Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap orang asing yang menggunakan paspor asing palsu untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia khususnya melalui bandar udara Internasional Soekarno-Hatta ditinjau dari Sistem Hukum Pidana Indonesia. Namun karena kejahatan ini bersifat transnasional, maka ketentuan internasional yang mengatur tentang kejahatan ini juga dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan disain deskriptif.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang terdiri dari praktisi pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Tangerang dan Pakar Hukum Pidana pada Kantor Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Selain metode wawancara, juga digunakan studi pustaka baik peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya.Dari analisis terhadap wawancara, dapat disimpulkan beberapa hal bahwa:1) timbulnya kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing disebabkan adanya motif ekonomi dan motif politik untuk mencari suaka;2) kejahatan tersebut dilakukan dengan berbagai modus operandi, salah satunya dengan cara menggunakan paspor milik orang lain (impostor);3) Hukum pidana Indonesia hanya mengatur tentang kejahatan pemalsuan dokumen asing dalam KUHP, namun dalam Undang-Undang Keimigrasian belum diatur tentang kejahatan tersebut;4) Penanganan kejahatan oleh petugas imigrasi hanya berupa deportasi saja, tidak dilakukan proses pro justisia, dengan alasan tidak ada pasal yang mengatur dalam Undang-Undang Keimigrasian dan khawatir adanya keterlibatan petugas imigrasi bila menggunakan pasal pemalsuan dalam KUHP;5) kejahatan tersebut termasuk kejahatan yang bersifat transnasional, maka diperlukan kerjasama antar negara untuk memberantas kejahatan tersebut, salah satunya dengan Mutual Legal Assistance (MLA), yang terdapat dalam Konvensi TOC;6) Penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan paspor asing belum berjalan efektif sesuai tujuan, karena terhadap pelaku hanya dikenakan pengusiran, sehingga tidak ada efek jera yang berakibat pelaku datang kembali dengan modus operandi yang berbeda.

---

This research is focused on law enforcement of foreigners use a fake passport to enter and/or exit from Indonesian territory, especially occurred in International Airport, Soekarno-Hatta, based on Indonesia Penal Law. While these crimes are transnational crimes, so does the international rules about these will be discussed in this thesis. This research is using qualitative method with descriptive design.The data was collected by means of deep interview. The interview are held to people consists of law practitioners in Immigration Office Soekarno Hatta, Directorate General of Immigration, Local Attorney of Tangerang City, Local Courts of Tangerang City and Penal Law Expert in the Office of Cabinet Secretary on Law Division. This research also used rules, acts and other literature to complete it.From the Analysis, the conclusions are :1). Fake passport crimes by foreigner are caused by economical and political motives to look for Assylum;2). Those crimes are held by using other person passport (impostor);3) Indonesian Penal Law are only regulating the aliens document counterfeit through KUHP, while on Immigrations act has not been regulating it yet;4) The punishment given by the immigration officer about those crime are only deportee those foreigners, not finished until pro justicia procedures, because there is no sections in Immigration law ruled that matters. Other reason is because there was anxiety about immigration officer roles in handling these crimes if using counterfeit section in KUHP;5) those crimes are transnational crimes and need many institutional coordination, example Mutual Legal Assistance (MLA) on TOC conventions;6). Law enforcement to aliens passport counterfeit crimes have not been effectively done because there is only deportee as punishment to the criminals."

"Banyaknya warganegara asing yang melakukan aktifitas keluar masuk dari dan ke Indonesia memberikan fakta baru bahwa diantara warganegara asing tersebut diduga melakukan tindak pidana keimigrasi berupa pelanggaran atau kejahatan, mengingat perkembangan tindak pidana keimigrasian semakin beragam maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dituntut untuk lebih peka dan profesional dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan warganegara asing yang disertai dengan penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun pro justitia dengan melakukan penyidikan terhadap warganegara asing yang diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah masa pendetensian yang telah dijalani warganegara asing di Rumah Detensi Imigrasi selama proses penyidikan tindak pidana keimigrasian dapat disamakan dengan penahanan sehingga dapat diperhitungkan dan dikurangkan dari putusan pidana yang dijatuhkan Hakim di Pengadilan, serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 51 Undang-undang nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap anak dibawah umur warganegara asing yang lahir di Indonesia dan tidak melaporkan kelahirannya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang bersumber dari data sekunder, data primer dan data tersier dimana data sekunder merupakan data utama yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian data primer merupakan data pelengkap yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya untuk melengkapi data tersebut diatas dilakukan study kasus mengenai tindakan administratif dibidang keimigrasian dan putusan pengadilan mengenai tindak pidana keimigrasian.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi tidak dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, karena dasar hukum untuk melakukan penahanan tersebut tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana sehingga tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi terhadap tersangka adalah dengan mengenakan tindakan keimigrasian berupa penempatan dalam Rumah Detensi Imigrasi, hal ini menjadi problema tersendiri karena masa pendetensian yang dijalani tersangka di Rumah Detensi Imigrasi tidak dapat diperhitungkan atau dikurangkan dari putusan pidana yang dijatuhkan hakim di pengadilan. Kemudian penerapan Pasal 51 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap anak dibawah umur warganegara asing, untuk penyidikannya mengalami kendala karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil kesulitan untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan tersangka karena belum adanya dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga dalam penyelesaiannya dilakukan proses administratif dibidang keimigrasian, Yaitu dengan mengenakan tindakan keimigrasian berupa pengusiran (Deportasi)."

"Pada penulisan Tesis ini, Penulis mengambil judul penelitian: ? Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Keimigrasian Hukum Acara Pidana?. Dalam penelitian, ini akan dilihat penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam aspek yuridis normatif dan penegakan hukum di bidang keimigrasian dengan melihat aspek yuridis empiris terhadap struktur penegakan hukum dan budaya penegakan hukum pada ruang penelitian Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta.Tujuan penelitian ini, adalah untuk memahami penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis mengenai penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.Pada analisia penelitian, dilakukan melalui studi dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang akan dianalisa pada penelitian, di mana narasumber tersebut merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta.Penegakan hukum keimigrasian merupakan sebuah sistem penegakan hukum, yang apabila mengunakan teori Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Subtansi hukum, adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Struktur hukum berkaitan dengan organisasi hukum dan orang-orang yang melaksanakan hukum dalam hal ini Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta dan sumber daya manusia, serta sarana dan pra sarana yang berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian.Budaya hukum berkaitan dengan budaya hukum pada aparat atau institusi penegakan hukum dan budaya hukum yang tumbuh di dalam masyarakat. Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta memiliki karakteristik yang khas, karena tidak hanya sebagai Kantor Imigrasi Klas I Khusus, namun Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta, memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang merupakan tempat masuk dan ke luarnya warga negara asing dan Warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, sehingga penegakan hukum keimigrasian merupakan satu tugas dan fungsi penting bagi Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta, di mana penegakan hukum di bidang keimigrasian, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu tindakan keimigrasian dan pro pengadilan yang, di mana pro justisia dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian berhubungan erat dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta yang juga memiliki kompleksitas pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian.On the following research, the writer has a title of: ?Analysis on upholding the Immigration law at the Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office combines with Immigration Law and criminal law?. In this research, it will shows the uphold of immigration law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law under the aspect juridical normative and upholding the law and the culture of upholding the law on the house research at Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office.

The research has a purpose of understanding the upholding the law of Immigration based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law, and the type of research used are descriptive analytic research concerning upholding the immigration law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law. The research data that were used are primary and secondary law matter.

On the analysis research, document study was done combine with upholding the law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law, and the interview on the informant that attach to set of problems which will be analyze during the research, where the informant were as the Immigration Civil Servant Investigator (PPNS) at the Immigration Checkpoint and Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office.

Upholding the immigration law classify as a uphold law system, which if we are using the theory of Lawrence Friedman, system that consist of law substantial, law structures and law cultures . Substantial law is Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law. Law Structures combine with law organization and people who carried out the law in this matter Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office and human resources, also the facilitation which attach with upholding the immigration law.

Law cultures combine with law cultures on officials or institution which uphold the law and law cultures which grow in the society. Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office have the special characteristic because not only as the special first class immigration office, but also has a immigration checkpoint which used for anyone who wish to enter and leaving the territory of Indonesia, so the upholding immigration law as important duties and functions for Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office, whereas upholding the immigration was done in two ways, they are: immigration action and pro justitia where upholding the law of immigration are closely related to Immigration Civil Servant Investigator at the Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office that have violation complexity and criminal on the immigration sector."

"Penelitian ini berfokus pada persoalan pencegahan dan penangkalan Keimigrasian yang terjadi di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian sampai dengan sekarang. Banyaknya permasalahan yang timbul mengenai pencegahan dan penangkalan yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya fenomena sosial tersendiri yang menjadi perhatian publik.Persoalan yang terjadi pada umumnya adalah masalah kepastian hukum, terkait masa berlaku keputusan pencegahan dan penangkalan serta batasan kewenangan yang tidak pasti dari masing-masing instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya status dari keputusan pencegahan dan penangkalan itu sendiri, apakah suatu keputusan hukum ataukah keputusan administrasi.Pencegahan dan penangkalan merupakan salah satu bentuk dari kewenangan negara dalam mengatur lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara. Negara mempunyai kewenangan mencegah dan menangkal seseorang karena dasar asas kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara yang berdaulat.Dari hasil pengolahan data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa keputusan pencegahan dan penangkalan merupakan suatu keputusan administrasi negara, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas dasar wewenang yang sah dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi merupakan kewenangan atribusi dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain kepastian hukum dan batasan kewenangan dari status pencegahan dan penangkalan yang dimiliki oleh beberapa instansi. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi dasar hukum yang mengatur mengenai pencegahan dan penangkalan serta dibentuknya peraturan pelaksana pencegahan dan penangkalan yang lebih pasti mengatur mengenai batasan kewenangan instansi.

---

This research focuses on the issue of entry and exit prohibition on immigration matters in Indonesia since the establishment of the Law number 9 in the year of 1992 on immigration matters until current situation. In line with this, there have been many issues rising given certain serious conditions caused by the government policy on entry and exit prohibition which attract the public attention.The common related issue is about the application on the rule of law, concerning the duration of the prohibition and also the absence of the clear limitation on the scope of authority. This predicament is caused on the confusion whether the decision on exit and entry prohibition is a decision based on the legal decision or the administrative decision.On this point, the entry and exit prohibition is one of the state?s authorities in managing the flow of people within their territory. The state has the absolute authority to prohibit a person either to enter or exit the country based on the law of sovereignty principle.From the data derived within interviews and library research, it is concluded that the decision on the entry and exit prohibition is an administrative decision which issued by credential immigration authority based on law and regulations. On the other hand, such authority possessed by other governmental institutions is merely a complementary attribution given by the state. Interestingly however, at the practical level the problem on the legal status of the decision and the limitation on the scope of authority to make such decision. The research therefore suggests the government to revise the legal aspect on this issue, especially concerning the entry and exit prohibition and also the complementary regulations that can manage the scope of the probation authority."

"Penelitian ini berfokus pada sistem yang telah ada selama ini dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Republik Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif.Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) orang direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan 1 (satu) orang Pejabat Struktural Imigrasi dari Kantor Imigrasi Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkat analisis dilakukan dengan merujuk pada standar dan pendapat para informan di bidang keimigrasian.Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa: 1) pengawasan orang asing sudah dilaksanakan sebelum orang asing tersebut masuk ke dalam wilayah Indonesia, pada saat dia memohon visa di perwakilan kita di luar negeri;2) pengawasan orang asing terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan;3) akan dibuat grand design sistem pelaksanaan pengawasan orang yang terintegrasi dari pusat hingga daerah; 4) masih terdapat kendala - kendala dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar pelaksanaan pengawasan orang asing dapat berjalan secara maksimal dan dibuat sistem pelaksanaan pengawasan orang asing yang terintegrasi dari pusat hingga daerah; agar aparat Imigrasi terus meningkatkan kenerjanya dalam melakukan pengawasan orang asing; agar kendala - kendala yang ada selama ini dicari solusinya.

---

The focus of this study is allien control system which already present during this time in Republic of Indonesia territory. This research is qualitative research.Information in this research consists of 4 (four) Director of Directorate general of Immigration and 1 (one) person Structural Immigration Officer from Bogor Immigration Office. The data was collected by means of deep interview.The following are the research results: 1) allien control has been done before they enter to Indonesia territory;2) allien control consists of administrative control and field control;3) there will be grand design of alien control system;4)there are still many problem during allien control.This research suggest that alien control activity can be maximal."

"ABSTRAKTanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan , beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tidak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidananya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuandengan menjanjanjikan perkawinan kemudian diingkar, dimasukan kedalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan, di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi fator kriminogen yang bias membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mnegkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian keputusan untuk menemukan permasalahan serta pemecahnya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak tergeser. "

"ABSTRAKTanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan , beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tidak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidananya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuandengan menjanjanjikan perkawinan kemudian diingkar, dimasukan kedalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan, di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi fator kriminogen yang bias membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mnegkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian keputusan untuk menemukan permasalahan serta pemecahnya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak tergeser. "

"Tesis ini menguraikan tentang pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Oleh Satuan Pengawasan Orang Asing Polda Metro Jaya. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang asing Polda Metro Jaya, yang diwarnai adanya penyimpangan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya. Untuk pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Polri selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum dan menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak hanya berlaku untuk warga negara Indonesia saja, tetapi juga berlaku terhadap orang asing yang berada di Indonesia. Instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap orang asing adalah Imigrasi dan Polri (Satuan Pengawasan Orang Asing Polda Metro Jaya) untuk tingkat Polda Metro Jaya. Penegakan hukum terhadap orang asing ada dua macam yaitu tindakan yustisial dan tindakan keimigrasian. Tindakan yustisial prosesnya seperti proses penyidikan, untuk diajukan ke sidang pengadilan, sedangkan tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Dari kedua macam penegakan hukum terhadap orang asing, yang digunakan oleh Satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya selama periode 2 tahun terakhir adalah tindakan keimigrasian, karena prosesnya mudah tidak memerlukan banyak waktu, tenaga dan pikiran. Tindakan yustisial selama periode dua tahun terakhir baru satu kali, itupun ditangani oleh anggota yang baru direkrut, diluar satuan pengawasan orang asing, yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penyidikan. Disamping kedua macam penegakan hukum, satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya juga melakukan tindakan lain, diluar kedua ketentuan yang berlaku tersebut. Hal ini memungkinkan karena adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Polri. Dengan kewenangan diskresi inilah, terkadang satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya tidak melakukan penegakan hukum terhadap orang asing yang terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian, dan dalam prakteknya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya. Penyimpangan yang dilakukan oleh anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya terkesan diijinkan dan ada toleransi dari sesama anggota dan pimpinan, selama penyimpangan yang terjadi tidak membahayakan kelompok atau organisasi satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya. Disamping itu karena sebagian dari hasil penyimpangan tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Salah satu cara untuk mencegah maraknya penyimpangan yang terjadi di tubuh Polri adalah dengan cara melakukan resosialisasi dan reinternalisasi doktrin-doktrin Polri, etika profesi yang merupakan pedoman bagi seluruh insan Polri dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian, disamping itu juga meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan, sehingga akan dapat membentuk insan Polri yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan status dan peranannya sebagai insan Rastra Sewakotama. Bila setiap insan Polri telah memiliki iman dan taqwa yang kuat, niscaya penyimpangan di tubuh Polri umumnya dan khususnya di satuan pengawasan orang asing bisa ditiadakan atau minimal berkurang dan secara bertahap bisa ditiadakan. Untuk meningkatkan profesionalisme anggota satuan pengawasan orang asing Polda Metro Jaya, maka yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penyidikan dengan mengikutsertakan anggota dalam pendidikan kejuruan reserse dan intelijen serta melakukan pelatihan-pelatihan secara rutin dan berlanjut. Namun yang lebih penting dari semuanya adalah adanya kehendak dalam diri daripada individu untuk mau dan mampu melaksanakan tugas secara profesional demi meningkatkan citra Polri dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara."