Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan suatu akta notaris yang pada dasarnya telah memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh didalam suatu perkara perdata. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, yang berarti bahwa isi akta tersebut akan dianggap sebagai suatu kebenaran yang mengikat, yang tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Namun dalam perkembangannya muncul permasalahan yaitu semakin mudahnya notaris untuk dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan. Permasalahannya adalah apakah kehadiran Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan yang terkait dengan Akta yang dibuat di hadapannya telah sesuai menurut hukum? dan bagaimanakah akibat hukum atas pemberian keterangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap akta yang dibuat dihadapannya? Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif yang bersifat teoritis dengan permasalahan pokok yaitu mengenai akibat hukum pemberian keterangan oleh Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan terhadap kekuatan pembuktian akta notaris. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan menurut pasal 66 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Dan dengan hadirnya Notaris di dalam proses perkara pengadilan tidak menimbulkan akibat hukum atas kekuatan pembuktian akta otentik. Akan tetapi dapat berakibat hukum menjadi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, apabila dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan.

---

This study discusses the strength of a deed which basically has legal strength as an authentic deed. It serves as the strongest evidence in a civil case. It clearly detennines someone’s rights and obligations, provides him or her with legal certainty, and at the same time, is expected to avoid any dispute. In case that the dispute can not be avoided, in the process of its settlement, it serves as perfect evidence, meaning that its has content is deemed a binding truth and that no additional evidence is needed. However, recently a new problem has been emerging that notaries are easily called and requested to give information as witnesses in legal cases at the court. The question is that whether the existence of a notary public as a witness in such legal cases related to the deed made before him or her is legal? The next question is that what is the legal consequence of the information provided by him or her as witness at the court related to the deed made before him or her? This study is a normative juridical study which is theoretical in naturc with the main problem “Legal Consequence of the Information Provided by a Notary Public as Witness at the Court to Strengthen Authentication of a Deed”. The findings show that an approval is needed from Majelis Pengawas Notaris when notary public is called and requested to be a witness at the court. This refer to Article 66 of the Regulation Number 30 of 2004 conceming duty of a Notary Public. His or her existence at the court does not legally affect the strength of authentication of an authentic deed. However, the contrast may take place if legally proved that such a deed is illegal or legally cancelled."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kekuatan suatu akta notaris yang pada dasarnyatelah memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Akta otentik sebagai alatbukti terkuat dan terpenuh didalam suatu perkara perdata. Melalui akta otentikyang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum,dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupunsengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa, aktaotentik merupakan suatu bukti yang sempurna, yang berarti bahwa isi aktatersebut akan dianggap sebagai suatu kebenaran yang mengikat, yang tidakmemerlukan suatu penambahan pembuktian. Namun dalam perkembangannyamuncul permasalahan yaitu semakin mudahnya notaris untuk dipanggil dandimintai keterangan sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan.Permasalahannya adalah apakah kehadiran Notaris sebagai saksi dalam prosesperkara pengadilan yang terkait dengan Akta yang dibuat di hadapannya telahsesuai menurut hukum? dan bagaimanakah akibat hukum atas pemberianketerangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadapakta yang dibuat dihadapannya? Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatifyang bersifat teoritis dengan permasalahan pokok yaitu mengenai akibat hukumpemberian keterangan oleh Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilanterhadap kekuatan pembuktian akta notaris. Dari penelitian yang dilakukandiperoleh hasil bahwa pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam proses perkarapengadilan menurut pasal 66 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang JabatanNotaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Dan denganhadirnya Notaris di dalam proses perkara pengadilan tidak menimbulkan akibathukum atas kekuatan pembuktian akta otentik. Akan tetapi dapat berakibat hukummenjadi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, apabila dapatdibuktikan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan.

---

ABSTRACTThis study discusses the strength of a deed which basically has legal strength asan authentic deed. It serves as the strongest evidence in a civil case. It clearlydetermines someone’s rights and obligations, provides him or her with legalcertainty, and at the same time, is expected to avoid any dispute. In case that thedispute can not be avoided, in the process of its settlement, it serves as perfectevidence, meaning that its has content is deemed a binding truth and that noadditional evidence is needed. However, recently a new problem has beenemerging that notaries are easily called and requested to give information aswitnesses in legal cases at the court. The question is that whether the existence ofa notary public as a witness in such legal cases related to the deed made beforehim or her is legal? The next question is that what is the legal consequence of theinformation provided by him or her as witness at the court related to the deedmade before him or her? This study is a normative juridical study which istheoretical in nature with the main problem “Legal Consequence of theInformation Provided by a Notary Public as Witness at the Court to StrengthenAuthentication of a Deed”. The findings show that an approval is needed fromMajelis Pengawas Notaris when notary public is called and requested to be awitness at the court. This refer to Article 66 of the Regulation Number 30 of 2004concerning duty of a Notary Public. His or her existence at the court does notlegally affect the strength of authentication of an authentic deed. However, thecontrast may take place if legally proved that such a deed is illegal or legallycancelled."

"Suatu akta dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai akta otentik. Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai bentuk suatu akta otentik. Salah satu yang disyaratkan dalam bentuk suatu akta otentik ialah pencantuman identitas para saksi instrumentair pada akhir atau penutup akta tersebut. Saksi instrumentair sendiri sangat memegang peranan penting dalam pembuatan akta otentik, yaitu menyaksikan syarat-syarat formalitas suatu akta sudah terpenuhi atau tidak. Adapun syarat-syarat formalitas tersebut adalah bahwa akta tersebut telah disusun dan dilakukan pembacaan akta kepada para penghadap yang harus dihadiri oleh 2 (dua) atau 4 (empat) saksi instrumentair, yang selanjutnya diikuti dengan penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Dalam penulisan ini, penulis menganalisis mengenai kasus atas suatu akta yang tidak memuat identitas para saksi instrumentair sebagaimana diharuskan oleh undang-undang mengenai bentuk suatu akta otentik.Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder, alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan tipologi penelitian ini adalah deskriptif sehingga hasil penelitian adalah deskriptif analisis.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa notaris bertanggung jawab untuk mengganti rugi, biaya dan bunga bagi pihak yang dirugikan dan akibat hukum terhadap akta yang tidak memuat identitas para saksi instrumentair adalah menjadi akta dibawah tangan, serta perlindungan terhadap saksi instrumentair berkaitan dengan kasus tersebut telah didapatkan dengan sendirinya karena saksi instrumentair tidak bertanggung jawab terhadap isi akta.

---

A deed is said to be an authentic act if it has the elements of an authentic deed. Notary Act has set the form of an authentic deed. One of the requirements in the form of an authentic act is the inclusion of the identity of instrumentair witnesses at the end or closing of the deed. Instrumentair Witness itself plays an important role in the making of an authentic deed, which witnessed the terms of the formality of the deed are fulfilled or not. As for the terms of the said formality is that the deed has been drawn up and carried out the readings of the deed to the appearer which must be attended by 2 (two) or 4 (four) instrumentair witnesses, which further followed by the signing of the deed by the appearer, witnesses and a notary. In this paper, the authors analyze the case over a deed which does not include the identity of the instrumentair witnesses as required by law regarding the form of an authentic deed.

Writing method used in this paper is normative, the data used are secondary data, tools of data collection is done by literature study, the data were analyzed with a qualitative approach, while the typology of this study is descriptive so that the research is descriptive analysis.

From the results of this research, it can be seen that the notary is responsible for replacing losses, expenses and interest to the injured party and the legal effect of the deed which does not include the identity of the instrumentair witnesses is becoming an under hand deed, and the protection of the instrumentair witnesses relating to the case had been obtained by itself because the instrumentair witness is not responsible for the contents of deed."

"[Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris wajib memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk memenuhi sifat otentiknya, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Pokok permasalahan dari tesis ini adalah bagaimana implikasi akta pencabutan keterangan saksi yang dibuat oleh Notaris terhadapketerangan saksi yang sebelumnya telah diberikan di dalam persidangan, dan bagaimanakah tanggung jawab seorang Notaris bilamana akta yang dibuatnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dilakukan secara Yuridis Normatif dan menyatukan denganpola pikir deduktif analisis yang bersumber pada kebenaran koheren. Data yang digunakan adalah Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Hasil Penelitian ini adalah akta pencabutan keterangan saksi tidak dapat digunakan untuk mencabut keterangan yang telah diberikan sebelumnya di dalam persidangan di bawah sumpah dan atas akta yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena kehilangan otentisitasnya, Notaris dapatdimintakan ganti kerugian, peringatan tertulis, sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat.;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authentic deed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet itsauthentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong and perfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deed of revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimony that had previously been given in court and how is the notary responsibilities for the deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems, research conducted in Normative method and unite it with deductive analysiswhich is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, this research shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not be used to revoke the previous given testimony which is given under the vow and for the deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notary may be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal indisgrace;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authentic deed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet its authentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong and perfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deed of revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimonythat had previously been given in court and how is the notary responsibilities for the deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems, research conducted in Normative method and unite it with deductive analysis which is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, this research shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not be used to revoke the previous given testimony which is given under the vow and forthe deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notary may be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal in disgrace;Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authenticdeed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet itsauthentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong andperfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deedof revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimonythat had previously been given in court and how is the notary responsibilities forthe deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems,research conducted in Normative method and unite it with deductive analysiswhich is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist ofPrimary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, thisresearch shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not beused to revoke the previous given testimony which is given under the vow and forthe deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notarymay be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal indisgrace, Notary is a public official who authorized to make an authentic deed. An authenticdeed of Notary must fulfill both formal and material requirements to meet itsauthentic nature, in order to have the strength of evidence which is strong andperfect. The subject matter of this thesis are about how the implication of the deedof revocation of witness testimony by Notaries deed affect the witness testimonythat had previously been given in court and how is the notary responsibilities forthe deed that does not have the evidentiary value. To answer these problems,research conducted in Normative method and unite it with deductive analysiswhich is based on coherent truth. The writer using Secondary Data consist ofPrimary Legal Materials and Secondary Legal Materials. For the result, thisresearch shows that The Deed of Revocation of Witness Testimony can not beused to revoke the previous given testimony which is given under the vow and forthe deed that has no evidentiary value because it loses its authenticity, a Notarymay be charged to compensate , be given of a written warning, up to dismissal indisgrace]"

"Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta secara otentik. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris selaku pejabat umum sering melakukan pelanggaran kode etik. Salah satu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris adalah pembuatan akta pencabutan kesaksian dalam persidangan yang bukan merupakan kewenangannya. Oleh karena itu, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan pada Kode Etik Notaris dan Undangundang Jabatan Notaris. Selain itu, akibat perbuatannya tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum, notaris dapat juga dikenakan sanksi pidana dan perdata.

---

Notary is a public official who has the authority to make the authentic deed. In the performance of duties and responsibilities, notary as a public officials often violate the code ethics. One of the ethical violation is committed by a notary deed revocation of testimony in the trial which is not an authority. Therefore, the Notary may be penalized based on the Code of Ethics and the Law of Notary. In addition, due to the actions which are against the law, notaries can also be subject to criminal sanctions and civil."

"Tesis ini membahas mengenai kewajiban dan perlindungan hukum terhadap saksi - saksi dalam peresmian akta notaris. Kekosongan hukum mengenai pengaturan kewajiban dan perlindungan saksi - saksi dalam akta notaris memberikan masalah tersendiri terkait dengan profesi Notaris yang merupakan profesi yang berdasarkan kepercayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi tipologi penelitian preskriptif. Yuridis normatif digunakan untuk mengkaji berbagai norma hukum yang berhubungan dengan jabatan Notaris dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi saksi - saksi dalam akta Notaris. Tipologi penelitian preskriptif memberikan solusi dalam permasalahan mengenai kewajiban dan perlindungan hukum terhadap saksi - saksi dalam peresmian akta notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban dan perlindungan hukum terhadap saksi - saksi dalam peresmian akta Notaris penting untuk diatur secara jelas. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai kewajiban saksi dalam akta Notaris, khususnya mengenai kewajiban merahasiakan isi akta dan perlindungan hukum yang jelas bagi saksi dalam akta Notaris saat harus berhadapan dengan proses peradilan, hal tersebut akan mengganggu kredibilitas jabatan Notaris dalam kewajibannya menjaga kerahasiaan akta.

---

This thesis discusses the liability and legal protection of witnesses in the inauguration of the notary deed. Legal vacuum on liability and protection of witnesses of notary deed provides its own problems associated with the Notarial profession as a profession that is based on trust. This study uses normative juridical approach to research and prescriptive typology specifications. Normative juridical used to assess various legal norms relating to the Notary function and the liabilities and legal protection for witnesses of the notarial deed. Typology prescriptive research provides solutions of problems regarding liability and legal protection of witnesses in the inauguration of the Notary deed. The results of this study indicate that the liability and legal protection of witnesses in the inauguration of the notary deed is important to set clear. Without a regulations on the liability of witnesses in the notarial deed, especially regarding the contents of the deed secrecy liability and legal protection for witnesses in a notarial deed when it comes to dealing with the judicial process, it will affect the credibility of Notary function in obligations of the deed confidentiality."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mentaati ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan, apabila Notaris melanggar ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib bertanggungjawab dalam aspek individu maupun sosial. Semakin banyak akta yang dibuat oleh notaris maka akan semakin besar tanggung jawab Notaris tersebut. Notaris juga dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya memerlukan seorang pegawai sebagai penunjang profesional kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris atas pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT yang dilakukan oleh pegawai dalam Akta Jual Beli serta menganalisis kekuatan mengikat dan dampak hukum dari Akta Jual Beli yang dibubuhi tanda tangan Notaris/PPAT yang dipalsukan oleh pegawai Notaris/PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu adanya tanggung jawab secara perdata sesuai Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Dampak hukum terhadap Akta Jual Beli tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Untuk mencegah hal itu terjadi, diharapkan Notaris dan pegawai membuat perjanjian kerja secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak agar tidak terjadi kasus pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT oleh pegawainya di kemudian hari.

---

The Notary in carrying out his position is obliged to comply with the applicable provisions as regulated by legislation, if the Notary violates the applicable provisions, the Notary is obliged to be responsible for individual and social aspects. The more deeds made by a notary, the greater the responsibility of the notary. Notaries can also hold concurrent positions as Land Deed Making Officials, so that a Notary in carrying out his authority and obligations requires an employee as a professional supporter of his work. The problems raised in this study are the Notary's responsibility for falsification of Notary/PPAT signatures carried out by employees in the Sale and Purchase Deed and analyze the binding strength and legal impact of the Sale and Purchase Deed whose signatures of Notary/PPAT were falsified by Notary/PPAT employees . To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The results of this study are that there is a civil liability according to Article 1367 of the Civil Code stating that people who appoint other people to represent their affairs are responsible for losses caused by their servants or subordinates in carrying out the work assigned to those people. The legal impact on the Sale and Purchase Deed is null and void because it does not meet the provisions of Article 1868 of the Civil Code. To prevent this from happening, it is expected that the Notary and the employee will make a written work agreement signed by both parties so that there are no cases of forgery of the Notary's signature/PPAT by their employees in the future."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Covernote yang diterbitkan oleh Notaris. Covernote adalah berupa surat keterangan yang berisi kesanggupan dari Notaris untuk menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, Covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai Covernote dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, padahal surat keterangan merupakan salah satu produk dari notaris sehingga dapat dikatakan produk Covernote ini bukan wewenang notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Alasan kepercayaan dan ikatan moral dari masyarakat kepada Notaris/PPAT dalam menuntaskan pekerjaan dalam membuat akta adalah alasan utama diterbitkannya Covernote. Pembuatan Covernote harus diiringi dengan sikap cermat, hati-hati dan penuh tanggung jawab dari Notaris/PPAT sendiri agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalan tugas jabatannya di masyarakat. Notaris/PPAT harus bertindak jujur dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Apabila di kemudian hari terdapat suatu akibat hukum dari diterbitkannya Covernote dan menyebabkan para pihak merasa dirugikan, maka Notaris juga dapat dikenakan tuntutan untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang timbul.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Covernote that is issued by the Notary. Covernote is a certificate of assurance that the notary will be able to issue original and authentic notarized documents. In practice, Covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicity regulates Covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a Covernote is considered as one of notarial products. Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce Covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. The most significant reason for the issuance of Covernote is the beliefs and moral commitment of society to the Notary/Land Deed Official, in completion of a deed. Notary/Land Deed Official should underscore the importance of a carefully drafted Covernote. It is the ultimate responsibility of the Notary/Land Deed Official to function as an interpreter of the law thus ensuring the community of their legitimacy. Notary/Land Deed Official must proceed in an ethical and honest manner throughout the duration of work so as to avoid any controversies. In the future there is a legal consequence of the issuance of the Covernote and cause the parties to feel aggrieved, the Notary also could be charged to provide compensation, cost and interest for losses incurred."

"ABSTRAKPada tesis ini, penulis mengangkat mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta kuasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagai akta Notaris, serta upaya penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor atas kerugian yang diderita pelapor akibat akta kuasa yang dibuat oleh Notaris dengan indikasi pemalsuan tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini, akta kuasa yang dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan otentitas akta tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, melainkan hanya sebagai akta dibawah tangan, sebaiknya Notaris lebih seksama dan menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam menjalankan Jabatanya. Apabila kerugian yang timbul karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan, maka Notaris dapat dimintakan ganti kerugian. sebaiknya Notaris selalu mengikuti perkembangan kebijakan dalam bidang kenotariatan khususnya. Penyelesaian masalahnya dapat dilakukan dengan pengaduan atau laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemeriksaan kepada Notaris, perihal ganti kerugian dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri, dapat juga dilakukan musyawarah dengan jalan mediasi yang dapat dilaksanakan pada pengadilan negeri dan atau badan arbitrase nasional Indonesia, dan diberikannya perluasan kewenangan terhadap MPD untuk melakukan mediasi agar penyelesaian masalah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien dalam rangka pemberian kepastian hukum bagi masyarakat dengan seluas-luasnya.

---

ABSTRACTThis thesis discussed the Notary rsquo s law consequence and responsibility towards deeds which didn rsquo t meet the legal requirements as the notarial deeds, and also its settlement efforts. This problem was caused by several complaints to the Bogor Regional Supervisory Board of Notary on the loss of claimants due to the notarial deeds made by the notary with the indication of a signature falsification. The research method was a juridical normative method with a research typology of descriptive analytical. The research result showed that the notarial deedswhich weren rsquo t fulfilling the authentication requirement of the deed, these did not have any authentication power, except for a privately made deed. The Notaries ought to be more careful and apply the principle of caution in running their position. When the loss caused by the law violation conducted by the notary, the notary might be required to compensate. The notaries ought to always follow the development of policies, especially on the notary field. The solution might be conducted by complaining or reporting to the Regional Supervisory Board of Notary to ask for an investigation on the reported notary. Moreover, a compensation might be prosecuted through a lawsuit to a district court, or a mediation in the district court or the Indonesian National Arbitrage Agency. Giving the expansion of authority to the Regional Supervisory Board as a mediator would generate an effective and efficient problem solving in order to provide a legal certainty for the community at large."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaranpelanggaran terhadap pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut dapat berindikasi pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 KUHP. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pertanggung-jawaban dari Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalan metode penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif dan eksplanatoris, sehingga bentuk penelitian ini menjadi preskriptif-eksplanatorisanalitis. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder, yang berupa studi kepustakaan. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap para pihak sudah terjamin apabila akta yang dibuat oleh Notaris telah sesuai dengan Undangundang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (I.N.I). Bentuk pertanggung-jawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik dapat dikenai sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta yang telah dipalsukan itu juga menjadi batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan akta tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun.

---

Notary is a public official who is authorized to make an authentic act and other authorities referred to in Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary. A notary is required to be professional in carrying out their position with regard to the prohibitions contained in the regulations concerning the Notary. However, there is possibility of the occurrence of violations of the deed committed by a notary. If an error occurs in a deed executed by notary, it may indicate a criminal, that criminal counterfeiting authentic act under Article 264 of the Criminal Code. As a result of criminal offenses committed by the notary in connection with the responsibility of notary and legal protection of the parties.

The method used is a normative juridical research method. Typology of research is prescriptive and ekspalanatoris, so this form of research into the prescriptive-ekplanatoris-analytical. The data used in this research is secondary data, in the form of literature. The study also analyzed qualitatively.

From the analysis it can be concluded that the protection of the parties is guaranteed when the deed made by the notary in compliance with the laws of the jurisdiction of the Notary and the Notary Code (INI). Forms of accountability that have forged the authentic act may be subject to criminal penalties, civil penalties, and administrative sanctions. The aggrieved party can demand reimbursement of expenses, damages and interest to a notary. The Act has forged it also becomes null and void so that there is never considered and that the act does not have the power to prove anything."