Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan keutuhan wilayah laut Indonesia. Setelah memproklamasikan kemerdekaan negaranya, Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berbagai serangan yang dilakukan oleh Belanda, akhirnya memunculkan kesadaran Negara Indonesia bahwa wilayah laut Indonesia terpisah-pisah dan terbuka untuk mendapat serangan dari luar. Kesadaran itu membawa pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai perjuangan?baik di dalam maupun di luar Indonesia?untuk dapat menjaga wilayah lautnya yang besar agar tidak dengan bebas dimasuki oleh negara-negara lain. Metode dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap. Berawal dari tahap pengumpulan sumber mengenai hal terkait. Setelah sumber-sumber terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan kritik dengan cara memisahmisahkan sumber ke dalam sumber primer atau sekunder untuk kemudian membandingkannya. Setelah itu dilakukanlah tahap interpretasi untuk memaknai setiap sumber berdasarkan sudut pandang penulis. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menuliskan hasil penelitian mengenai pokok permasalahan yang ingin diangkat dari sumber-sumber yang telah melalui proses sebelumnya."

"makalh ini disajikan pada seminar nasional tentang masalah hukum batas laut indonesia. Badan Pembinaan Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta, 8-9 juni 2005"

"Sebagai negara kepulauan yang terbesar maka Republik Indonesia mempunyai wilayah lautan yang cukup luas. Akibatnya adalah penyebaran penduduk pada 13.600 buah kepulauan Indonesia menimbulkan kebutuhan atas terselenggaranya suatu sarana perhubungan laut yang memadai. Namun tersedianya sarana perhubungan laut yang dikelola oleh perusahaan jasa angkutan hanya terbatas pada wilayah-wilayah yang telah berkembang dan potensi muatannya mendatangkan keuntungan. Untuk mengisi wilayah yang terisolasi dan belum berkembang pemerintah menyelenggarakan pelayaran Perintis, suatu pelayaran dengan subsidi pemerintah. Pelayaran ini dilakukan agar kebutuhan baik dari segi ekonomi , sosial, kesehatan, pendidikan, politik, keamanan masyarakat wilayah terpencil dapat dipenuhi. Sesuai dengan sifatnya sebagai perintis maka diharapkan wilayah yang didatangi dapat berkembang sehingga lambat laun akan diminati oleh pelayaran swasta. Departemen Perhubungan menetapkan lima buah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk menilai prestasi kegiatan pelayaran .Perintis yaitu Regularitas, Hari Operasi, Load Factor, Produktivitas, serta Subsidi Ratio. Sedangkan pelaksanaan pelayaran Perintis sendirl sebagian besar melayari wilayah-wilayah di Indonesia Bagian Timur. Skripsi ini mempelajari lebih jauh mengenai latar belakang dilaksanakannya pelayaran Perintis, perkembangan pelaksanaan tersebut khusus di wtlayah Indonesia Bagian Timur dengan menggunakan perangkat analisis lima indikator kinerja pelayaran Perintis."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kewenangan lembaga pemerintah dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Permasalahan yang dibahas diantaranya mengenai pengaturan peran dan kewenangan lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, serta dampak terhadap kewenangan yang sama antara lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif berdasarkan teori kewenangan dengan data sekunder. Hasil yang diperoleh adalah Indonesia mempunyai enam lembaga penegak hukum di wilayah laut antara lain Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bea Cukai, Polair, dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Keenam lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang sama sehingga dapat mengakibatkan tumpang tindih yang berdampak pada ego sektoral antar-lembaga penegak hukum, ambiguitas peran sebagai Indonesia sea and coast guard, respon negatif dari negara lain terhadap lembaga penegak hukum wilayah laut di Indonesia dan lemahnya pengaturan kewenangan Bakamla dalam penegakan bhukum di wilayah laut. Pemerintah perlu menerapkan konsepsi omnibus law dengan merevisi/mengubah, mengganti, mencabut atau menggambungkan agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah perlu merumuskan peraturan perundang-undangan baru dengan menetapkan lembaga yang berwenang sebagai Indonesia sea and coast guard.

---

The purpose of this research aims to analyze and identify the authority of government agencies in law enforcement in the Indonesian marine area. Issues discussed include regulating the role and authority, as well as the impact on the same authority between government agencies to carry out law enforcement in Indonesian marine areas. The research method used is a normative juridical method based on the theory of authority with secondary data. The results obtained are that Indonesia has six law enforcement agencies in the marine area, consist of the Indonesia Maritime Security Agency, the Directorate General of Surveillance and Control of Marine and Fishery Resources, the Directorate General of Customs and Excise, the Directorate Marine Police, and the Directorate Indonesian Sea and Coast Guard. The six agencies have the same authority that can lead to impact on sectoral egos between law enforcement agencies, ambiguity in the role of Indonesia as a sea and coast guard, negative responses from other countries to law enforcement agencies in Indonesia's marine areas and the weak regulation of Indonesia Maritime Security Agency. The government needs to implement the omnibus law concept by revising/amending, replacing, revoking or merging so that there is no conflict between laws and regulations. In addition, the Government needs to formulate new laws and regulations by establishing an authorized institution as the Indonesian sea and coast guard."

"kertas kerja pada acara seminar Hukum tentang masalah hukum batas laut indonesia yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional (BPHN) 8-9 juni 2005"