Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai persiapan penerapan sistem National Single Window di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok untuk membuat simplifikasi dan harmonisasi proses kepabeanan yang bisa mempercepat proses customs clerance dan release of cargoes. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam tiga sub pokok permasalahan, yaitu bagaimana perbandingan antara sistem National Single Window di Indonesia dengan sistem National Single Window di Singapura, persiapan-persiapan yang dilakukan, dan kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya sosialisasi akan penggunaan sistem ini terus-menerus dilakukan, memperketat sistem dari akses dunia luar untuk menghindari terjadinya kejahatan dunia maya, dan penerapan Single Sign On untuk mengakses instansi yang terkait dengan portal National Single Window ini.

---

This study is focused on the preparation implementation of National Single Window in Tanjung Priok Customs Main Office to make a simplified and harmonized customs process that could make the process of customs clearance and release of cargoes faster. There are three major problems in this study which are the comparison of Singapore National Single Window and Indonesian National Single Window, the preparation of Indonesian National Single Window, and the obstacles of implementation. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview.The researcher suggests keep continuing the socialization of this system, tighten the system from outside access to prevent from cyber crime, and applying Single Sign On to access other Government Agency who are connected with this National Single Window portal."

"ABSTRAKPenerapan Reformasi Birokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan . Untuk mengetahui hasil penerapan Reformasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Sebagai tempat penelitian dipilih KPU BC (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai) Tanjung Priok karena sebagai bagian dari DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) di bawah Kementrian Keuangan, bertanggungjawab terhadap 70% penerimaan Kebeacukaian secara nasional dan sebagian besar masalah kebeacukaian ada di Tanjug Priok. Permasalahan yang terjadi sebelum proses reformasi adalah belum adanya penataan SDM, sistem penggajian yang tidak memperhatikan resiko dan tanggung jawab pekerjaan/jabatan, belum cukup dan memadai sistim/prosedur ketatalaksanaa, belum ditatanya organisasi/ kelembagaan.Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan kepemerin-tahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan Negara yang professional, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, akuntabilitas dan pelayanan umum . Untuk mengetahui penerapan Reformasi Birokrasi di KPU BC Tanjung Priok perlu dilakukan analisis penerapan Reformasi Birokrasi terhadap aspek-aspek di atas.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan metode campuran yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian sebanyak 156 responden dari unsur internal pegawai KPU BC Tanjung Priok, 60 responden dari unsur pengguna jasa serta 4 orang informan sebagai nara sumber dalam wawancara mendalam. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data primer kuantitatif menggunakan teknik kuesioner dan pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan reformasi birokrasi telah memenuhi ke lima aspek yang diteliti dengan nilai mutu baik, namun masih ditemukan beberapa faktor yang bernilai kurang baik yaitu tentang pola karier, penempatan pegawai, penggunaan dana operasional dan standar pelayanan. Untuk perbaikan disarankan agar dilakukan pemberian motivasi dan refresing terhadap pegawai secara berkelanjutan, penciptaan inovasi sistem dan prosedur pelayanan, penggunaan teknologi informasi yang terpadu dengan sistem lain di luar kebeacukaian, automatisasi sistem, modernisasi kantor pelayanan diluar Kantor Pelayanan Utama. Sedang untuk mengatahui hasil Reformasi Birokrasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis yang terus menerus dan berkesinambungan

---

ABSTRACTImplementation of Bureaucratic Reform is something that is very important to be done. To know the results of the implementation of Reform it is necessary to carry out evaluation and analysis. As a research site KPU BC (Main Service Office of Customs and Excise) of Tanjung Priok is selected because as part of DJBC (Directorate General of Customs and Excise) under the Ministry of Finance, is responsible for 70% of Customs revenue nationally and most of the customs problems exist in Tanjung Priok. The problems that occurred prior to the reform process are the absence of HR management, payroll systems that do not pay attention to the risk and responsibility of the job/position, not enough and adequate administration system/procedures, no management of organization/ institution.Generally, objective of bureaucratic reform is to realize good governance, supported by the professional organization of the State, free of Corruption, Collusion and Nepotism and improve services to the public thus the prime service is achieved. To achieve such objective the management of institution, administration, human resources, accountability and public service can be done. To know the implementation of the Bureaucratic Reform in KPU BC Tanjung Priok it is necessary to analyze the implementation of Bureaucratic Reform to the above aspects.The study used the quantitative approach with the methods of quantitative and qualitative data collection. The research sample of 156 respondents that were from the internal staffs of KPU BC Tanjung Priok, 60 respondents were from service users as well as 4 informants as resource persons in depth interviews.Quantitative primary data collection used the literature study, document and observational studies. Quantitative primary data collection used questionnaires techniques and qualitative primary data collection used interview techniques.From the results of the study it is concluded that the implementation of bureaucratic reform has met the five aspects researched with a good quality grade, but still found several factors having poor grade namely about the career patterns, staffing, the use of the operational fund and service standards. For improvement it is suggested that continuous motivation and refreshing be given to the staffs, creation of service system and procedure innovation, the use of information technology that is integrated with other systems outside the customs, automation of systems, modernization of service office outside the Main Service Office. While to know the results of Bureaucratic Reform the continuous and sustainable evaluation and analysis need to be done."

"Penerapan Reformasi Birokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan . Untuk mengetahui hasil penerapan Reformasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Sebagai tempat penelitian dipilih KPU BC (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai) Tanjung Priok karena sebagai bagian dari DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) di bawah Kementrian Keuangan, bertanggungjawab terhadap 70% penerimaan Kebeacukaian secara nasional dan sebagian besar masalah kebeacukaian ada di Tanjug Priok. Permasalahan yang terjadi sebelum proses reformasi adalah belum adanya penataan SDM, sistem penggajian yang tidak memperhatikan resiko dan tanggung jawab pekerjaan/jabatan, belum cukup dan memadai sistim/prosedur ketatalaksanaa, belum ditatanya organisasi/ kelembagaan.Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan Negara yang professional, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, akuntabilitas dan pelayanan umum . Untuk mengetahui penerapan Reformasi Birokrasi di KPU BC Tanjung Priok perlu dilakukan analisis penerapan Reformasi Birokrasi terhadap aspek-aspek di atas.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan metode campuran yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian sebanyak 156 responden dari unsur internal pegawai KPU BC Tanjung Priok, 60 responden dari unsur pengguna jasa serta 4 orang informan sebagai nara sumber dalam wawancara mendalam. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data primer kuantitatif menggunakan teknik kuesioner dan pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan reformasi birokrasi telah memenuhi ke lima aspek yang diteliti dengan nilai mutu baik, namun masih ditemukan beberapa faktor yang bernilai kurang baik yaitu tentang pola karier, penempatan pegawai, penggunaan dana operasional dan standar pelayanan. Untuk perbaikan disarankan agar dilakukan pemberian motivasi dan refresing terhadap pegawai secara berkelanjutan, penciptaan inovasi sistem dan prosedur pelayanan, penggunaan teknologi informasi yang terpadu dengan sistem lain di luar kebeacukaian, automatisasi sistem, modernisasi kantor pelayanan diluar Kantor Pelayanan Utama. Sedang untuk mengatahui hasil Reformasi Birokrasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis yang terus menerus dan berkesinambungan.

---

Application of Bureaucracy Reform is an important thing to be implemented. In order to know the result of Bureaucracy Reform Application it is important to be evaluated and analyzed. As the place of research be chosen KPU BC (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai) Tanjung Priok because as the part of DJBC (Directorate of General of Customs and Excise under the Ministry of Finance, responsible about 70% in receiving the Customs and Excise nationally and a big part of problem of customs and excise sector is in Tanjung Priok. The problem that occurred before reform process is there is not administration of Human resources yet, learning system which is not pay attention about the risk and responsibility of job/title is not enough and feasible about administration procedure system, be managed about organization/ institution.Generally the purpose of bureaucracy reform is to realize good governance be supported by the implementation of state professionally, free of corrupt, collusion and nepotism, and to increase the service to the society so that, reached the primary service in reaching such purpose be done by the administration of institution, the management of human resources, accountability and general service. In order to know bureaucracy Reform Application in main Service office of Customs and Excise Tanjung Priok to be it is important to be done bureaucracy Reform Application Analysis to the aspect above.The research use quantitative approach data collecting method be done the combination method of collecting data quantitative and qualitative. Research sample is about 156 respondent from the element of employee internal of main Service office of Customs and Excise Tanjung Priok, 60 respondents from the element of user of service and 4 informants as a source for in-depth interview. Secondary data collecting use library study, document and observation study. Quantitate primary data collecting use questioner and data collecting use interview.From the Result of research be concluded where the application of bureaucracy reform have been fulfill the five aspect that be researched by good quality grade, but still be founded some factors not good enough grade namely about carrier pattern, the placement of employee the usage and operational and service standard. For revision be suggested in order that be done the giving of motivation and refreshing to the employee continually , to create the innovation of system and service procedure, the usage of united information technology by other system in outside of customs sector, automatic of system, service office modernization in outside of main Service office of Customs and Excise Tanjung Priok. Meanwhile in order to know the result of reform of bureaucracy need to be done the evaluation and analysis continually."

"Skripsi ini membahas penerapan manajemen risiko dalam sistem dan prosedur kepabeanan di bidang impor, yang diharapkan dapat dilakukan pengawasan secara lebih efektif dalam meminimalkan pelanggaran yang dapat mungkin terjadi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat akurasi penetapan jalur impor dalam suatu prosedur kepabeanan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa hasil penjaluran dari risk rangking yang ditetapkan sistem komputer dapat dinyatakan tidak akurat. Hal ini dapat dilihat dari tidak efisiennya jalur yang ditetapkan oleh pihak pabean berdasarkan klasifikasi hi-risk dan low-risk, jika dibandingkan dengan notul yang terbit pada jalur merah dan hijau setiap bulannya.

---

The focus of this study is implementation of risk management in system and customs procedures in import part, which expected can running monitoring process more effective to minimize error that can be happed. The objectives of this study is to know and analyzing the acuration of determined importing path in customs procedure and identified problems maybe arise. This research is qualitative descriptive interpretive.From this research can assumed that the result of determined importing path from risk rankin which settled by computer system is not accurate. It can be looked from inefficient of the path that settled from the customs based on hi-risk and low-risk classification, if it compared with monthly notes on red line and green line."

"ABSTRACTLayanan impor empty returnable package merupakan fasilitas yang diberikan oleh otoritas pabean atas pengemas yang dipakai berulang-ulang. Sistem prosedur layanan ini mempengaruhi waktu tunggu dan biaya logistik yang ditanggung importir serta dapat mempengaruhi pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur layanan tersebut, risiko dan kendala yang ada, serta perbaikan yang dapat dilakukan. Obyek penelitian adalah prosedur layanan impor empty returnable package di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat risiko yang dapat mengganggu jalannya layanan, yaitu risiko gangguan sms notifikasi, risiko kesalahan pencatatan kuota, risiko gangguan sistem aplikasi, risiko gangguan kesehatan petugas, dan risiko bottleneck pemeriksaan fisik barang. Mitigasi risiko telah dilakukan oleh pemilik risiko. Terdapat kendala yang dialami oleh importir pada saat menyiapkan berkas persyaratan dan saat pengeluaran barang. Sosialisasi layanan kepada importir dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan tinjauan atas prosedur yang berjalan, perbaikan prosedur dapat dilakukan dengan penelitian profil importir di awal layanan dan penggabungan layanan di satu seksi.

---

ABSTRACTEmpty returnable package import clearance is a facility given by customs authority for reuseable package. This service system procedure affects dwelling time and logistic cost which is borne by importer and also affects goverment revenue. The purpose of this study is to analyze those procedures implementation, the risks and obstacles, and impovements that can be done. Object of the study is empty returnable package import clearance procedures at Prime Customs Office Tanjung Priok. Research carried out in the form of a qualitative approach. The result showed there are some risk that could disturb service process. Those risk are related to sms notification failure, quota record error, application system error, officer health problems, and bottleneck when inspection of goods. The risks have been mitigated by the risk owner. There are obstacles while the importer prepare the required documents and while the importer bring out the goods. Explanation about the service for importers and information technology utilization can overcome those obstacle. Based on the review of procedure implementation, procedure improvement can be done by checked importer profile immediately after the service start. Procedure improvement also can be done by service integratioan at one section."

"Penelitian ini merupakan kajian terhadap kriteria atau variabel penentu Mitra Utama yang telah ditetapkan oleh Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui kriteria atau variabel manakah yang sebenarnya secara signifikan berpengaruh terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama. Ruang lingkup penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil akreditasi Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai sejak 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2006.Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya peluang menjadi Mitra Utama sangat ditentukan oleh variabel nilai regristrasi , variabel jumlah Nilai Pabean , variabel jumlah pemasok , variabel rasio jumlah PIB dengan pemasok, variabel jumlah jenis barang dibandingkan dengan jumlah barang, variabel rasio rata-rata nilai pungutan impor dibandingkan dengan aktiva lancar perusahaan, variabel Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik ( KAP) dengan opini wajar tanpa pengecualian , serta rasio kekurangan bayar pungutan impor dengan total pungutan impor . Dimana variabel nilai regristrasi , variabel jumlah Nilai Pabean , variabel jumlah pemasok, variabel rasio jumlah PIB dengan pemasok, variabel Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik ( KAP) dengan opini wajar tanpa pengecualian, berpengaruh positif terhadap peluang perusahaan menjadi Mitra Utama, sedangkan variabel rasio dari klasifikasi barang barang dibandingkan dengan jumlah jenis barang, variabel rasio rata-rata total pungutan impor dibandingkan aktiva lancar, serta variabel rasio kekurangbayaran pungutan impor dibandingkan dengan total pungutan impor berpengaruh negatif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama.Dari hasil penelitian ini , juga memperlihatkan bahwa variabel jumlah dokumen PIB, variabel rasio rata-rata nilai pabean dibandingkan dengan modal perusahaan, serta variabel rata-rata nilai pabean dibandingkan aktiva perusahaan tidak secara signifikan memrpengaruh terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama.

---

This research is about reviewing toward the criteria or the determination variable of Mitra Utama with has been stipulated by The team for accelerating of reformation in customs and excise policy service , Directorate General Customs and Excise . The Major purpose of this research is to prove which real criteria or variables that effect significantly toward the probability of a client/ a company to became Mitra Utama.The research coverage is getting data from accreditation process by The team for accelerating of reformation in customs and excise policy service since 01 January 2006 until 31 December 2006.The result of analysis showing that the probability become Mitra Utama is more determined by regristation value variable, amount of customs value variable, quantity of supplier variable, the ratio of customs declaration quantity to supplier variable, ratio of classification quantity of goods to the quantity of goods variable, the average ratio of total import duty to company?s current asset variable , financial report that has been examined by registered public accountant variable with unqualified opinion, and ratio of under payment of import duty to total impor duty, where as also showing that regristration value variable, amount of customs value variable, quantity of supplier variable , the ratio of customs declaration quantity to supplier variable, and financial report that has been examined by registered public accountant variable with unqualified opinion, have positively influence toward the probability become Mitra Utama, as while the ratio of classification quantity of goods to quantity of goods variable , the ratio of average total import duty to company?s current asset variable, and ratio of under payment of impot duty to total impor duty have negatively influence toward the probability become Mitra Utama.From this research , also showing that the quantity of customs declarations ( PIB) variable, ratio of customs value average to company?s modal variable and the ratio of customs value average to company?s asset variable , do not have significantly influence the possibility of a company become Mitra Utama."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian intern pada kegiatan pemeriksaan fisik barang impor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok berdasarkan komponen pengendalian intern COSO 2015 dan peran tiap lini dalam kerangka pengendalian intern berdasarkan Three Lines Model IIA 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara. Data primer diperolah dari observasi lapangan dan wawancara dengan pegawai Bea Cukai dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan, arsip, dokumen bukti penerapan SPI. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar komponen pengendalian intern COSO 2015 telah diterapkan dalam kegiatan pemeriksaan fisik barang impor di KPU BC Tanjung Priok. Namun, terdapat beberapa komponen yang belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti komitmen terhadap kompetensi dan penegakan akuntabilitas. Pada lini pertama dalam Three Lines Model, tugas dan tanggung jawab telah dipenuhi dengan baik. Namun, terdapat beberapa keterbatasan pada lini kedua dan ketiga terkait analisis risiko dan pengawasan yang belum dilakukan secara menyeluruh.

---

This study aims to analyze the application of internal control in the physical inspection of imported goods at KPU BC Tanjung Priok based on the 2015 COSO internal control components and the role of each line in the internal control framework based on the Three Lines Model IIA 2020. The research method used is descriptive qualitative with data collection through field observations and interviews. Primary data is obtained from field observations and interviews with Customs and Inspectorate General employees of the Ministry of Finance, while secondary data comes from reports, archives, documents of evidence of SPI implementation. The analysis results show that most of the COSO 2015 internal control components have been implemented in the physical inspection of imported goods at KPU BC Tanjung Priok. However, there are several components that have not been fully implemented, such as commitment to competence and enforcement of accountability. In the first line in the Three Lines Model, duties and responsibilities have been fulfilled properly. However, there are some limitations in the second and third lines related to risk analysis and supervision that have not been carried out thoroughly."

"Reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan dalam proses reformasi yang telah bergulir saat ini. Penelitian ditujukan untuk menjawab permasalahan. apakah gaya kepemimpinan yang mendorong terjadinya perilaku koruptif setelah program reformasi birokrasi dilaksanakan. Mengingat program telah dirancang sedemikian rupa dengan tunjangan bagi pegawai yang dibuat sedemikian rupa tingginya. Dalam kesempatan ini penulis mengambil kasus pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan dua teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori korupsi untuk menganalisis perilaku koruptif di kalangan pegawai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dan kedua, teori kepemimpinan dan teori motivasi untuk menganalisis jenis kepemimpinan yang dipraktikkan di Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Peneliti menyimpulkan dua hal pada penelitian ini. Pertama, upaya telah dilakukan untuk mencegah perilaku koruptif pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dan kedua, masih adanya perilaku koruptif di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, dari faktor kepemimpinan disebabkan karena adanya praktik kepemimpinan yang kurang sesuai diterapkan pada lingkungan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, yakni kepemimpinan yang permisif terhadap perilaku koruptif kecil yang dilakukan, sehingga menyebabkan perilaku koruptif yang lebih besar.

---

Bureaucracy reformation is a possibility in the process of reformation today. This research is purposed to answer the problem whether the leadership that leads a corruptive behavior after the implementation of the bureaucracy reformation. Since the program, has been designed comprehensively by giving a high compensation for the employee. For this reason, the researcher makes a case study in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax in Tanjung Priok. This research uses two theories as the tools of analyses. First, the corruption theory to analyses the corruptive behavior among the employee in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok. Second, the leadership and motivation theory for analyzing the leadership style practiced in the organization. The researcher concludes two things from this research. First, there is an effort to avoid the corruptive behavior in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok environment. Second, there is still a corruptive behavior in the office caused by the inappropriateness of leadership practice in the institution, which is the permissiveness of the leader toward a small scale corruption that leads to a bigger scale of corruptive behavior."