Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perusahaan negara sejak berdirinya RRC yang menerapkan sistem perekonomian terpusat sampai pada privatisasi diterapkan, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan negara berkembang dari masa ke masa dan untuk mengetahui bagaimana privatisasi mempengaruhi perusahaan negara maupun perekonomian RRC. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menyusun data dan fakta yang telah dikumpulkan menjadi bentuk deskripsi lalu diakhiri dengan analisa penulis. Privatisasi merupakan suatu tindakan kapitalis yang dilakukan Barat, namun RRC sebagai negara sosialis turut melakukan privatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi tidak saja memberikan hasil yang positif bagi perusahaan, juga memberikan manfaat bagi negara dilihat dari berkembangnya sektor swasta dan meningkatnya pendapatan negara.

---

This thesis discusses state-owned enterprises (SOE) since the PRC, which implemented centralized system, was founded until privatization came into power. The objective of this thesis is to study the development of SOE and how privatization affected SOE and the PRC. The descriptive-analysis method is used in this thesis by compiled data and facts which then were described and finally conducted. Privatization is a capitalist act implemented by the Western countries, but in contrary, PRC as a socialist country also implemented the same policy. The result of the study shows that privatization not only generating positive impacts to SOE but also to the country seeing how private sector flourished and national income increased."

"In Indonesia, the privatization of some state owned firms have met strong external and internal stakeholders'resistance causing delay or even failure in spite-of-th-fact that privatization has swept the world. Starting in the UK in the early 1980s, privatization has spread to other developed and developing countries. This essay attempts to investigate the process if privatization in Indonesia when compared with the expereicne of other countries vis a vis country specific characteristics and strategies related to the privatization transactions as well as the acquiring parties' strategy. With regard to these variables, differences are noted between the practices in the former eastern block countries, developed and developing countries inclusive of in Indonesia."

"Limited sources of water in the world imposed many countries to give 'real' tariffs on water, or in other words, water privatization. Long time ago, water is a public good which people could access, freely and cheaply. In the future, there are tendencies that water can no longer be used as goods, but become private goods, where only certain people who could pay the 'real' tariff of wait could have access to which. Water privatization has undergone in many countries, as well as fit developed, developing, and less developed countries. Besides the limited sources of water, th inability of the government (especially in third world countries) to provide water service for ih citizens is getting worse. Governments can no longer give subsidy to its citizens by giving che water's tariff meanwhile the costs to provide clean water is quite high. Governments have limit choice, so privatization becomes the ultimate solution for this problem. Moreover, the World Bo and Asian Development Bank are very keen on these water privatization. The consequence o water privatization is the significant increase of water tariff. It means that only rich people will ha access to clean water while the poor can not pay for the high water tariff. This becomes the cent problem of water privatization happened in many countries, for example in South Africa, where 2i people die because inaccessibility of clean expensive-water. Meanwhile, water privatization in Indonesia that has been legalized through UU No. 7, 2004 is underway. Would water privatization become detrimental to Indonesia's poor people?"

"Privatisasi BUMN banyak diartikan sebagai penyerahan kepemilikan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah kepada swasta melalui penjualan saham-sahamnya (divestasi). Hal ini menyebabkan timbulnya pro dan kontra dalam masyarakat terhadap kebijakan privatisasi ini. Alasan yang pro terhadap privatiasi BUMN bahwa dalam pengembangan BUMN khususnya dalam bidang permodalan diperlukan dana segar dan besar, hal ini tidak cukup diperoleh dari negara selaku pemodal BUMN tersebut. Bagi yang kontra privatisasi alasan yang diajukan adalah bahwa berdirinya BUMN merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari sini timbul pemikiran bahwa kalau BUMN diserahkan kepada swasta dikhawatirkan bahwa kemakmuran (bagi seluruh) rakyat tidak akan tercapai karena pemilik modal swasta hanya akan mengejar keuntungan mereka sendiri dan bahkan dapat saja dengan mengabaikan kemakmuran rakyat.Privatisasi BUMN tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tetapi karena alasan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pemerintah maka dilakukan privatisasi terhadap BUMN. Hal ini perlu diatasi dengan adanya pengaturan melalui peraturan perundang-undangan yang baik termasuk law enforcementnya antara lain melalui penerapan prinsip good corporate governance."

"Kinerja BUMN sebenranya telah memburuk sejak awal tahun 1990-an , ketika liberalisasi ekonomi Indonesia mulai dilaksanakan.BUMN terbiasa mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Ketika ekonomi pasar mulai, BUMN belum siap."