Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keanggotaan Indonesia dalam G-20 telah menempatkan Indonesia dalam posisi yang unik sekaligus strategis dalam percaturan ekonomi-politik internasional saat ini. Salah satui wakil negara-negara berkembang dan satu-satunya wakil dari kawasan Asia Tenggara dalam G-20, Indonesia memilki kesempatan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang direpresentasikannya tersebut. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait keanggotaan Indonesia dalam G-20: Apa peran yang perlu Indonesia lakukan dalam proses perumusan kebijakan ekonomi-politik internasional G-20? Siapa yang Indonesia wakili dan nilai-nilai apa yang harus Indonesia perjuangkan? Bagaimana inverage (posisi tawar) Indonesia dan bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di dalam G-20? Bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi tawarnya sehingga dapat bermanfaat bagi Indonesia dan pihak-pihak yang diwakilinya?"

"ABSTRAKPost 911 era identified that the nature of international relation has been rapidly changed due to simultaneous development of its actors, the use of information, communication, and technology (ICT), and the the dynamic changes of agendas of state's foreign policy conduct. These changes have emphasized the significance of state-led conventional diplomacy as a main tool of foreign policy. To some extent, a model of public diplomacy is widely developed as an alternative in many countries including Indonesia. It is chosen because public diplomacy is concerned with the effective influence of the countries Soft Power and it is also less expensive compared to conventional diplomacy. The main question raised in this research is that what is the strategic role of indonesianis abroad on developing indonesia's public diplomacy? And how has public diplomacy been conducted and what role has Indonesianist palyed in foreign policy?"

"Pengertian status diplomatik sering diartikan sebagai privileges yang mutlah melekat pada pribadi seorang diplomat. Status diplomatik yang diakui oleh pemerintah mempunyai sifat fungsional yaitu "kekebalan diplomatik". namun pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bukan untuk keuntungan pribadi melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Dalam Hukum Internasional ketentuan kekuasaan dan keistimewaan diplomatik dikenal sebagi "hak atas perlindungan". Tulisan ini menyoroti masalah tersebut dikaitkan dengan Konvensi Wina 1961"

"Perubahan iklim bukan lagi merupakan hal yang baru. Para ilmuwan, pemimpin negara, serta masyarakat sipil telah menyadari akan adanya perubahan iklim yang berdampak besar kepada kehidupan umat manusia di bumi ini..."

"Minimnya akses pengetahuan dan pendidikan dan faktor ekonomi yang menghimpit membuat perempuan dewasa dan anak-anak perempuan menjadi korban trafficking. sebagaimana yang dilaporkan pemerintah Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks komersial di Malaysia berasal dari Indonesia. dengan demikian memutus rantai kejahatan tidak bisa hanya dengan prioritas satu oknum saja, melainkan memutus mata rantainya dari sumber perekrutan sindikat perdagangan manusia yaitu perekrut tenaga kerja. diplomasi Internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dengan cara program pengulangan tenaga kerja Indonesia dan penyaluran tenaga kerja melalui satu jalur yakni jalur pintu legal merupakan upaya advokasi pemerintah atas pemenuhan hak-hak perempua dalam instrumen gender Internasional."

"Belakangan ini , sejak era reformasi, kita mulai sering mendengar istilah "diplomasi publik" sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia...."