Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali masalah keamanan ini sering kali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Departemen Pertanian, sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab pada penentu kebijakan, standarisasi, dan sosialisasi pertanian di seluruh wilayah RI tidak dapat dipungkiri juga membutuhkan informasi yang berkualitas guna menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Seiring dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi di sektor pemerintahan, maka semakin pentinglah peran informasi yang berkualitas bagi sektor ini. Keamanan informasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik apabila faktor-faktor pendukungnya tidak dipertimbangkan. Media untuk menghasilkan informasi, menyimpan informasi dan menyebarkan informasi baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat jaringan harus diperhatikan sebagai aspek teknis dari keamanan sistem informasi. Begitu pula dengan aspek non teknis seperti kebijakan keamanan informasi, tata kelola, yang meliputi tugas dan tanggung jawab masing-masing personil juga harus diperhatikan dalam pengembangan manajemen keamanan sistem informasi yang komprehensif di Departemen Pertanian. Evaluasi sistem keamanan informasi perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan asset sekaligus menjamin kegiatan pertukaran informasi dapat berjalan dengan aman dan seamless (mulus). Aspek yang dikaji meliputi aspek kebijakan dan prosedur keamanan informasi (policy) meliputi arsitektur dan model keamanan infomasi, aspek keamanan fisik, aspek teknis, aspek personil, dan aspek tata kelola sistem informasi.

---

Information security is one of the most important aspect of an information system. Unfortunately the owners and the managers of information system do not give enough attention to this aspect. Department of Agriculture that was responsible to policy makers, standardization, and socialization of agriculture development could not be ignored also needed good quality information in order to undertakes the task of the subject as it should be. The role of information in the government sector become important because of the expanding of the utilization information technology in this sector. Information security could not be implemented completely if the supporting factors were not considered. The media that produce, keep and spread the information such as hardware, software as well as network equipment must be considered as the technical aspect of the information security system. In the other hand, non technical aspect such as information security policy, information security management system , that covered the task and responsibility of each personnel must be considered into the development of the management of information security in Department of Agriculture. Evaluation of information security system at Department of Agriculture was made as efforts to maintain the security assets and simultaneously to guarantee the information exchange activity could be running safely and seamless (smooth). The aspect that was studied were the information security procedure (policy), architecture and security model, physical security aspect, technical aspect, personnel aspect, and management of information system aspect."

"PT XYZ merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) Republik Indonesia yang bergerak pada bidang agribisnis. PT XYZ sudah memiliki sistem manajemen keamanan informasi (SMKI), namun masih ditemukan beberapa kendala seperti atensi personil terhadap keamanan informasi yang rendah, kebutuhan untuk tetap patuh dengan peraturan pemerintah, hingga kendala teknis yang muncul, sehingga PT XYZ ingin meningkatkan kapabilitas terkait keamanan informasi yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini dari SMKI yang ada pada PT XYZ dan memberikan rekomendasi peningkatan SMKI. Penelitian ini menggunakan kontrol keamanan informasi berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2022 untuk mendapatkan gap kondisi keamanan informasi, dan kemudian melakukan penilaian risiko yang memakai data hasil gap yaitu kontrol keamanan informasi yang terpilih. Setelah itu dilakukan rekomendasi yang disusun berdasarkan standar ISO/IEC 27002:2022. Temuan dari penelitian ini adalah ditemukannya 22 aktivitas kontrol ISO/IEC 27001:2022 yang hasil nilainya belum maksimal. 22 kontrol ini kemudian dibagi menjadi 3 kategori rekomendasi berdasarkan urgensi peningkatan yang sesuai dari hasil penilaian risiko.

---

PT XYZ is one of the government-owned enterprises of the Republic of Indonesia that engaged in agribusiness. PT XYZ already has an information security management system (ISMS), but there are still several obstacles that are found, such as low personnel attention to information security, the need to remain compliant with government regulations, to technical constraints that arise, so PT XYZ wants to improve its information security-related capabilities. This study aims to determine the current condition of the existing ISMS at PT XYZ and provide recommendations for improving the ISMS. This research uses information security controls based on the ISO/IEC 27001: 2022 standard to get the information security condition gap, and then conduct a risk assessment using the gap result data, namely the selected information security controls. After that, recommendations were made based on the ISO / IEC 27002: 2022 standard. The findings of this study were the discovery of 22 ISO/IEC 27001:2022 control activities whose value results were not maximised. These 22 controls are then divided into 3 categories of recommendations based on the urgency, from the results of the risk assessment."

"Keberadaan teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dan peluang melakukan bisnis secara online, salah satunya adalah industri Software as a Service (SaaS). PT Mitra Cerdas Nusantara (MCN) merupakan salah satu startup yang berfokus pada bisnis SaaS sebagai penyedia solusi integrated school management system bernama Ziad Smart. IT memiliki peran yang vital pada kegiatan operasional Ziad Smart. PT MCN sadar akan hal tersebut dan menerapkan zero security incident pada Ziad Smart. Namun pada kenyataannya, Ziad Smart masih mengalami insiden keamanan karena terdapat celah pada sistem yang mengakibatkan kerugian bagi PT MCN. Hal tersebut menandakan perlunya manajemen risiko keamanan informasi bagi aplikasi Ziad Smart. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi Ziad Smart. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. SNI ISO/IEC 27005:2022 digunakan sebagai kerangka dasar perancangan manajemen risiko keamanan informasi, sementara rekomendasi perlakuan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27002:2022. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi Ziad Smart milik PT MCN. Penelitian ini menghasilkan 43 skenario risiko, yaitu: 10 risiko Tinggi, 21 risiko Sedang, dan 12 risiko Rendah. Penelitian ini mengusulkan 13 rekomendasi perlakuan untuk meningkatkan keamanan informasi dari aplikasi Ziad Smart.

---

Information technology presence has created several advantages and opportunities for conducting business online, one of which is the Software as a Service (SaaS) market. PT Mitra Cerdas Nusantara (MCN) is a SaaS-focused startup that provides integrated school management system solution namely Ziad Smart. Ziad Smart relies heavily on information technology for its operations. PT MCN is aware of this and has implemented a zero-security incident policy at Ziad Smart. However, Ziad Smart still experiencing security incidents because of a system flaw that causes loss for PT MCN. This highlights the necessity for information security risk management in the Ziad Smart application. The goal of this research is to provide a design for managing information security risks for the Ziad Smart application. This research employs qualitative approaches, with data collected through interviews, observations, and literature reviews. SNI ISO/IEC 27005:2022 serves as the foundation for establishing information security risk management, while risk treatment guidelines are based on SNI ISO/IEC 27002:2022. This investigation resulted in the formulation of an information security risk management strategy for PT MCN's Ziad Smart application. This study revealed 43 risk scenarios, including 10 high risks, 21 medium risks, and 12 low risks. This research presents 13 control measures to improve the information security of the Ziad Smart application."

"PT Dyandra Promosindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang event organizer, dimana dalam menjalankan proses bisnisnya sehari-hari pasti akan selalu berhubungan dengan informasi penting dari klien mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan risk assessment untuk menghindari hilangnya confidentiality, integrity dan availability dari suatu aset informasi. Penulis ingin mengetahui seberapa besar dampak risiko yang mengancam keamanan aset informasi dan memberikan rekomendasai kontrol pada aset tersebut. Proses risk assessment dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu, risk identification secara interview dan peninjauan dokumen, risk analysis dengan menggunakan asset valuation dan vulnerability and threat rating, dan terakhir risk evaluation menggunakan pengukuran risk impact. Hasil dari penelitian ini didapatkan 10 aset informasi kritis yang teridentifikasi dan hanya 1 yang masuk ke kelompok mitigasi risiko Tolerable dimana aset-aset lainnya dikelompok Acceptable. Rekomendasi kontrol untuk risiko aset informasi PT Dyandra Promosindo yang berdasarkan pada Annex A ISO/IEC 27001:2022 didapatkan 15 kontrol, yang terdiri dari 4 Organizational control, 5 People control, 1 Physical control, dan 5 Technological control.

---

PT Dyandra Promosindo is a company that operates in the event organizer sector, when carrying out their daily business processes they will always be in contact with important information from their clients. Therefore, it is necessary to carry out a risk assessment to avoid loss of confidentiality, integrity and availability of an information asset. The author wants to know how big the risk impact that threatens the security of information assets and provide control recommendations over these assets. The risk assessment process can be divided into three stages, namely, risk identification through interviews and document review, risk analysis using asset valuation and vulnerability and threat ratings, and finally risk evaluation using risk impact measurements. The results of this research showed that 10 critical information assets were identified and only 1 was in the Tolerable risk mitigation group where the other assets were in the Acceptable group. Recommendations for controls for PT Dyandra Promosindo information assets risk based on Annex A ISO/IEC 27001:2022 show 15 controls consisting of 4 Organizational control, 5 People control, 1 Physical control, and 5 Technological control."

"Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 12 merupakan peraturan yang mendasari tentang manajemen risiko dalam sistem elektronik. pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik menyebutkan bahwa Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam penerapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan asas risiko. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) merupakan unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan tugas memegang kendali operasi keamanan siber Indonesia. Adanya serangan siber yang semakin besar hingga tercatat pada tahun 2020 terdapat 495.337.202 anomali yang menyerang di jaringan Indonesia, hal ini dibutuhkan keandalan Pusopskamsinas dalam melaksanakan monitoring lalu lintas siber di Indonesia. Dalam penyelenggaraan operasi keamanan siber tentu terdapat kerawanan dan potensi ancaman yang memberikan dampak negatif/risiko terhadap organisasi di mana risiko tersebut dapat dilakukan mitigasi dengan menerapkan manajemen risiko keamanan informasi pada Pusopskamsinas. Salah satu Indikator Sasaran Kegiatan Pusopskamsinas yaitu “Meningkatnya Kualitas Pemonitoran Keamanan Siber atas Serangan dan Ancaman Siber”. Berdasarkan data Laporan Kinerja Pusopskamsinas tahun 2020, diketahui bahwa Pusopskamsinas belum dapat memenuhi target kinerja dari indikator kinerja sasaran dengan capaian nilai 65% dari target capaian 100%. Tidak tercapainya target kinerja dapat berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi sebagai penentu ukuran tingkat keberhasilan sasaran strategis sehingga diperlukan adanya evaluasi kinerja organisasi. Berdasarkan hasil analisis permasalahan digunakan Business Model for Information Security dari ISACA yaitu Organization, People, Technology, dan Process, salah satu instrumen dari segi organisasi yang belum tersedia adalah dokumen Perencanaan Manajemen Risiko Keamanan Informasi. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan berupa secara induktif dan merupakan klasifikasi penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara kepada pejabat, pengelola layanan / tim operasional, serta perwakilan stakeholder. Hasil dari penelitian ini berupa Perencanaan Manajemen Risiko yang sesuai dengan kondisi Pusopskamsinas sehingga dapat membantu pencapaian target kinerja serta meningkatkan pencapaian Rencana Strategis BSSN.

---

Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions Article 12 is an underlying regulation concerning risk management in electronic systems. Regulation of the National Cyber and Crypto Agency Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Operation of Electronic Systems states that the Information Security Management System (ISMS) is a regulation of obligations for Electronic System Operators in implementing information security management based on risk principles. The National Cyber Security Operations Center (Pusopskamsinas) is a work unit in the National Cyber and Crypto Agency that carries out the task of controlling Indonesian cybersecurity operations. The existence of cyber-attacks is getting bigger until it was recorded that in 2020 there were 495,337,202 anomalies attacking the Indonesian network, this required the reliability of Pusopskamsinas in carrying out cyber traffic monitoring in Indonesia. In carrying out cyber security operations, of course there are vulnerabilities and potential threats that have a negative impact / risk on the organization where these risks can be mitigated by implementing information security risk management at Pusopskamsinas. One of the indicators of the Pusopskamsinas activity target is "Increasing the Quality of Cyber Security Monitoring of Cyber Attacks and Threats". Based on data from the 2020 Pusopskamsinas Performance Report, it is known that the Pusopskamsinas has not been able to meet the performance targets of the target performance indicators with a score of 65% of the 100% achievement target. The failure to achieve the performance targets can affect the main performance indicators (IKU) of the organization as a determinant of the level of success of strategic targets so that an evaluation of organizational performance is needed. Based on the results of the problem analysis, ISACA's Business Model for Information Security is used, namely Organization, People, Technology, and Process. One of the instruments in terms of organization that is not yet available is the Information Security Risk Management Planning document. This research is using qualitative methods such as inductive inference and the classification of a case study. Data collected through observation, study of documents and interviews of officials, managers of services / operations team, and stakeholder representatives. The results of this study are in the form of a Risk Management Planning in accordance with the conditions of the Pusopskamsinas so that it can help achieve performance targets and increase the achievement of the BSSN Strategic Plan."

"BPK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk melaksanakan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejalan dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, keamanan informasi hasil pemeriksaan merupakan hal penting bagi BPK. Namun demikian, dalam operasionalnya, pemanfaatan SIPTL belum sesuai dengan standar manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pejabat eselon III dan IV pada Biro TI BPK. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2018 dengan penanganan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013, dan SNI ISO/IEC 27002:2013. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 13 skenario risiko di mana dua risiko mempunyai level yang tinggi, lima risiko mempunyai level sedang, dan enam risiko memiliki level rendah. Berdasarkan skenario risiko selanjutnya disusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di BPK.

---

BPK has implemented the Follow-up Monitoring Information Systems (SIPTL) to conduct and monitor follow-up of recommendations-audit result. In line with the mandate given by the 1945 Constitution to audit towards management of and accountability for the state’s finances a free and independen, the information security of audit results is an important matter for BPK. However, in its operations, the utilization of SIPTL is not in accordance with information security risk management standards. This study aims to obtain a SIPTL information security risk management design. This research uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. Interview was conducted with middle level official at BPK’s Bureau of IT. The framework used in this research is based on SNI ISO / IEC 27005: 2018, and risk treatment based on SNI ISO / IEC 27001: 2013 also SNI ISO / IEC 27002: 2013. The results obtained from this study are 13 risk scenarios including two high level risks, five medium level risks, and six low level risks. Based on the risk scenario, the SIPTL information security risk management design is then prepared, which can be used as recommendation towards the implementation of information security risk management at BPK."

"Peningkatan ketergantungan organisasi pada sistem informasi sejalan dengan resiko yang mungkin timbul. Informasi menjadi suatu yang penting yang harus tetap tersedia dan dapat digunakan serta terjaga keberadaannya dari pihak yang tidak berwenang yang akan menggunakannya untuk kepentingan tertentu atau akan merusak informasi tersebut. Sebagai bagian yang menangani informasi yang bersifat strategis, Pusat Komunikasi Departemen Luar Negeri dituntut untuk dapat menjamin keamanan aset yang terkait dengan informasi agar visi dan misi serta sasaran Deplu dapat tercapai.Untuk mewujudkannya Puskom Deplu harus memiliki tata kelola keamanan informasi yang baik. Tata kelola keamanan informasi dapat disusun berdasarkan standar sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001. Sistem manajemen keamanan informasi menyediakan pendekatan yang sistemik untuk mengelola informasi yang sensitif dalam kaitannya untuk mengamankan informasi tersebut. Manajemen resiko dilakukan untuk menilai sejauh mana dampak yang mungkin terjadi dapat ditangani dengan menerapkan kontrol berdasarkan ISO 27001.

---

The growing dependence of most organisations on their information systems, coupled with the risks that might be come up. Information has become an important thing that has to be available and usable when required, and is protected against unauthorized who will use it for certain purpose that will spoil the information. Communication centre of department of foreign affair as a division which manage the critical information is expected to guarantee the assets security related to information, so that the objective of Department of Foreign Affair can be achieved.To accomplish its responsibility, communication centre of department of foreign affair has to have excellent information security governance. Information security governance can be organized based on information security management system standard ISO 27001. Information security management system provides systematic approach to manage sensitive information in order to secure the information. Risks management performed to assess how far possible risks can be handled by control implementation based on ISO 27001."

"Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bagian penting dari transformasi digital di instansi pemerintahan, salah satunya adalah Instansi XYZ. Meskipun era digital menawarkan banyak keuntungan akan tetapi tidak lepas dari risiko, seperti ancaman siber yang mengancam keamanan nasional. Fokus penelitian ini adalah Pusat Data dan Informasi,  sebagai satuan kerja pelaksana teknologi informasi dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Instansi XYZ. Indeks KAMI adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa siap dan lengkap keamanan informasi. Ini memastikan bahwa proses peningkatan kualitas keamanan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Indeks KAMI v 4.2 digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi, selain itu digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi keamanan informasi sesuai dengan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013 untuk Instansi XYZ. Berdasarkan data tahun 2022, hasil penilaian dari sistem elektronik Instansi XYZ masuk dalam kategori “Tinggi”. Sedangkan hasil evaluasi akhirnya mendapatkan nilai total 213 dari total 645 untuk kesiapan dan kelengkapan keamanan informasi. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari bagian Tata Kelola 35 poin, Pengelolaan Risiko 18 poin, Kerangka Kerja Keamanan Informasi 40 poin, Pengelolaan Aset 59 poin, dan Teknologi dan Keamanan Informasi 61 poin. Dengan kata lain, Instansi XYZ masih memiliki tingkat kematangan keamanan informasi pada level I hingga I+ dengan status kesiapan "Tidak Layak". Menurut Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik diwajibkan untuk menerapkan SNI ISO 27001:2013  dan atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN dan standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga, yang penerapannya tergantung pada tingkat kategori Sistem Elektroniknya. Hasil analisis Instansi XYZ belum memiliki kebijakan sistem manajemen keamanan informasi yang ditetapkan, walau sudah menerapkan aspek teknis dibeberapa kategori. Hasil penelitian ini merekomendasikan penerapan kontrol keamanan serta penyusunan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi dengan menggunakan kerangka kerja SNI ISO 27001:2013.  Rekomendasi ini diharapkan dapat diimplementasikan pada Instansi XYZ guna menjamin implementasi keamanan informasinya.

---

The System of Electronic-Based Organization (SPBE) is an important part of digital transformation in government agencies, one of which is XYZ Agency. Although the digital era offers many advantages, it is not free from risks, such as cyber threats that threaten national security. The focus of this research is the Data and Information Center, as the implementing work unit for information technology in an effort to improve cybersecurity at XYZ Agency. KAMI Index is one of the tools that can be used to measure how ready and complete information security is. This ensures that the process of improving the quality of information security can be done quickly and efficiently. KAMI Index v 4.2 is used to measure the maturity level of information security, besides that it is used to evaluate and provide information security recommendations in accordance with the SNI ISO 27001: 2013 framework for XYZ Agencies. Based on 2022 data, the assessment results of the XYZ Agency's electronic system fall into the "High" category. While the final evaluation results get a total score of 213 out of a total of 645 for information security readiness and completeness. These values are obtained from the Governance section 35 points, Risk Management 18 points, Information Security Framework 40 points, Asset Management 59 points, and Technology and Information Security 61 points. In other words, XYZ Institution still has an information security maturity level at level I to I+ with a readiness status of "Not Feasible". According to BSSN Regulation Number 8 of 2020 concerning Security Systems in the Implementation of Electronic Systems, Electronic System Providers that operate Electronic Systems are required to implement SNI ISO 27001: 2013 and or other security standards related to cybersecurity set by BSSN and other security standards related to cybersecurity set by Ministries or Institutions, whose application depends on the level of the Electronic System category. The results of the analysis of XYZ Institution do not yet have a defined information security management system policy, even though they have implemented technical aspects in several categories. The results of this study recommend the implementation of security controls and the preparation of an information security management system policy using the SNI ISO 27001: 2013 framework.  This recommendation is expected to be implemented at XYZ Agency to ensure the implementation of information security."

"Semua orang berhak mendapatkan makanan yang sehat dan bernutrisi untuk kesejahteraan jasmani dan rohani. Akan tetapi, pelajar seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga pola makan yang sehat setelah mereka mulai hidup mandiri. Food insecurity dan kualitas pola makan yang buruk lazim terjadi di kalangan mahasiswa domestik dan internasional yang melakukan studi di universitas Australia, dan merupakan salah satu masalah yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) nomor 2 dan 12 mendiskusikan tujuan dalam mengakhiri kelaparan, mencapai food security, meningkatkan nutrisi serta untuk memastikan konsumsi dan pola produksi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, bertepatan dengan SDG nomor 2 dan 12, riset ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat aplikasi seluler yang bernama Nomninom. Nomninom didesain untuk membantu masyarakat dalam memperoleh variasi makanan yang baru, sehat, dan mempunyai value-for-money. Nomninom memiliki fitur utama seperti rekomendasi makanan pilihan, panduan resep masak, rekomendasi restoran, serta fitur share dan rate. Aplikasi ini dibuat mengacu pada metodologi desain sistem informasi dan framework design thinking, design sprint, SCRUM dan telah diuji oleh target pasar. Hasil uji menunjukkan bahwa prototipe aplikasi mengandung beberapa isu yang telah teratasi di versi final.

---

Everyone deserves a healthy and nutritious meal to ensure their physical and spiritual wellbeing. However, students often face challenges in maintaining a healthy diet after they start living independently. Food insecurity and poor diet quality is prevalent among domestic and international students studying in Australian universities, and is one of the problems recognised by the United Nation. Sustainable Development Goals 2 and 12 discuss the goal in ending hunger, achieving food security, and improving nutrition as well as to ensure sustainable consumption and production patterns. As such, aligned with SDG number 2 and 12, this research aims to solve the problem by creating a mobile application called Nomninom. Nomninom is designed to help people have new, healthy, value-for-money meal variations every day–with main features of curated meal recommendation, step-by-step recipe instructions, restaurant recommendation, as well as a share and rate functionality. The application is created following the methodology information system design and frameworks of design thinking, design sprint, SCRUM and was tested to target markets. Testing results show that the prototype of the application contains a few issues which were later resolved in the final version. "

"Data dan informasi merupakan aset yang harus dilindungi dikarenakan aset berhubungan dengan kelangsungan bisnis perusahaan. Adanya pertumbuhan berbagai penipuan, virus, dan hackers dapat mengancam informasi bisnis manajemen dikarenakan adanya keterbukaan informasi melalui teknologi informasi modern. Dibutuhkan manajemen keamanan informasi yang dapat melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. PT. XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang mobile solution tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi dalam penyimpanan, pengolahan data dan informasi milik perusahaan. Perusahaan diharuskan untuk dapat memberikan kemampuan mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan pengetahuan tentang keadaan keamanan informasi yang dimiliki saat ini, sehingga perusahaan dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi. Tujuan penelitian ini memberikan usulan perbaikan manajemen risiko keamanan informasi dengan menggunakan standar ISO/IEC 27001:2005. Dengan menggunakan standar ISO/IEC 27001:2005, didapat kesenjangan keamanan informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, dipilih kontrol objektif yang sesuai dengan kebutuhan aset kritikal yang dimiliki oleh perusahaan. Dari kontrol objektif yang telah dipilih, selanjutnya diberikan usulan perbaikan agar perusahaan dapat menutupi kesenjangan keamanan informasi yang dimiliki. Hasil penelitian ini didapat kontrol-kontrol pengamanan informasi yang akan diimplementasikan di perusahaan dalam bentuk dokumen statemen of applicabality(SOA).

---

Data and Information are valuable assets that need to be protected for company's businesses. Rapid growth in fraud cases, virus, hackers could threat management business information by exposing them which is caused by modern information technology. Hence, it is required to have information security management which protects confidentiality, integrity, and availability of information. As a company who runs in mobile solution, PT. XYZ uses information technology in company's information and data storage and processing. In order to minimize the risk, current information security needs to be visible by the company.

This research is conducted to provide potential suggestions on risk management improvement of information security using standard ISO/IEC 270001:2005 standard. By using ISO/IEC 270001:2005 standard, this research is able to assess and obtain gap analysis checklist of company's information security. According to company asset needs, objective controls will be selected. Results of this study obtained information security controls to be implemented in the company in the form of statements of applicabality documents (SOA)."