Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai apakah kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. di PT Telekomunikasi Selular dan PT Indosat Tbk. merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-undang Anti Monopoli dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan pedoman mengenai kepemilikan silang yang dilarang di Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli yang dapat memberikan ukuran defmisi terhadap masing-masing unsur di dalam Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli.

---

This thesis is made to examine whether the cross ownership of shares by Temasek Holdings Pte. Ltd. in PT Telekomunikasi Seluler and PT Indosat Tbk. is a restricted majority shares cross ownership as regulated in Article 27.a of Anti Monopoly Law and what kind of legal method used by Business Competition Supervisory Board in proving any such violation. This research is using prescriptive method with secondary data as its source. The results of this research suggest that Business Competition Supervisory Board issue a guideline regarding the cross ownership that is restricted under Article 27.a of Anti Monopoly Law that can gives a clearer measure to the definitions of each substance in Article 27 of Anti Monopoly Law."

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan ada tidaknya suatu pelanggaran terhadap perkara persaingan usaha juga menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang divonis bersalah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU itu sendiri. Terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPPU, melalui Perma No. 3 Tahun 2005 diatur mengenai pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri masih dalam tahap judex factie. Namun berdasarkan pengaturan pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005, pemeriksaan dalam tahap upaya keberatan hanya didasarkan pada berkas pemeriksaan pada tahap pertama di KPPU yang diserahkan oleh KPPU ke pengadilan negeri. Atas perintah hakim pengadilan negeri melalui putusan selanya, pemeriksaan tambahan dapat dilakukan jika hakim pengadilan menganggap hal tesebut diperlukan. Pemeriksaan tambahan dilakukan oleh KPPU. Berdasarkan hal tesebut penulis akan membahas bagaimana kedudukan bukti baru yang diajukan dalam upaya keberatan untuk mendukung argumen dari pihak yang mengajukan permohonan keberatan.

---

KPPU pursuant to Act 5 of 1999 is an institution that has the authority to decide whether or not there is a breach of competition cases also impose sanctions against parties who were convicted based on an examination conducted by the Commission itself. Against those who feel aggrieved by the decision of the Commission, through the Perma No. 3 of 2005 regarding the filing of an effort organized against the decision of the Commission's objections filed to the District Court. Examination conducted by the district court is still in the stage judex factie. However, based on the setting of article 5 section (4) Perma No. 3 of 2005, the examination in an effort stage objections are based solely on the examination‟s files in the first stage in the Commission which was presented by the Commission to the district court. On the orders of district court judges through the temporary decisions (putusan sela), additional examination can be done if the judge considers it necessary proficiency level. Additional examination conducted by the Commission. Under the terms of proficiency level position of the author will discuss how new evidence is presented in an effort to support the objection that the argument of the parties filed an objection."

"Skripsi ini membahas pengambilalihan PT Indosat Tbk oleh Qatar Telecom. Dimana Qatar Telecom mengambil alih seluruh saham Indonesia Communications Limited dan Indonesia Communications Pte. Ltd dari Asia Mobile Holdings Pte. Ltd yang merupakan pemegang saham pengendali di Indosat. Pengambilalihan tersebut mengakibatkan perubahan pengendalian Indosat. Tujuan penulisan untuk mengetahui apakah akusisi ini telah sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 dan prosedur hukum pasar modal. Penulisan berdasarkan penelitian normatif. Hasil penelitian menyatakan tidak ada pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dan sesuai prosedur pengambilalihan perusahaan terbuka menurut hukum pasar modal, meskipun terdapat keterlambatan pelaksanaan Penawaran Tender dikarenakan negosiasi kesepakatan jumlah maksimal kepemilikan saham.

---

This normative research thesis is to analyze the acquisition of PT Indosat Tbk by Qatar Telecom through acquisition of Indonesia Communications Limited and Indonesia Communications Pte. Ltd from Asia Mobile Holdings Pte. Ltd, the controlling shareholders of PT Indosat Tbk. The purposes of this thesis are to observe whether the acquisition is in accordance with the UU No. 5 Tahun 1999 and procedure on capital market regulations. The research shows that the acquisition is not violating both of regulations. Albeit the postponed on the implementation of Tender Offer because of the negotiation on maximum amount of share ownership by foreign investor."

"Berbagai pihak, seperti Sri Mulyani yang berkedudukan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengkhawatirkan bahwa peran Badan Usaha Milik Negara yang begitu besar dalam perekonomian Indonesia mampu menghambat investasi asing. Hal ini disebabkan karena hal tersebut menyebabkan lingkungan bisnis tidak kompetitif. Lingkungan bisnis yang tidak kompetitif menyebabkan investor asing untuk mengurungkan niatnya dalam melakukan investasi di Indonesia. Investasi asing sangat diperlukan di Indonesia karena Penanaman Modal Asing merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut dapat memberikan teknologi yang dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih bagi Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah masalah di Singapura. Hal ini disebabkan karena Singapura memiliki Holding Badan Usaha Milik Negara yang salah satunya bernama Temasek yang begitu sukses. Hal ini disebabkan karena Temasek telah berhasil berhasil melakukan ekspansi bisnis yang luar biasa ke berbagai belahan dunia. Selain itu, Temasek juga memiliki aset yang sangat besar yang menyebabkan perusahaan tersebut menjadi perusahaan investasi yang tergolong pada Sovereign Wealth Fund. Oleh karenanya, akan lebih baik jika Pemerintah Indonesia mempelajari bagaimana Hukum Persaingan Usaha Singapura mengatur tentang monopoli Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus mengetahui apakah pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara memiliki dampak tertentu terhadap persaingan usaha di Indonesia.

---

Some people, like Mrs. Sri Mulyani who is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, worries that the big role of Government-Linked Companies in Indonesian economics can halt Foreign Investment because it will lessen competition in Indonesia’s business environment. Uncompetitive business environment can deter Foreign Investor to invest in Indonesia. Foreign Investment is absolutely needed in Indonesia because it is very important to give Indonesia technology that is capable to increase the surplus in the economics of Indonesia. However, this problem does not happen in Singapore. Singapore has a State Holding Companies which one of them is known as Temasek that is extremely successful. It is because Temasek can expand its business to other parts of the world. Besides, it has very large asset that make it becomes an investment company. Therefore, it will be better if the Government of Indonesia learns about how the Competition Law of Singapore regulates the monopoly rights of Government-Linked Companies. Furthermore, the Government of Indonesia must learn about whether the establishment of State Holding Company affects competition in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap perusahaan over the top asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan data yang bersumber dari laporan keuangan X, Pte.Ltd dan proses bisnis yang dilakukan oleh X, Pte.Ltd. Aturan perpajakan yang ada saat ini sangat sulit dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top asing, karena Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur, untuk pendirian Bentuk Usaha Tetap mensyaratkan harus terdapat tempat yang bersifat tetap (Fixed Place) dilokasi usaha tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha (negara sumber), supaya negara sumber dapat mengenakan pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh di negara sumber (Indonesia), dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) ataupun penunjang (auxiliary). Sedangkan proses bisnis dari perusahaan over the top tidak memerlukan tempat tetap, tetapi melalui jaringan internet (over the top). Sehingga sangat besar potensi pajak yang tidak bisa dipungut dan menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun terkendala dengan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), namun Indonesia dapat mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top, namun untuk jangka panjang perlu dilakukan penyempurnaan aturan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Otoritas Pajak dalam membuat kebijakan dan aturan dalam mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia

---

This thesis discusses about Income Tax on foreign over the top companies that doing business activities in Indonesia. This study uses a qualitative research approach with descriptive design, with data sourced from the financial statements X, Pte. Ltd and business processes carried out by X, Pte.Ltd. The current tax rules are very difficult to serve as a legal basis for imposing income tax on foreign over the top companies, because the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) set that to be a Permanent Establishment (PE) need a fixed place in the Taxpayers location that they doing business activities (source country), and activities that carried out in the source country are not preparatory or auxiliary activities, so that the source country can collect income tax on the profits earned in the source country (Indonesia). Whereas the business process of an over the top company does not require a fixed place, but through an internet network. So that there is a huge potential for taxes that cannot be collected and incur large losses for state revenues. The results of this study conclude that although constrained by the existence of the Double Tax Avoidance Agreement (P3B), Indonesia can impose income tax on over the top companies, so it is hoped that this research can be one of the inputs for the Tax Authority in making income tax policies and rules to over the top companies that doing business in Indonesia"

"Industri telekomunikasi seluler maju begitu pesatnya seiring dengan perkembangan teknologi dan liberalisasi sektor telekomunikasi. Liberalisasi tersebut membuka iklim kompetisi pada sektor telekomuikasi. Namun kompetisi tersebut perlu diatur agar tidak ada persaingan tidak sehat. Majunya industri seluler menjadikan industri ini begitu menjanjikan bagi investasi, begitu juga dengan investasi asing. Sehingga perusahaan seluler asing berlomba-lomba menguasai saham Telkomsel dan Indosat. Penelitian ini akan membahas dengan metode preskriptif tentang penguasaan asing dalam hal ini Temasek pada Telkomsel dan Indosat dengan memiliki saham keduanya. Pasalnya pangsa pasar Indosat dan Telkomsel pada industri telekomunikasi adalah sebesar 83 persen. Pangsa pasar tersebut jika dikaitkan dengan presentase kepemilikan saham Temasek pada Indosat (41, 94 persen) dan Telkomsel sebesar (35 persen) membuat kedudukan posisi dominan. Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan posisi dominan Temasek pada dua perusahaan tersebut yaitu Telkomsel dan Indosat memang tidak dilarang namun penyalahgunaan posisi dominan pada dua perusahaan tersebut dilarang oleh undang-undang. Indikasi penyalahgunaan posisi dominan Temasek pada kasus ini adalah berupa penetapan tarif. Tarif telekomunikasi seluler pada dua perusahaan tersebut cenderung mahal bila dibandingkan dengan operator lain di Indonesia dan di luar negeri. Sehingga diperlukan perbaikan regulasi yang ada disertai dengan penegakan hukum persaingan secara kelembagaan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Efektivitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga independen di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga penting yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur terkait untuk menggambarkan peran, kewenangan, dan tantangan yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan fungsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, efektivitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga independen tetap terjaga, meskipun ada beberapa kekurangan dalam beberapa regulasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui revisi undang-undang yang lebih jelas dan komprehensif, termasuk penguatan efektivitas kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan sita geledah dan aturan liniensi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas lembaga ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mampu menjaga persaingan usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia.

---

This study aims to examine the effectiveness of the Business Competition Supervisory Commission as an independent institution in Indonesia. The Business Competition Supervisory Commission plays a crucial role as an institution established under Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, with its primary mandate being to oversee the implementation of fair business competition. This study employs a normative juridical method, involving an analysis of laws and regulations, legal documents, and relevant literature to describe the roles, authorities, and challenges faced by the Business Competition Supervisory Commission in fulfilling its functions. The findings indicate that the Business Competition Supervisory Commission’s effectiveness as an independent institution remains intact, despite certain deficiencies in the regulatory framework. The study highlights the necessity of strengthening the institutional regulations governing the Business Competition Supervisory Commission through clearer and more comprehensive legislative revisions. This includes enhancing the commission’s authority to conduct investigative measures, such as search and seizure, and improving the framework for leniency programs to bolster the institution’s accountability and effectiveness. With these measures, it is anticipated that the Business Competition Supervisory Commission will be better equipped to maintain fair business competition and contribute to equitable economic growth in Indonesia."

"Berbagai pihak, seperti Sri Mulyani yang berkedudukan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengkhawatirkan bahwa peran Badan Usaha Milik Negara yang begitu besar dalam perekonomian Indonesia mampu menghambat investasi asing. Hal ini disebabkan karena hal tersebut menyebabkan lingkungan bisnis tidak kompetitif. Lingkungan bisnis yang tidak kompetitif menyebabkan investor asing untuk mengurungkan niatnya dalam melakukan investasi di Indonesia. Investasi asing sangat diperlukan di Indonesia karena Penanaman Modal Asing merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut dapat memberikan teknologi yang dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih bagi Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah masalah di Singapura. Hal ini disebabkan karena Singapura memiliki Holding Badan Usaha Milik Negara yang salah satunya bernama Temasek yang begitu sukses. Hal ini disebabkan karena Temasek telah berhasil berhasil melakukan ekspansi bisnis yang luar biasa ke berbagai belahan dunia. Selain itu, Temasek juga memiliki aset yang sangat besar yang menyebabkan perusahaan tersebut menjadi perusahaan investasi yang tergolong pada Sovereign Wealth Fund. Oleh karenanya, akan lebih baik jika Pemerintah Indonesia mempelajari bagaimana Hukum Persaingan Usaha Singapura mengatur tentang monopoli Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus mengetahui apakah pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara memiliki dampak tertentu terhadap persaingan usaha di Indonesia.

---

Some people, like Mrs. Sri Mulyani who is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, worries that the big role of Government-Linked Companies in Indonesian economics can halt Foreign Investment because it will lessen competition in Indonesia’s business environment. Uncompetitive business environment can deter Foreign Investor to invest in Indonesia. Foreign Investment is absolutely needed in Indonesia because it is very important to give Indonesia technology that is capable to increase the surplus in the economics of Indonesia. However, this problem does not happen in Singapore. Singapore has a State Holding Companies which one of them is known as Temasek that is extremely successful. It is because Temasek can expand its business to other parts of the world. Besides, it has very large asset that make it becomes an investment company. Therefore, it will be better if the Government of Indonesia learns about how the Competition Law of Singapore regulates the monopoly rights of Government-Linked Companies. Furthermore, the Government of Indonesia must learn about whether the establishment of State Holding Company affects competition in Indonesia. "