Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Land and building tax is about society. In this tax not only about acceptance but include politics and publics issue. Land and building tax is the central tax which the majority allocation acceptance is used to local government for developing their area. The realization of the revenue of land and building tax in 2003-2007 had increased every year. The amount of the tax had always exceeded the target from the central government of DKI Jakarta. This research based on the new paradigm in tax?s theories, that is ?reducing the tax gap: the illusions of pain free deficit reduction?, who is told by Eric Toder. This research is focused on tax?s internal conditions, which determine the tax potential loss. The factors are nonfilling gap, underreporting gap and underpayment gap.

The method which was used in this research was qualitative method that had the character of descriptive research. It was a method that produced descriptive data, gathered from written and oral information from people and observed acts. This approaching instructs to background and individual intactly. This research is expected to know how to calculate estimated tax gap of land and building tax in the city of DKI Jakarta in 2003-2007, how its problems and how its solutions in order to optimalized acceptance potency.

This research concludes that the tax gap factors were statistically significance influence the total acceptance in land and building tax of DKI Jakarta in 2003-2007. The average estimation of land and building tax potency in DKI Jakarta was Rp.1.378.140.734.645,67 but the real acceptance just Rp.1.171.131.102.370,40 (84,95%). There is tax gap in that acceptance which was Rp.207.009.632.275,27 (15,05%) with composition Rp.15.776.913.158,26 (1,14%) for non-filling gap, Rp.181.525.320867,41 (13,17%) for underreporting gap and Rp.9.707.398.249,60 (0,74%) for underpayment gap. This calculation is just estimation number which is observed by research in the society. This acceptance influence other factors of land and building tax in DKI Jakarta.

Therefore, this research concluded that the tax?s internal and external conditions was very influence in optimalization land and building tax potency by the tax gap management. The researcher recommended that government should used tax potency and acceptance realization in order to optimalized acceptance potency. And renewing the tax payer?s data and the object of this tax and do the sanction execution expressly for people who impinge the taxation regulation."

"Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum sepenuhnya memberikan sumbangan yang optimal bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Pemikiran ini dilandasi adanya beberapa faktor yang mempengruhi elastisitas pajak antara lain, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pertama : jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya (kendaraan bermotor) sebesar Rp. 2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp. 2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta akan diikuti pula dengan pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya sebesar Rp. 99.838.Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta yang berjumlah 1.792.149 jiwa tahun 2000 dan 2.71 1.287 jiwa tahun 2001 dad jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta. Jumlah penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 sebanyak 3.164.000 kendaraan bermotor menjadi 3.420.000 kendaraan bermotor pada tahun 2001, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 256.000 kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta.Kedua, Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan -bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih Rp. 84.522.534.715, Sulit dan Tidak Aktifnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentarig Perneriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi Pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN H.Berdasarkan hasil analisis di atas diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang tidak optimal berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di DKI Jakarta. Dan juga analisis membahas tentang analisis hambatan mengenai implementasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di D.K.I. Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengurangan PBB-P D.K.I. Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian hambatan yang ditemukan adalah minimnya informasi mengenai pengurangan kepada wajib pajak yang membutuhkan, minimnya SDM beserta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.

---

This thesisdiscusses about theimplementation ofthe Urban - Land and Building Tax?s Incentive Policyin Jakarta. This thesis alsodiscusses this policy?s thread.The resultsofthis study is the policy has beencarried outin accordancewith theprescribed rules. Then thethreadswere foundarethe lack of information to taxpayerswho needed this incentives, lack ofhuman resources and lack offacilities and infrastructure. This research use qualitative approach, and the data collected by using literature studies technique and field studies technique."

"Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu penerimaan pemerintahan daerah DKI Jakarta dari sektor pajak daerah. Penggunaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang baru dimulai pada tahun 1998/1999 yang sebelumnya merupakan retribusi penerimaan pemerintah DKI Jakarta, mengartikan bahwa potensi penerimaan tersebut masih sangat besar.Dalam sistem perpajakan nasional, Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan-perubahan. Sistem pemungutan pajak diubah dari sistem official assessment menjadi self assessment. Dengan sistem self assessment wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem self asessment ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-permasalahan dalam tesis adalah Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemungutan Official Assessment Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagaimana pengaruh pelaksanaan sistem official assessment terhadap pelaksanaan penerimaan Pajak Pernanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diukur dengan menggunakan ratio Tax Performance index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil diatas 100%.Kesimpulan yang didapat yaitu Pelaksanaan pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official asessment, menemui beberapa hambatan seperi dalam penetapan pajak yang terhutang dan realisasi waktu pembayaran serta pengenaan sanksi keterlambatan 2% perbulan. Terbatasnya jumlah Karyawan pada Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan yang menjadi tulangpunggung dalam menetapkan pajak yang terhutang serta banyaknya jumlah objek.Saran dalam penelitian ini yaitu Penggunaan sistem pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official assessment diharapkan terjadi perubahan dimasa yang akan datang menjadi self assessment. Mengingat sistem pajak nasional sekarang sudah beralih dari official assessment ke self assessment, maka sudah seharusnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mengikuti langkah tersebut."

"Seeing the condition of DKI Jakarta province as the capital city of Indonesia, as well as a center of economic trades and business district, has a lot of potential income that base on taxes. Mobile billboard tax is one of the potential local taxes in relation to increasing the need of local taxation revenue. But the imposition of Mobile billboard rent value as the tax base are different with other type of billboard. Mobile billboard was imposed with flat rate, without consider the strategic value and length of road class value which has come to decrease the local tax revenue.Based on the different imposition of tax base, the writer is attracted to make a research. The approach used in this research is qualitative approach. The goal is trying to find out which treatment are suits best for mobile billboard tax base. The research method used is descriptive because the writer tries to give a detail description for mobile billboard tax treatment by considering the strategic value and length of road class value as the variable of mobile billboard tax base which has known as Mobile Billboard Rent Value. The data collection technic used in this research is by reading the literature which focus on the research, observation, and interview. The interview was done with government institution that related to the subject, advertising agencies and tax experts.The conclution of this research shows that mobile billboard tax has a special treatment with flat rate because it is not stay on one location and has a high mobilities. And to increase the local tax revenue, local government could have an improvement by sets the tariff to the highest road classification for mobile billboard that have same route everyday. Otherwise, mobile billboard that has a different route could sets to the average tariff from the road class value."

"Penelitian ini menganalisis proyek implementasi Pajak Daerah melalui online system oleh PT. Bank DKI untuk proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah analisis discounted cash flow dengan Net Present Value menggunakan alternatif target implementasi seluruh wajib pajak, wajib pajak terkomputerisasi atau wajib pajak manual, sementara pilihan metode implementasi adalah metode tapping, software atau mobile. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi target wajib pajak manual dan metode tapping membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai NPV positif dan kombinasi wajib pajak terkomputerisasi dan metode mobile memberikan nilai NPV paling besar, namun memberikan potensi manipulasi data oleh wajib pajak, sehingga metode software lebih baik dalam hal potensi tersebut.

---

This research analyses tax online system implementation project by PT. Bank DKI for decision making. Method being used is discounted cash flow analysis with net present value using target alternative all tax subject, computerized tax subject and manual tax subject, alternative implementation methods used are tapping, software and mobile methods.

This research concludes that combination of manual tax subject and tapping method takes longer time to reach positive NPV, while combination of computerized tax subject with mobile method gives higher NPV within less than 1 year implementation. Furthermore, mobile method has vunerable threat to be manipulated by tax subject, while software method give short time to positive NPV and able to secure the tax data from manipulation by tax subject."

"Misi pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektiff, kompetitif dan terjangkau, menuju kota Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) memberikan peranan kepada Pemda Propinsi DKl Jakarta dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana kota yang memadai dan mutlak diperlukan. Pada kenyataannya untuk mewujudkan sarana dan prasana kota yang memadai membutuhkan dana tidak sedikit, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pembiayaannya. Upaya untuk mendukung anggaran pembiayaan dilakukan antara lain dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan daerah. Dalam rangka mengetahui perkembangan potensi pendapatan daerah dilakukan penelitian terhadap salah satu jenis pajak daerah yakni Pajak Penerangan Jalan.Pilihan penelitian terhadap Pajak Penerangan Jalan ini karena masih memiliki potensi penerimaan terhadap objek pajak non PLN, disamping ingin mengetahui efisiensi dan efektiftas kemampuan administrasi pemungutan pajaknya. Masalah pokok yang akan diulas adalah berapa besar elisiensi dan efektifatas penerimaanPajak Penerangan Jalan, yang kedua faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Adapun teori yang mendasari menurut Devas,memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.Pada penelitian ini metode penelitian yang dilakukan menggunakan tehnik analisa secara kualitatif dan kuantitatif, dengan formulasi yang digunakan untuk mengukur eftiisiensi adalah cost of collection efficiency ratio sedangkan formulasi pengukuran efektivitas menggunakan tax performance index.Untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan analisa regresi berganda double-log dan korelasi. Hasil analisa terhadap efisiensi dan efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut: bahwa dari hasil pengamatan efisiensi diperoleh sebesar 8 (delapan) persen dari seluruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan hasil pengamatan terhadap efektifitas selama 18 (delapan belas) tahun hampir seluruhnya melampaui target. Pelampauan target ini memberikan dua anti bahwa yang pertama kemampuan administrasi semakin baik dalam proses pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan yang kedua terjadi kesenjangan antara target dan potensi yang sesungguhnya pada penerimaan Pajak Penenerangan Jalan artinya perencanaan penerimaan pajak belum sepenuhnya memperhitungkan potensipajaknya.Hasil pengamatan terhadap faktor internal yaitu tarif dasar listrik dan jumlah pelanggan menunjukan pengaruh yang kuat terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pengujian yang dilakukan dengan uji statistik dan uji ekonometri menunjukan bahwa model regresi dengan variabel bebas faktor tarif listrik dan jumlah pelanggan listrik didapatkan model terbaik.Pengamatan yang dilakukan terhadap faktor ekstemal yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita, dengan menggunakan metode backward elimination didapat satu model yang terbaik. Model regresi yang didapat terdiri dari dua variabel bebas yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, sedangkan dua variabel sisanya tidak dapat dimasukkan kedalam model karena akan mempengaruhi model sehingga bias dan tidak konsisten. Pengujian secara statistik terhadap model dilakukan terhadap empat variabel bebas tersebut melalui uji t dan uji F didapat hasil hanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang mempunyai pengaruh kuat dan menjadi model pensamaan regresi yang baik. Pengujian dilakukan juga secara ekonometri dengan hasil dua variabel yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang dapat dijadikan model persamaan regresi sebagai dasar menunjukan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Selanjutnya dari hasil penetitian disusun kesimpulan dari analisa penelitian yakni efisiensi dan efektivitas atas penerimaan Pajak Penerangan Jalan keduanya menunjukan hasil yang baik. Namun demikian ada kesenjangan antara realisasi dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya terbagi menjadi faktor internal dan faktor estemal. Pengaruh faktor internal yakni variabel jumlah pelanggan dan tarif dasar listrik bertanda positif artinya jika kedua variabel bertambah akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Faktor ekstemal yakni Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif, artinya jika kedua variabel meningkat akan mempengaruhi kenaikan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.Secara umum saran-saran yang dapat menunjang penggalian potensi Pajak Penerangan Jalan tersebut terdiri dari peningkatan kemampuan administrasi dengan membangun jaringan informasi antara PLN dan Pemda OKI Jakarta dan perluasan obyek pajak yakni penggunaan tenaga listrik diluar PLN."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori administrasi pajak dari McMaster yang menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan yang masing-masing mempunyai indikator-indikator. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi administrasi pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa penghambat dalam proses pemungutan dari pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan yaitu kurangnya penegakan hukum dan sumber daya manusia.

---

The aim of this research is to analyze the implementation of property tax collection on forestry at Bogor County Stalls. The research is used quantitative approached with descriptive method, and the data collecting technique that used are indepth interview and literature study. This research used McMaster’s Teory of tax administration that have three variables, there are identification, assessment, and collection, each of them have an indicators.

The results of this research is the implementation of property tax administration of the forestry sector has been quite good, but there are still some obstacles in the process of collection of property tax the forestry sector is the lack law enforcement and human resources."

"Perkembangan usaha hiburan karaoke di DKI Jakarta membuat pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar bagi penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang self assessment yang dilakukan pada hiburan karaoke, membuat pengawasan menjadi komponen yang penting dalam pencapaian target pajak hiburan dan juga untuk menghindari kebocoran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pajak hiburan atas usaha karaoke Di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta masih belum optimal karena berdasarkan data masih banyak terjadi kelemahan dalam fungsi pengawasannya.

---

The growth of karaoke as an entertainment business in the Province of DKI Jakarta made the entertainment tax as one of tax which has a great potential for the tax revenue in Province of Jakarta. Self assessment systems in the implementation of entertainment collection for karaoke business makes supervision function become an important component to gain entertainment tax target and to avoid entertainment tax abuses.

This research is a descriptive research design by using post positivist approach with qualitative data collection method. The result of this research conclude that the supervision function of entertainment tax of karaoke business in Province of DKI Jakarta by Dinas Pelayanan Pajak Province of DKI Jakarta has not run optimal refers to some data which find any weaknesses of supervision function."