Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas penghindaran pajak di Indonesia khususnya wajib pajak orang pribadi. Penelitian difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan pajak yang dibayar rendah. Data yang digunakan cross section berupa data SPT orang pribadi yang dianalisis menggunakan model logit. Hasil analisis diketahui bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi wajib pajak membayar pajak dengan rendah adalah peredaran usaha, kredit pajak, tarif pajak, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (personal examptions). Sedangkan variable dummy yang mempengaruhi adalah tidak adanya kewajiban PPN, tidak adanya kewajiban PPh 21, serta sektor usaha wajib pajak.

---

The focus of this study is research about tax evation specially individual taxpayer. Therefore examine determinant factors of taxpayer to tax evade and paid lowtax. Data that used cross section of individual tax retum that analysed use logit model. Analysis result is the significant determinant factors of taxpayer paid the low tax liabilities is omzet, tax credit, rate, and personal examptions. The dummy variable that determine is non VAT, non income tax article 21, and business sector of taxpayer."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan Wajib Pajak pada Program Pengampunan Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat dengan kategori Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sedang diperiksa dan memiliki status SPT Lebih Bayar sampai dengan berakhirnya Program Pengampunan Pajak. Faktor-faktor dibatasi pada fasilitas yang diberikan dan implikasi sebagai konsekuensi keikutsertaan pada Program Pengampunan Pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu antara lain: penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan/adanya fasilitas tidak diperiksa, dan dihapuskannya hak kompensasi/restitusi. Hasil penelitian menyatakan bahwa dua faktor yaitu penghapusan sanksi administrasi dan faktor tidak diakuinya hak kompensasi/restitusi tidak berpengaruh terhadap keputusan keikutsertaan.Sementara faktor penghentian pemeriksaan dan fasilitas tidak diperiksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap keikutsertaan.

---

The purpose of this study is to determine the relationship between the factors that affect the taxpayer 39 s participation in the Tax Amnesty program. Respondent in this research is Taxpayer registered at Jakarta Setiabudi Four Tax Office with category of Taxpayer who have tax arrears, is being audited and has status of Over Payment tax report until the end of Tax Amnesty program. Factors are limited to the facilities provided and the implications as a consequence of participation in the Tax Amnesty program contained in Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty are among others the abolition of administrative penalties, termination of audited and facilities not audited in the future, and abolition of compensation rights restitution. The result of the research stated that two factors, namely the elimination of administrative sanction and the non recognition of the right of compensation restitution have no effect on the participation decision. While termination of audit process and facility not audited have significant influence on participation."

"ABSTRACTPenerimaan pajak di Indonesia yang masih rendah mendorong Dirjen pajak melakukan reformasi perpajakan demi meningkatkan pelayanan untuk mendapatkan pendapatan negara dari pajak yag lebih tinggi. Pembentukan 10 pilot project perbaikan pelayanan dengan KPP Pratama Serpong menempati urutan terendah dalam tax ratio. Penelitian ini membahas mengenai Kualitas Pelayanan Pajak di KPP Pratama Serpong dengan menggunakan teori dari Gronroos untuk mencari indicator kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner yang deisebar kepada Wajib Pajak KPP Pratama Serpong. Pajak seagai sumber penerimaan negara terbesar saat ini sepatutnya dioptimalkan pendapatannya untuk mendukung pembangunan negara. Hasil dari penelitian ini menunjukan Wajib Pajak masih merasakan kesulitan dalam hal melaporkan pajak masing-masing, terutama terkait pelayanan langsung oleh petugas. Kurang sigapnya petugas serta tidak tersedianya petugas yang memadai dinilai menjadi sebuah kekurangan yang patut diperbaiki. Selain itu, sikap petugas kepada Wajib Pajak yang kurang bersahabat juga menjadi ketidaknyamanan tersendiri. Disisi lain banyak Wajib Pajak yang baru sekali datang ke KPP Pratama untuk melaporkan SPT dan tidak tahu bagaimana sistematika dalam melaporkan SPT.

---

ABSTRACTQuality Analysis Tax Service of Individual Taxpayer Low tax revenues u in Indonesia and encourage the Directorate General of Taxation to reform taxation to improve services to obtain state revenues from higher taxes. The establishment of 10 pilot project service improvements with KPP Pratama Serpong ranks lowest in thetax ratio. This study discusses The Quality of Tax Service in KPP Pratama Serpong by using theory from Gronroos to find the indicator of service quality. This study uses a quantitative approach through questionaires distributed to taxpayers KPP Pratama Serpong. Taxes as the largest revenue source of the country at this time should be optimized revenue to support the developmentof country. The results of this study indicate taxpayer still feel difficulty in terms of reporting their own taxes, especially related to direct services by officers. The lack of alertness of the officers and the unavailability of adequate officers is considered to be a deficiency that should be improved. In addition, the attitude of officer to taxpayers who are less friendly also be a discomfort. On the other hand many new taxpayer wants came to KPP Pratama to report the SPT and do not know how to systematics in reporting tax return."

"Penerimaan pajak dan realisasi rasio kepatuhan yang tidak mencapai target pada skala nasional dalam kurun waktu 2008 hingga 2015 juga terjadi pada tingkat kantor pelayanan pajak, terutama pada KPP Pratama Grogol Petamburan sebagai site penelitian sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak Wajib Pajak KPP Grogol dengan diterapkannya kebijakan pengampunan pajak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepatuhan pajak meningkat setelah diterapkannya kebijakan tersebut akibat adanya pengetahuan perpajakan dan pemenuhan aspek formal serta materil pajak. Upaya-upaya yang dilakukan KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dengan melakukan sosialisasi pajak, peningkatan mutu pelayanan, dan aksi triple one.

---

Tax revenues and the realization of tax compliance ratios that did not reach targets on a national scale during the period of 2008 to 2015 also occurred at the level of tax service offices, especially in Grogol Petamburan Tax Office as a research site so the government issued a tax amnesty policy in 2016. This study aims to analyze tax compliance of Grogol Tax Office rsquo s taxpayers with the enactment of tax amnesty policy. The approach used is quantitative with survey and in depth interviews as data collection techniques. The results showed that tax compliance increased from after the implementation of the policy due to the tax knowledge and the fulfillment of formal and material tax aspects. Efforts made by the tax office to improve taxpayer rsquo s compliance are ax socialization, service quality improvement, and triple one action."

"Kepatuhan pajak adalah perilaku kompleks yang berdasarkan hasil-hasil riset telah terbukti adanya beberapa faktor yang bisa mendorong dan menahan wajib pajak dari memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun upaya Indonesia dalam menangani masalah ketidak-patuhan selama ini sangat terbatas pada reformasi administrasi perpajakan dan pencegahan secara hukum, tanpa mengindahkan interaksi antara moral pajak, legitimasi politik, dan pertukaran fiskal yang baik secara gabungan maupun independen mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Gagasan pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara wajib pajak dan pemerintah yang berwenang semakin diterima oleh masyarakat luas dan dengan demikian perlu adannya upaya untuk menelusuri persepsi legitimasi politik dan pertukaran fiskal dari persepsi wajib pajak di Indonesia.Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan populasi sampel wajib pajak dalam satu kantor pelayanan pajak yang tingkat ketidak-patuhan formal salah satu tertinggi di Jakarta. Responden memiliki moral pajak cukup tinggi meskipun mereka kurang puas dengan pemerintah atau lembaga publik serta dengan barang dan jasa publik. Perilaku kepatuhan responden dan moral pajak bervariasi tergantung pada indikator yang diukur. Persepsi pada perilaku kepatuhan orang lain berbanding terbalik dengan perilaku kepatuhan responden. Penerimaan terhadap perilaku ketidakpatuhan adalah prediktor yang lumayan akurat untuk menentukan kepatuhan responden yang sebenarnya.Dampak dari legitimasi politik dan pertukaran fiskal pada kepatuhan formal bervariasi tergantung pada item yang diukur. Persepsi tentang korupsi dan keterwakilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan, sementara tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran penerimaan pajak berdampak positif kepatuhan formal. Dalam kategori pertukaran fiskal, wajib pajak yang patuh lebih kritis dalam menilai 'manfaat' yang mereka terima di seluruh wilayah diukur yaitu: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan kejahatan dan korupsi.

---

Tax compliance is a multi-faceted behaviour, previous studies have recognised and proven there are factors which entices and hold taxpayers back from fulfilling their tax obligations. However Indonesia's effort in tackling noncompliance issue has been limited on tax administration reform and deterrence factors. Meanwhile the interaction between tax morale, political legitimacy, and fiscal exchange which compoundingly (or individually) affect a person tax compliance behaviour have not been given much attention to. The notion of tax as a form social contract between taxpayer and governing authority is more wellreceived and thus it is necessary to address the issue of political legitimacy and fiscal exchange from Indonesia's taxpayers perception.This quantitative study has come to conclusion that sample population of taxpayers in one tax service office with highest non-compliant rate have moderately high tax morale even though they are dissatisfied with government or public institution as well as with the public goods and services. Respondents' compliance behaviour and tax morale vary depending on the tax morale indicators measured. The perception on other people's compliance behaviour inversely proportional to the respondents' compliance behaviour; acceptance on noncompliance behaviour however is a better predictor for how the respondents' actual compliance behaviour are.The impact of political legitimacy and fiscal exchange on formal compliance vary depending on each particular items. Perception on corruption and representativeness does not seem to impact compliance behaviour Meanwhile confidence level in government and government's ability to manage tax revenue expenditure does positively impact formal compliance. In fiscal exchange category, the result suggests that compliant taxpayers are more critical in judging the 'benefits' they receive across the measured area which are: healthcare, education, infrastructure, handling of crime and corruption."

"Tesis ini membahas berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektifitas praktik penggalian potensi pajak berbasis profil dan SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Account Representative di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggalian potensi pajak berbasis profil terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, penyediaan data yang memadai dan akurat melalui berbagai macam cara harus lebih dioptimalkan; penyediaan sarana dan prasarana seperti aplikasi sistem informasi yang memadai harus dilakukan; pengurangan beban kerja AR harus segera direalisasikan; peningkatan kompetensi AR perlu terus diupayakan dan juga pengayaan metode analisis profil WP melalui pendekatan pemeriksaan perlu untuk diterapkan.

---

The focus of this study is finding out all of problems that influence efectivity of tax intensification based on taxpayer profile and tax return that reported by individual taxpayer, which done by account representative in KPP Pratama Jakarta Cakung Satu. The metodology of this research is qualitative research with descriptive design.

The results of this research suggested that to increase effectivity of tax intensification based on taxpayer profile of individual taxpayer, adequateness and accuracy of data supply must be served optimally; effective information system application must be applied; reduction of overload working burden of account representative must be realized; increasing of account representative's competency must be reached trough continuelly trainning and enrichment of taxpayer?s profile analyzing methodes with tax audit approach must be applicated."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sifat inovasi relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability terhadap keputusan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan dalam menggunakan e-filing. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner secara manual dan online, dan berhasil mendapatkan 219 responden. Metode pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dan cross section analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relative advantage, trialability, dan observability, berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan e-filing. Sementara itu, compatibility dan complexity tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penggunaan e-filing.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of the attributes of innovation relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability on the decision of individual taxpayers registered in KPP Pratama Pekalongan in using e filing. This study was conducted by distributing questionnaires in manual and online forms, and managed to get 219 respondents. Hypothesis testing method is done by using multiple regression and cross section analysis. The results showed that relative advantage, trialability, and observability, significantly influence the decision of e filing usage. Meanwhile, compatibility and complexity have no influence on the decision of e filing usage."

"Tesis ini membahas tentang Pengaruh Belanja Sosialisasi, Jumlah Account Representative, Jumlah Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa kepatuhan Wajib Pajak cenderung menurun dari tahun 2009 ke 2011, demikian juga Belanja Sosialisasi per WP, Jumlah Account Representative per WP dan Jumlah Pemeriksaan per WP. Faktor Belanja Sosialisasi tidak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Jumlah Account Representative dan Jumlah Pemeriksaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

---

This thesis discuss the effect of Socialization Cost, Account Representative and Tax Audit to Tax Compliance in Jakarta Taxed Office in 2009-2011. This study use descriptive methode and Linier Regression. The result of this study are The Tax Compliance decrease in 2009 to 2011, The Cost Socialization per Tax Payer, Account Representatives per Tax Payer dan Tax Audit per Tax Payer also decrease. The Socialization Cost has no significant effect to Tax Compliance, but Account Representative dan Tax Audit have positive significant effect to Tax Compliance."

"Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membuat pengusaha UMKM mendapat manfaat pengurangan PPh Final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan lima ratus juta rupiah per tahun. Wajib Pajak yang menerima manfaat atas pembebasan pajak karena penghasilan yang kurang dari lima ratus juta, dapat menonefektifkan NPWP untuk mengurangi beban administrasi. Selain itu, UMKM juga harus menggunakan tarif PPh Pasal 17 apabila jangka waktu ketentuan berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti manfaat pengurangan pajak atas bagian peredaran bruto sampai dengan lima ratus juta rupiah per tahun dan digitalisasi layanan perpajakan djponline terhadap Wajib Pajak UMKM orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat pengurangan pajak digunakan untuk menambah modal, dan enam dari sembilan Wajib Pajak memilih untuk tidak menonefektifkan NPWP nya meskipun mendapat manfaat atas pembebasan pajak dari ketentuan ini. Berdasarkan data, setelah berlakunya ketentuan pengurangan pajak terhadap Wajib Pajak orang pribadi UMKM, diketahui 210 Wajib Pajak orang pribadi tidak membayar pajak serta 89 mengalami penurunan pembayaran di tahun 2022, sedangkan hasil penelitian tentang digitalisasi layanan perpajakan mengungkapkan bahwa persepsi terhadap digitalisasi perpajakan diatas 80%, yang berarti bahwa layanan pajak melalui djponline bermanfaat.

---

The enactment of the Law on the Harmonization of Tax Regulations has made MSME entrepreneurs benefit from a reduction in Final Income Tax of 0.5% on the share of gross turnover of up to five hundred million rupiahs per year. Taxpayers who benefit from tax exemption due to income that is less than five hundred million rupiah per year, can make the TIN effective to reduce the burden administration. In addition, MSMEs must also use the Article 17 Income Tax rate if the time period terms end. This study aims to examine the benefits of tax reduction on shares gross circulation of up to five hundred million rupiah per year and digitization of tax services djponline for MSME Individual Taxpayers. The results of this study show that tax reduction benefits are used to increase capital, and six out of nine taxpayers choose not to invalidate their NPWP even though they benefit from tax exemption of this provision. Based on the data, after the enactment of the tax deduction provisions on the Compulsory MSME Individual Taxpayers, it is known that 210 Individual taxpayers do not pay taxes and 89 experiencing a decrease in payments in 2022, while the results of research regarding digitization tax services revealed that perceptions of digitalization of taxation were above 80%, which means that the tax service through djponline is useful."