Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing (1927-1933). Bagaimana hubungan keduanya dapat dilihat melalui kebijakan Pemerintah Nanjing terhadap pengusaha Shanghai. Kebijakan ini tercermin melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kuomintang terhadap Asosiasi Pengusaha Shanghai. Kebijakan Chiang Kai-shek sebagai presiden dan T.V Soong sebagai mentri keuangan pemerintah Nanjing juga berpengaruh terhadap hubungan keduanya. Selain itu, skripsi ini juga membahas bagaimana hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing yang tercermin dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 1927-1933. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengusaha Shanghai tidak memiliki peran politik yang signifikan pada masa pemerintah Nanjing. Selain itu, pengusaha Shanghai juga tidak dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Nanjing.

---

The Focus of this study is the relation between Shanghai Businessmen and Nanjing government (1927-1933). The relation between them can be seen through the Nanjing Governments policy toward Shanghai Businessmen. This policy was reflected by the regulations issued by Nanjing government toward the Shanghai Businessmen Association. The policy of Chiang Kai-shek as the President and the policy of T.V Soong as the Financial Minister toward Shanghai Businessmen will represent the relation between them. Besides, this thesis also analyzes how Shanghai Businessmens relation with Nanjing Government, which describe on the events happened between 1927 and 1933. As a conclusion, Shanghai businessmen didn't have a significant political role during Nanjing government era. They were also not able to exercise considerable political influence on government decision-making."

"This study discussed government's policy on small and middle scale businesses in Bali and North Sulawesi provinces. The writer attempted also to see the role of local governments by conducting field research in certain places of both provinces...."

"Makalah ini membahas tentang salah satu peristiwa sejarah Cina yaitu Pembantaian Shanghai yang terjadi pada tahun 1927. Peristiwa sejarah ini dipenuhi dengan intrik politik dan perebutan kekuasaan pasca wafatnya Sun Yat Sen pada tahun 1925. Tubuh Guomindang terpecah menjadi dua yaitu sayap kiri yang dipimpin Wang Jingwei serta fraksi komunisnya dan sayap kanan yang dipimpin oleh Chiang Kaishek. Shanghai yang merupakan kota industri dan salah satu penggerak roda perekonomian Cina pada saat itu diyakini Chiang Kaishek sebagai jalan keluar atas kebutuhan finansial Chiang untuk mendirikan pemerintahannya di Nanjing dan menandingi pemerintahan Wang Jingwei di Wuhan. Peristiwa yang direncanakan oleh Chiang Kaishek ini terjadi dini hari tanggal 12 April, menyebabkan ribuan nyawa kaum komunis tewas dan kejadian ini menandakan berakhirnya koalisi antara Guomindang dan Gongchandang.

---

This paper discusses about one of the past events in China‟s history called The Shanghai Massacre which occurred in 1927. This event is filled with politic conspiracy and power struggle between the two wings of Guomindang which split into left wing led by Wang Jingwei and his communist fraction and right wing led by Chiang Kaishek. This dissension happened right after the death of Sun Yat Sen in 1925. Shanghai, which is an industrial city and also play an important role of economic growth in China, believed by Chiang can help him build his own government in Nanjing in order to compete against Wang Jingwei‟s government in Wuhan. The massacre itself was planned by Chiang Kaishek, it occurred dawn on April 12th causing thousands of communist lives in Shanghai killed. The effect of Shanghai Massacre was destroyed the alliance between Guomindang and Gongchandang."

"ABSTRAKPada tahun 1937, Perang Sino-Jepang Kedua resmi dimulai di Cina. Salah satu kekejaman yang terjadi pada perang tersebut dapat dilihat di Nanjing, di mana pasukan Jepang menduduki Nanjing dan dikatakan membunuh 200,000-300,000 orang dan memerkosa sekitar 20,000 wanita lebih dalam waktu enam pekan. Walaupun peristiwa ini, yang disebut pihak Cina sebagai Pembantaian Nanjing, sudah diakui sebagai kejahatan perang berdasarkan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh tahun 1946, masih ada perdebatan mengenai apa yang terjadi selama enam pekan tersebut, dengan pihak Jepang menyangkal pembantaian tersebut pernah terjadi. Tulisan ini akan membahas tentang Peristiwa Nanjing berdasarkan perspektif pihak Cina, Jepang dan Barat, serta mengapa perbedaan ini dapat muncul.

---

ABSTRACTIn 1937, the Second Sino Japanese War officially began in China. One of the most notorious atrocities that happened during this time can be seen in Nanjing, where Japanese army occupied Nanjing and allegedly killed 200,000 300,000 people and raped as much as 20,000 women in the course of six weeks. Although this incident, which the Chinese dubbed as Nanjing Massacre, already been recognized as a war crime based on the 1946 International Military Tribunal for the Far East, there are still some dispute over what exactly happened during those six weeks, with the Japanese denying that such massacre ever occured. This wiritng will discuss the Nanjing Incident based on the Chinese, Japanese and the Western rsquo s perspective, and why such differences can occur."

"Pada tahun 1904, B.Hoetink, Inspektur Perburuhan di Deli, menulis sebuah laporan tentang kehidupan buruh tambang di pulau Belitung: Bagi seseorang yang bersimpati dengan Cina, suatu kunjungan ke Billiton Maatschappij merupakan penyegaran, mengingat di mana-mana kuli Cina digambarkan sebagai binatang, pengisap candu dan hina, di sini tidak hanya barang-barang mereka yang bagus...tetapi juga jarak antara majikan dan kuli tidak sebesar seperti di tempat lain...saya telah meninggalkan Belitung dengan kesan bahwa sekarang di mana pun penambang Cina semestinya memiliki apa yang diinginkannya (Mailrapporll904 no.283). Kutipan dari laporan Hoetink di atas agaknya bukanlah contoh yang khas dalam kebanyakan laporan pejabat kolonial pada periode ini; ia mencerminkan semangat zamannya,[l ] khususnya sehubungan dengan pandangan moral politik etis tentang beberapa aspek kondisi buruh di Belitung. Laporan ini sangat menarik untuk dipelajari lebih jauh karena isinya mengungkapkan sedikit dan banyak hal yang masih gelap dalam dunia perburuhan. la mengesankan keadaan yang menyenangkan ketika melukiskan kondisi kehidupan buruh, baik mengenai kondisi fisik mereka, maupun jarak sosial antara buruh dan majikan di lingkungan tambang timah di pulau itu. Sebagaimana terlihat dari kutipan di atas, pengalaman yang dihadapi Hoetink selama melakukan perjalanan dinas ke berbagai perusahaan Belanda di daerah luar Jawa ketika itu, lalu ditulis dalam suatu laporan, khususnya mengenai kondisi buruh tambang di pulau Belitung dibanding dengan keadaan buruh di daerah lain di Hindia-Belanda. Apapun kondisi buruh yang sebenarnya, masih buruh tambang timah Belitung tampaknya sudah mendapat perhatian yang hampir sama lamanya dengan masalah yang muncul di dalam dunia kehidupan buruh itu sendiri. Sejak awal pembukaan daerah tambang timah pertama pada tahun 1852, usaha penambangan timah di pulau Belitung boleh dikatakan mengalami perkembangan yang lamban, jika dibandingkan dengan pulau tetangganya, Bangka yang sudah mulai diusahakan sejak tahun 1711.[2] Ada banyak faktor penyebabnya. Pertama, perhatian VOC, Inggris (1813-1816) dan kemudian pemerintah kolonial Belanda lebih tertuju untuk menguasai timah Bangka yang sudah terkenal sejak lama. Keuntungan yang dapat ditarik dari nilai ekspor timah Bangka yang melimpah, mendorong VOC untuk memonopoli perdagangannya lewat Palembang. Demikian juga halnya dengan Inggris. Pejabat Inggris lebih terfokus perhatiannya untuk mengelola langsung produksi timah Bangka dari pada mengeluarkan dana untuk kepentingan penelitian timah di Belitung. Kedua, arah politik kolonial Belanda sejak abad ke-19 lebih tertuju untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah-daerah luar Jawa."

"Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Tidak Langsung memiliki konsekuensi adanya dua pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak, yaitu penjual sekaligus menjadi pemungut pajak, sedangkan pembeli adalah pembayar pajak. Jika pembeli tadi masih dalam mata rantai maka suatu saat akan bertindak sebagai penjual (pemungut pajak) demikian terus mekanisme berlaku sampai penaggung pajak yang sesungguhnya adalah konsumen akhir. Ada pengecualian yang dilakukan dengan penunjukkan bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN. Dalam mekanisme yang lazim, maka penjual adalah pihak pemungut PPN, namun jika yang menjadi pembeli atau pengguna jasa adalah pemerintah, maka bendaharawan pemerintah yang memungut PPN. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menjamin masuknya Pajak ke kas negara dengan lebih lancar.Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan PPN menghendaki adanya bukti yang akurat tentang pemungutan pajak. Alat bukti adanya transaksi yang harus dipungut PPN adalah Faktur Pajak. Pada transaksi kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN, faktur pajak harus dibuat paling lambat pada saat dibuatnya tagihan/invoice. Dalam praktiknya Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan/proyek dengan pemerintah, baik yang pembiayaannya dari pinjaman atau hibah luar negeri maupun dari APBN murni, pada saat melakukan penagihan kepada bendaharawan selalu membuat commercial invoice dan membuat faktur pajak dengan mengosongkan atau tidak mencantumkan tanggal faktur pajak, karena nanti akan diberikan tanggal pada saat tagihan tersebut dicairkan. Sementara tenggang waktu antara penagihan dengan pencairan tagihan biasanya memakan waktu yang cukup lama.Masalah dalam penelitian ini yaitu apa latar belakang dikeluarkannya tata cara pembuatan faktur pajak? Bagaimanakah Implikasi dikeluarkannya ketentuan mengenai faktur pajak? Bagaimanakah cara mengantisipasi permasalahan pelaksanaan kewajiban PPN berkaitan dengan transaksi yang melibatkan bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN? Alternatif-alternatif kebijakan yang bagaimanakah yang dapat menjadi solusi terbaik dari masalah saat pembuatan faktur pajak bagi pengusaha kena pajak rekanan yang menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN? Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan.Hasil analisis menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya ketentuan tersebut adalah sebagai peraturan pelaksana dari UU PPN, memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan sistem faktur pajak, dan menjadi sarana pengawasan faktur pajak. Implikasi berlakunya ketentuan atas pembuatan faktur pajak justru menyulitkan bagi PKP rekanan. Di lain pihak bagi DJP memerlukan tambahan pengawasan dalam pelaksanaan kewajiban PKP. Saran yang diberikan adalah penunjukkanbendaharawan dan KPPN sebagai pemungut PPN sebaiknya dihilangkan saja karena tidak sesuai dengan konsep dan karakter PPN.

---

Value Added Tax as an Indirect tax gives an impact on the involvement of two parties in levying tax, namely the seller as the tax levier, and the buyer as the tax payer. If the buyer is part of the chain, it will be the seller (tax levier) later on and it continues until it comes to the last consumer as the tax payer. There is an exception done concerning the appointment of The Government Treasurer as the levier of VAT. In regular mechanism, the seller is the one who levies the tax, but if the buyer or the service user is government, then the tax will be levied by the Government Treasurer. Such exception is aimed to guarantee that the tax goes to the Government Treasury more smoothly.Mechanism of crediting VAT input tax requires accurate evidence concerning tax levies. The evidence of the existence of a transaction in which tax must be levied is tax invoice. At transaction to Government Treasurer as VAT levier, tax invoice is made at the latest on the same date as the date of the invoice. In practice, tax payers who carry out projects with government and financed by loan, donation from other countries or merely by The National Budget always make commercial invoice and tax invoice by not putting the date of the tax invoice or by leaving it blank when they hand over the claim to the treasurer.The problems in this research are: What is the background of the issue of tax invoice regulation? What is the implication of tax invoice regulation towards the implementation of VAT which involves the Treasurer as tax levier for tax payers as well as tax officers? How to anticipate the problems in implementing VAT which involves the Treasurer as VAT levier? What policy can be used as the best solution of the problem caused by the Treasurer as VAT levier? The research method used is descriptive method with both qualitative and quantitative approaches. Data collection is done by interview and library research.The result of the analysis shows that the background of the issue of tax invoice regulation includes some aspects, namely: to play the role as the rules of implementation of VAT Law, to assure law certainty, to optimize tax invoice system, and to be an instrument to monitor tax invoice. The implication of tax invoice regulation making is difficult for taxable entrepreneur. The other hand, Directorate General of Tax must do extra monitoring in doing the obligation of taxable entrepreneur.It is suggested that the appointment of the Treasurer and KPPN as VAT levier be eliminated since it does not go with the concept and the characteristics of VAT."