Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The implementation of decentralization policy gives the local government a larger authority. The implementation needs proper funding from the local government. In order to support implementation authority, fiscal desentralization policy is being run by the central government. Even though having a large authority, Bekasi municipality felt that their original local revenue is still inadequate. This research focuses on how the strategy of Bekasi municipality increases their original local revenue and the factors that affect their strategy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganilisa perihal regulasi pelaksanaan pemungutan dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ideal dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan sifat eksplanatif dan eksploratif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis data terbagi atas data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan jikalau regulasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Padang Pariaman didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pariaman dimana tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ideal dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman yang penulis tawarkan terkalsifikasi menjadi 2 metode. Pertama metode pengenaan tarif maksimum dan metode penggunaan tarif progresif dengan memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang ada.

---

This study aims to analyze the tax collection regulation and the ideal form of land and building tax of rural and urban’s imposition in order to optimize local own-source revenue in Padang Pariaman Regency. This study uses an empirical research type with explanatory and exploratory properties, qualitative approach and the type of data is divided into primary data and secondary data. The results of the study indicate that the regulations for the implementation of Rural and Urban Land and Building Tax collection in Padang Pariaman Regency are based on the provisions of the Padang Pariaman Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Rural and Urban Land and Building Taxes where the rates for Rural and Urban Land and Building Taxes are The imposition of ideal Rural and Urban Land and Building Taxes in order to increase Regional Original Income in Padang Pariaman Regency which the author offers is classified into 2 methods. First, the method of imposing the maximum tariff and the method of using the progressive tariff by taking into account several provisions contained in the existing regulations."

"Realisasi PAD Kabupaten Muna dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, bahkan cenderung mengalami penurunan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam mencapai target PAD disebabkan oleh (1) Perda PAD yang berkaitan dengan penentuan tarif pajak dan retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar yang terjadi; (2) Sulitnya membuat Perda Baru tentang PAD karena dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dengan pajak-pajak propinsi dan pusat yang telah ada dalam menentukan definisi dan ketetapan pajak itu sendiri; (3) Ketidakmampuan SKPD dalam melihat potensi dan efektivitas serta permasalahan sistem dan prosedur PAD; (4) Belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah; (5) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan yang dapat menunjang peningkatan penerimaan PAD; (6) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak; dan (7) Masih kurang optimalnya pemberian sanksi kepada wajib pajak dan retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan PAD Kabupaten Muna. Tujuan khusus penelitian adalah: (1) mengukur efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Muna; (2) mengukur elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Muna; (3) mengukur rasio kemandirian daerah; (4) mendeskripsikan strategi untuk peningkatan PAD Kabupaten Muna; (5) mendeskripsikan peran PAD hubungannya dengan ketahanan daerah. Objek penelitian ini adalah PAD Kabupaten Muna. Lokasi penelitian di Kabupaten Muna, khususnya pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 10 responden yang dipilih dengan metode purposive sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, elastisitas, kemandirian daerah, dan pertumbuhan PAD. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) efektivitas PAD Kabupaten Muna selama tahun 2007-2011 berfluktuasi dan cenderung menurun, (2) Efisiensi PAD Kabupaten Muna cenderung mengalami peningkatan dan Elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Muna memiliki nilai positif, (3) Rasio kemandirian daerah fluktuasi dan cenderung menurun, (4) Strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Muna adalah; (i) melakukan perbaikan terhadap sistem informasi manajemen data; (ii) melakukan sosialisasi UU dan Peraturan Daerah kepada masyarakat akan pentingnya pajak/retribusi daerah bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah; (iii) peningkatan sarana dan prasaran yang memadai; dan (iv) melakukan peningkatan keahlian SDM apartur yang profesional dan bertanggung jawab, dan (5) Peningkatan PAD akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif yang merupakan tujuan dari ketahanan daerah.

---

Actual PAD Muna from year to year fluctuations, and even tends to decrease. The main problems encountered in achieving revenue targets caused by (1) PAD regulations relating to determination of tax rates and local retribution are no longer in line with market value that occurred, (2) The difficulty of making new laws about PAD because they feared overlap with taxes provincial and national taxes that already exist in determining the definition and the assessment itself, (3) SKPD inability to see the potential and effectiveness and PAD system and procedure problems (4) Not potential of potential taxes and local retribution, (5) Not optimal service infrastructure to support the increasing acceptance of PAD, (6) Still lack the level of public awareness in fulfilling its obligations as a taxpayer, and (7) Still less optimal sanctions to compulsory taxes and charges are not carrying out their obligations to make payments. The general objective of this study was to formulate a strategy to increase local original revenue of Muna District. Specific objectives of research are: (1) measure the effectiveness and efficiency of PAD, (2) measure the elasticity of PAD to GDP Muna, (3) measures the ratio of local independence, (4) describe strategies to increase PAD Muna, (5) describe the role of PAD realtion to regional resilience. Object of this study is PAD Muna. Location of research in Muna District, especially at the Department of Revenue, Finance Management and Regional Asset (DPPKAD). The data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from 10 respondents were selected by purposive sampling method. While the secondary data obtained from the Department of Revenue, Finance Management and Regional Asset in Muna District. The analysis used in this study are effectiveness, efficiency, elasticity, local independence, and the growth of PAD. The results of this study revealed that (1) The effectiveness of PAD Muna during 2007-2011 fluctuated and tended to decline, (2) PAD Muna efficiency tends to increase and the elasticity of PAD to GDP Muna has a positive value, (3) The ratio of local independence and fluctuation tends to decrease, (4) Strategies used to increase PAD Muna are: (i) make improvements to data management information system, (ii) to disseminate the Law and Local Regulations to the public on the importance of taxes/ retribution for the implementation of governance and local development, (iii) improvement of facilities and infrastructure are adequate, and (iv) skills upgrading human resources and professional personnel who are responsible, and (5) Increase in PAD will ensure the welfare of the community and create security conditions conducive that is the purpose of the local resilience."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, sebagai upaya dalam mendapatkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah guna membiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.Potensi Retribusi Terminal di Kota Bekasi sangat besar, namun pada kenyataanya realisasi penerimaan Retribusi Terminal dari tahun ke tahun sangat kecil (namun apabila dibandingkan dengan target penerimaan rata-rata mendekati 100%), sehingga kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi juga kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Retribusi Terminal di Kota Bekasi, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan mengetahui proyeksi penerimaan Retribusi Terminal di rasa yang akan datang.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kontribusi Retribusi Terminal terhadap penerimaan retribusi daerah saat ini masih relatif kecil, rata-rata sebesar 4,30% per tahunnya. Pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan Retribusi Terminal berasal dari penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Umum di Dalam Terminal yang mencapai 90,35% dari total penerimaan Retribusi Terminal. Dilihat dari pertumbuhannya sangat bervariasi; namun cenderung menurun. Nilai elastisitas Retribusi Terminal lebih besar dari satu, dan nilai AER yang meningkat pada tahun berikutnya, maka Retribusi Terminal cukup potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Hasil analisis proyeksi untuk lima tahun ke depan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal yang perlu diperhatikan pula adalah pertama melihat potensi yang masih sangat besar, maka sebaiknya dalam penetapan target penerimaan Retribusi Terminal harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Kedua, kendala di lapangan cukup berat/serius, antara lain, kondisi terminal yang ada di Bekasi, saat ini jauh dari memadai dan jumlah petugas retribusi masih kurang, baik dalam kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu segera diadakan pembenahan terminal dan peningkatan kuantitas dan kualitas petugas."

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti metode pengakuan pendapatan dan beban di perusahaan konstruksi Indonesia yaitu PT Wijaya Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk apakah telah sesuai dengan penerapan yang diatur dalam PSAK No 34 Revisi 2010 Selain itu akan dibahas juga mengenai hubungan antara responsibility center pada proyek dengan proses pengakuan pendapatan dan beban.

---

The purpose of this study is to analyze the revenue and expense recognition methods of PT Wijaya Karya Tbk and PT Waskita Karya Tbk whether those companies have applied PSAK No 34 Revised 2010 This study also tries to analyze the relation between performance evaluation responsibility center on projects and the process of recognizing the revenues and expenses."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal dalam siklus pendapatan PT ABC, sebuah perusahaan penyedia jasa sistem digital, dengan fokus pada dua elemen dari kerangka kerja Committee of Sponsoring Organizations (COSO), yaitu penilaian risiko (risk assessment) dan aktivitas pengendalian (control activities). Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa digital, pengelolaan siklus pendapatan menjadi tantangan yang penting, mengingat kompleksitas dan kebutuhan akan keandalan proses bisnis. PT ABC memerlukan pengendalian internal yang andal untuk mengelola dinamika proses bisnisnya, termasuk dalam aktivitas penerimaan pesanan, penagihan, dan penerimaan kas. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pada siklus pendapatan PT ABC telah berjalan dengan baik di beberapa aspek, seperti integrasi data melalui sistem ERP dan mekanisme validasi dokumen, namun ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses siklus pendapatan.

---

This research aims to evaluate internal control in the revenue cycle of PT ABC, a digital service provider company, focusing on two elements of the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) framework: risk assessment and control activities. As a company operating in the digital services sector, managing the revenue cycle presents significant challenges due to the complexity and the need for reliable business processes. PT ABC requires robust internal controls to manage the dynamics of its business processes, including order acceptance, billing, and cash collection activities. This research employs a case study method with a descriptive qualitative approach, collecting data through semi-structured interviews and document analysis. The findings indicate that internal controls in PT ABC's revenue cycle have performed well in certain areas, such as data integration through an ERP system and document validation mechanisms. However, several weaknesses were identified that may affect the effectiveness and efficiency of the revenue cycle processes. "

"Revenue is the net receipt someone, either in cash or in kind. Revenue also called income of a citizen is the proceeds of the factors of production are owned in the production sector. And this production sector to buy the factors of production are used as an input to the production process with the prices prevailing in the market of production factors. The level of income received by a person in selling depends on the location of the business (access, visibility, traffic, parking, competition, and government regulation) and the time to sell. The business location is one very important factor in the marketing mix (marketing mix). Selection of the exact location will result in a more successful outlets than other outlets located in a less strategic, despite selling the same products and also has the characteristics of the same seller. The time to sell is the amount of hours spent on start selling until the finish at specific hours of the day. Total population as well as a sample of 30 vendors, but returned questionnaires is 22 questionnaires. By using the descriptive method in analyzing the data collected showed that the business location and time effect on income trader selling salad Simpang Tujuh Tembung dating market. The business location strongly influence revenues and selling time has influence with the criteria of being on income."

"Penelitian ini membahas tentang pengimplementasian deregulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana adanya penghapusan beberapa jenis PNBP, yaitu jasa pelayanan ekspor dan impor, sewa penggunaan auditorium, dan jasa penyajian data impor / ekspor / cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi dari penghapusan beberapa jenis PNBP di DJBC. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya ini adalah pengimplementasian peraturan ini sudah cukup baik walaupun masih ada sedikit masalah di bagian komunikasi. Selain itu, penghapusan beberapa jenis PNBP ini juga mempengaruhi fungsi pegawai dan penerimaan di DJBC.

---

This research discusses about Implementation of the Deregulation of Non-Tax Revenue in Directorate General of Customs and Excise where there are deletion for some charges such as Export, Import, and Excise Charges, Rental of Auditorium, and Data Preparation of Export, Import, and Excise Charges. This research aims to analyze the implementation and implications of the elimination of some types of non-tax revenues in Directorate General of Customs and Excise. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implementation of this regulation is good enough, but there are some problem about communication. And then, deletion of some non-tax revenue subject give effect to employee function and revenue of Directorate General of Customs and Excise."