Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan antara instansi pemerintah dan penyedia layanan umumnya menggunakan kontrak perjanjian sebagai dasar kerjasama. Sementara penyelenggaraan layanan TI tidak cukup mengandalkan kontrak, tetapi kesepakatan tingkat layanan (SLA). Padahal keberadaan SLA saja tidak menjamin hubungan yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Karena SLA harus dikelola dengan baik melalui serangkaian proses yang berkesinambungan. Instansi pemerintah sebagai pengguna tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang SLA dan pengelolaannya. Sehingga pengelolaan SLA hanya berjalan sepihak pada penyedia layanan. Akibatnya terjadi ketimpangan karena kepentingan pemerintah tidak mendapat prioritas. Oleh karenanya perlu ditelaah mekanisme dan prosedur yang terkait pengembangan dan manajemen SLA. Dalam pengembangan SLA misalnya memperhatikan penerjemahan kebutuhan pengguna, pengukuran fungsi dan proses, pembuatan dokumen dan kontrak, serta evaluasi peningkatan layanan. Sedangkan dalam manajemen SLA perlu memperhatikan bagaimana proses dan pengawasan terhadap SLA dapat dilakukan. Proyek akhir ini mengembangkan kerangka pengelolaan SLA agar dapat membantu terlaksana di lapangan. Perubahan tidak dilakukan terhadap proses pengembangan dan manajemen SLA. Tetapi justru membuat kerangka lebih tinggi yang melingkupi proses tersebut.

---

Most Indonesian government offices interact with its IT suppliers using typical goods and services contract schema. The office sees IT services just like another ordinary service and would need no maintenance and management. IT service management would need more than contract to maintain technical aspects. Service Level Agreement (SLA) suits this condition. But IT service management goes beyond SLA existence. The office must learn, cope, and embrace SLA management to ensure mutual relationship with supplier. Otherwise the classic dilemma of single side management can occurs and cause problematic user requirement priority. The culture and classic dilemma of bureaucratic organization must be addressed. This paper examines mechanism and procedures which relates to SLA development and management. SLA development should aware of proper user requirement analysis, informal measurement, documentation and contracting, and service improvement evaluation. While SLA management concerns on monitoring and reporing toward service delivery. The Final Project discusses the implementation of SLA development and management from ITIL methodology. The methodology itself need no signification change. It needs a higher framework that secures the implementation instead."

"Penurunan kinerja layanan TI merupakan salah satu indikasi terjadinya masalah dalam pengelolaan TI. Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai dan menggunakan teknologi informasi, infrastruktur jaringan yang kurang memadai, serta pengelolaan informasi belum terintegrasi mengakibatkan lamanya waktu penanganan gangguan dan penurunan tingkat ketersediaan (availability) layanan data. Selain itu, kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap fasilitas TI, pemanfaatan bandwidth yang kurang optimal serta tingkat layanan keamanan yang minim menunjukkan bahwa lemahnya manajemen tata kelola TI pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.Penelitian ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5, kerangka kerja tersebut digunakan karena memberikan panduan best practice yang berlaku umum untuk semua organisasi yang menyediakan layanan TI, fokus kepada berbagai control objectives terkait proses-proses TI, bersifat umum dan berguna untuk semua jenis ukuran perusahaan, baik komersial atau perusahaan yang bergerak di sektor publik.Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah analisis tingkat layanan TI yang dapat meningkatkan kinerja layanan TI di Pemerintah Kota Sungai Penuh. Peningkatan kinerja layanan TI dilakukan dengan memberikan rekomendasi prioritasi perbaikan tingkat kapabilitas proses berdasarkan prinsip nilai kesenjangan (gap value) dan upaya (effort) dari jumlah aktivitas tiap proses. Panduan pembuatan KPI (Key Performance Indicator) berdasarkan metrik tiap process goal.

---

IT service performance degradation is one of indication that there is a problem in IT management. The lack of human resources that experienced in and using information technology, inadequate of network infrastructure, and unintegrated information management resulting in the delay of problem handling time and the decrease of data service availability level. Other than that, the lack of supervision and control over IT facilites, unoptimized bandwith utilization and the low security service level shows that IT governance management on Sungai Penuh Government is poor.

This research uses COBIT 5 framework because it provides best practice guides that applies commonly on all organizations that provide IT service, focus on many control objectives that related to IT processes, is a general in nature, and useful to all type of company size, both commercial or the ones that engaged in public sector.

The expected outcome from this research is the analysis of IT service level that could increase the IT service performance on Sungai Penuh Government. The IT service performance improvement is done by providing recommendations on improvement prioritazion of process capability level based on gap value principle and effort from numbers of activity on each process. The guide on making of KPI (Key Performance Indication) is based on metrics of each process goal."

"Peran IT Strategic Plan menjadi semakin vital karena semakin tergantungnya organisasi terhadap TI untuk mendukung seluruh kebutuhan bisnisnya. Organisasi dapat menciptakan ataupun menangkap peluang-peluang bisnis yang ada, investasi terhadap Teknologi Informasi dapat sejalan dengan tujuan organisasi, serta kemudahan dalam proses integrasi merupakan beberapa alasan mengapa organisasi memerlukan IT Strategic Plan. Dengan memiliki IT Strategic Plan, organisasi dapat menentukan prioritasi investasi pada TI dengan justifikasi yang lebih akurat. Tantangan selanjutnya setelah memiliki IT Strategic Plan adalah tahapan implementasinya. Penelitian ini ditujukan untuk memetakan sejauh mana kesiapan organisasi dalam menyongsong implementasi IT Strategic Plan. Selain itu, dilakukan juga proses identifikasi faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam implementasi IT Strategic Plan. Identifikasi dilakukan mengacu kepada COBIT 4.1 sebagai best practices.

---

The role of IT Strategic Plan becomes more vital as organizations highly dependent in IT to support all of the business needs. Organizations may create and capture business opportunities, creating IT-business alignment, and integration issues are the reason why some organizations need IT Strategic Plan. With an IT Strategic Plan, the organization can determine investment in IT with a more accurate justification. The next challenge after develop IT Strategic Plan is the implementation phase. This reaserch is designed to measure IT maturity level in an organisation in order to implement IT Strategic Plan. It is also identify enabler and inhibitor factor for implementing IT Strategic Plan. This research is based on COBIT 4.1 as a framework to measure IT Process Maturity."

"Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi informasinya. Dengan meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini membahas rancangan suatu tata kelola teknologi informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI focus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektif dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi untuk mencapainya."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"ABSTRAKDalam mengelola insiden TI, kontak pertama pelanggan ke penyedia layanan adalah service desk, selain itu service desk juga dapat mengelola insiden. XYZ merupakan perusahaan asal Jepang yang menyediakan layanan ICT Information and communications technology , untuk menjaga kualitas layanannya, XYZ memiliki service desk sebagai kontak tunggal dalam melayani pelanggan dan mengelola insiden yang terjadi. Dalam operasionalnya Service desk XYZ memiliki target KPI setiap bulannya sebesar 90 , akan tetapi pada bulan Januari sampai Juni 2017 KPI service desk tidak tercapai sehingga mengakibatkan ketersediaan SLA pelanggan tidak sesuai. Dari hal tersebut, maka kinerja service desk perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dalam mengevaluasi dan memperbaiki, best practice IT service management dapat digunakan, seperti pada penelitian ini menggunakan kerangka Kismet Keys to IT service management and effective transition of service sebagai tahapan dalam memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan proses service desk, Selain itu dalam mengevaluasi sistem dan proses service desk, penelitian ini menggunakan ITIL self assessment. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa aspek yang belum tercapai, di antaranya process cabability, quality control, management information, dan customer interface. Dari hal tersebut penulis memberikan rekomendasi berdasarkan tujuan perbaikan service desk dan best practice ITIL pada service operation. Rekomendasi tersebut di antaranya, memberikan informasi SLA ke dalam basis data pelanggan, membuat standar dan prosedur penanganan insiden berdasarkan SLA pelanggan, menganalisis tren insiden dalam mengategorikan dan menginvestigasi insiden, dan melakukan survei kepada pelanggan.

---

ABSTRACTIn managing IT incidents, first contact for customer to the service provider is a service desk, in addition the service desk can also manage incidents. XYZ is a Japanese company that provides ICT services Information and communications technology . To maintain the quality of its services, XYZ has a service desk as a single point of contact for customer in serve customers and manage incidents that occur. XYZ rsquo s Service desk has a target of KPI every month of 90 , but in January to June 2017, KPI service desk is not achieved so that the availability SLA customers are not appropriate. From that point, the performance of the service desk needs to be improved or upgraded. In improving the performance of the service desk can be done by evaluating and improving the process and system of the service desk itself. In evaluating and improving, best practice IT service management can be used, as in this study using Kismet Keys to IT service management and effective transition of service framework as a step in providing recommendation of service desc system and process, In evaluating system and service desk process, this research using ITIL self assessment. From the evaluation results there are several aspects that have not been achieved, including process cabability, quality control, management information, and customer interface. From this the authors provide recommendations based on the purpose of service desk improvement and best practice of ITIL on service operation. Such recommendations include providing SLA information into customer databases, establishing incident management standards and procedures based on customer SLAs, analyzing incident trends in categorizing and investigating incidents, and conducting surveys to customers."

"Peran Teknologi Informasi (TI) dalam organisasi awalnya hanya sebagai pendukung untuk proses pengolahan data, namun saat ini telah mengalami pergeseran fungsi dari support kepada strategic. Pemanfaatan SI/TI harus selaras dengan strategi bisnis organisasi untuk menghasilkan nilai tambah (value added) serta menciptakan keunggulan kompetitif (competitive advantage) bagi organisasi. PT ABC merupakan perusahaan maskapai penerbangan kargo di Indonesia. Maskapai ini mengoperasikan layanan kargo di beberapa wilayah di Indonesia dan di beberapa negara yang berada di kawasan asia tenggara Peran TI di PT ABC sangat stratejik dan digunakan untuk mendukung bisnis proses nya sehari-hari, oleh karena itu PT ABC memberikan layanan TI untuk mendukung bisnis proses perusahaan, namu beberapa layanan tersebut memiliki permasalahan mengenai kemampuan layananannya dan belum memenuhi apa yang seperti diharapkan oleh pihak bisnis, belum adanya dokumen kesepakatan mengenai kemampuan layanan TI membuat kinerja divisi TI tidak terukur.Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk merancang Service Level Agremeent terkait layanan TI di PT ABC dan Standar proses manajemen layanan TI. Perancangan Service Level Agreement digunakan ITIL V3 2011 dimana pada ITIL v3 2011 telah disediakan pedoman mengenai perancangan SLA, sedangkan untuk Standar proses manajemen layanan TI digunkan standar international ISO 20000. Perjanjian tingkat layanan ini terdiri dari 12 bagian yang telah disesuaikan dengan karakteristik dari layanan dan perusahaannya dan terdapat 6 proses yang harus dijalankan sesuai dengan standar manajemen tingkat layanan TI yang terdapat di ISO 20000.

---

The Role of IT in organizations was initially only used to support data processing but now its function has shifted from support to strategic functions. IS/IT utilization have to be align with organization’s business strategy to create value added and competitive advantage for the organization. PT ABC is a cargo airline company in Indonesia.

This airline operates cargo services in several area in Indonesia and several countries in South East Asia. IT holds a very strategic role in PT ABC. It is used to support the organization's daily business processes. Therefore, PT ABC uses IT services to support its business processes. However, some of the services still have problem about its capability and have not met its business expectation. The absence of IT service level agreement makes the performance of IT Division unmeasurable.

Based on the problems above, the objective of this research are to design a Service Level Agreement related to IT services in PT ABC and design the standard of IT Service Level Management Process. Designing Service Level Agreement utilizes ITIL v3 2011, having ITIL v3 2011 has provided the guidance to design SLA, whereas the standard of IT Service Level Management utilizes international standard of ISO 20000. This service level agreement consists of 12 sections that have been adapted to the characteristics of the service and the company. There are 6 processes that must be performed based on the standard of IT."

"Corporate Shared Service sebagai fungsi teknologi informasi merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas melayani kebutuhan teknologi informasi untuk semua bagian perusahaan. Terdapat 20 produk/layanan yang di berikan oleh fungsi ini. Fenomena umum bahwa pencapaian kualitas dalam hal produk dan layanan menduduki posisi sentral sehingga kualitas yang diberikan harus sesuai atau lebih dari yang diharapkan pelanggan. Dengan semakin strategisnya peran teknologi informasi, harapan dari pelanggan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Perusahaan memberikan target pencapaian kepuasan pelanggan mencapai angka 4.5 skala 5 menggunakan skala likert dan pencapaian tahun 2012 adalah 3,81. Pada penelitian ini penulis akan melakukan analisa yang mempengaruhi kepuasan tersebut menggunakan metode SERVQ dan dianalisa menggunakan regresi linier berganda untuk membuktikan hipotesis. Dengan menggunakan kuisioner yang sudah ada di Pertamina didapatkan bahwa dimensi assurance dan empathy saja yang memepengaruhi kepuasan pelanggan.

---

Corporate Shared Service as a function of information technology is part of the company in charge of serving the needs of information technology to all parts of the company. There are 20 service that is provided by this function. Common phenomenon that the achievement of quality in terms of products and services that occupy the central position given quality must be equal to or more than the customer expects. With the increasingly strategic role of information technology, the expectations of customers is increasing from year to year. Achievement of the target company providing customer satisfaction reached 4.5 scale 5 using a Likert scale and achievement in 2012 was 3.81.

In this study, the authors will analyze the influence of satisfaction using SERVQ method and analyzed using multiple linear regression to prove the hypothesis. By using an existing questionnaire on Pertamina got that assurance and empathy dimensions are used effects the customer satisfaction."

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) sangat penting pada era informasi. Berdasarkan Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) tahun 2011, telah dilakukan survei di 21 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan teknologi informasi sangat penting atau penting bagi organisasinya. Pentingnya penerapan TI ini harus didukung dengan tata kelola TI yang baik pula. Penerapan tata kelola TI mempunyai pendekatan (model dan framework) beragam sehingga dalam penerapannya terdapat beragam variasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai penerapan tata kelola TI di 29 instansi pemerintah dan 19 swasta di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemetaan menggunakan model Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 dan framework COBIT. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan perancangan dan perbandingan terhadap perbedaan dan persamaan untuk mendapatkan karakteristik masing-masing instansi.Hasil penelitian ini adalah adanya karakteristik yang berbeda pada instansi pemerintah dan swasta. Karakteristik tata kelola TI pada instansi pemerintah antara lain adanya regulasi pemerintah sebagai stakeholder value driver , yaitu Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Selain itu Stakeholder value driver diarahkan oleh Tupoksi, informasi cepat & akurat, keterbukaan informasi, pelayanan prima, administrasi yang bersih dan cepat, dan kinerja TI yang optimal. Sedangkan pada instasnsi swasta, karateristik yang berbeda adalah regulasi pemerintah sesuai sektor perusahaan seperti perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan lain-lain yang merupakan stakeholder value driver / bussiness pressure. Stakeholder value driver lainnya yaitu pertumbuhan bisnis, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan pasar, peningkatan layanan dan Return of Investment. Hasil kajian terhadap kesesuaian antara model dan framework dari teori dengan penerapannya, 24 instansi pemerintah dan 14 instansi swasta yang sudah 100% memenuhi (comply) terhadap komponen tata kelola TI yang digunakan.

---

The use of Information Technology (IT) in the era of information is very essential. Based on the Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) in 2011, a survey has been conducted in 21 countries. The survey results showed that 94% of respondents confirmed that information technology is important or very important to their organization. The importance of IT application must be supported by good governance as well. The implementation of IT governance has various method (model and framework) so there are also several types in its impelentation.

The purpose of this research was to analyze the implementation of IT governance in 29 government agencies and 19 private sectors in Indonesia. The research was conducted by maping and used Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 models and also COBIT framework. Based on the mapping, in order to obtain the characteristics of each agency, the design and comparison of differences and similarities was done.

From the data analysis, it has been recognized that there are different characteristics in government agencies and private sectors. The characteristics of IT governance in government agencies such as government regulation as stakeholder value driver, which are Presidential Regulation about Procurement and Regulation of Minister of Kominfo on Pedoman Umum Tata Kelola TIK Nasional. Besides, Stakeholder value drivers is directed by Tupoksi, the information is fast and accurate, the information is accessible, the service is excellent, the administration is clean and fast, and maximum IT performance. While the characteristics in the private sectors are government regulation related to the companies sector, such as banking, telecommunication, insurance, etc. Other stakeholder value driver, such as namely business growth, business competition, technological development, market development, service improvement and return on investment. The result of this research on the compatibility between model and framework of the theory to its application, there are 24 government agencies and 14 private sectors that has been 100 % complied upon the component of IT governance applied."

"Pengelolaan data pada perusahaan perbankan sangat penting perannya, karena data yang dihasilkan harus sangat akurat. Ketidak-akuratan data dapat menyebabkan banyak masalah seperti selisih yang dapat menyebabkan ketidak seimbangan neraca keuangan pada proses pelaporan, baik pada pelaporan internal maupun pelaporan eksternal. Secara tradisional, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data dari semua pihak secara manual. Jika semua dilakukan secara tradisional, memungkinkan adanya kesalahan pada pengumpulan dan penghitungan data yang dapat membuat proses keseluruan bermasalah. Untuk mendapatkan data dengan tingkat keakurasian yang tinggi dan mempercepat efisiensi kerja, maka digunakan sistem Business Intelligence (Oracle) dalam proses pengumpulan data finansial. Namun apa yang terjadi masih diluar ekspektasi dari manajemen, staf Panin Bank yang seharusnya dapat mendapatkan data dengan menggunakan sistem Business Intelligence pada komputer masing-masing, tetap meminta data dari seksi Management Information System dan jarang menggunakan sistem Business Intelligence. Untuk itu perlu diadakan penelitian untuk melihat tingkat kesiapan para pengguna sistem Business Intelligence dalam pengadopsian teknologi informasi. Penilaian tingkat kesiapan pada Panin Bank dilakukan dengan menggunakan teori Technology Readiness Index yang dikembangkan oleh Parasuraman (2000). Penilaian TRI dilakukan dengan menggunakan data dari kuesioner yang disebarkan kepada responden. Dari hasil penelitian tingkat kesiapan pada Panin Bank, didapatkan nilai akhir TRI yaitu 2.37 yang dapat dikategorikan low technology readiness berdasarkan pengkategorian dari Parasuraman (2000). Variabel Optimism memberikan kontribusi terbesar dari semua variabel dengan nilai 0.74, Innovativeness memberikan kontribusi terbesar kedua dengan nilai 0.59. Nilai Discomfort dan Insecurity adalah nilai yang bernilai negatif dan harus di-reverse coding sebelum dikalikan bobot dan mencari nilai akhir tiap variabel. Nilai total Technology Readiness Index didapatkan dari total nilai semua variabel yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing pertanyaan. Nilai TRI para pengguna Oracle Business Intelligence pada Panin Bank dinilai rendah dan perlu untuk ditingkatkan.

---

Data management in banking industry has an important role because data that's generated must be accurate. Inaccuracy data can make many problems like the difference number that can cause imbalance balance sheet in finance report whether it’s internal or external report. Traditionally, data collecting process done by collecting all data from all unit manually. If all the process done traditionally, it can make the possibility of wrong data collection and data calculation which can make overall process troublesome. To get an accurate data to make the work more efficient, management decides to use Business Intelligence (Oracle) for collecting financial data.

But what is happened is still out of expectation from management. Panin Bank staff that should use and utilize Business Intelligence in collecting data in every computer, still request data from Management Information System unit and rarely use Business Intelligence system. It is necessary to do research to see readiness level for the users of Business Intelligence to capture readiness level in adopting information technology. TRI appraisal in Panin Bank done by emphasizing Technology Readiness Index theory implemented by Parasuraman (2000). TRI appraisal is using questionnaire that is distributed to respondents as a data.

The results from readiness research in Panin Bank is, Panin Bank TRI values possessed 2.37. Based on category developed by Parasuraman (2000), TRI level from Oracle Business Intelligence Users is low technology readiness. Optimism has the biggest contribution of all variable with 0.74. Innovativeness is the second biggest contributor with 0.59. Discomfort and Insecurity is negative-keyed valued which needed to reverse-coded before multiplied by weight to get the score. Total TRI score obtained from total of all variable that’s multiplied with weight of each question. Total TRI score for Oracle Business Intelligence users is low and need to be enhanced."