Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 118818 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Gumilar Rusliwa Somantri
Jakarta: Humas UI, 2007
407GUMU001
Multimedia  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Ali Nina Liche Seniati
Depok: UI-Press, 2009
PGB 0032
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: LIPI Press, 2006
001.4 KAJ
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Wijaya Soehadi
Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing, 2017
616.075 6 AGU d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Aris Gunawan
"ABSTRAK
BUMN Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar jika dilihat dari aspek nilai
total aset, volume produksi, maupun dari segi sumber daya manusia dan pengalaman
organisasi yang telah terakumulasi puluhan tahun.
BUMN dalam era pembangunan nasional selama 30 tahun terakhir ini terjebak pada
ambiguity (kerancuan) akibat adanya tujuan/tugas ganda, komando ganda, dan kriteria ganda. Masalah ini mungkin secara tidak sadar telah mendarah daging dan tidak pernah dievaluasi bahayanya kalau dihentikan.
Restrukturisasi BUMN bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan, efisiensi, serta
tingkat keuntungan (pritabilitas) BUMN agar dapat membantu pemulihan kondisi
perekonomian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng, MBA menempuh
paling tidak tiga cara untuk memprofesionalisasi BUMN: swastanisasi, partisipasi rnanajemen asing, dan membubarkan BUMN yang tidak mempunyai harapan ekonomis serta tidak strategis lagi perannya di rnasa mendatang.
PT Telkom dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini telah melakukan langkah-langkah
perubahan yang sangat mendasar, diawali pada awal tahun 1995 dengan dilakukannya Internal Restructuring, selanjutnya pada pertengahan 1995 dilakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dan pada penghujung tahun 1995 dilakukan Initial Public Offering (Go Public).
Prinsip dasar Restrukturisasi Intern adalah memfokuskan diri terhadap customer,
accountability, economic of scale, center of excellence, competitive positioning, network
synergy dan internal competition.
Telkom melakukan benchmarking terhadap para operator kelas dunia dan menjalankan
program T-2001 dalam usahanya menjadi operator kelas dunia. Namun, krisis ekonomi telah menghambat pelaksanaan program T-2001. Pencapaian indikator World Class Operator Divre II lebih baik dari Holding. Namun, beberapa indikator menunjukkan bahwa Divre II masih berada di bawah target yang telah ditentukan, yaitu pada: tingkat keberhasilan panggil, ketersediaan network, dan produktivitas pegawai.
PT Telkom masih mempunyai kinerja yang baik walaupun menderita kerugian kurs
akibat depresiasi nilai rupiah, yang terlihat dari tingginya nilai EVA yang didapat. Hal ini
menujukkan bahwa kinerja keuangan Telkom masih cukup bagus walaupun berada di tengah krisis ekonomi.
Walaupun demikian, Telkom perlu meninjau kembali penyertaannya atau juga
kerjasamanya dengan beberapa perusahaan afiliasi yang merugi, melakukan efisiensi di dalam penyelenggaraan usahanya, misalnya dengan tidak lagi memberikan fasilitas yang berlebihan kepada aparat pemerintahan, melakukan negosiasi ulang dengan para kreditor agar memberi keringanan dalam pembayaran hutang, misalnya dengan memperpanjang waktu hutang, mematok kurs yang rendah, atau pembebasan bunga.
Pembukaan jaringan baru Iebih dipusatkan di daerah yang menguntungkan, misalnya di
Jakarta. Dengan langkah ini, maka pendapatan dan pencapaian ketersediaan network dapat ditingkatkan.
Liberalisasi sektor telekomunikasi dapat diperluas. Dengan harapan masyarakat
Indonesia akan mendapatkan tarif yang murah dari hasil kompetisi para operator telepon.
UU tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sesuai perkembangan bisnis
telekomunikasi perlu disempurnakan. Selain UU, aturan pendukungnya juga harus diperbaharui dan diperjelas, agar para pelaku bisnis telekomunikasi dapat bersaing dengan aturan yang jelas mengingat persaingan bisnis telekomunikasi sangat ketat (misalnya dalam bisnis operator telepon selular).
Di era reformasi yang penuh dengan transparansi sekarang ini, Telkom dan BUMN
lainnya harus lebih terbuka pada masyarakat. Apalagi sudah adanya UU tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat sebagai konsumen harus ditingkatkan perannya, karena faktor kepekaan kepada konsumen (selain faktor inovasi, efisiensi, dan mutu) akan menjadi daya saing sebuah badan usaha.

"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Kantor Berita Indonesia, 2012
070.435 SEJ
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tantri Lisdiawati
"ABSTRAK
Tulisan ini merupakan hasil kajian kondisi empiris perencanaan pembangunan daerah yang dikaitkan dengan teori tentang strategi perencanaan pembangunan yang terdiri dari dimensi pendekatan perencanaan pembangunan dan konsistensi. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem oerencanaan pemabangunan nasional, PP 8 tahun 2008 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 yang terakhir diubah menjadi peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017. Pendekatan perencanaan pembangunan secara proses yang dimaksud dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut adalah pendekatan perencanaan atas ke bawah, bawah ke atas, partisipatif, teknokratik, politis.
Pendekatan perencaan pembangunan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ternyata masih belum dapat menciptakan konsistensi antardokumen rencana pembangunan jangka mennegah daerah (lima tahunan) dengan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (tahunan). Seharusnya dokumen rencana kerja pemerintah daerah merupakan pedoman bagi perangkat daerah untuk menetapkan dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja-PD). Artinya bahwa Renja-Perangkat Daerah mempedomani RKPD dalam menetapkan Renjanya. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian lapangan, wawancara dan telaah dokumen. Adapun strategi perencanaan pembangunan daerah melalui alternatif pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang ditawarkan adalah pendekatan top down, act localy, nature/ bottom up, technoratic, regional, interaktif"
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>