Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran serta pengaruh variabelvariabel tersebut dengan menggunakan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain riset kausal dengan studi kasus di Pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Data diambil melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu satu orang pejabat aktif di dua puluh lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai perwakilan dari masing-masing SKPD serta anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyusunan anggaran periode 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, sementara pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kesenjangan anggaran dengan memasukkan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi tidak dapat disimpulkan karena tingkat signifikansi hasil uji tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peneliti.

---

The objectives of this research are to find out and analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack and its effect by using organizational culture as the moderating variable.

This is a quanti tative research which uses causal research design and case study in regional government of Kabupaten Serang, Banten. Questionnaire is used as the tool for data collection. The respondents are employees in twenty five government services (one respondent from each gover nment service) and the members of the regional government budget ing team for period of 2009.

The results are that participative bud geting has effect on budgetary slack and that researcher does not have sufficient confidence to make a conclusion about the role of organizational culture as a moderating variable in order to analyze the effect of participative budgeting on budgetary slack since the significant levels resulted do not meet the required ones."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana keterkaitan antara visi, misi, dan rencana strategis daerah Kabupaten Sumedang dengan alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004-2006 dan memusatkan perhatian pada isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui APBD TA. 2004-2006. Studi kasus Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) wawancara kepada Litbang Bappeda dan Badan Keuangan Daerah; dan (2) telaah dokumen atas dokumen Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, Pertanggungjawaban APBD TA. 2004-2006, Arah Kebijakan Umum APBD TA. 2004 dan TA. 2005, Kebijakan Umum APBD TA. 2006 dan LAKIP TA. 2005. Temuan penelitian ini adalah: (1) selama tiga periode tahun 2004-2006 cakupan alokasi APBD terfokus pada empat sektor strategis dan berkelanjutan, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor pertanian, dan sektor ketenagakerjaan, sehingga capaian visi melalui sektor pariwisata cukup sulit tercapai dengan dukungan alokasi anggaran sekitar 0,4 persen dari alokasi APBD; (2) konsistensi arah kebijakan alokasi anggaran pada programprogram selama tiga tahun anggaran (2004-2006) belum secara optimal berkaitan pada capaian visi-misi Kabupaten Sumedang, karena sebagain besar program-program yang ditetapkan berlainan dengan program-program Renstrada. Dari 94 program Renstrada yang ditetapkan, hanya 19 program yang terkait dan berlanjut pada tahun anggaran 2005-2006. Namun demikian, terdapat pula hal positif, yaitu cakupan alokasi anggaran belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai besar telah memberikan perhatian pada belanja publik meskipun di dalamnya masih tercakup alokasi belanja aparatur. Untuk itu peneliti menyarankan: (1) komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam konsistensi kebijakan pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai entry point Sumedang yang ingin dibangun, sehingga dapat memudahkan operasionalisasi kebijakan dalam mewujudkan tahapan pencapaian visi-misi Sumedang; dan (2) proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mencerminkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas yang sebelumnya telah menjadi komitmen di dalam pelaksanaan program-program Renstrada Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.

---

This research is aimed to identify how far the relation between the vision, mission, and strategic planning of Sumedang Regency area with the allocation of Local Budget for Fiscal Year 2004-2006 and concentrating on priority issues already identified by the Government of Sumedang Regency through Local Budgets FY. 2004-2006. This Sumedang Regency, West Java Province study case is performed through the approach of positivism. The data collecting technique is performed by means of: (1) interviews with Litbang Bappeda and Badan Keuangan Daerah/Local Financial Body; and (2) documentary observations on the documents of Sumedang Regency Strategic Plan Year 2003-2008, Financial Report on Local Budget FY. 2004-2006, General Policy Directions of Local Budget FY. 2004 and FY. 2005, General Policies of Local Budget FY. 2006 and LAKIP FY. 2005.

The findings of this research are: (1) for three periods of 2004-2006, the scope of Local Budget allocation is focused on four strategic and continuous sectors those are educational sector, health sector, infrastructure sector, agricultural sector, and employment sector, therefore the achievement of vision through tourism sector is sufficiently hard to be achieved with the support of budgetary allocation around 0.4 percent of the Local Budget allocation; (2) consistency of budgetary allocation policy directions in the programs for three year budget (2004-2006) has not yet optimally related with the achievements of Sumedang Regency visions-missions, for the majority of programs determined are different from Renstrada programs.

Of 94 Renstrada programs determined, there are only 19 programs related and continuous in the 2005-2006 budget. Even so, positive things the scope of expenditure budgetary allocation to education sector and health sector of it have given its consideration on public expenditures from every sector even though in it still including the apparatuses expenditure allocation.

For that reason this research suggests: (1) The commitment of DPRD (Local Parliament) and Local Government is very much needed in the consistency of budgetary allocation policy for agricultural sector and tourism sector as Sumedang entry points to be developed, therefore it can make it easier for operational policies in manifesting Sumedang visions-missions achievement stages; and (2) The process of planning and budgeting should reflect budgetary allocation policies based on its previous priority scale, which previously it has become the commitment in the performances of Sumedang Regency Resntrada 2003-2008."

"Satuan Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan sebagai unsur pelaksana Markas komando Polres Metro Jakarta Selatan bertugas menyelenggarakan fungsi bimbingan masyarakat yang meliputi fungsi pre-emptif dan preventif serta bertugas menyelenggarakan: Operasi rutin kepolisian sebagai kegiatan sehari-hari. Didalam pelaksanaan tugas-tugasnya terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian pimpinan Polres maupun Kasat Bimmas yakni : a. Diperlukan kebijaksanaan untuk mengadakan penseleksian berdasar prioritas terhadap tugas-tugas Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan serta kebijaksanaan alokasi biaya pendukung operasi rutin kepolisian yang tersedia oleh Polres Metro Jakarta Selatan selaku Satker, termasuk upaya pengadaan tambaham biaya, karena keterbatasan anggaran operasi yang diterima oleh Sat Bimmas. b. Didalam melaksanakan tugas Operasi rutin kepolisian, oleh Sat Bimmas diperlukan pula dukungan sumber daya manusia, metode dan peralatan yang memadai agar dapat menunjang penampilan kegiatan rutin Bimmas yang dapat berhasil dengan efisien. Masalah-masalah tersebut bagi Polres akan dapat terpecahkan melalui analisa dan perumusan kebijaksanaan yang bersifat strategik, sedang sebagian dari permasalahan-permasalahan lain dapat dipecahkan secara parsial dan cukup dilakukan oleh kepala-kepala Satuan operasional, antara lain oleh Kasat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan. Didalam melaksanakan kegiatan analisa terhadap kebijaksanaan tersebut, akan ditemui bagian-bagian yang penting dan kritis antara lain meliputi : a. Pengalokasian dan penggunaan sumber dana secara efisien b. Penseleksian berdasar prioritas terhadap tugas-tugas Sat Bimmas dan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dan tenaga manusia yang ada. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan operasi rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan, sesuai Perintah Pelaksanaan Program (P.3) yang diterbitkan per triwulan oleh kotama Polda Metro Jaya, dalam tahun anggaran 1997 1998, telah disalurkan sejumlah dana operasi rutin kepolisian kepada Polres Metro Jakarta Selatan selaku Satker. Jumlah dana/anggaran yang telah disalurkan tersebut, setelah diteliti dan diperhitungkan dengan menggunakan aturan penyusunan anggaran (DUK dan DIK) yakni didasarkan kepada Data x Indeks, temyata bahwa jumlah tersebut tidak memadai dan tidak sesuai dengan yang diajukan saat menyusun DUK ataupun saat diadakan penyesuaian-penyesuaian sewaktu menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan selektivitas dan prioritas. Jumlah tersebut sangat terbatas sekali apabila dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Jakarta Selatan, lebih-lebih bila diketahui bahwa dalam situasi yang penuh dengan tantangan, rawan dan serba terbatas seperti situasi sekarang ini, sedang anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan operasi rutin kepolisian SAT BIMMAS relatif kecil dan tidak memadai untuk mendukung pencapaian sasaran PROJA Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan tambahan dana dan kebijaksanaan yang terarah serta dilaksanakan oleh para pengelola yang berpengalaman serta mampu bekerja secara efisien dalam arti pengelola yang dapat menghasilkan terwujudnya hasil operasi yang produktif. Dari uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa : Kebijaksanaan anggaran rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan akan mampu menghasilkan pencapaian sasaran Proja yang telah ditetapkan didalam program kerja secara produktif, bila didukung oleh pimpinan Polres (Kapolres, Kasat/Wakasat) yang mampu bekerja secara efektif dan didukung oleh pelaksana-pelaksana operasi yang lebih mementingkan efisiensi kerja."

"Anggaran berfungsi sebagai perencanaan operasional, evaluasi kinerja, komunikasi dan koordinasi, forecasting, dan juga perumusan strategi. Sebagai alat komunikasi, anggaran memiliki arti penting. Salah satu arti penting anggaran adalah untuk information sharing diantara anggota organisasi. Information sharing dapat meningkatkan partisipasi anggaran dan komitmen organisasi yang pada ujungnya dapat meningkatkan kinerja anggaran. Partisipasi anggaran diyakini juga dapat mengurangi information asymmetry. Pengurangan information asymmetry berbanding positif dengan kinerja penyerapan anggaran. Belanja modal merupakan salah satu bentuk anggaran perusahaan yang signifikan. Mekanisme belanja modal pada bank konvensional merupakan campuran dari bottom-up budgeting dan top-down budgeting yang melibatkan banyak unit di dalam perusahaan. Dengan mempelajari mekanisme yang ada sekarang, penulismerekomendasikan pembuatan sistem otomasi penganggaran kepada manajemen. Sistem otomasi belanja modal dapat mengurangi kelemahan mekanisme yang ada selama ini dengan meningkatkan partisipasi anggaran dan mengurangi information asymmetry yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja anggaran belanja modal

---

Budget serves as operational planning, performance evaluation, communication and coordination, forecasting, and also as strategical planning. As a communication tool, budgeting has important role. One of its important role is as a medium of information sharing between organization member. Information sharing can improve budget participation and organizational commitment in which resulting in an increase in budget performance. Budget Participation also believed to reduce information assymetry. Reduction of information assymetry has positive relationship with budget absorption. Capital expenditure is a budget category that is significant to the company. Capital expenditure mechanism on conventional bank is a combination between bottom-up budgeting with top-down budgeting in which involve many units within company. By studying the existing mechanism, I recommend the establishment of automation system. Automation system of capital expenditure budgeting can mitigate the weakness exist within current mechanism resulting in increase of budget participation and reduction of information assymetry, which in turn can lead to performance improvement of capital expenditure.