Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 20 Februari 2008 telah terjadi pemadaman aliran listrik di wilayah pulau Jawa dan Bali. Pemadaman tersebut terpaksa dilakukan karena cadangan operasi pembangkit mengalami defisit yang dipicu oleh menurunnya daya mampu (derating) mesin pembangkit listrik pada unit pembangkitan, salah satunya adalah PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jali B. Penyebabnya karena habisnya bahan bakar batubara (stock out).Kejadian ini sebenarnya dapat dicegah jika unit tersebut sudah menyiapkan persediaan penyangga (safety stock) dalam mengendalikan tingkat pemakaian (demand). Berdasarkan jumlah persediaan penyangga maka tingkat layanan (service level) dapat diketahui, sehingga tingkat risiko dapat diperkirakan. Penerapan tingkat layanan yang oplimai, selain dapat menjamin kelangsungan operasi juga dapat meminimalkan biaya persediaan (inventory cost).

---

On February 20, 2008, there was a interruption in electricity supply to consumers on large scale in Java and Bali island area by PLN. One of the biggest power plants in Jawa-Bali network that had been derated was Tanjung Jati B power stalion. It was due to stock out of coal.

Actually, this case would not occured if PLN can manage safety stock to control the demand. Based on the level of safety stock, the Service level can be calculated so the risk level of stock out can be predicted. The optimal Service level not only can determine the sustainability of operations bui also minimize the inventory cost."

"Energi listrik telah menjadi kebutuhan yang sangat vital dalam menunjang segala aspek kehidupan masyarakat pada saat sekarang ini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah sekarang memprioritaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bakar batubara. PLTU batubara dipilih karena pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian BBM pada pembangkit listrik. Selain itu, juga karena Indonesia merupakan salah satu Negara penghasil batubara terbesar didunia. Namun, pada pelaksanaannya, pemerintah terkendala dalam hal transportasi batubara dari pertambangan ke lokasi PLTU. Seringkali terjadi PLTU kehabisan stok batubara sehingga pada akhirnya terjadi pemadaman listrik, dan masyarakat merasa dirugikan. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini disusun untuk melihat kesiapan armada pelayaran nasional dalam mengangkut batubara dari areal pertambangan ke lokasi PLTU dengan terlebih dahulu menghitung kebutuhan kapal yang paling optimal. PLTU yang dijadikan obyek yaitu PLTU Tanjung Jati B, Jepara. Analisis yang dilakukan adalah menghitung kebutuhan batubara serta stok yang disimpan pada PLTU Tanjung Jati B pada setiap satuan waktu. Setelah itu, dicari jumlah kapal yang dibutuhkan untuk memenuhi jumlah batubara tersebut. Penghitungan dilakukan dengan sistem perbandingan masing-masing jenis ukuran kapal coal carrier, seperti aspek jumlah kapal yang dibutuhkan, freight rate, waktu total yang dibutuhkan, serta aspek lain yang dianggap perlu. Setelah optimalisasi didapatkan, maka dapat dilihat sejauh mana kesiapan armada pelayaran nasional dalam mendukung pengangkutan batubara untuk PLTU Tanjung Jati B tersebut. Diharapkan, skripsi ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait dalam masalah pengangkutan batubara dari pertambangan ke lokasi PLTU, khususnya PLTU Tanjung Jati B, Jepara.

---

Nowadays, electric power has been ones of vital necessity for people to support the whole aspect of their lives. To fulfill that necessity, the government set to build the new coal-fired power plant into priority. The coal-fired power plant had choosen because the government want to reduce the used of fuel oil in power plant. Beside that, because of Indonesia is ones of the biggest coal exporter countries in the world. But in the realization, the government face a problem with the coal transportation from the mining to the area of coal-fired power plant. Out of coal stock in power plant frequently happened, and the blackout take on, so that the customers feel loss out.

Related to that topic, this paper described to know how far the readiness of national shipping fleet to support the coal transportation from the mining to the area of coal-fired power plant with the optimum system. The object of this paper is Tanjung Jati B coal-fired power plant.

The analysis performed by counting the coal necessity and stocked in Tanjung Jati B coal-fired power plant on time units. Then, the amount of ships to fulfill that coal necessity was found-out. The optimum of size of ships combination get by doing comparison on each size of bulk carriers, such as, the amounts of ship that needed, freight rate, total of time for single round-trip, and another aspect.

After the optimalization found out, then the readiness of national shipping fleet on supporting coal transportation for Tanjung Jati B coal-fired power plant can be observe. Perhaps, this paper could be a reference for all subjects that connected to coal transportation from the mining to the area of coal-fired power plant, especially to Tanjung Jati B coal-fired power plant."

"ABSTRAKStudi ini membahas dampak sosial pembangunan infrastruktur di sektor energi khususnya dalam proyek pembangkit tenaga listrik. Secara umum pendekatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah lebih dominan menggunakan strategi yang bersifat legal-formal dan cenderung koersif. Peran masyarakat, khususnya di tingkat komunitas, dalam proses pembangunan belum bersifat partisipatif sehingga dampak sosial yang muncul kurang diperhatikan oleh pemerintah. Penelitian sebelumnya mengenai dampak sosial lebih memperhatikan dampak yang bersifat materil, akan tetapi abai dalam melihat dampak non materi. Dengan menggunakan perspektif pembangunan alternatif dampak sosial pembangunan infrastruktur sebenarnya dapat di hindari dengan memberikan tekanan kepada otonomi pengambilan keputusan oleh komunitas, yang berlandaskan kepada sumber daya pribadi secara langsung melalui proses yang bersifat partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial dengan pengalaman langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada pembangunan PLTU Tanjung Jati B. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembangunan alternatif menurut Friedmann tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Hal ini karena pembangunan alternatif membutuhkan sistem politik yang demokratis dan tingkat ekonomi masyarakat yang sudah mapan, sedangkan di Indonesia penerapan demokrasi masih sebatas tataran prosedural dan ekonomi masyarakatnya belum mapan karena masih mengandalkan perekonomian yang subsisten.

---

ABSTRACTThis study discussed social impact of the construction of infrastructur in energy sector, specially in the construction of power plan. Generally, development approach which is done by the government tend to using the legal-formal strategy and coersive. The role of society, especially in the level of community, the process of development is yet not participative. So that the social impact tend to focussing on the material impact, but still ignoring the non material. Using alternative development approach, the social impact of infrastructure development can be avoided by giving the pressure to the decision maker of the autonomous community, based on private resources directly through the participative, democratics, social learning and experience process. This study using qualitative approach and case study in the construction of steam power plan Tanjung Jati B. This study find that the application of alternative development from Friedmann can not fully applicated in Indonesia. This explain that alternative development recquire democratic political system and prosperous economic rate. While in Indonesia, the application of democracy is just procedural process and the economical rate of the people is still low and depending on the subsistence economy."

"Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) dengan studi kasus PLTU Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap proyeksi arus kas pada saat studi kelayakan awal pada proyek, mengetahui alternatif pendanaan yang tepat untuk menutupi sisa pendanaan proyek, dan membuat program mitigasi risiko untuk meminimalisasikan risiko proyek. Pendanaan proyek sebesar ¥ 184,125.42 juta atau setara dengan 85,51% dari total biaya proyek menggunakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman JICA. Hasil analisis pendanaan proyek mendapatkan proporsi sisa pendanaan proyek yaitu sebesar 14,49% atau setara dengan ¥ 31,211.63 juta didapatkan melalui pinjaman komersial perbankan. Berdasarkan komposisi pendanaan tersebut, WACC yang digunakan pada perhitungan project financing adalah sebesar 1,86%. Hasil perhitungan pre-appraisal PT. PLN (Persero) menunjukkan IRR dan NPV yang overvalued karena hasil perhitungan project financing pada proyek PLTU Indamayu menunjukkan IRR sebesar 5,25% dan NPV sebesar ¥ 99,616 juta. Sementara itu, hasil analisis program mitigasi risiko proyek PLTU Indramayu mendapatkan bahwa program mitigasi risiko keterlambatan proyek merupakan program mitigasi risiko proyek terpenting yang harus dijalankan untuk meminimalisasikan resiko keterlambatan pembangunan dan pengoperasian proyek PLTU Indramayu.

---

This study takes the topic of project funding analysis of PT. PLN (Persero) with Indramayu power plant case study. This study aims to analyze the impact of macroeconomic changes on cash flow projections at the time of the initial feasibility study on the project, find the right financing alternatives to cover the remaining project funding, and create risk mitigation program to minimize project risk. Project funding of ¥ 184,125.42 million, equivalent to 85.51% of total project costs using funding sourced from JICA loan. The results of the analysis of project funding to get the proportion of the remaining project funding that is equal to 14.49%, equivalent to ¥ 31,211.63 million loan obtained through commercial banks. Based on the composition of funding, the WACC used in the calculation of project financing amounted to 1.86%. The results of the calculations pre-appraisal of PT. PLN (Persero) shows the IRR and NPV calculations are overvalued as a result of project financing in the power plant project Indamayu shows an IRR of 5.25% and NPV of ¥ 99.616 million. Meanwhile, the results of analysis of risk mitigation programs Indramayu power plant projects found that project delays risk mitigation program is an important project risk mitigation program must run to minimize the risk of delays in the construction and operation of power plant projects Indramayu."

"ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada urgensi partisipasi komunitas lokal dalam implementasi CSR sesuai indikator penilaian partisipasi dalam PROPER. Studi terkait pemberdayaan masyarakat masih banyak yang dikembangkan dengan mengadopsi pendekatan sektoral hanya pada aspek tertentu dan bersifat teknokratik. Pendekatan ini memandang komunitas lokal hanya sebagai objek, bukan subyek pemberdayaan sehingga menutup ruang partisipasi aktif masyarakat. Berbeda dengan studi sebelumnya, dalam studi ini penulis ingin menjelaskan partisipasi komunitas lokal dalam implementasi CSR berbasis kerangka regulasi pelibatan masyarakat yang diatur melalui PROPER. Penulis melihat bahwa selama ini partisipasi komunitas lokal dalam pelaksanaan CSR hanya dilakukan sebagai wujud pemenuhan aspek prosedural dan administratif PROPER saja, tidak dijalankan secara partisipatif/substansial. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, penulis menemukan bahwa partisipasi komunitas lokal dalam implementasi CSR PLTU TJB sekadar formalitas simbolik. Secara teoritik tingkat partisipasi komunitas lokal hanya sampai pada level placation (penentraman). Hal ini menunjukkan kesenjangan dengan semangat partisipasi komunitas lokal dalam PROPER yang mendorong partisipasi pada level partnership (kemitraan). Dengan kata lain, semangat partisipasi dalam PROPER masih diterjemahkan sebatas prosedural dalam implementasi CSR PLTU.

---

ABSTRACT

 

 

---

This study focuses on the urgency participation of local communities in implementing CSR in accordance with the indicators of participation in PROPER. Many studies related to community empowerment have been developed by adopting a sectoral approach only on certain aspects and are technocratic in nature. This approach views local communities as merely objects, not subject to empowerment, thus closing the space for active community participation. Unlike the previous study, in this study the author would like to explain the participation of local communities in the implementation of CSR based on the regulatory framework for community engagement which is through PROPER. The author sees that so far the participation of local communities in the implementation of CSR has only been carried out as a form of fulfilling PROPER procedural and administrative aspects, not implemented in a participatory / substantial manner. By using qualitative methods and in-depth interviewing techniques, the authors find that the participation of local communities in the implementation of the TJB PLTU CSR is merely a symbolic formality. Theoretically the level of participation of local communities only reaches the level of placation. This shows a gap with the spirit of local community participation in PROPER which encourages participation at the level of partnership. In other words, the spirit of participation in PROPER is still translated as procedural in implementing CSR PLTU.

 

"

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disertai dengan pertumbuhan penduduk tentunya harus ditunjang dengan peningkatan infrastruktur. PT PLN (Persero) menyadari akan adanya peningkatan kebutuhan listrik di masa mendatang, terutama untuk Pulau Jawa dan Bali. Melalui Program Percepatan Listrik II, PT.PLN merencanakan untuk membangun sejumlah pembangkit listrik yang diharapkan akan mencapai 10,000MW. Salah satunya adalah pembangunan PLTU Indramayu yang berkapasitas 1,000MW.Penelitian ini menganalisis kelayakan investasi dan risiko dari aspek keuangan dengan mempertimbangkan bunga pinjaman dalam mata uang Jepang. Pehitungan capital budgeting yang dilakukan menghasilkan nilai NPV sebesar Rp. 36 triliun dan IRR sebesar 9.03%. Selain itu juga dilakukan simulasi monte carlo yang menghasilkan rata-rata NPV adalah Rp.29 triliun dengan probabilitas menghasilkan NPV bernilai minus sebesar 26.62%.

---

Economic growth of Indonesia that followed by increasing number of population surely need to be supported by better infrastructure. PT PLN (Persero) realized that will be an increasing electricity demand in the future, especially in Java and Bali. Through Crash Program II, PT PLN (Persero) has planned to build some power plants those estimated to achieve 10,000MW. One of the plans is coal fired power plant in Indramayu with capacity 1,000MW.

This research analyze the feasibility of investment and risk from financial aspect with consideration interest rate in Japan?s currency. Capital budgeting result in NPV Rp.36 trillion and IRR 9.03%. Besides that monte carlo simulation also done with average NPV is Rp.29 trillion and the probability of negative NPV is 26.62%."

"Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang dinamis setiap tahunnya menuntut pemerintah untuk melakukan penambahan di bidang pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, di dalam pemenuhannya pemerintah memerlukan dana yang tidak hanya dapat di tanggung oleh APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pun APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah melakukan insiatif terbaru dalam menjalankan pemenuhan pembangunan nasional yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dengan bentuk kerjasama yang sering dilakukan pemerintahyaitu dengan sistem Build Operate and Transfer BOT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan perpajakan terhadap kerjasama sewa beli pembangkit listrik antara PT XYZ dengan PT PLN Persero. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan transaksi kerjasama dikondisi factual yang terjadi terdapat perbedaan-perbedaan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan baik publik maupun pajak dan tidak sesuai dengan konsep yang ada. Akibatnya terjadi sengketa pajak atas kerjasama ini. Sengketa ini muncul karena ada perbedaan pendapat mengenai nature transaksinya apakah masuk ke dalam sewa menyewa atau masuk ke dalam penjualan.

---

Every year the growth of population in Indonesia push the government to make improvements in the field of procurement of public facilities and infrastructure,which fulfillment of the government requires funds that can not only be provided by the State Budget of Revenue and Expenditure APBN or the Budget of Regional Revenue and Expenditure APBD. The Government has initiated to fulfill the national development by cooperating with the private sector in the form of cooperation which is Build Operate and Transfer BOT system.

The purpose of this study is to analyze the tax treatment on the purchase of power plants between PT XYZ and PT PLN Persero. This study used a qualitative approach with the aim of descriptive research and data collection techniques of literature study and field study in the form of in depth interviews.

The result of the research shows that the factual transaction in factual condition happened there are differences in the implementation of a policy both public and tax and not in accordance with the existing concept. As a result there is a tax dispute over this cooperation. This dispute occurs because of differences of opinion regarding the nature of the transaction whether entering into a lease or into the sale."

"Peningkatan kompetensi karyawan sekarang menjadi isu penting bagi perusahaan untuk menjaga kemampuan berkompetisi guna menghadapi tantangan bisnis dalam era perdagangan babas yang akan segera datang. Undang-undang Ketenagalistrikan (baru) akan mengatur kompetisi antar pelaku bisnis tenaga listrik seperti PT PLN (Persero), swasta, termasuk koperasi dan BUMN yang lain. Melalui pembahasan bersama institusi terkait, maka Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral secara bertahap mempersiapkan standarisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Analisis kompetensi K3 pada Pengawas kegiatan penyediaan tenaga listrik di PT PLN (Persero) bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kompetensi K3 pada Pengawas pada beberapa Unit pengelola instalasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yang dapat mewakili kegiatan penyediaan tenaga listrik di PT PLN (Persero), sekaligus untuk menggambarkan tingkat kompetensi pada kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Dengan menggunakan referensi elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari kompetensi K3 umum (generik) untuk Pengawas (NOHSC, Australia) sebagai instrumen penelitian, dilakukan wawancara kepada para Pengawas serta kuisioner kepada para Pelaksana, kelompok kerja pengelola instalasi dan kepada para Pejabat pengelola instalasi, diperoleh bahwa rata-rata tingkat kompetensi K3 pada Pengawas kegiatan penyediaan tenaga listrik di PT PLN (Persero) dapat diklasifikasikan antara "rendah" sampai "kurang dari cukup", di mana pada kegiatan pembangkitan lebih baik dari pada kegiatan transmisi dan pada kegiatan transmisi lebih baik dari pada kegiatan distribusi. Saran pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan pengetahuan, ketrampilan dan sikap K3 pada Pengawas, keharusan terdapatnya komitmen yang kuat terhadap K3 dari top manajemen (dukungan manajemen) dan memperhatikan tempat kerja (tantangan kegiatan atau pengaruh lingkungan).

---

The Analysis on Occupational Safety and Health Competency for Supevisor of Electric Energy Supply in PT PLN (Persero)

Employee competency improvement is now becoming the important issues for corporations to maintain its competitive ability to meet business challenges for incoming free trade era. The (new) Electricity Act regulates the competition of electricity business players such as PT PLN (Persero), the private sector including ccoperative and other state owned corporations. Through agreements with related institutions, The Department of Mine and Energy is progressively set the standards to be used for technician competencies in electricity.

The analysis on occupational health and safety (OHS) competency for Supervisor of electric energy supply in PT PLN (Persero) aims at identifying the competency level of OHS of Supervisors in a number of units chosen to investigate matters that may represent the activities of electricity supply in PT PLN, while also describing the competency levels in electricity generation, transmission and distribution.

With reference to the competency elements and performance criteria for generic OHS c^mnPfencies for Supervisors (NOHSC, Australia) as research tool, interviews were conducted with Supervisors and questionnaires were given to Working groups who directly in charge for instalation maintenance administering installation and the respected Officers. The result obtained indicates that the average competency level of OHS among Supervisor of electric energy supply in PT PLN (Persero) can be classified ranging from "low" to "inadequate", whereas electricity generating activities scored higher than transmission activities, and distribution activities have the lowest score among them.

Suggestions to improve competency include supplementary information of OHS knowledge, skill and attitude of Supervisors, need a strong commitment from the top management on OHS (managerial support) and awareness of the work location (in term of challenging activities and or environmental influence)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi anteseden dynamic capabilities dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan dengan konteks transformasi di Sub-Holding Pembangkitan Listrik PT PLN (Persero) menuju net-zero emission. Terdapat enam anteseden dynamic capabilities yaitu resource, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism dan stakeholder pressure yang diuji pengaruhnya terhadap dynamic capabilities dan kinerja perusahaan. Dynamic capabilities juga diteliti sebagai mediator antara hubungan anteseden dengan kinerja perusahaan. Terdapat sejumlah 13 hipotesis yang diuji menggunakan partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) dengan teknik pengumpulan data menggunakan survei dan berhasil terkumpul sampel sejumlah 250 responden. Model struktural dibangun berdasarkan kerangka teoritis kemudian disesuaikan dengan konteks penelitian dan hasil uji validitas dan reliabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa resource tidak berpengaruh positif terhadap dynamic capbilities serta dynamic capbilities tidak dapat memediasi hubungannya terhadap kinerja perusahaan. Walaupun demikian, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism dan stakeholder pressure berpengaruh positif terhadap dynamic capabilities serta dynamic capabilities dapat memediasi hubungannya terhadap kinerja perusahaan. Pengaruh paling besar terhadap dynamic capabilities ditunjukkan oleh entrepreneurial orientation dimana membuktikan perusahaan dalam rangka untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal mereka memerlukan entrepreneurial orientation yang kuat untuk mendukung keberhasilan proses dynamic capabilities. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa dynamic capabilities pengaruh positif kinerja perusahaan.

---

This research aims to investigate the antecedents of dynamic capabilities and their influence on company performance in the context of transformation in the Sub-Holding Generation Company of PT PLN (Persero) towards net-zero emissions. There are six antecedents of dynamic capabilities, namely resources, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism, and stakeholder pressure, which are tested for their influence on dynamic capabilities and company performance. Dynamic capabilities tested as a mediator between the antecedents of dynamic capabilities and company performance. There were 13 hypotheses tested using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) with data collection techniques using surveys and a sample of 250 respondents was successfully collected. The structural model is built based on a theoretical framework and then adapted to the research context and with the results of validity and reliability tests. The results of the analysis show that resources do not have a positive impact on dynamic capabilities and dynamic capabilities cannot mediate their relationship with company performance. However, knowledge management and learning, alliance, entrepreneurial orientation, environmental dynamism, and stakeholder pressure have a positive impact on dynamic capabilities and dynamic capabilities can mediate their relationship to company performance. The greatest influence on dynamic capabilities is shown by entrepreneurial orientation, which proves that PT PLN (Persero) in order to integrate, build and reconfigure their internal and external competencies requires a strong entrepreneurial orientation to support the success of the dynamic capabilities process. The analysis results also show that dynamic capabilities have a positive impact on company performance."