Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pelayanan Publik di instansi dalam tubuh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Kabupaten Mojokerto. Penelitian inidilatarbelakangi oleh anggapan masyarakat terutama di daerah bahwa birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinilai berbelit-belit, rumit, serta memakan waktu, tenaga, dan pikiran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan model penelitian Service quality yang menekankan pengkajian terhadap lima dimensi penelitian dari Parasuraman, yaitu daya tanggap, fisik, empati, keyakinan dan keandalan. Hasil analisa dan pembahasan yang mengacu pada konsep service quality, dihasilkan bahwa penilaian lebih dari separuh penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Kabupaten Mojoker to adalah sangat baik. Berdasarkan perhitungan statistik dan diagram kartesius, beberapa hal yang dianggap baik dan perlu dipertahankan adalah kemudahan layanan dan sikap petugas layanan terhadap penerima layanan. Penerima layanan merasa puas terhadap akses pelayanan dengan prosedur penerimaan dokumen yang cepat dan tepat, kejelasan informasi persyaratan dan biaya, sikap simpatik dan manusiawi petugas. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menurut penerima layanan perlu harus ditingkatkan, dimana merupakan bagian dari atribut tangibles dan emphaty yaitu kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu layanan, fasilitas umum yang memadai, serta kepedulian terhadap keluhan personal pemohon layanan.

---

This research discusses public service in an institution within a local government which is the General Register Office of Mojokerto Local Government. This research is based on the public assumption that government bureaucracy in public service is complicated and time, power, and mind consuming. This research uses qualitative and quantitative method with the service quality research model which emphasizes on the five Parasuraman research dimensions, which are: responsiveness, tangible, empathy, assurance, and reliability. Based on the analysis and discussion referring to service quality concept, results show that more than half of service users regard the General Register Office has very good services. Based on the statistical calculations and Cartesian diagram, several items regarded to be good and needs to be maintained are: service ease and the attitude of the officers to the service users. The service users feel satisfied towards service access and prompt and precise document reception, clarity of prerequisites and cost, and the friendly attitude of the officer. There are several items need improving which are part of the tangible and empathy attributes: sanitation and comfort of the waiting room, adequate public services, and attention towards personal complaints of service users."

"Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, beserta aparatur pemangku kepentingan, untuk terciptanya produk layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, mengukur tingkat kepuasan masyarakat, dan memberikan saran perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan teknik pengumpulan data kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi, serta teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dan kualitatif menggunakan Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat pada Disdukcapil Kota Bandung sudah baik. Namun, terdapat beberapa aspek prioritas untuk diperbaiki. Pada penelitian ini diberikan beberapa masukan terhadap tiga indikator, yaitu waktu pelayanan; kompetensi pelaksana; penanganan pengaduan; saran; serta masukan. Hal yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada Disdukcapil Kota Bandung, yaitu membuat pelayanan terpadu satu pintu guna mengatasi penumpukan antrean yang kerap kali terjadi dan menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada bagian pelayanan"

"Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan publik baik karena peraturan ataupun karena kebutuhan, dampak dari pelayanan publik yang kurang baik akan memunculkan rasa ketidakpuasan masyarakat dan pada akhimya akan memperburuk citra, demikian pula sebaliknya. Pelayanan publik yang baik akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan pendapatan perkapita serta tentunya akan meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan yang diharapkan masyarakat, Walikota Jakarta Utara telah membentuk dan melaksanakan Program Pelayanan Terpadu Prima Satu Atap dengan didukung sistem komputerisasi yang baik di sebelas instansi teknis yaitu Kependudukan dan Catatan Sipil; P2B; Tata Kota; Kesehatan Masyarakat; Perindustrian dan Perdagangan; Pendapatan Daerah; Kantor BPN; Kantor Pajak Bumi Bangunan; Kantor Kasda; Kantor Pelaksanaan Pemakaman; Kantor Pertanahan dan Bank DKI serta untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan telah dibuka complain center sebagai pusat informasi pengaduan, keluhan dan saran dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui no. telp 4303495, faksimil 4357422, kotak pos PO.BOX. 5555 JKU, e-mail komplin jakut @ dki.go.id atau web site forum warga atau melalui media cetak, TV dan radio. Penerapan strategi pelayanan prima dalam bidang kependudukan dan catatan sipil di wilayah kotamadya Jakarta Utara oleh Gubernur DKI Jakarta dinilai sebagai salah satu bidang yang terbaik dalam administrasi dan pelayanannya. Namun hal tersebut di mata masyarakat belum tentu memuaskan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, mengetahui faktor - faktor apa yang paling mempengaruhi kepuasan masyarakat serta mengidentifikasi indikator ukuran kepuasan masyarakat terhadap penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil. Model awal yang digunakan untuk menganalisis pelayanan terdiri dari lima dimensi yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Selain itu, juga dilakukan analisis faktor dengan perspektif eksploratory dimana data dibiarkan dengan sendirinya mengelompok menjadi beberapa faktor. Serta pengumpulan data sekunder untuk menjelaskan ukuran kinerja pelayanan prima di sektor publik. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner pada masyarakat yang sedang menggunakan layanan bidang kependudukan dan catatan sipil di tempat pelayanan yang telah menerapkan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu di 3 kelurahan (Marunda, Pegangsaan II dan Sunter Agung) dan kantor pelayanan terpadu prima.Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pertama, dari 20 indikator variabel yang diteliti, setelah dilakukan uji reliabilitas dan validitas data, ke 20 indikator variabel tersebut memenuhi persyaratan reliabilitas dan validitas data. Secara keseluruhan tingkat kepuasan masyarakat terhadap semua dimensi (tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) masih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipii di wilkodya Jakarta Utara belum memenuhi harapan masyarakat. Kedua, dari 20 indikator variabel setelah dilakukan analisis faktor tereduksi menjadi hanya 4 faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam mempersepsikan penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil, yaitu : (1 } Faktor Kepercayaan dan Kepedulian, (2) Faktor Proses, (3) Faktor Aparat dan (4) Faktor Kenyataan Fisik. Ketiga, berdasarkan pengumpulan data primer dan data sekunder, dapat diberikan gambaran tentang ukuran kinerja pelayanan prima di sektor publik yaitu adanya keseimbangan antara optimalisasi kinerja pelayanan prima di sektor publik oleh aparat pemerintah dengan peran aktif dari masyarakatnya sendiri sebagai pengguna pelayanan publik.

---

Society very is requiring of public service either due regulation and or because requirement, affect from service of unfavorable public will peep out to feel dissatisfaction of society and in the end will make worse image, that way also on the contrary. Service of good public will be able to push growth of economics, investment, earnings per capita and also it is of course will improve prosperity of society member. Utilize to realize expected by service society, Mayor of North Jakarta have formed and execute Excellent Service Program One Roof pick aback by computerization system which either in eleven technical institution that is Kependudukan dan Catatan Sipil; P2B: Urban Planning; Health of Society; Industrial and Commerce; Earnings Of Area; Office of BPN; Internal Revenue Earth Building; Office of Kasda; Office Execution of Funeral; Office Land and Bank of DKI and also to increase observation and service have been opened by complain center as denunciating information center, suggestion and sigh of society able to be conducted by contacting or passing phone 4303495, faximile 4357422, PO. BOX 555 JKU, e-mail: komplain jakut @ or dki.go.id of web citizen forum site or through the media print, TV and radio. Applying of excellent service strategy in the field of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil in municipality region of North Jakarta by Governor of DKI Jakarta assessed as one of the best area in administration and its service. But, the mentioned in society eye not yet of course assessed not yet of course gratified.

This research aim to explain the level satisfaction of society, explaining especial factors any kind of most influencing of satisfaction of society and also explain excellent service performance size, measure in public sector able to be used as indicator satisfaction of society to applying of excellent service strategy. Model early used to analyze service consist of five dimension that is: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Besides, also factor analyze in perceptively exploratory where data let by itself group become some factor. And also data collecting to explain excellent service performance size measure in public sector. Technique in take of data the used is spreading of Questioner at society which using area service of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil and service office which have applied excellent service strategy of area that is in 3 sub-district ( Marunda, Pegangsaan II and Sunter Agung ) and Excellent lnwrought Office Service.

The result of research analyze indicate that the First, from 20 variable indicators the checked, after validity and reliability data test, to 20 the variable indicator fulfill conditions of validity and reliability data. As a whole mount satisfaction of society to all dimension ( tangibility, reliability, responsiveness, assurance, empathy) still lower. The indicate mentioned that applying of excellent service strategy of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipii in North Jakarta not yet fulfilled society expectation. Second, from 20 variable indicators after analyzed of become only 4 factor becoming consideration of society in perception of applying of excellent service strategy of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, that is : (t) Trust and Caring Factor, ( 2 ) Process Factor, ( 3 ) Government Officer Factor, and (4) Fact of Physical Factor. Third, pursuant to data collecting, can be given by picture about excellent service performance size measure in public sector that is existence of balance among excellent service performance optimalization in public sector by government officer with active role of its own society as consumer of service of public."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan jalur pedestrian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan jalur pedestrian dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mekanisme koordinasi hierarkis. Koordinasi horizontal dilakukan pada seluruh seksi dan bidang di Dinas Pertamanan dan Pemakaman sedangkan koordinasi vertikal dilakukan antara Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Koordinasi eksternal dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengelolaan jalur pedestrian.

---

This research discusses how the coordination is done by DKI Jakarta Parks and Cemeteries Department on the management of pedestrian way. The study was conducted using a qualitative approach through field studies and literature studies. The results showed that the implementation of coordination was conducted in planning, implementation, and supervision using Coordination by Hierarchy-Type Mechanisms. Horizontal coordination is done at the entire section of DKI Jakarta Parks and Cemeteries Department while the vertical coordination was conducted between DKI Jakarta Parks and Cemeteries Department and Assistant for Development and Environment. External coordination is done with the relevant parties relating to the management of the pedestrian path."

"The title of the research is "Implementation license of found policy in Bogor Regency" (case at sub division of building management in Bogor Regency)...."

"Skripsi ini membahas implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan mengaitkan pada teori implementasi Grindle, hasil penelitian terbagi menjadi isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian dari segi isi kebijakan menunjukkan dalam pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA masih terdapat kekurangan dalam hal SDM, dan adanya sejumlah hal yang dalam implementasi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari segi konteks implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA menunjukkan adanya strategi berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap pengguna TKA yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi.

---

The focus of this thesis is the implementation of the user charges on the extention of work permit in Kabupaten Bekasi after the Regional Regulation No. 3 of 2013 published by using qualitative-descriptive approach. According to the implementation theory by Grindle, the results are divided into the content and context of the implementation of the policy. The results of the study in terms of policy content shows there is still a lack of human resources, and there is a number of issues in the implementation that has not been in line with legislation. The results of the study in terms of the context of the implementation indicates there are two strategies that implemented by Regional Office of Manpower Department of Kabupaten Bekasi regarding to implementing of the user charges on the extention of work permit, the strategies are socialization and supervision"

"ABSTRAKPenetapan kebijakan Doi Moi di Vietnam merupakan langkah awal dari Partai Komunis Vietnam untuk menaikkan perekonomian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah sistem perekonomian sentralistik menjadi desentralistik dan membuka liberalisasi perdagangan. Penerapan Doi Moi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga pada sektor kesehatan yang ditunjukan dengan adanya ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Dekrit 43 Tahun 2006 mengenai otonomisasi badan usaha publik, termasuk rumah sakit. Kebijakan tersebut diharapkan berfungsi sebagai solusi atas permasalan layanan kesehatan pada saat itu. Penulisan ini akan menganalisis implementasi Dekrit 43 tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Hasil dari temuan penelitian ini adalah pemberian otonomi tersebut dianggap tidak berhasil karena masih terdapat komersialisasi layanan kesehatan, sehingga menyebabkan ketidakmerataan layanan kesehatan.

---

ABSTRACTThe implementation of Doi Moi`s policy in Vietnam is the first step of the Communist Party of Vietnam to raise the country`s economy, by transforming the centralized economic system into a decentralized system and opening trade liberalization. The implementation of Doi Moi not only affects the economic sector, but also the health sector as indicated by the inequity of access to the health services. The government subsequently issued Decree 43 of 2006 about the autonomization of public business entities including hospitals. The policy is expected to work as a solution to health care problems at the time. However, after the policy is running, there is still commercialization of health services, so that the implementation of health care policy fails. Based on the problems, this paper will analyze the implementation of Decree 43 of 2006, using a qualitative approach and the theory of public policy implementation created by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier. The finding of this study is that the provision of autonomization towards public health care is unsuccessful. Considering after the implementation of the policy, the commercialization of health services is still there, causing an inequality of health services."

"Terdapatnya kotribusi PAD yang kecil terhadap APBD, padahal PAD memiliki arti yang strategis yaitu sebagai wujud nyata dari otonomi daerah. Kecepatan tuntutan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan, belum bisa diimbangi dengan kemampuan Pemerintah Daerah karena biaya banyak menguntungkan kepada Pemerintah Pusat sebagia akibat kecilnya PAD yang dapat dipungut dan dibelanjakan sendiri. Permasalahan selanjutnya faktor-faktor apakah yang bisa mempengaruhi PAD serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan PAD.Penelitian ini bertujuan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PAD serta upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.Data yang digunakan, yaitu data sekunder dengan mengumpulkannya dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Bagian Perekonomian Kabupaten. Bagian Hukum Kabupaten dan dinas-dinas yang menghasilkan PAD. Data ini ditarik dari data Tahun 1992 sanipai dengan 1997. Teknik analisa adalah deskriptif.Dari penelitian ini diperoleh basil sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terrhadap PAD yaitu Kewenangan Daerah.
2. Potensi Ekonomi Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Pengelola PAD.
3. Kinerja PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang cukup baik, tetapi masih ada kesempatan untuk di tingkatkan.

Hasil analisis dari temuan penelitian ini memberikan saran, agar Pemerintah Pusat Daerah dalam menetapkan kebijakannya memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja PAD secara serasi dan seimbang."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima, Studi Kasus di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten." Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahn kota yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Selama ini kebijakan yang diterapkan adalah mengusir dan menggusur para pedagang kaki lima karena dinggap membuat kotor, kumuh dan macet. Padahal di sisi lain, pedagang kaki lima mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi apalagi pasta krisis ekonomi. Pemerintah daerah Tangerang juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan pedagang kaki lima dengan menggelar operasi penertiban. Namun, operasi penertiban ini tidak efektif membuat jera para pedagang kaki lima dan bahkan mereka seolah-olah "main petak umpet" dengan aparat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Ciputat. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup sepuiar sektor informal, lebih spesifik tentang karakteristik usnum pedagang kaki lima, peranan pedagang kaki lima, permasalahan yang seringkali muncul akibat keberada pedagang kaki lima, dan beberapa penanganan pedagang kaki lima. Teori yang terkait dengan penelitian ini juga adalah teori kebijakan publik, baik itu sebagai produk, proses, dan analisis, implementasi kebijakan publik dan variable yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publikBerdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yakni tidak mengikuti prosedur yag telah ditetapkan dalam SK Bupati No. 180 tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Praktis Penegakan Hukum dalam Bidang Pemerintahan. Penyimpangan itu antara lain adalah tidak adanya sangsi berupa tindak pidana ringan bagi para pelanggar dan tidak adanya sikap konsistensi aparat pemerintah terhadap operasi penertiban pedagang kaki lima. Dari implementasi kebijakan yang sedemikian rupa menghasilkan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keindahan, kebeisihan dan ketertiban hanya dapat dirasakan secara sementara. Tidak berhasilnya penertiban tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yakni kendala internal meliputi tidak adanya SOP (Standart Operating Procedures), tidak adanya kesepahaman antar aparat pemerintah, terbatasnya personil aparat pemerintah, terbatasnya dana operasional dan kendala eksternal yang terdiri dari rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan terbatasnya lahan dagang di pasar Ciputat.Hasil analisis mengemukakan kebijakan yang diterapkan Pemda Tangerang dalam menangani pedagang kaki lima termasuk dalam-kategori relokasi sangat keras karena dilarang berjualan kembali di tempat yang dilarang tanpa ada solusi alternatif yang memihak pedagang kaki lima. Terdapat beberapa point yang tidak terpenuhi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di ciputat baik dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan dikategorikan unseccesfull implementation.Oleh karena itu perlu ada beberapa perbaikan yakni pada aspek dasar hukum sebagai landasan operasional yang perlu dibuat juknis penertiban dan direvisi perda tentang penertiban, dialokasikan dana operasional dalam APBD secara tepat, adanya komunikasi antara Camat dengan dinas yang terkait dalam menangani pedagang kaki lima, ditambahnya personil satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kinerjanya dan disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di lahan pasar Ciputat."

"Keterbatasan akses terhadap air berslh akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai dimensi kemiskinan, diantaranya pengurangan pendapatan, sanitasi yang buruk, derajat kesehatan yang rendah, bahkan ketimpangan jender. Harga yang harus dibayar oleh rumah tangga miskin untuk mendapatkan air umumnya mempunyai share yang besar (Iebih dari 20%) dalam pengeluaran rumah tangga miskin.Mengapa kaum miskin membayar Iebih banyak untuk mendapat air? Starting-point untuk menjawab pertanyaan tersebut adaiah karena adanya kelangkaan air di suatu wilayah. Pada hampir semua wilayah yang mempunyai problem keterbatasan air berslh, perjuangan rutin untuk akses air bersih merupakan upaya yang dapat menguras keuangan, aset fisik, serta kehidupan bagi rumahtangga miskin.Sebagai salah satu kabupaten yang terluas di Propinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Gunungkldul mempunyai masalah yang terkalt dengan kekeringan dan kemiskinan. Dua masalah tersebut bahkan menjadi cirikhas untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Gunungkidul. Implikasi dari kondisl tersebut maka upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat miskin merupakan salah Satu prioritas kebijakan yang harus diatasi terutama oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.Analisis kebijakan pemenuhan air berslh bagi masyarakat miskin ciriakukan dengan menggunakan metode AHP. Untuk menentukan kebijakan yang akan dipilih dilakukan dengan menyusun hirarki model perencanaan. Agar perencanaan Ieblh efektif digunakan penggabungan hira rki bentuk standar dari forward-backward process. Dalam kerangka modet perencanaan dengan metode Ai-IP, untuk memperluas akses air bersih bagi masyarakat miskin di Gunungkidul diperoleh lima pilihan kebijakan yang optimal, yakni : fasilitasi teknologi tepat guna, pembangunan sarana air bersih, penguatan kelemoagaan, pemoerian oantuan/suosicii, Serta teraimir pengelolaan air berslh skaia Iokai."