Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pelayanan Publik di lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan lembaga peradilan. Sebagai lembaga peradilan baru yang belum lama berdiri, penelitian ini mencoba untuk menilai sejauh mana pelayanan lembaga ini kepada masyarakat pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model penelitian Service quality yang menekankan pengkajian terhadap lima dimensi penelitian dari Parasuraman, yaitu daya tanggap, fisik, empati, keyakinan dan keandalan. Pokok masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas penelitian di Mahkamah Konstitusi ditinjau dari lima dimensi tersebut. Apabila kualitas pelayanan melebihi dari yang diharapkan masyarakat, maka kualitas pelayanan disebut baik, dan apabila kurang dari yang diharapkan dari masyarakat, maka penelitian disebut tidak baik. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang mengacu pada konsep service quality, dihasilkan bahwa penilaian lebih dari separuh penerima layanan di Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan pada Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah baik. Berdasarkan perhitungan statistik dan diagram kartesius, beberapa hal yang dianggap baik dan perlu dipertahankan adalah kemudahan layanan dan sikap internal petugas layanan terhadap penerima layanan. Penerima layanan merasa puas terhadap akses pelayanan yang mudah, prosedur yang tidak berbelit-belit, sikap simpatik dan manusiawi petugas, serta kenyamanan dan kebersihan ruangan pelayanan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menurut penerima layanan perlu harus ditingkatkan, dimana keduanya merupakan bagian dari atribut tangibles yaitu ketersediaan peralatan yang modern dan lengkap untuk memudahkan pelayanan. dan adanya buku petunjuk atau informasi pelayanan yang tersedia untuk memudahkan pelayanan.

---

This research discuss on Public Service at the Constitutional Court. It is based on fact that people have no longer trust on court services. As a newly established institution, this research explore on how the Constitutional Court provide services to the justice seekers. It use the quantitative research method with service quality research model which focus on study of Parasuraman?s five dimensional research which are responsiveness, tangible, empathy, assurance and reliability. The main issue of this research is about people opinion on the quality of public services at the Constitutional Court based upon five dimensional factors as mentioned before. If the quality of public services is beyond public expectation then it is regard as a good service and if the quality of public service is far from public needs then it is regard as a poor service. Based on analysis and the result of research which refer to service quality concept, it is found that more than a half of the respondent said that the quality of the service base on five dimensional factors which are tangible, reliability, assurance, responsiveness, and emphaty at the Record and Ruling of Constitional Court Service Department is good. Based on statistical calculation and Cartesius chart, few things that are consider a good service and need to maintained are the simple procedures and the warm-welcome of the officers. The respondent are content on easy access, simple procedure, kind and helpfulness of the staff, and the comfort and tidiness of the service room. Nevertheless, there are also few things that need to improve, and both of them are part of the tangibles factors which are the needs to have a modern equipments and manual or service information to improve services."

"Perselisihan hasil Pemilihan umum kepala daerah dapat diperiksa dan diputus secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan pertama, proses pelayanan perkara sengketa pemilu pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses penerimaan perkara Pemilu Kepala Daerah. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang diselesaikan telah secara jelas diatur melalui peraturan perundang-undangan dan aturan teknis yang berlaku di Mahkamah Konstitusi sehingga kepastian dan keadilan secara hukum dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses berperkara di Mahkamah Konstitusi yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.

---

Dispute the results of the general election of regional heads can be checked and legally terminated by Constitutional Court. The First Problem, mechanism accepted regional head election dispute resolution in Constitutional Court Republic of Indonesia. This research answer the problems of the mechanism accepted of dispute settlement that resolved the election results have clearly regulated relatedlaw and technical rules that apply to the Constitutional Court so that the legal certainty and jutice can be accepted by the parties disput. This Research use qualitative descriptive method, by conducting in depth interviews and literatur study, Factors that influence in the process of mechanism accepted in the constitutional Court,namely transparency, accountability, conditional, participation, equal rights, balence of rights and obligations."

"Penelitian tentang kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Ngada Bawah ini, berawal dari sikap dan penilaian masyarakat akan kualitas pelayanan birokrasi yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan. Rendahnya kualitas pelayanan mengakibatkan citra birokrasi sebagai personifikasi negara menjadi buruk dimata publik. Sebagai personafikasi negara maka tugas aparat birokrasi adalah sebagai public servant untuk melayani masyarakat yang pada akhirnya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.Dalam penelitian kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk yang menjadi sasaran utama, sehingga masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Ngada Bawah?Kualitas pelayanan publik yang akan diteliti meliputi beberapa dimensi yang meliputi responsiveness, empathy, tangibles, reliability, serta assurance yang ditunjukkan aparat terhadap masyarakat sebagai penerima layanan KTP.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yakni kuesioner yang telah diisi oleh responder dan diolah secara manual untuk melihat prosentase dari masing indikator dan kemudian melihat secara keseluruhan dimensi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan KTP yang diberikan petugas kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Ngada Bawah yang masih kurang baik terungkap melalui jawaban responden yang memberikan jawaban rata-rata pada skor 3 dari masing-masing indikator yang ada.Untuk meningkatkan kualitas pelayanan KTP di Kecamatan Ngada Bawah adalah dengan penanaman pemahaman kepada petugas pelayanan KTP akan kesadaran bahwa aparat merupakan pelayan yang harus melayani warga masyarakat sebagai pemilik pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek responsiveness, tangibles, reliability, empathy, maupun assurance, serta perlu adanya kajian lanjutan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Kecamatan Ngada Bawah."

"Masyarakat Kab. Sragen terutama para pengusaha merasa kesuiltan untuk mengurus izin usaha. Para pengusaha kecil dan menengah banyak yang kemudian usahanya tidak berizin, sehingga bank atau lembaga keuangan lainnya tidak bersedia mengucurkan dananya. Demikian juga terhadap pelayanan non perizinan (akta catatan sipil) yang dibutuhkan masyarakat banyak juga mengalami kesulitan yaitu dianggap merupakan sesuatu hal yang menjadi beban. Mengingat umumnya prosedur administrasi yang harus ditempuh dianggap terlalu berbelit-belit dan tidak jelas, serta membutuhkan upaya yang tidak sedikit, baik dalam bentuk waktu maupun biaya. Sebaliknya bagi sebagian aparat pemerintah daerah, pelayanan administrasi pemerintah, baik perizinan maupun non perizinan sering dianggap sebagai obyek yang dapat dijadikan sumber sampingan penghasilan.Pada tahun 2000 Pemerintah Kab. Sragen membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT), namun kondisi ini tidak berubah justru proses birokrasi semakin panjang karena pelaksanaannya masih dilakukan di dinas-dinas teknis terkait, sehingga UPT yang ada tidak ubahnya seperti "kantor pas" bagi perizinan. Kondisi perizinan yang sulit ini menyebabkan masyarakat khususnya para pengusaha (UKM) untuk mengurus perizinan kurang kondusif masuknya investor ke Sragen.Pada tahun 2003 UPT diganti dengan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kab. Sragen. Pembentukan KPT tersebut dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan satu pintu dengan kemudahan-kemudahan, biaya yang transparan serta ketepatan waktu penyelesaian. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Sragen. Pembentukan tersebut mengalami hambatan internal, lebih banyak berkaitan dengan upaya merubah sikap PNS (birokrat) sesuai paradigma pelayanan yaitu dari paradigma dilayani menjadi melavani dengan tulus dan ikhlas. Mengingat birokrat tersebut direkrut dari dinas-dinas yang nota bene enggan untuk menyerahkan kewenangannya ke KPT. Hambatan dimaksud harus dihilangkan atau diminimalisir, maka dalam penelitian ini perlu menggali, mengidentifikasi berbagai komponen yang mempengaruhi budaya organisasi dan mengetahui gambaran tentang kinerja kualitas pelayanan publik.Ada delapan komponen yang cenderung mempengaruhi budaya organisasi (perilaku), yaitu leadership, senses of direction, climate, positive teamwork, value add systems, enabling structure, appropriate competences, developed individualis. Namun yang dominan komponen leadership, hat ini terbukti di KPT Kab. Sragen, yaitu adanya peran Bupati yang didukung Kepata KPT dan dinas-dinas terkait, maka kinerja (akuntabilitas, responsivitas, orientasi terhadap pelayanan dan efisiensi pelayanan) KPT Kab. Sragen berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti.Keberhasilan ini diakui oleh masyarakat pemohon (meningkatkan kesejahteraan UKM), 60 pemerintah kabupatenikota (studi banding dari Juni 2003-Mei 2005), Pemerintah Pusat (Piala Citra Pelayanan Prima) dan Asian Development Bank (kantor pelayanan publik terbaik).

---

People in Kab. Sragen, especially the entrepreneurs, face difficulties in arranging their business permission letter. Therefore, Many of low and middle-budgeted entrepreneurs doing their business illegally then, which causes to unable of tatting financial aid from banks or any financial company. And on non-permitted institution service as well, that considered as something obstacle, to the complex administration procedures and also a lot of required effort, either on time or money. On the other side, those things above, government administration service, like permitted or non-permitted, becoming beneficial sine-income for some province government employees.

In 2000, Government of Kab. Sragen established a Public Service Unit (UPT) but instead of simplify the situation above, it is getting even harder since the bureaucracy process still on its related department, so that the public service center only functioned as "post office". This condition made the uncondusive situation in arranging the permit for the public especially the entrepreneurs to access as investor to Sragen.

In 2003, UPT changed into Public Service Center (KPT) in order to make public got one-stop service center with its benefits, transparent budget, and on-time process. This is expected to the conducive situation for the investors in order to increase economic resource in Sragen.

This changing is facing internal obstacles, most of them coming from the problems of forming the behavior of civil servants based on the service paradigm that is to be served paradigm becoming serve honestly paradigm. Considering the bureaucrat recruited from on duty which its shy at delivering to KPT such resistance have to be eliminated or minimized, hence in this research need digging, identifying as component influencing organizational culture. Knowing picture about performance, quality of service of public.

There are eight component which tend to influence organizational cutter that is leadership, senses of direction, climate, positive teamwork, value add systems, enabling structure, appropriate competences, developed individuals. This open matter its role of supported regent town head and related/relevant on duty hence performance (accountabilities, responsitas, orientation to service, efficiency and services. KPT Kab. Sragen succed to improve the quality of service of public that is easy service, quickly, peaceful, transparent, cozy, friendly and surely.

This efficacy confessed by applicant society improve UKM prosperity, sixty city government transfer knowledge from June 2003 to May 2005, central government (Piala Citra Pelayanan Prima) and Asian Development Bank (the best public service office)."

"[Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, kehadiran pengadilan menjadi syarat penting bagi tegaknya negara hukum. Pasca perubahan UUD 1945 Indonesia telah memilih membagi kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan salah satu kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD, Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of The Constitution mempunyai peran tersendiri dalam pembentukan budaya konstitusi di Indonesia. Komitmen terhadap konstitusionalisme merupakan suatu budaya konstitusi yang juga akan mendinamisasi konstitusi itu sendiri. Komitmen terhadap UUD 1945 sebagai pembatasan terhadap kekuasaan- kekuasaan yang ada dalam negara dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang harus dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang akan memperjelas konstitusionalisme di Indonesia. Pembahasan budaya konstitusi dalam tulisan ini difokuskan pada pengertian budaya konstitusi yang akan mempengaruhi pelaksanaan suatu konstitusi dalam praktek oleh ’’institusi formal negara” terutama dalam hubungannya dengan warga negara. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, disamping itu penelitian ini dilengkapi dengan studi historis dan studi perbandingan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya menguji undang- undang terhadap UUD 1945 telah menggunakan berbagai metode penafsiran konstitusi, yang ditujukan untuk menegakan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan UUD 1945, keadilan dimaksud diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai keadilan substantif. Berdasarkan beberapa putusannya nampak bahwa penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi telah memperluas beberapa pengertian yang ada dalam UUD 1945, budaya konstitusi yang nampak berdasarkan beberapa putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 mengarah pada dilakukannnya judicial activism oleh Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan melengkapi sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dan dapat memotivasi kineija lembaga negara lain, dalam hal ini pembentuk undang-undang agar dapat menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan UUD 1945., The existence of court in Indonesia as the modern rule of law state, becomes important as requisite for the rule of law principle. After the amendment of the Constitution Indonesia has chosen to share judicial power held by the Supreme Court and Constitutional Court with the authority to judicial review of legislation act against the Constitution, the Constitutional Court as Guardian of the Constitution has its own role in establishing constitutional culture in Indonesia. Commitment to constitutionalism is a distinctive constitutional culture which will also develop the constitution itself Commitment to UUD 1945 as the limitation to the powers that exist in the country and guarantee the protection of constitutional rights that must be protected by the Constitutional Court with the authority to review as the implementation of Indonesia constitutionalism. Constitutional culture discuss in this paper is focused on understanding constitutional culture which will affect the implementation of the constitution in practice by the "the formal institutions of the state ", especially in relation to the citizenry. The method used in this research is a juridical-normative research methods, i.e., legal research are done by secondary data Legal materials used in this study. It consisted of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials, with completed with a study of historical and comparative study. Based on the research, it is known that the Constitutional Court in judicial review the legislation to the constitution has used various methods of Constitutional interpretation to uphold the law and substantive justice. From some of the decision appears that the constitutional interpretation made by the Constitutional Court is expanding the existing notions of UUD 1945, the Constitutional Court leads to judicial activism. The presence of the Constitutional Court is expected to complement the government system of Indonesia, in accordance with the function can motivate the performance of other state institutions, in this case is the legislator in order to establish better legislation and not contradict with UUD 1945.]"

"This research studies the influence of gift remuneration to the services quality of The State Exchequer Service Office (KPPN) Jakarta I. Remuneration represents one part of the bureaucracy reform programs. KPPN represents the sample office specified by the Department of Finance to administer public service reform programs.The research uses quantitative approach and the method of survey. The result of the research indicates that the remuneration can give motivation to the officers to increase their performance. The achievement is marked by the good performance service (service excellent). The program of remuneration run by the Department of Finance can be operated at direct interconnection with other governmental institutions, especially with the public service"