indonesian military: technology, doctrine, and organization. This research is a qualitative research which supported by quantitative data for analysis of materials. The results show that Indonesia has not officially adopted the RMA, but the RMA discourse had been one of the causes of change and inspiration for the acquisition of high technology equipment and weapons systems, doctrine, and organizations in the TNI. Nevertheless, from various government planning documents in the development of MEF there is a sign that there Indonesia is towards the RMA."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melihat hubungan antara geopolitik dan Buku Putih Pertahanan Indonesia BPPI . Pada tingkat internasional, BPPI berperan untuk meningkatkan transparansi dan membangun saling percaya Confidence Building Measures/CBMs antar negara. Pada tingkat nasional, BPPI berperan sebagai panduan penyelenggaraan pertahanan dan pembangunan kapabilitas pertahanan negara. Dalam perkembangannya, BPPI 1995-2015 nampak tidak sepenuhnya mencerminkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Tesis ini mempertanyakan mengapa geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan geopolitik dan teori pembuatan kebijakan pertahanan. Pendekatan geopolitik digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian aspek-aspek geopolitik Indonesa sebagai negara kepulauan dalam BPPI. Teori pembuatan kebijakan pertahanan digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan proses pembuatan BPPI. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. BPPI 1995-2015 merupakan data primer yang akan dianalisis, dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI disebabkan karena pengaruh aktor dan kondisi politik domestik pada proses perumusannya. Cara pandang Menteri Pertahanan sebagai aktor utama dalam proses pembuatan BPPI menentukan tercermin atau tidaknya geopolitik Indonesia. Selain itu, kondisi politik domestik yang membuka peluang dominasi aktor militer, terutama AD, dalam pembuatan kebijakan pertahanan menyebabkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi terabaikan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to capture the relations between geopolitics and Indonesia rsquo s Defense White Paper DWP . On international level, DWP plays an important role in increasing transparency and confidence building measures CBMs among states. Meanwhile on the national level, the DWP serves as a guideline for developing state rsquo s defense. However, Indonesia rsquo s DWP between 1995 2015 have not fully reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis questions why Indonesia rsquo s DWP have not reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis employ a geopolitical approach and the theory of the making of defense policy. Geopolitical approach is used in this thesis to analyze Indonesia rsquo s DWP. The theory of the making of defense policy is utilised to identify actors involved in the process of DWP making. Furthermore, this thesis is qualitative study by using case study. Indonesia rsquo s DWPs are the primary data that will be analyzed, supported by interview participant in the development process. This study argues that the perspective of main actors involved in the making of DWP determines whether or not geopolitics of Indonesia as an archipelagic country is reflected by Indonesia rsquo s DWP. In addition, the political environment in which the DWPs have been formulated is also considered in this thesis. As the political environment gives the military, particularly Indonesian Army, opportunities to shape defense policy, it undermines Indonesia rsquo s geopolitical interests in Indonesia rsquo s DWP. "

"In achieving and securing national interests, diplomacy always plays significant role. In its implementation, the state uses all of its nationally available resources including military, economy, politics, intelligence and any other resources available. The use of military as an instrument in diplomacy is inevitable. The general consensus is that negotiation forms a core component of diplomacy. Winning in negotiation, therefore, can be likened to winning in diplomacy. In order to gain leverage during negotiations, gaining a better bargaining position is an important requirement and this strongly relies on a nation's power of which one of the key components is the military. In this regard, the military power cannot be separated from state diplomacy. This research is designed to understand the role of Indonesia's defense diplomacy in achieving national interests. The objectives of this research are: First, to analyze the role of Indonesian defense diplomacy in achieving national interests and how to optimize it, and secondly, to analyze the factors that influence this role. This research employs qualitative method. All data is obtained through observation, interviews and literature studies. Data analysis is carried out simultaneously with data collection when the researcher is in the field. The research location is at Jakarta City. We can draw two conclusions from the result of the research: 1) The role of defense diplomacy in achieving national interests has not been optimal and its achievements are still limited to defense issues only; 2) Factors influencing the role of defense diplomacy include the capacity and capability of Indonesian Armed Forces (TNI), cooperation between agencies, and formulation of diplomacy strategy."