Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadinya kegagalan dalam sejumlah konstruksi timbunan antara lain disebabkan oleh permasalahan tanah dasar dan struktur timbunan itu sendiri. Tanah dasar berupa tanah lunak yang berarti daya dukung kecil menyebabkan terjadinya settlement vertikal pada timbunan terlalu besar. Kemudian, pemilihan material timbunan yang kurang tepat, dalam hal ini spesifikasi berat jenis yang terlalu besar menyebabkan tegangan vertikal yang terjadi terlalu besar sehingga memperbesar risiko terjadinya settlement atau bentuk-betuk kegagalan lain pada timbunan. Fokus pembahasan ditujukan pada pemilihan material ringan timbunan.Sebagai upaya memperkecil terjadinya settlement atau bentuk-betuk kegagalan lain pada timbunan. Material ringan tersebut dimodifikasi dari bahan dasar serabut dan tempurung kelapa. Hasil modifikasi tersebut kemudian dilakukan pengujian di laboratorium mengenai kekuatan, kerapatan jenis, modulus elastisitas dan data-data lainnya sehingga material tersebut layak untuk digunakan sebagai material timbunan.

---

The failure at some of fill construstions occur caused by subgrade troubles and structural embankment unsatisfactory. Subgrade in the form of soft soil that means has low support value able to make vertical settlement of embankment structural is too large. In addition, unappropriate in choosing embankment materials for application, especially too heavy specification density cause vertical tention become too large. It brings effect enlarge of settlement or others pattern failure risk in the structural fill.

Primary explain purposed to select leightweight fill material for reducing settlement or others pattern failure occur in the structural fill. It?s leightweight material modified from coconut?s fiber and shell. The modified material above is going to be continued for laboratory testing to determine value of strength, density, elasticity of modulus, and other datas needed. So, we can take the conclusion that lightweight material above is feasible to be applied as a fill material."

"Penelitian ini mengkaji perubahan kebudayaan yang dalam hal ini adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem kepercayaan yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan corak dan pola pemanfaatan dan pengelolaan ruang pemukiman desa Lubu' Hiju', Kalimantan Tengah. Penelitian ini mencoba menjelaskan kaitan antara masuknya ajaran kristen (dalam hal ini kristen protestan) ke dalam sistem kepercayaan orang Lubu' Hiju' dengan fenomena perubahan pola ruang pemukiman desa Lubu' Hiju'. Selanjutnya penelitian ini juga melihat bagaimana peran hal-hal lain seperti para pendatang, HPH dan informasi-informasi luar, pada peniscayaan perubahan-perubahan yang terjadi (tidak hanya pada persoalan pola pemukiman) pasca masuknya ajaran kristen dalam sistem pengetahuan orang Lubu' Hiju'.Penelitian ini menggunakan pendekatan participant observation seperti yang dianjurkan oleh Spradley. Dan dalam pengurnpulan data dilakukan pengamatan terlibat, wawancara dan diskusi-diskusi kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan diri dengan cara menjadi bagian dari masyarakat tersebut sebagai guru sekolah dasar selama masa penelitian. Dengan pendekatan seperti ini, keberadaan peneliti di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terlalu asing dan dapat diterima dengan baik. Pendekatan participant observation dilakukan untuk menggali semua informasi yang dimiliki masyarakat berkenaan dengan sejarah yang mereka alami sendiri maupun yang mereka serap dari penuturan generasi sebelumnya. Pendekatan ini efektif karena hubungan yang dibangun antara subjek dan peneliti adalah hubungan antara anak dan orang tua yang sedang mempelajari cerita-cerita masa lalu dari kebudayaannya sendiri.Pemukiman orang Lubu 'Hiju' selalu berkembang ke arah hilir desa. Bagian hilir ini adalah bagian yang boleh dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lahan pemukiman mereka. Sedangkan bagian hulu adalah bagian yang dianggap sakral dan tidak boleh dibangun. Bagian ini ditandai oleh adanya seonggok batu yang dianggap mempunyai kuasa yang mampu menolong seluruh anggota kampung, selain itu juga dianggap bisa menghukum kalau hal-hal tertentu yang ditakuti dalam sistem kepercayaan mereka dilanggar. Batu ini di sebut sebagai batu panahan yang proses pelestariannya dibungkus dengan konsep pamali. Menjadi menarik ketika penelitian ini dilakukan, batu yang dibungkus dengan konsep pamali tersebut sudah tidak berada pada tempatnya dalam pola pemukiman desa Lubu' Hiju' ini. Pengembangan desa tidak lagi berjalan ke arah hilir saja, tetapi sudah berkembang juga ke arah hulu.Penelitian ini lebih khusus berkaitan dengan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan secara teoritis disebabkan oleh 2 (dua) hal yang berasal dari dalam dan dan luar masyarakat itu sendiri. Perubahan yang terjadi pada masyarakat Lubu' Hiju' dimulai oleh adanya persentuhan mereka dengan kebudayaan lain. Masyarakat Lubu' Hiju' mengalami perubahan secara cepat terjadi setelah masuknya ajaran kristen yang secara prontal mengintervensi konsep-konsep khususnya yang berkaitan dengan sistem kepercayaan mereka. Perubahan yang diawali dari kristenisasi ini pada tahun-tahun berikutnya lebih dimantapkan lagi oleh regenerasi kepemimpinan adat dan laman yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, ditambah lagi oleh kedatangan guru-guru sekolah yang semuanya beragama kristen, ledakan penduduk yang tidak alami, pertemuan mereka dengan kebudayaan luar (dalam hal ini jawa) lewat pedagang-pedagang kain, dan kedatangan perusahan kayu (HPH) yang beroperasi di sekitar Lubu' Hiju'.xvi + 159 halaman + glossary + gambar + peta + foto + daftar pustaka + riwayat penulis"

"Tingginya kebutuhan akan hunian layak dan keterbatasan dalam menyediakan infrastruktur dasar adalah faktor utama dalam terbentuknya permukiman kumuh di perkotaan. DKI Jakarta, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, mengalami tantangan serius terkait penanganan permukiman kumuh, terutama di permukiman pesisir. Permukiman pesisir memerlukan penanganan khusus karena karakteristiknya yang rentan terhadap banjir akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kondisi penduduk dan kondisi permukiman pasca penataan permukiman, menganalisis kerentanan permukiman pasca penataan permukiman berdasarkan keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif, dan menyusun konsep penataan permukiman pesisir berkelanjutan. Metode penelitian adalah metode campuran dengan metode perolehan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Metode analisis menggunakan analisis skoring, analisis statistik, analisis spasial, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi permukiman dan penduduk pasca penataan termasuk dalam kategori sedang. Tingkat kerentanan permukiman terhadap banjir termasuk kategori rendah, yang mana kapasitas adaptif adalah unsur yang signifikan dalam menentukan kerentanan banjir. Konsep penataan permukiman yang diusulkan adalah penataan permukiman berbasis masyarakat yang berfokus pada perbaikan kondisi permukiman kumuh. Pendekatan ini membahas aspek lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi, mempertimbangkan kriteria permukiman kumuh, dan mencakup upaya mitigasi dan adaptasi banjir.

---

The high demand for suitable housing plays a major role in the emergence of urban slums Slum areas are usually located in geographically vulnerable regions prone to disasters. Jakarta is one of the areas with a high rate of urbanization, facing serious challenges in addressing slum settlements, particularly in coastal areas. The slums in Jakarta’s coastal regions face flooding problems due to rising sea levels and land subsidence. Improving the quality of these slum areas must integrate flood protection efforts. This study was conducted in Kalibaru Subdistrict, a priority location for slum improvement with high flood risk. The study aimed to identify the conditions of residents and settlements post-improvement, analyze the vulnerability of settlements post-improvement based on exposure, sensitivity, and adaptive capacity, and develop a sustainable coastal settlement improvement concept. This research used a quantitative approach with mixed methods. Data collection was done through questionnaires and interviews. Data were analyzed using scoring analysis, statistics analysis, spatial analysis, and descriptive analysis. The results show that after the post-improvement initiative, the conditions of the settlements and residents have improved to a moderate level. Flood vulnerability is at a low level, with adaptive capacity being a significant factor in determining this vulnerability. The proposed settlement improvement concept is a community-based strategy focused on enhancing slum conditions. It addresses physical, social, and economic environmental aspects, considers slum criteria, and includes efforts for flood mitigation and adaptation."

"Objek penelitian yang dikaji dalam skripsi ini yaitu Pecinan di Bogor. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai morfologi Pecinan berdasarkan bentuk penataan, keletakan, arah hadap, persebaran dan hubungan antar bangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penataan tersebut. Penelitian Pecinan ini meliputi tiga tahap yaitu observasi, deskripsi, dan eksplanasi. Melalui observasi diketahui bahwa elemen-elemen pembentuk Pecinan Bogor meliputi klenteng, pasar, ruko, akses jalan, dan makam. Dalam analisis metode yang digunakan ada dua yaitu analisis morfologi (bentuk) dan analisis lokasional (keletakan).Dari hasil analisis diketahui bentuk Pecinan Bogor dapat dikategorikan ke dalam pola linier terhadap Jalan Surya Kencana. Letak bangunan lebih terkonsentrasi di bagian Utara Pecinan dengan klenteng sebagai pusatnya dan memanjang ke Selatan. Melalui penafsiran diketahui bahwa kaidah-kaidah feng shui diterapkan pada pemukiman tersebut. Selain faktor-faktor tersebut, ada faktor lain yang juga mempengaruhi bentuk dari Pecinan Bogor yaitu factor politik (struktural) dan ekonomi (fungsional).

---

The object of this research is Chinese settlement in Bogor. The purpose on this research is to have a precise form of the Chinese settlement based on its form of layout, direction, spatial distribution, and the connection between the building, and the other factor that are forming the settlement. This research has three steps, observation, description, and explanation. Through observation are known the elements forming the Chinese settlement including temple, market, shop house, road access, and tomb. There are two analysis methods that use in this research, that is morphology analysis (form) and location analysis (placement).The results from the analysis are known that the Chinese settlement in Bogor can be categories into the linear pattern to the Surya Kencana road. The buildings are concentrated in the north part of the settlement, with the temple as the center and the form is elongated through the road southward. From the explanation is known that the aspects of the feng shui are used on this settlement. Beside that political factor (structural) and the conomical factor (functional) are also affecting the forming of the Chinese settlement in Bogor."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian komprehensif menggunakan analisis balik yang dilakukan terhadap settlement preloading dengan pemasangan prefabricated vertical drain (PVD) dengan studi kasus proyek di Gresik, Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan settlement pada 16 titik uji settlement plate di lapangan. Metode yang digunakan untuk menganalisis settlement merupakan Metode Kombinasi dan Finite Difference Method dengan menggunakan program CONSOL. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Cv ekuivalen dari seluruh settlement plate bernilai 10-30 kali lipat Cv laboratorium. Nilai Cc hasil pemodelan bernilai 0.5-0.9 dengan rata-rata rasio perbandingan antara Cc pemodelan yang menggambarkan Cc lapangan terhadap Cc laboratorium adalah sebesar 0.66. Rasio tersebut berarti bahwa rata-rata nilai Cc lapangan adalah sebesar 66% dari nilai Cc yang didapatkan dari tes laboratorium. Rasio Cv/Ch yang didapatkan berkisar 0.3-0.67, berarti drainase arah horizontal lebih besar dibandingkan drainase arah vertikal. Hal yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah letak titik pantau, tinggi timbunan, kecepatan penimbunan, dan smear effect.hr>ABSTRACTThis study is a comprehensive study using back analysis conducted on preloading settlement with the installation of prefabricated vertical drain (PVD) with a project case study in Gresik, East Java. The purpose of this study was to determine the factors that cause differences in settlement on settlement plate of 16 field test points. The methods used to analyze the settlement are Combination Method and Finite Difference Method using software CONSOL. The result of this study shows that the value of equivalent Cv is 10-20 times larger than Cv acquired from laboratory test. The value of compression index (Cc) ranged from 0.55-0.9 and the ratio of Cc obtained from modelling which represents actual Cc value in field compared with Cc obtained from laboratory test is 0.66. The ratio shows that Cc obtained in field is 66% of the Cc obtained in laboratory tests. Ratio of Cv/Ch ranged from 0.3-0.67, it shows that radial drainage is larger than vertical drainage. The factors affecting that difference is the location of the observed area, height of embankment, speed of embankment construction, and smear effect"

"Daya dukung fondasi dapat dihitung dengan perhitungan direct method CPT. Dikarenakan direct method yang bervariasi, diperlukan evaluasi untuk mengetahui metode manakah yang paling mendekati dengan kondisi aktual di lapangan. Dalam penelitian ini, digunakan 8 metode direct method CPT, yaitu: Schmertmann, De Ruiter dan Beringen, LCPC, Aoki De Alencar, Penpile, Price dan Wardle, Philipponnat, dan Wesley. Jumlah data yang digunakan 55 tiang dengan jenis fondasi tiang bor dan fondasi tiang pancang. Hasil perhitungan direct method CPT dan hasil loading test, hasil loading test yang diinterpretasi dengan metode Chin dan Decourt dan hasil PDA, kemudian dianalisis menggunakan persamaan best-fit line, rata-rata dan standar deviasi, dan log distribusi normal dengan keakuratan 20%. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa metode LCPC merupakan metode yang paling cocok digunakan di wilayah Jakarta karena hasil perhitungannya yang cenderung mendekati hasil interpretasi loading test, dengan nilai rank index terkecil di antara direct method lainnya. Direct method CPT lebih direkomendasikan untuk digunakan sebagai perhitungan daya dukung fondasi tiang pancang.

---

There are several direct methods to estimate bearing capacity of pile foundation using cone penetration test (CPT). Hence, it is interesting to evaluate which method that suitable for a certain condition or specific locations. In this study, 55 foundation piles, which consisted of bored piles and driven piles, are used in order to determine the bearing capacity using the following methods: Schmertmann, de Ruiter dan Beringen, LCPC, Aoki and De Alencar, Penpile, Price and Wardle, Philipponnat and Wesley. The pile capacities will be compared to the measured pile capacities, from static pile load tests, which interpreted by Chin method and Decourt method, and the results from PDA testing. The statistical analyses used in this paper are the best fit line, mean and standard deviation, and log distribution with 20% of accuracy. Result shows that LCPC method is the most suitable direct method used in studied location as it has the best agreement among the seventh methods. The cone penetration test direct method is more suitable used for driven piles."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan permasalahan yang dihadapi. Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peranan parate eksekusi Hak Tanggungan dalam menyelesaikan kredit bermasalah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beserta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan hukum jaminan khususnya hak tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan lelang parate eksekusi Hak Tanggungan telah sesuai dengan ketentuan dan berperan cukup baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah di Bank Mandiri. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya gugatan untuk menunda / membatalkan lelang dan masalah pengosongan agunan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the self enforcement of mortgage carried out by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. as a settlement of non performing loans and the problems in the implementation. The purposes of writing this thesis are to analyze the role of the self enforcement of mortgage in resolving non performing loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. and the problems encountered. This study is using a normative juridical approach to the specifications of analytical descriptive study that describes the facts in the form of secondary data relating to the security law, especially for mortgage. Based on the results of research conducted, the author concludes that the implementation of the self enforcement of mortgage carried out by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. is complied with the regulations and also take a good role in resolving non performing loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. However, there are still some common problems encountered especially law suit to prevent or to cancel the auction and also the problem of emptying the collateral object."

"Tesis ini membahas mengenai ?Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan?. Kajian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan tipe penelitian eksplanatoris. Perjanjian perdamaian sebagaimana di rumuskan oleh Pasal 1851 KUH Perdata, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan/atau mengakhiri suatu perkara perdata di muka pengadilan. Dengan demikian, perjanjian perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan, atau di muka pengadilan. Perjanjian yang dilakukan di luar pengadilan, mempunyai kekuatan hukum vide Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, tidak boleh dibatalkan secara sepihak, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dan apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ke pengadilan agar perjanjian perdamaian dipenuhi dan/atau dibatalkan disertai atau tanpa disertai biaya, rugi dan bunga vide Pasal 1238, 1242, 1243 KUH Perdata. Apabila perjanjian perdamaian didaftarkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka gugatan disertai permintaan putusan serta merta vide Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. Perjanjian perdamaian dapat dilakukan di muka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Muka Pengadilan, dan apabila perjanjian perdamaian tersebut dikukuhkan melalui putusan pengadilan, maka mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) vide Pasal 1858 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh prosedur eksekusi sebagaimana diatur Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBg. Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa perjanjian perdamaian di luar pengadilan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri dapat dijadikan dasar pelaksanaan putusan pengadilan serta merta atau uit voerbaar bij voorraad, dan perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh pengadilan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde.

---

This thesis is written based on library. This Settlement Agreement as formulated by Article 1851 of Indonesia Civil Code, with the purpose to prevent the occurrence of dispute and/or to end a civil procedural case before the court. Therefore, Settlement Agreement can be made outside the court or before the court. Agreement made outside the court has legal force vide Article 1338 of the Indonesian Civil Code which is it will be validly effective as law for the makers, it cannot be unilaterally annulled, and it must be carried out in good faith. And if one of the parties commits a default, then, the injured party may file a lawsuit to the court in order that the Settlement Agreement is fulfilled and/or annulled supplemented by or without being supplemented by the obligation to bear the cost, to pay for compensation and interest vide Articles 1238, 1242, 1243 of the Indonesian Civil Code. If Settlement Agreement is registered to the court as stipulated by Article 6 Chapter (7) of Low Number 30 of the Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution, then, the lawsuit will be supplemented by a petition for the issuance of immediate decision vide Article 180 of HIR or Article 191 RBg.

Settlement Agreement can be made before the court based on the provision of Article 130 HIR or Article 154 RBg. In conjunction with the Regulation of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 02 of the Year 2003 regarding the Procedure for Mediation Before the Court, and if the Settlement Agreement is affirmed by means of court decision, then, it has the same legal force as court decision having permanent legal force (in kracht van gewijsde) vide Article 1858 of the Indonesian Civil Code. If one of the parties commits a default, then, the injured party may take the execution procedure as stipulated in Article 195 up to Article 208 and Article 224 of HIR or Article 206 up to Article 223 of HIR or Article 242 up to Article 257 of RBg.

The conclusion which can be presented is that Settlement Agreement outside the court which is registered at the District Court can be used as the basis for the execution of immediate court decision or uit voerbaar bij voorraad, and Settlement Agreement affirmed by court can be used as the basis for the execution identical to court decision having permanent legal force or in kracht van gewijsde."

"ABSTRAKKawasan permukiman menurut RTRW Propinsi Jawa Barat adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam dan buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberi manfaat meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman, meningkatkan perkembangan lintas sektoral dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, tidak mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Permukiman menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang No.4/1992, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok selama 12 tahun (sampai tahun 2002) meningkat hampir 5 kali lipat dengan laju pertambahan penduduk 13,6 % pertahun. Pertambahan penduduk ini memberi tekanan terhadap Kota Depok dan mengakibatkan semakin meluasnya daerah permukiman. Indikasi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah di Kota Depok dapat dilihat dari basil overlay antara permukiman eksisting dengan lokasi permukiman RTRW Kota Depok 2010 yang terdistribusi di 6 kecamatan dengan luas yang berbeda¬beda. Target objek penelitian adalah permukiman yang terbangun di kawasan non-budidaya terutama di kawasan sempadan sungai karena telah melanggar "Fungsi Lindung". Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis mengenai kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah dan aspek legalitas. Untuk pembanding dan membantu hasil analisis spasial tersebut dilakukan pengambilan angket di lokasi penelitian.Klasifikasi kesesuaian tanah didasarkan kepada kelas interval terhadap total nilai yang diperoleh setiap poligon hasil overlay melalui pembobotan dan skoring, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu, Sangat Sesuai (SI), Cukup Sesuai (S2), Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai (N). Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah didapatkan bahwa klassifikasi kesesuaian tanah daerah yang diteliti untuk Kelas Sangat Sesuai (Si) memiliki luas 1%, Kelas Cukup Sesuai (S2) adalah 4%, Kelas Sesuai Marginal (S3) dengan luas tanah 85% dan Tidak Sesuai (N) dengan luas 10% dari luas seluruh daerah penelitian. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi permukiman yang diteliti kurang layak dijadikan lokasi permukiman.Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek Legalitas berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 tahun 2003 tentang Garis Sempadan sungai didapatkan telah terjadi penyimpangan penggunaan tanah di kawasan sempadan Ci Liwung khususnya dalam lokasi penelitian terdapat permukiman seluas 108.417,62 m2.Dari hasil penilaian terhadap variabel analisis didapatkan salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan penggunaan tanah tersebut adalah variabel akses, Hasil analisis SIG menunjukkan bahwa kawasan sempadan Ci Liwung mempunyai akses yang baik tehadap jalan raya (Margonda Raya). Dari hasil angket didapat jawaban tentang keamanan tempat tinggal Sangat aman 18%, Aman 44%, Cukup aman 28%, Tidak aman 10% dan Sangat tidak aman 0%. Dengan demikian mereka menganggap bahwa lokasi tempat tinggal mereka adalah aman walaupun berada di kawasan yang terlarang untuk permukiman.

---

ABSTRACT

Land suitability is defined as the adaptability of land for a certain purpose of use. Land suitability for settlement area is general referred to suitability related to law, security and safety of the inhabitants. For example, the utilization of a certain land use must be in line with City Spatial Planning on land utilization, easily accessible, free of flood, in stable land condition, distanced from pollution sources, and have water resources.

The use of a certain land that does not in line with its purpose of use, will create generally some problems as happened in Depok in the last several years. Natural disasters such as landslide and flood at the end of the year, hit some settlement areas in Depok causing some material damages and loss of lives. The indication of unsuitability in Depok can be seen from the overlay result between the existing settlement areas and settlement locations from the City Spatial Planning of Depok 2010 distributed over 6 sub-districts with different area sizes. The targeted object of the research is the settlement areas in the non-cultured areas, especially in the buffer zone of a river, because it is against its "conservation function" as defined by the law. Spatial analysis is done with a geographic information system (GIS) on the land suitability for settlement area based on the land's physical and legal aspects. A questionnaire is also collected in the research location for the purpose of bench marking and supporting the spatial analysis.

Land suitability classification is performed based on the interval class value obtained by each polygon resulted from the overlay, through weighting and scoring. Land suitability is then classified into 4 classes: Very Suitable (SI), Suitable (S2), Marginally Suitable (S3), and Not Suitable (N). The result of spatial analysis of the Iand suitability for settlement area based on the physical aspects of the land shows that only 1% of the researched area falls into the class Very Suitable (SI); 4% into the class Suitable (S2); 85% into the class Marginally Suitable (S3), and 10% falls into the class Not Suitable (N). This analysis shows that most of the areas being used for settlement, is actually moderate suitable for settlement purpose.

The result of spatial analysis of the land suitability for settlement area based on the legal aspect, i.e. Local Regulation of The Province of West Java, No: 812005 on Buffer Zone of Water Resources and Local Regulation of The City of Depok No. 18/2003 on River's Buffer Line, shows an infraction of these laws because of the existing settlement areas in Ci iwung's buffer zone of 108,417,62 m2.

From the result of variable analysis, it is found out that one of the factors causing this unsuitability of land use, is the accessibility. The GIS- analysis shows that Ci Liwung buffer zone is easily accessible from a big road (Margonda Raya Street). From the questionnaire, it is also found out that 18% of the people living in this buffer zone think that the place is very safe, 44% think it is safe, 28% think it is moderately safe, 10% think is unsafe, and 0% think it is very unsafe. Therefore, they consider that their area is safe although it is located in the forbidden zone for settlement."