Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bahwa osake, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut minuman beralkohol bagi orang Jepang, bukanlah sesuatu yang dipandang negatif sebagaimana minuman keras pada umumnya. Osake memiliki arti yang penting dalam menjalin kekerabatan dalam lingkungan masyarakat Jepang. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode deskripsi analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pustaka, yaitu dengan sumber buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan Pusat Studi Jepang, beberapa buku yang disarankan oleh teman dan orang Jepang, serta sumber data melalui media internet. Teori yang menjadi acuan dalam skripsi ini adalah teori uchi dan soto, honne dan tatemae serta hadaka no tsukiai (skinship). Hasil penelitian menunjukkan bahwa osake, dengan tidak melepaskan perannya sebagai sarana untuk melepaskan stres, juga berperan sebagai sarana untuk menjalin dan mempererat kekerabatan melalui berbagai acara minum osake seperti nomikai, enkai, naorai, kekkonshiki (upacara pernikahan) dan banyak lagi acara-acara minum osake yang dilakukan orang Jepang.

---

The goal of this thesis is to explain that osake, the word used by the Japanese to describe alcoholic drinks, is not something viewed negatively as alcoholic beverages tend to be treated. Osake has an important role in relationships in Japanese society. This thesis is written using the analytical description method. Data was gathered with library study, using books borrowed from the library of the Center of Japanese Study. Some books were suggested by associates, Japanese friends, and through the internet. The principles this paper is built on is uchi and soto, honne and tatemae, and hadaka no tsukiai (skinship). Research results show that osake, while not leaving it's role as a stress reliever, also plays it's role as a solidifier of relationships through many drinking traditions such as nomikai, enkai, naorai, kekkonshiki (marriage ceremony), and many other osake ceremonies practiced by the Japanese."

"All architecture is a structure of space by means of a goat or path. Ucapan yang dikutip oleh Christian Norberg-Schulz dari pernyataan Dagoburt Frey mengenai path dan place, menyiratkan betapa pentingnya fungsi dari path, atau ruang sirkulasi sebagai salah satu elemen arsitektur. Kevin Lynch juga mengatakan bahwa sebuah path harus memiliki identitas masing-masing, sebuah path harus memiliki "a time series", atau setting, sepanjang path tersebut. Dengan kata lain, perlu ada suatu kondisi "khusus" yang dapat menunjang setting dalam path tersebut.Skripsi ini membahas mengenai salah satu wadah sirkulasi bagi manusia, yaitu selasar, dilihat dari potensinya sebagai sarana interaksi, apakah dilihat dari faktor lokasi, setting, atau pola perilaku pengguna selasar tersebut. Pembahasan studi dalam skripsi ini adalah dengan mengamati penggunaan selasar di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa beberapa fakultas di Universitas Indonesia, dengan mempergunakan prinsip Ittelson mengenai pemetaan perilaku. Pada akhirnya, dari semua uraian tersebut, akan didapatkan suatu masukan yang berharga bahwa suatu ruang sirkulasi, dalam ha! ini selasar, bila ruang tersebut memiliki suatu "kondisi tertentu", misalnya kedekatan dengan obyek akademis, memiliki potensi menjadi "sarana interaksi."

"Kebijakan SIPPT diterapkan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1971 awalnya sebagai suatu kebijakan pengendalian pembebasan tanah dan pengadaan infrastruktur FASOS FASUM di DKI Jakarta. Seiring dengan makin tertibnya bukti kepemilikan tanah, maka saat ini SIPPT lebih berperan sebagai kebijakan pengadaan infrastruktur FASOS FASUM.Setelah kebijakan berjalan selama lebih dari 35 tahun dan telah menetapkan 2247 Pemegang SIPPT diseluruh Jakarta baru 11,9 % yang menyerahkan kewajiban sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SIPPT. Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu ; landasan filosofis, peraturan perundangan dan jenis, besaran dan standar FASOS FASUM. Pada bagian saran penyempurnaan, ketiga faktor utama diatas dirangkai dengan beberapa sub faktor turunannya, kemudian dilakukan wawancara kepada pakar yang menguasai permasalahan SIPPT, hasil dianalisis dengan metode Analythic Hierarchy Program.Hasil akhir solusi didapat bahwa kebijakan SIPPT harus dirubah menjadi Keputusan Gubernur sehingga lebih kuat dalam menerapkan sanksi. Substansi jenis, besaran dan standar FASOS FASUM juga harus direview sehingga tidak menyebabkan multitafsir seperti selama ini terjadi. Pada masa yang akan datang, kebijakan SIPPT sebagai salah satu sarana pengadaan aset infrastruktur FASOS FASUM memegang peranan pentingtidak hanya bagi penghuni kawasan namun juga harus memberi dampak positif bagi semua stake holders. Berdasar hal ini, maka filosofi, peraturan perundangan dan jenis, besaran serta standar harus direview ulang guna mewujudkan kota Jakarta yang adil bagi segenap warganya.

---

Land Use Appointment Permit (SIPPT) policy was imposed in 1971 by Governor of Ali Sadikin, initially as land acquisition control policy and provision for Public Utility and Public Infrastructure (FASOS/FASUM) in DKI Jakarta. As land ownership documentation improving, SIPPT was used more on infrastructure provision for FASOS/FASUM.After more than 35 years implementing SIPPT policy and issued 2247 SIPPT holder, only 11,9 % SIPPT holder handed over their obligation as stated in SIPPT. This underachievement was triggered by three main factors; philosophical, law and regulation, unit and standard of FASOM/FASUM. In ?Suggestion for Improvement? chapter, those three main factors were combined with sub factors, followed with interview with experts in SIPPT subject.Result of interview then analyzed using ?Analytic Hierarchy Program?. Final conclusions suggested that SIPPT policy should be reinforced into Governor Decree to enable stringent law enforcement. Substance of type, units, and standard must be reviewed to avoid ambiguity. In future, SIPPT policy as means for provision of infrastructure asset for FASUM/FASOS will play important role not only for the residence in an area but also to bring positive impact for all stakeholders. Base on those facts, then philosophy, law and regulation, type, units, and standards of FASUM/FASOS must be reviewed to create Jakarta as egalitarian city for all residence."

"Budaya merupakan salah satu sumberdaya yang menjadi modal dasar dalam pengembangan ekowisata, selain sumberdaya alam. Kesenian angklung gubrak (angklung leluhur) merupakan salah satu budaya yang mampu menjadi aspek yang menggerakkan masyarakat di Desa Argapura (Kabupaten Bogor) untuk turut berperan aktif dalam pengembangan ekowisata. Hal ini terlihat pada kondisi meskipun Desa Argapura memiliki sumberdaya yang unik dan khas yaitu berupa gua karst sebagai daya tarik wisata, namun masyarakat kurang aktif ikut berperan serta dalam pengembangan ekowisatanya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode in depth interview, observasi lapang, observasi partisipasi, studi pustaka, penelusuran dokumen dan wawancara. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tingkat kepercayaan masyarakat Desa Argapuran terhadap penelitian ini akan memberikan gambaran tingkat kepercayaan Desa Argapura terhadap budaya angklung gubrak sebagai salah satu bentuk modal sosial untuk meningkatkan ekowisata daerahnya."

"The practice of social work profession, especially in the field of education in Indonesia has not been able to help learning process conducive and to achieve successfully students in the teaching and learning process. this occurs because a profession of social workers (as helping profession in social problem) has not been known, in the field of education. In dealing with the problem of education, can be overcome with various methods of social work, sort of using a casework as a key approach to children and parents, consultation as the method of collaborating with teachers, administrators and community resources. The purpose of school social workers profession is to overcome various problems that occur in schools, with teachers, students, parents and surrounding community. in addition, social workers focus in identifying the problem of children difficulties during teaching and learning process, handle of related social problems face by students in performing social roles in their school. The role of school workers act as a source of ideas and education process supports, provided support services for children and their families at school in the context of school setting "

"ABSTRAKPasar Modal di Indonesia enam tahun terakhir ini, telah mengalami perkembangan begitu menarik yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda yaitu pada tahun 1912. Namun telah beberapa kali ditutup, dan terakhir dibuka kembali pada tahun 1977 yang pengelolaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu dan baru sejak tahun 1992 pengelolaan Bursa Efek Jakarta diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Tujuan Pemerintah untuk mengembangkan Pasar Modal di Indonesia adalah untuk menunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang. Disamping itu juga, oleh karena gerak pembangunan yang semakin meningkat sudah barang tentu akan memerlukan sumber pembiayaan pembangunan yang semakin besar pula. Sebagaimana diketahui bahwa dana yang disediakan oleh Pemerintah antara lain melalui perpajakan dan bantuan keluar negeri sangat terbatas, sehingga pengembangan sumber lain yaitu mobilisasi dana masyarakat. Atas dasar itu, usaha Pemerintah antara lain melalui kebijaksanaan deregulasi dibidang keuangan termasuk perbankan & Pasar Modal dan yang terakhir dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Apabila dibandingkan antara perusahaan yang telah go public sebanyak 316 perusahaan dengan perusahaan yang potensial go public sebesar 7.455 perusahaan relatif masih tergolong sedikit, yang pada dasarnya potensi perusahaan untuk go public sangat besar, atas dasar itu nampaknya perlu penanganan Pasar Modal yang lebih serius dan informasi yang transparan, benar dan akurat. Adapun manfaat dari Prospektus ini adalah menjadi salah satu media informasi, media komunikasi, bahkan juga media promosi, hal ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, bahwa Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan tujuan agar pihak lain membeli afek. Jadi dengan demikian Prospektus tersebut merupakan kepanjangan tangan oleh pemilik perusahaan agar efeknya (saham) dibeli oleh masyarakat yang ingin berinvestasi melalui Pasar Modal. Oleh karena Prospektus itu merupakan sarana informasi, sarana komunikasi bahkan sarana promosi, seyogyanya pendistribusiannya yang tepat waktu, keterbukaan, isi pesan dengan bahasa yang sederhana , agar pesan tersebut sampai kepada target sasaran yaitu Brokers Dealer. "