Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah, kekuatan pembuktian Akta Ikrar Wakaf Tanah yang dibuat Notaris dan hubungan fungsional antara Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menyarankan agar Peraturan Menteri Agama tentang persyaratan Notaris sebagai PPAIW segera ditetapkan, agar para pengambil kebijakan mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan Notaris di bidang perwakafan dan agar diperjelas kedudukan dan hubungan antara Notaris sebagai PPAIW dengan PPAT dan BPN.

---

This thesis discusses about Public Notary?s authority in making pledge deed on Wakaf land. The pledge deed on Wakaf land?s legal power verification made Notary and functional relationship between the Notary as a PPAIW with officials of the land deed (PPAT) and The National Land Agency (BPN). This research is using normative yuridical research with explanatory tipology with a qualitative approach.Research results suggest that regulation of religion minister about requirements Notary as a PPAIW immediately set, so that decision makers prepare for the skills and knowledge a Notary in Wakaf, and so more clearly position and the relationship between the Notary as a PPAIW with PPAT and BPN."

"Tesis ini membahas kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah, kekuatan pembuktian Akta Ikrar Wakaf Tanah yang dibuat Notaris dan hubungan fungsional antara Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Peraturan Menteri Agama tentang persyaratan Notaris sebagai PPAIW segera ditetapkan, agar para pengambil kebijakan mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan Notaris di bidang perwakafan dan agar diperjelas kedudukan dan hubungan antara Notaris sebagai PPAIW dengan PPAT dan BPN.

---

This thesis discusses about Public Notary’s authority in making pledge deed on Wakaf land. The pledge deed on Wakaf land’s legal power verification made Notary and functional relationship between the Notary as a PPAIW with officials of the land deed (PPAT) and The National Land Agency (BPN). This research is using normative yuridical research with explanatory tipology with a qualitative approach. Research results suggest that regulation of religion minister about requirements Notary as a PPAIW immediately set, so that decision makers prepare for the skills and knowledge a Notary in Wakaf, and so more clearly position and the relationship between the Notary as a PPAIW with PPAT and BPN."

"Dalam rangka mewujudkan lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, perlu dikelola secara efektif dan efisien. Salah satu usaha Pemerintah dalam memasyarakatkan wakaf untuk kepentingan umum adalah dengan memberlakukan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf antara lain Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Namun dalam prakteknya masih ada beberapa masalah yang timbul diantaranya yaitu apakah dengan dikeluarkannya Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan tanah tersebut di atas telah diimplementasikan dengan benar? Kendala﷓kendala apa saja yang dihadapi dalam pensertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Metode penelitian yang penulis pakai adalah metode penelitian empiris dan metode penelitian kepustakaan. Studi kasus yang dilakukan pada Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini menghasilkan analisa pemecahan masalah yaitu karena Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 belum keluar maka Undang-undang tersebut belum berlaku secara efektif, dan yang masih menjadi pedoman adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu untuk masa yang akan datang, disarankan agar diperhatikan besarnya biaya pensertifikatan tanah wakaf, tenaga kerja, dan waktu pelaksanakan pensertifikatan, dan kelengkapan surat atau dokumen tanah wakaf. Keadaan demikian akan menciptakan sinergi kerja antara pemerintah, pegawai instansi yang berkaitan dan masyarakat sebagai pelaksana Pensertifikatan Tanah Wakaf. Keadaan yang saling bersinergis ini diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan kegiatan pensertifikatan Tanah Wakaf untuk kepentingan umum dalam mencapai kesejahteraan sosial yang sesuai dengan ajaran agama Islam."

"Kemiskinan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya mengatasi kemiskinan tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan wakaf di tanah air dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf UU Wakaf . Saham merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan menurut UU Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai wakaf dalam mewujudkan keadilan distribusi ekonomi, pengaturan saham syariah sebagai objek wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, serta upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi saham syariah sebagai objek wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif legal research . Penelitian Hukum Normatif legal research ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep keadilan menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, secara teoritik tujuan wakaf adalah untuk merealisir keadilan sosial. Secara ekonomi wakaf sendiri merupakan salah satu sarana dalam pendistribusian harta kekayaan, sehingga kesejahteraan ekonomi dapat dinikmati masyarakat luas. Hal ini merupakan wujud keadilan distributif ekonomi menurut ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur n surat al-Hasyr [59]:7, agar kekayaan tidak berputar hanya pada kelompok orang-orang tertentu saja. Dalil hukum kebolehan wakaf saham dalam fiqih Islam didasarkan pada Mashlah?h mursalah dan isthishan. Atas dasar Mashlah?h mursalah, wakaf saham mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara rsquo;. Ketentuan mengenai wakaf saham termasuk pengelolaannya di Indonesia selain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya untuk melindungi wakaf saham agar potensinya dapat dioptimalkan dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah melalui kementrian agama dan BWI. Disamping itu pula pengelolaan wakaf saham oleh nazhir yang profesional dan amanah, pendaftaran,pengumuman saham yang diwakafkan, jaminan asuransi, larangan peralihan aset wakaf, serta penegakan sanksi hukum yang tegas atas pelanggaran penyelenggaraan Wakaf. Sebagai temuan hukum dalam disertasi ini bahwa benda wakaf tidak semata-mata ditujukan pada benda tidak bergerak saja, namun juga benda bergerak termasuk saham. Keharusan sifat benda wakaf yang kekal dan abadi, terkait saham dapat dilakukan dengan upaya agar nilai dari saham itu bersifat tetap dan bahkan meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya jaminan asuransi saham . Pola pengembangan wakaf saham ini dapat dilakukan melalui sinergi dengan program CSR yang dikembangkan melalui perusahaan. Perlu dilakukan usaha menggiatkan wakaf saham di Indonesia, dengan melakukan sosialiasi dan peningkatan SDM nazhir profesional, membangun sinergi kerjasama mitra usaha, dan penyempurnaan pengaturan wakaf saham secara integratif. Kata Kunci : Wakaf, UU Wakaf, Saham Syariah.

---

Poverty is a common problem of many developing countries, includingIndonesia. Need efforts to overcome poverty effectively and sustainably. Amongthe social institutions in Islam, endowments waqf has held a very important rolein developing social activities, economy, and culture of Islamic societies. TheGovernment of the Republic of Indonesia has provided support for thedevelopment of Waqf with the enactment of Law No. 41 Year 2004 on Waqf WaqfAct . Based on Waqf Act, shares is one of movable property that can being objectwaqf. This research will be discussed on waqf in realizing distributive justice,shares as objects of waqf according to Islamic and positive law in Indonesia, andhow the legal protection for shares as the object of waqf in order to realizedistributive justice in society.The method used is a normative legal research. Normative Legal Researchis accomplished by approach to law and the concept of justice according toIslamic. Based on the results can be stated that the waqf as one of the economicpower of Islam, not only to the implementation of the spirit of faith, but also havea very high social aspect. Theoretically, waqf goal is to realize social justice.waqf is an income distribution system which is based on the social justice aspects.This is implementation of economic distributive justice according to al QuranSurat al Hashr 59 7. Based on the principle of justice, the Qur 39 an insists thatwealth does not revolve only on certain groups of people only. Economically waqfitself is one of system in the distribution of wealth and resources in community.Shares as waqf objects, in the study of Islamic jurisprudence, is associated with awaqf money is included in the category of moving objects. Proposition used todevelop waqf shares are highly related to the purpose for the public interest.Legal arguments of permissibility is based on Mashlah mursalah andisthishan. On the basis of Mashlah mursalah, waqf of shares bring benefits forthe people.Based on the Waqf Act in Indonesia, not all types of shares can being waqfobject. The Type of Shares not only based on positive law, but also not conflictwith Islamic principles. To protect the waqf of shares can be optimized with thesupervision by the government through the ministry of religion and IndonesiaWaqf Board BWI . Beside that, the management of waqf shares by Nazhirprofessional and trustful, registration, announcements and publications,insurance, prohibition of transference of the waqf object, and the enforcement oflegal sanctions for violations of the implementation of waqf. The new discoveriesfor the development of waqf shares in modern management can be done throughsynergy with CSR programs developed by companies."

"Dengan lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2004 pada tanggal 6 oktober 2004 tentang jabatan notaries timbul hal-hal baru yang harus dihadapi notaris dalam mejalankan profesinya.salah satu perkembangan hokum yang timbul yaitu adanya perluasan kewenangan Notaris berupa kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f yakni kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Kewenangan ini menimbulkan kontroversi diberbagai kalangan masyarakat. Pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) butir f memang masih menjadi ganjalan;Yang menjadi pokok permasalahan yaitu : Dapatkah dalam praktik Notaris berwenang membuat akta pertanahan jika dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (2) butir f Undang-Undang Jabatan Notaris? Dan Bagaimana posisi kewenangari Notaris dalam membuat akta pertanahan terhadap Badan Pertanahan Nasional?.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif untuk mengkaji berbagai sumber hukum yang ada. Pasal 15 ayat (2) butir f UUJN dalam praktik tidak dapat dilaksanakan. Keberadaan Pasal 15 ayat (2) butir f Undang-Undang Jabatan Notaris ini haruslah dihubungkan dengan Pasal 17 butir g UUJN; hal ini menunjukan bahwa ada jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disamping jabatan Notaris; sehingga apa yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak boleti dikerjakan oleh Notaris, kecuali pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).Notaris dan PPAT adalah dua profesi hukum yang berbeda; aturan hukum yang berbeda; bentuk akta yang berbeda; dibawah naungan instansi yang berbeda; diangkat oleh instansi yang berbeda; nama yang berbeda; dan dalam hal tertentu dua profesi hukum itu dijabat oleh satu orang yang sama yaitu lulusan darn. Program Spesialis Notaris atau Program Magister Kenotariatan, tetapi kedua profesi hukum ini mempunyai fungsi hukum yang sama selaku Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Tugas dan kewenangan Notaris diatur dalam UUJN dan berada dibawah naungan Departemen Hukum dan .Hak Asasi Manusia, sedangkan PPAT tugas dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan berada dibawah naungan Badan Pertanahan Nasional."

"Penggunaan surat kuasa dalam suatu pembuatan akta Notaris baik itu berdasarkan surat kuasa otentik dan surat kuasa di bawah tangan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 38 ayat (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini pun tidak terlepas pada penggunaan surat kuasa yang dibuat diluar negeri d i mana wajib memenuhi ketentuan legalisasi yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal setempat dan cap materai oleh Kantor Pos Indonesia, walaupun dalam praktiknya Notaris tetap meminta bukti identitas para pihak dengan tujuan memperkecil timbulnya permasalahan. Selain itu, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) juga termasuk dalam kewenangan Notaris dimana mengenai syarat yang wajib dipenuhinya berpedoman pada ketentuan umum pembuatan akta otentik sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Selama akta Notaris dibuat berdasarkan surat kuasa otentik dan surat kuasa di bawah tangan yang telah memenuhi persyaratan pembuatannya dan dilekatkan pada minuta akta, maka akta tersebut berkekuatan hukum yang sempurna dan mengikat dalam pembuktiannya. Adanya permasalahan atas surat kuasa yang dijadikan «ebagai dasar pembuatan suatu akta, pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut dapat mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris, sebagai contoh studi kasus Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/B/Mj .PPN/2009 Tanggal 3 Juni 2009.

---

Use of power of attorney in a deed making it a good deed by proxy and power of attorney authenticated under the hand must meet the requirements set out in article 1793 Book of the Law of Civil Law, Article 38 paragraph (2), (3), and (4) Public Notary Act Number 30 Year 2004 and the Code of Ethics Notary. In this case also can not be separated on the use of powers of attorney made outside the country where legalization shall comply with the provisions made by the Indonesian Embassy or local Consulate General of stamp duty and stamp by the Post Office Indonesia, although in practice the Notary still require proof of identity parties with the aim to reduce the occurrence of problems. In addition, the manufacture of power of attorney for mortgage charge is also included in the deed whereby the authority of the requirements that must fulfill the general rule-making based on authentic documents in accordance with Public Notary Act Number 30 Year 2004 and article 15 paragraph (1) Law Number 4 Year 1996 on Mortgage of Land With regard to the Goods by Land (UUHT). During the notarial deed is made based on the authentic power of attorney and power of attorney under the hand that has met the requirements of manufacturing and preparing minutes attached to the deed, the deed is a legal binding and perfect binding in proof. The existence of problems over power of attorney which serve as the basis for the making of a deed, a party who feels aggrieved on the making of such deed to submit a report to the Supervisory Council of Notaries, as an example of a case study Notary Central Supervisory Council Decision Number 06/B/Mj.PPN/2009, date 3 June 2009."

"Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf ini sangat dianjurkan oleh Islam karena sangat bermanfaat bagi umat sebagaimana firman Allah dalam al- Qur?an surat al-Hajj (22) ayat 77, al-Imran (3) ayat 92, al-Baqarah (2) ayat 67. Pelaksanaan perwakafan perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu usaha pemerintah dalam memasyarakatkan wakaf untuk kepentingan umum adalah dengan memberlakukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam prakteknya masih ada beberapa masalah yang timbul diantaranya yaitu pelaksanaan perwakafan masih belum terlaksana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Landak. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris yaitu metode yang menyandarkan diri pada fakta yang ada dalam masyarakat melalui penelitian, dan metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data atau keterangan dari buk dan literature. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Landak ini ditemukan fakta bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum berlaku dengan baik terlihat dari masih banyak tanah-tanah wakaf di Kabupaten Landak yang belum memiliki sertipikat. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat setempat yang menganggap bahwa tanah wakaf adalah amal jariyah sehingga dalam pelaksanaannya masih menggunakan kebiasaan mereka yaitu hanya dilakukan secara lisan dihadapan nazhir dan saksi-saksi, selain itu para nazhir belum mengetahui tugas dan peranannya, proses penunjukkan dan pengangkatan nazhir tanah wakaf belum tertata dengan baik. Akibat dari hal tersebut di atas nazhir belum optimal mendayagunakan objek tanah wakaf yang ada. Terbukti sebagian besar nazhir belum memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai nazhir yang harus melaksanakan kewajibannya, hal ini dikarenakan para nazhir belum memahami perwakafan dengan baik, yang berakibat pada tanah wakaf di Kabupaten landak tidak produktif. Selain itu kendala-kendala yang lain adalah lokasi tanah wakaf yang sulit untuk dijangkau, biaya yang dikeluarkan sangat besar, prosedur yang sangat lama, membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkannya.

---

Endowments are wakif legal act to separate and / or give up some of his property to be used forever or for a certain period in accordance with their interests for purposes of worship and / or the general welfare according to sharia. Endowments are very encouraged by Islam because it is very beneficial for the people as the word of God in the Qur'an Surat al-Hajj (22) verse 77, Al-Imran (3) paragraph 92, al-Baqarah (2) paragraph 67. Perwakafan implementation needs to be done effectively and efficiently. One of the government's effort to popularize waqf in the public interest is to enact regulations relating to the endowments of the Act No. 41 of 2004 on Endowments. In practice there are still some problems that arise among which perwakafan implementation still has not been done pursuant to Act No. 41 of 2004, and there are several constraints faced in pensertipikatan waqf land in the District of Landak. Research method which writer use is an empirical research method that relies on facts that exist in society through research, and methods of literature is the method of data collection is done by taking the data or information from evidence and literature. Research conducted in the District of Landak found that although the Act No. 41 of 2004 on the Waqf has not been accepted by both visible from many waqf lands in the district who do not have a certificate. This is because the local community mindset that considers that the land was waqf jariyah charity so that its implementation still use their habit that is only made orally before Nazhir and witnesses, other than that the Nazhir not know the duties and roles, the process of appointment and removal of soil Nazhir waqf is not well ordered. As a result of the foregoing objects Nazhir not optimal utilization of existing waqf land. Evidently most of Nazhir not understand the duties and responsibilities as Nazhir which must carry out its obligations, this is because the Nazhir perwakafan not understand well, which resulted in waqf land in the District of Landak are not productive. In addition, other constraints are the location of waqf land that are difficult to reach, the cost is very large, very long procedure, making people reluctant to register it."

"Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu instrumenekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraanumat. Namun hingga saat ini, peran wakaf sebagai sebuahalternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat belum banyakdirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, upaya-upayapengembangan wakaf terus dilakukan berbagai pihak, baikdari pemerintah, maupun lembaga pengelola wakaf. Saat iniIndonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf. Dalam kedua peraturan perundang-undangantersebut sudah diatur mengenai wakaf produktif dan wakafuang. Salah satu lembaga pengelola wakaf di Indonesia yangtelah mengelola wakaf uang adalah Tabung Wakaf Indonesia(TWI). Permasalahan yang ditemukan adalah: bagaimanakahperan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umatberdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2006?. Bagaimanakah manajemenpengelolaan wakaf uang di TWI?. Apa sajakah kendala yangdihadapi oleh TWI dalam pengelolaan wakaf uang danbagaimanakah solusinya?. Berdasarkan data kepustakaan yangditunjang dengan penelitian mengenai manajemen pengelolaanwakaf di TWI, Penulis berusaha memaparkan potensi wakafuang. Wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaaninvestasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanansosial. Oleh karena itu wakaf uang dapat berperan dalamupaya mensejahterakan umat. Saat ini, TWI telah melakukanpengelolaan wakaf uang dengan prinsip manajemen yangprofesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.Akan tetapi TWI masih menemukan kendala dalam melakukanpengelolaan wakaf uang. Kendala tersebut disebabkan karenabelum adanya Peraturan Menteri Agama yang menjadi petunjukpelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42/2006. Hal inimengakibatkan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan wakafuang menjadi tidak jelas. Sebaiknya, Peraturan MenteriAgama yang mengatur masalah wakaf dapat segera dikeluarkanoleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar Undang-Undangtentang Wakaf yang telah ada lebih dulu dapat segeradiaplikasikan. Sehingga proses pelaksanaan wakaf uang dapat berjalan secara optimal."