Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagian besar pembangunan nasional ditunjang oleh sumber pendapatan dalam negeri yang berasal dari pendapatan pajak. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran membayar pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Perorangan maupun perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab harus disertai dengan peningkatan pelayanan yang baik. Tidak dipungkiri bahwa masih ada perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat merugikan ataupun mengurangkan jumlah pendapatan perusahaannya. Fenomena kecenderungan ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut jelas merupakan persoalan serius bagi pemerintah, khususnya Direkotrat Jenderal Pajak. Ketidakpatuhan Wajib Pajak jelas akan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak negara yang berkurang, sehingga secara otomatis juga berdampak pada masalah APBN. Hal ini mengingat cukup besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam APBN, sehingga jika target-target penerimaan pajak tidak terealisasi, akan menyulitkan dalam menyusun APBN. Masalah tersebut akhirnya akan menjadi kendala yang besar dalam proses pembangunan bangsa.Masalah biaya kepatuhan pajak sejak lama mendapat perhatian para sarjana dan pemikir sebagai salah satu prinsip pemajakan yang dituangkan dalam prinsip prinsip yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, seperti yang dilakukan oleh Adam Smith sejak permulan abad XVIII dan Edwin R.A Seligman serta Fritz Neumark pada permulaan abad XX. Adam Smith (1723-1790), seorang penulis dan filsuf yang dikenal sebagai bapak aliran ekonomi klasik kelahiran Skotlandia, menekankan perlunya penerapan prinsip efficiency, selain prinsip equality, certainty, dan convenience (atau dikenal dengan four maxims atau four canons) dalam mekanisme pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh besaran perusahaan terhadap kepatuhan pajak.Untuk sampai pada tujuan ini digunakan desain penelitian regresi dan korelasi dengan melibatkan 234 Wajib Pajak Badan di KPP Madya Tangerang selama periode 2006-2007. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakanlaporan keuangan kemudian dibuat tabulasi untuk memudahkan dalam pengelompokan antar variabel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni uji korelasi, regresi sederhana (uji-t) dan uji regresi berganda (uji-F) yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15.Hasil uji secara parsial menunjukan bahwa hanya variabel Sales dan Equity yang mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan, sedangkan variabel Assets tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan. Hasil uji secara simultan menunjukan bahwa variabel Assets, Sales dan Equity mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan. Hasil uji variabel dominan menunjukan bahwa Sales merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, seperti variabel net profit margin.

---

Mostly national development supported by source earnings of home affairs coming from tax earnings. Therefore it is needed by existence of awareness for paying tax by an Individual Taxpayer and also company as Body Taxpayer. To increase Taxpayer awareness in paying tax squarely and hold responsible have to be accompanied with the make-up of good service. It?s not denied by that company there be still assuming tax as burden which can harm and or taper down its company earnings amount. Phenomenon of the tendency disobedience of Taxpayer clearly represent the serious problem for government, specially Directorate General of Tax. Clear disobedience of Taxpayer will affect to state acceptance from sector of state tax decreasing, so that automatically also affect at problem APBN (state budget). Given that tax revenue gives enough of contribution in APBN, so that if goals tax revenue can not be realized, will complicate in compiling APBN. The Problem finally will become the big constraint in course nation development. Problem of tax compliance cost since long time get attention of all master and thinker as one of principle taxation poured in principles which must be paid attention to in imposition, as have done Adam Smith since beginning century of XVIII and Edwin R.A Seligman and also Fritz Neumark at start century XX. Adam Smith (1723-1790), a writer and philosopher which is known as a economic stream father classical birth Scotland, emphasizing the importance principal applying of efficiency, besides principle equality, certainty, and convenience (or recognized by four maxims or four canons) in imposition mechanism. This research aim to express the influence of company against tax compliance.To come at this target is used by design research of regression and correlation by entangling 234 Body Taxpayer in KPP Madya Tangerang during period 2006-2007. Data collecting by using financial statement later then made tabulation to facilitate in subdividing usher the variable. Data obtained hereinafter analyzed by using formula statistical, namely test the correlation, simpleregression (t-test) and test the doubled regression (F-test) which its calculation is conducted by using aid program the SPSS version 15.Result of test by partial that only variable of Sales and Equity having influence to Compliance, while variable Assets do not have an effect on to Compliance. Result of test by simultan that variable Assets, Sales And Equity have the influence significant to Compliance. Result dominant variable test showing that Sales represent the most dominant variable have an effect on to compliance. Research compliance hereinafter by enhancing other variable assumed have an effect on to Taxpayer compliance, like variable of net profit margin."

"Penelitian ini adalah jenis penelitian uji hipotesis yang hendak menguji apakah persepsi keadilan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Persepsi keadilan pajak diwujudkan ke dalam 5 (lima) dimensi yaitu keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi. Dengan survey kuesioner terhadap 100 responden tentang keadilan pajak dihasilkan kesimpulan bahwa tidak ada dimensi keadilan pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Perbedaan budaya dan tingkat pendidikan mungkin menjadi alasan mengapa hipotesis tidak diterima.

---

This study is a hypothesist testing study which examines whether tax fairness perceptions affects tax compliance behaviour in Indonesia. The tax fairness perceptions consist of 5 (five) tax fairness dimensions, they are general fairness, exchanges with the government, special provisions, tax rate structure and self interests. A questionnaire survey was administered to 100 respondents. The findings reveal that none of the dimensions significantly affect tax compliance behaviour in Indonesia. Education and cultural differences in Indonesia compared to another countries could possibly explain why the hypothesists are rejected."

"DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT.

---

The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT."

"Penelitian ini mempelajari hubungan antara jumlah pemeriksaan yang pernah dialami sebelumnya dengan kepatuhan pajak penghasilan perusahaan. Fokus penelitian adalah wajib pajak pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP PMB. Heckman Two Step Estimation digunakan untuk mengestimasi aturan seleksi pemeriksaan, dan keputusan kepatuhan perusahaan. Hasil estimasi tahap pertama menunjukkan bahwa ada aturan yang sistematis dalam proses seleksi pemeriksaan. Hasil estimasi tahap kedua menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah pemeriksaan lebih banyak, keuntungan yang lebih rendah, average tax rate yang lebih rendah memiliki rasio kepatuhan yang lebih tinggi.

---

This paper examines the relationship between the amount of past audit experience and firm's income tax compliance. Focusing upon taxpayers in Large Taxpayer Tax Office, Oil and Gas Tax office, and Listed Company Tax Office. A Heckman two step estimation is used to estimate the audit selection rule the firm's compliance choice. The first step estimation results indicate that there is a systematic rule as a guidance in the selection process. The second stage results show that firms with more past audit experience, have a lower profit, and a lower average tax rate have a higher compliance ratio."

"ABSTRAKMerujuk pada slippery slope framework, kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan perspektif kepercayaan dan wewenang otoritas pajak untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak yang ada pada KPP Wajib Pajak Besar Dua serta menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak berada di tingkat yang baik serta berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (sebesar 57,2%) di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Saran dalam penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mengendalikan wewenang dan kekuasaannya sebaik-baiknya agar tidak terlampau lemah atau terlampau sewenang-wenang.

---

ABSTRACTRefering to slippery slope framework, tax compliance can be measured using variable of trust and power to obtain a more comprehensive result. This research was conducted in order to analyze trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua and also aimed to analyze the impact of trust in authority and power of authority to tax compliance. The approach of this research is mix methods approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In quantitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua are in good state and have effect on tax compliance (57,2%). Recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua is keep controlling the power of authority so that it will not too low or too high."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menjadi penerimaan utama dari penerimaan negara. Namun kenyataannya tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak masih rendah (kurang dari lima puluh person). Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak perlu ditingkatkan pengawasan Wajib Pajak. Untuk mempermudah pengawasan Wajib Pajak digalongan berdasarkan jumlah pembayarannya, yaitu Wajib Pajak besar, Wajib Pajak menengah, dan Wajib Pajak kecil. Wajib Pajak besar selalu mendapat fasilitas dan kemudahan lainnya bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui Direktorat JenderaI Pajak (DIP) memberikan penghargaan kepada pembayar pajak terbesar. Perlakuan ini tentu saja kurang adil bagi Wajib Pajak menengah dan kecil. Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak besar belum tentu lebih baik dibandingkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak menengah dan Wajib Pajak kecil.Dalam melakukan penelitian, Penulis merumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sejauh mana dampak penggolongan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, apakah tingkat kepatuhan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan.Dalam menganalisis masalah tersebut digunakan beberapa teori yang mendukungnya antara lain mengenai definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, tujuan dan fungsi pajak, teori kepatuhan, dan pelayanan publik. Teori-teori tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner kepada Wajib Pajak, dan wawancara kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan menguasai tentang masalah kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak, serta data Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang berasal dari undang-undang rnaupun peraturan pelaksananya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak KPP responden masih kurang patuh yaitu berkisar antara lima puluh persen sampai tujuh puluh empat persen, tingkat kepatuhan pelaporan pajak khsususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 masih rendah yaitu berkisar antara dua puluh enam persen sampai tiga puluh enam persen, ketidakpatuhan sebagian besar Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kewajiban pajak dianggap sebagai beban, peraturan perpajakan tidak semuanya dimengerti, dan pelayanan perpajakan masih kurang cepat, penggolongan pengawasan Wajib Pajak sudah efektif, dan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak seyogyanya dilakukan upaya-upaya berupa himbauan dan teguran, serta pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak, perlunya diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya bail( melalui tatap muka maupun media cetak dan elektronik mengenai peranan penting dari penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa, peningkatan pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak kepada seluruh golongan Wajib Pajak, untuk menunjang kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak perlu dipercepat penerapan pelaporan pajak berbasis internet seperti e-Regristration, e-SPT, dan e-Filling dan penyederhanaan prosedur birokrasi dan sistem perpajakan seperti pembentukan kantor pajak dengan sistem modern untuk seluruh Indonesia.

---

Tax revenue from year to year always becomes major revenue of state. But in reality mount compliance of reporting and payment of Taxpayer either in KPP taken as research object and national still lower (less than fifty percent). Therefore to increase compliance of reporting and payment of tax require to be improved by observation of Taxpayer. To make easy observation of Taxpayer faction pursuant to amount of its payment, that is big Taxpayer, Middle taxpayer, and small Taxpayer. Big taxpayers always get other amenity and facility even governmental to some years lately through Direktorat Jenderal Pajak (DJP) give appreciation to payer of biggest tax payment. This unfair treatment to small and middle Taxpayer. Level compliance of reporting and payment of big Taxpayer tax not yet better of course compared to level compliance of reporting and payment of middle Taxpayer lease and small Taxpayer.

In research, Writer formulate its the root of the matter become several things that is factors of influencing level compliance of Taxpayer, factors of pursuing the increasing of compliance of Taxpayer, how far affect classification of Taxpayer to its compliance level, factors of influencing the amount of payment of Taxpayer, do compliance levels influence the amount of payment of Taxpayer, and any kind of efforts to increase compliance.

In analyzing the problem used some theory supporting it for example tax definition, tax subject, tax object, tax function, compliance theory, and service of public. The theories used to make easy in analyzing data, so that can be taken a suggestion and conclusion.

Research conducted by using primary data that is questioner to Taxpayer, and interview to official functionaries and master about problem of compliance of reporting and payment of Taxpayer, and also Taxpayer data becoming research sample. Research also conducted by using data of secondary in the form of literature, scientific research, and rule arranging about compliance of reporting and payment of tax coming from law and also regulation.

Result of research indicate that reporting and payment of Taxpayer of KPP responders still less obedient that is ranging from fifty percent until seventy four percent, compliance of reporting of Annual SPT of PPh Badan and SPT Annual of PPh Section 21 still lower that is ranging from twenty six percent until thirty six percent, incompliance Taxpayer because of some factor for example obligation of tax considered to be burden, regulation of taxation is not all understood, and service ,of taxation still less quickly, classification of observation of Taxpayer have is effective, and increasing of compliance of reporting and payment of Taxpayer will improve the amount of payment of tax related to increasing of tax revenue.

To increase compliance of Taxpayer properly by efforts in the form of require exhortation and urge, and also giving of sanction to Taxpayer which is not obedient so that will fulfill tax obligation, require to be improved by observation to Annual SPT which sent over Taxpayer, the importance of more socialization to society in general and Taxpayer especially either through looking in the face and also media and electronic concerning important role of acceptance of tax for the development of nation, torn increase of observation of reporting and payment of Taxpayer to all Taxpayer group, to support amenity of reporting and payment of tax require to be quickened applying of reporting of tax base on Internet like e-Registration, e-SPT, and e-Filling and moderation of bureaucracy procedure and taxation system like forming of internal revenue with modem system to entire Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Pengaruh Penyitaan Pajak Menurut UU PPSP Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Depok). Penelitian ini adalah penelitan yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya pengaruh yang signifikan antara penyitaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila penyitaan pajak dilaksanakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik, sedangkan apabila penyitaan pajak tidak dilaksanakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan.

---

This article discusses the analysis of the effects of tax seizure according to PPSP law on the level of tax payers’ compliance (a case study of KPP Depok), This research employs quantitative research method. Finding of this study suggests that there is a significant effect between tax seizure and compliance level of tax payer. If the tax seizure is conducted, tax payer’s level of compliance increases. However, if the tax seizure is not conducted, tax payer’s level of compliance decreases."

"Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di mana sumber pembiayaan untuk pembangunan selama ini bertumpu pada penerimaan pajak. Besarnya ketergantungan terhadap penerimaan di sektor pajak, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini. Salah satunya disebabkan oleh rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak, khususnya di sektor UMKM. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2016 mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak. Pada dasarnya, pemerintah melalui kebijakan pengampunan pajak berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk kembali ke dalam sistem perpajakan. Permasalahan dalam skripsi ini terkait pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia sudah cukup ideal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengaruh pengampunan pajak terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM. Skripsi ini akan membahas penerapan pengampunan pajak di Indonesia, pembentukan pengampunan pajak yang ideal, pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM, pengungkapann secara suka rela, dan hambatan hukum yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak berkurang. Metode penelitian yang digunakan penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka dan data wawancara. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia tidak ideal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM dan pengaruh pengampunan pajak tahun 2016 dan tahun 2017 terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM mengalami penurunan.

---

If we look at current condition, Indonesia is one of developing country that still have many developing agenda in several sectors, as education, health, and infrastructure. while the source of financing for the development has been based on tax revenue. So far, the amount of dependence on revenue in tax sector was not aligned with the realization of the achievement of tax revenue targets. One of them is caused by the low participation of the people to pay taxes, especially in UMKM sector. Therefore, in the year of 2016, the government issued tax amnesty policy. Basically, the government through tax amnesty policy seeks to increase taxpayer compliance to get back to the taxation system. The issues in this thesis related to the implementation of the tax amnesty in Indonesia is ideal enough to improve the taxpayer compliance and the effect of tax amnesty on the number of taxpayers of UMKM. This thesis will discuss about the application of tax amnesty in Indonesia, the formation of the ideal tax amnesty, the effect of tax amnesty on compliance of taxpayers of UMKM, voluntary disclosure, and legal barriers that cause the level of taxpayer compliance is reduced. The research methode that used in this thesis writing is normative juridicial research by analyzing library materials and interview data. The results of this research explained that the implementation of tax amnesty in Indonesia is not ideal in improving tha taxpayer compliance in UMKM sector and the effect of tax amnesty in 2016 and 2017 against the number of taxpayers of UMKM agency has decreased."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."