Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daerah Jawa merupakan tempat paling penting di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Namun, kepadatan penduduk yang tinggi tersebut juga menimbulkan kerawanan masalah kejahatan properti yang tinggi. Kejahatan properti didefinisikan sebagai perampokan, pencurian, dan penipuan. Selama ini, analisa mengenai kejahatan di Jawa hanya dilakukan melalui ilmu kriminologi dan hukum.Penelitian ini mencoba menganalisis masalah kejahatan properti melalui pendekatan ekonomi. Dengan menggunakan metode logit, penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat lima variabel ekonomi dan demografi yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Jawa. Kelima variabel tersebut adalah daerah tipe perkotaan, tingkat upah rata-rata di suatu daerah, tingkat pengangguran, proporsi pria usia 15-29 tahun di populasi, dan kekuatan kepolisian per 10 ribu penduduk. Variabel kemiskinan yang selama ini cukup populer diduga sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan ternyata tidak mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu daerah. Selain itu, proporsi single mother dinyatakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan. Dengan dilakukannya analisa kejahatan melalui ilmu ekonomi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk menekan tingkat kejahatan properti.

---

Java is the most important place in indonesia with high density of population. In fact, the high density itself can make several property crime problem. Property crime is defined as robbery, theft, and con. So far, people make analysist about the crime in Java just from criminology and law perspective.

This research try to analyze the property crime using economic perspective. With logit method, this research show that there are five economic and demographic variables that influence level of crime in Java. That five variables are type of the city, level of salary in the city, level of unemployment, male proportion in population age 15-29, and police power per ten thousand citizen. Poverty variable that known as the antecedent of crime, in fact not influence the crime level in the city. With research that use economic perspective, hope that can be an alternative policy to press the property crime level."

"Kejahatan adalah masalah sosial yang memiliki berbagai dimensi, salah satunya ekonomi. Analisis ekonomi untuk kejahatan merupakan pendekatan rasional dalam menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kejahatan berdasarkan ekspektasi biaya dan ekspektasi keuntungan yang dihasilkan. Penelitian ini dilandasi oleh penelitian Doyle, Ahmed dan Horne (1999) yang menguji signifikansi pasar tenaga kerja terhadap kejahatan properti di Amerika. Mereka menemukan bahwa pasar tenaga kerja, tingkat penyelesaian kasus, dan proporsi pria usia 15 - 29 tahun memiliki pengaruh terhadap kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah ordered logit model dengan sampel 31 provinsi di Indonesia tahun 2005. Sejalan dengan hasil penelitian Doyle, Ahmed dan Horne, penelitian ini juga menunjukkan pengaruh pendapatan, pengangguran, tingkat penyelesaian kasus, dan proporsi pria usia 15 ? 29 tahun terhadap kejahatan properti di Indonesia."

"Penelitian tentang kejahatan, baik kejahatan properti maupun kejahatan dengan kekerasan, yang telah banyak dilakukan tidak mendapatkan kesimpulan yang pasti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tulisan ini mencoba memberikan kontribusi terhadap literatur kejahatan properti dengan membangun model empiris dari variabel sosial-ekonomi, demografi, dan variabel pencegah kejahatan dengan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan properti. Penelitian ini menggunakan data panel dari 26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel harapan lama sekolah, pengangguran, kepadatan penduduk, dan linmas berpengaruh terhadap kejahatan properti di Propinsi Jawa Barat.

---

Research on crime, both property and violent crimes, has by no means reached a definitive conclusion on which factors are related to crime rates. This paper attempts to contribute to the property crime literature by building an empirical model of socioeconomic variables, demographics, and deterrence variables by using regression analysis to determine factors affecting property crime. This research uses panel data from 26 regencies cities in West Java Province for the years 2011 2015. The results show that the variables of expected years school, unemployment, density, and society trooper affecting on property crime in West Java."

"Kebahagiaan menurut ekonomi sering kali dibatasi ketat secara kuantitatif, yaitu terbatas dalam pendapatan. Oleh karena itu, studi ekonomi kebahagiaan berupaya untuk menggunakan indikator pengukuran lain untuk melengkapi ukuran kesejahteraan yang lebih luas. Penelitian ini menjadikan kejahatan sebagai indikator baru pengukuran kebahagiaan dengan menggunakan sampel perdesaan dan perkotaan. Studi ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kebahagiaan dan kejahatan di tingkat perdesaan dan perkotaan. Hasil studi membuktikan bahwa kejahatan benar mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Berdasarkan sampel yang digunakan, tindak kejahatan memang lebih sering terjadi di perdesaan, namun tingkat kejahatan di perkotaan tetap lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

---

Happiness in economics is often strictly limited in quantitative terms, i.e. limited to income. Therefore, economic studies of happiness seek to use other measurement indicators to complement broader measures of well-being. This study uses crime as a new measurements indicator of happiness using rural and urban samples. The study aims to examine the relationship between happiness and crime at the rural and urban levels. The results prove that crime does affect people's happiness. Based on the sample used, crime is more common in rural areas, but urban crime rates remain higher than rural areas."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kemiskinan dan tingkat kejahatan narkoba di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi selama rentang waktu tahun 2015 – 2020. Data diperoleh dari Badan Narkotika Nasional dan Badan Pusat Statistik yang diolah menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM). Analisis difokuskan pada ukuran yang objektif untuk kejahatan narkoba yaitu, jumlah tersangka narkoba yang berhasil ditangkap oleh Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional dan tingkat kemiskinan yang diukur dengan persentase penduduk miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif dan signifikan antara kemiskinan dengan tingkat kejahatan narkoba di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori aktivitas rutin, dimana perlu dilakukan pendekatan “situasi” untuk melihat efek dari kemiskinan terhadap tingkat kejahatan yakni tidak hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban dan lingkungan sekitar. Apabila dilihat berdasarkan sudut pandang ini, maka apabila lingkungan sekitar kebanyakan adalah penduduk miskin, maka terjadinya kejahatan narkoba akan berkurang. Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, kecil kemungkinannya untuk mengonsumsi narkoba terutama jenis shabu dari hasil pendapatannya sendiri. Karena harga yang harus dibayarkan melebihi kapasitas mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk tetap hidup layak. Selain itu, bandar/pengedar narkoba juga akan mencari korban yang layak untuk melakukan transaksi peredaran gelap narkoba. Sehingga wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, akan lebih sedikit terjadi kejahatan narkoba.

---

The purpose of this study is to analyze the relationship between poverty and the level of drug define offence in Indonesia. This study uses panel data from 33 provinces during the period 2015-2020. The data is obtained from the National Narcotics Agency and the Central Statistics Agency. The analysis focuses on a more objective measure for drug define offence, which is the number of drug suspects and the poverty level which is the percentage of the poor. By using the Random Effect Model (REM) approach, the results show that there is a negative and significant correlation between poverty and the level of drug define offence in Indonesia. This can be explained through the theory of routine activities, where it is necessary to take a “situation” approach to see the effects of poverty on crime rates, not only from the perspective of the perpetrator but also from the side of the victim and the guardian. From this point of view, if the surrounding environment is mostly poor people, then the occurrence of drug define offence will be reduced. People who live below the poverty line are less likely to consume drugs, especially shabu from their own income. Because the price they have to pay exceeds their capacity to fulfill their basic needs to live a decent life. In addition, drug dealers will also look for worthy victims to carry out illicit drug trafficking transactions. So that in areas with a high poverty level, there will be fewer drug define offence."

"Social aspects of crimes related to socioeconomic and political conditions in Indonesia."

"Kriminalitas adalah masalah yang kian berkembang seiring pertumbuhan suatu kota. Perkembangan suatu kota yang cepat berdampak pada penurunan daya dukung kota yang berimbas pada permasalahan-permasalahan lain diantaranya kemiskinan, keterbatasan ruang terbuka hijau, peningkatan jumlah pengangguran, kriminalitas dan sebagainya.Selama periode Tahun 2009?2014, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas kota-kota di Indonesia menunjukan peningkatan. Berdasarkan Publikasi Statistik Kriminal 2015, Wilayah Polda Metro Jaya menjadi penyumbang jumlah kejadian kejahatan (crime total) terbanyak yaitu 44.298 kasus dari total 325.317 kasus di seluruh Indonesia. (BPS,2015). Disamping biaya-biaya ekonomi yang ditimbulkan dari tingginya tingkat kriminalitas di suatu wilayah terdapat pula biaya sosial dan psikologis yang harus ditanggung masyarakat dan para korban kejahatan misalnya ketakutan, kecurigaan, pengurangan aktivitas publik hingga pengurangan kualitas hidup di suatu kota menjadikan kriminalitas segagai isu penting dalam perencanaan kota dan daerah.Studi ini mengidentifikasi lokasi yang menjadi hotspot dari banyaknya kejahatan di Ibukota dan menganalisa keterkaitan antara total crime dan faktor sosial ekonomi pada tingkat kelurahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) diantaranya Statistik Kriminal Indonesia, Jakarta Dalam Angka, IPKS 2014, PODES 2014 dan SUSENAS, data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan publikasi lain yang terkait, dikaji menggunakan pendekatan Geographic Information System (GIS) untuk mengidentifikasi pola sebaran dan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang dilanjutkan dengan Regresi Ordinary Least Square (OLS).

---

Crime is a problem that is growing along with the growth of a city. Development of the city's rapid impact on the carrying capacity of the city which impact on other issues including poverty, limited green open spaces, increase unemployment, crime and so on.During the period of 2009-2014 year, the number of incidents of crime or criminality cities in Indonesia showed an increase. Based Crime Statistics 2015 publication, the Jakarta Police Region contributed the number of incidents of crime (crime total) that most cases of the total 325 317 44 298 cases throughout Indonesia. (CBS, 2015). Besides the economic costs arising from the high crime rate in some areas there are the costs of the social and psychological to society and victims of crime, for example fear, suspicion, reduction of public activities to the reduction of the quality of life in a city makes the crime segagai important issues in planning cities and regions.The study identifies the location being a hotspot of many crimes in the capital and analyze the linkages between total crime and socio-economic factors on district level in the area of Jakarta. This study uses secondary data result of the publication of the Central Statistics Agency (BPS) of them Statistics Criminal Indonesia, Jakarta in Figures, IPKS 2014, PODES 2014 and SUSENAS, data from the National Land Agency (BPN) and other publications related, were examined using approaches Geographic information System (GIS) to identify patterns of distribution and the relationship between the dependent variable and independent variables followed by Regression Ordinary Least Square (OLS)."

"Perkembangan kegiatan ekonomi global telah berpengaruh terhadap lahirnya berbagai jenis kejahatan baru di bidang ekonomi. Sebagai instrumen utama dalam penanggulangan kejahatan ekonomi di Indonesia, UU Drt No. 7 Tahun 1955 sudah tidak relevan dan sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini diuraikan pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi di Indonesia; kedua, kekhususan UU Drt No. 7 Tahun 1955 sebagai undang-undang pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan ekonomi; dan ketiga, konsep pengaturan tindak pidana ekonomi yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh peninggalan kebijakan hukum pidana Belanda, yaitu pengaturan dalam arti sempit atau hanya terbatas dari yang terdapat di dalam UU Drt No. 7 Tahun 1955; kedua, sebagai hukum pidana khusus di luar ketentuan hukum pidana umum, UU Drt No. 7 Tahun 1955 memiliki kekhususan, baik kekhususan dalam hukum pidana materiil maupun kekhususan dalam hukum pidana formil; dan ketiga, dalam menghadapi berbagai jenis permasalahan tindak pidana ekonomi di Indonesia, perlu pengaturan tindak pidana ekonomi yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan hukum pidana Indonesia, yaitu kodifikasi hukum pidana nasional dan menghapus UU Drt No. 7 Tahun 1955. Dalam penelitian ini diajukan proposal yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap delik-delik ekonomi di luar UU Drt No. 7 Tahun 1955, menyusun kriteria penggunaan sanksi pidana terhadap kegiatan ekonomi, dan meningkatkan profesional aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan ekonomi yang semakin canggih.

---

The development of global economic activity has influenced the birth of various new types of crime in the economic field. As the main instrument in overcoming economic crime in Indonesia, Emergency Law No. 7 of 1955 is no longer relevant and is no longer able to carry out its functions. In this study, first described, the regulation of economic crime in Indonesia; second, the specificity of Emergency Law No. 7 of 1955 as a special criminal law in dealing with economic crimes; and third, the concept of regulating economic crimes that should be applied in Indonesia. This research is normative legal research using secondary data through library research and is equipped with primary data in the form of interviews. The results of the study show: first, the regulation of Indonesian economic crimes cannot be separated from the influence of the legacy of the Dutch criminal law policy, which is a regulation in a narrow sense, which is only limited to what is contained in Emergency Law No. 7 of 1955; second, as a special criminal law outside the provisions of general criminal law, Emergency Law No. 7 of 1955 has specificity, both in material criminal law and in formal criminal law; and third, in dealing with various types of economic crime problems in Indonesia, it is necessary to regulate economic crimes that are adjusted to the direction of the development policy of Indonesian criminal law, namely the codification of the national criminal law and the abolition of Emergency Law No. 7 of 1955. In this study, a proposal was proposed, namely to review the economic offenses outside of Emergency Law No. 7 of 1955, compiling criteria for the use of criminal sanctions against economic activities, and improving the professionalism of law enforcement officers in dealing with the development of increasingly sophisticated economic crimes."

"ABSTRAKPembangunan kawasan TOD sedang marak dilakukan di Indonesia khususnya di ibukota setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2017. Hal ini mendorong peningkatan pasokan unit apartemen di Jakarta, khususnya pada daerah sekitar stasiun. Namun hal ini bertolak belakang dengan tingkat penjualan properti residensial yang justru menurun dan terparah pada tahun 2019. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi prefrensi konsumen dalam membeli properti residensial di kawasan TOD, yang berfungsi sebagai dasar perencanaan apartemen resdensial di kawasan TOD agar tinggi peminat. Lalu didapatkan hasil bahwa untuk konsumen yang ingin membeli properti lebih mengutamakan faktor finansial dibandingkan tipe properti dibandingkan status pernikahan. Sedangkan konsumen yang ingin menyewa properti lebih mengutamakan faktor tipe properti dibandingingkan finansial dibandingkan status pernikahan. Dan didapatkan informasi bahwa semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin rendah minatnya untuk tinggal di kawasan TOD. Selain itu, data menunjukkan bahwa pengguna internet mobile di Indonesia mencapai 53% dari total penduduknya, angka ini menempati peringkat tertinggi di ASEAN dan ke-enam di dunia. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile phone yang melayani jual-beli properti residensial di kawasan TOD. Aplikasi tersebut sudah selesai dikembangkan dengan memiliki 6 fitur diantaranya My Preference yang dapat memberikan rekomendasi unit apartemen yang tepat sesuai preferensi masing-masing pengguna menggunakan data yang disebar melalui kuesioner dengan 125 responden dan diolah menggunakan aturan fuzzy, Search My Apartment, My Store, Simulasi KPR, Payment Gateway, Dan Profile Setting.

---

ABSTRACT

TOD area development is being done in Indonesia especially in the capital after the issuance of the Minister of Agrarian and Spatial Regulation in 2017. This has led to an increase in the supply of apartment units in Jakarta, particularly in the area around the station. However, this is contrary to the level of residential property sales which decreases and is the worst in 2019. Therefore this study aims to find out the factors that influence consumers' preferences in buying residential property in the TOD area, which serves as the basis for planning residential apartments in the region TOD for high interest. Then the results are obtained for consumers who want to buy property give priority to financial factors over property type than marital status. Whereas consumers who want to rent a property give priority to the type of property factors financially compared to marital status. And it was found that the higher a persons income, the lower their interest in living in the TOD area. Besides, data shows that mobile internet users in Indonesia account for 53% of the total population, this figure ranks highest in ASEAN and sixth in the world. This was then used by researchers to develop mobile phone-based applications that serve the sale and purchase of residential property in the TOD area. The application has been developed by having 6 features including My Preferences can provide recommendations for the right apartment unit according to each users preferences using data distributed through a questionnaire with 125 respondents and processed using fuzzy rules, Search My Apartment, My Store, KPR Simulation, Payment Gateway, and Profile Settings."

"ABSTRAK

Seiring dengan berjalannya realisasi pengadaan LRT Jabodebek, potensi penerapan TOD mulai terasa relevan untuk diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pendapatan property residential, commercial, office di kawasan berbasis TOD. Metode Pembobotan hasil interview digunakan untuk mendapatkan kesesuaian karakteristik variable HPM dari TOD yang akan dijadikan benchmarking. Koefisien Kenaikan Nilai hedonic price Modelling dari benchmarking yang memiliki kesesuaian karakteristik dengan TOD Jabodebek akan digunakan untuk menghitung besaran kenaikan properti. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa pendapatan properti akibat adanya koefisen hedonic di TOD Ciracas adalah sebesar Rp 414.534.515.693.- dengan IRR 11,70, TOD Bekasi Timur Rp 84.013.209.917.- dengan IRR 11,01, TOD Cibubur Rp 152.975.780.000.- dengan IRR 19,51 dan TOD Jaticempaka Rp 330.364.000.000.- dengan IRR 12,01

---

ABSTRACT

Procurement realization over LRT Jabodebek, potential application of TOD felt relevant to be applied. This needs to be done in terms of implementation of the principles of the study of TOD to find out the potential income from the increase in property values in the area surrounding the line LRT. This research aims to estimate income properties residential, commercial, office in the region based TOD. Interview weighting method used to get the variable characteristics of HPM suitability of TOD that will be used as benchmarking. The coefficient of increase in value of the hedonic price Modelling of benchmarking which has conformance characteristics with TOD Jabodebek will be used to calculate the magnitude of the increase in property. Based on the calculation of earned income that the property due to the koefisen in the hedonic TOD Ciracas is amounting to Rp 414,534,515,693. with IRR 11.70, TOD Bekasi Timur Rp 84,013,209,917. with IRR 11.01, TOD Cibubur Rp 152,975,780,000 with IRR 19.51 and TOD Jaticempaka Rp 330,364,000,000. with IRR 12,01"