Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah perusahaan dinilai memiliki competitive advantage jika memiliki bisnis yang unik (unique core business) dan teknologi pendukung yang fleksibel serta dapat diandalkan. Salah satu cara perancangan arsitektur dan solusi yang fleksibel dan dapat diandalkan adalah dengan memanfaatkan teknologi SOA. Kajian ini berisi mengenai cara analisa dan desain SOA. Adapun metodologi yang digunakan adalah metodologi yang disusun oleh Thomas Erl. Thomas Erl menawarkan suatu metodologi analisa dan desain yang berorientasi service yang dikenal dengan metodologi agile (meet in the middle). Metodologi ini menggabungkan dua pendekatan metodologi analisa dan desain konvensional, yaitu top down (pendekatan analisa dari kebutuhan bisnis) dan bottom up (pendekatan analisa dari aplikasi / sistem yang sudah ada). Tujuan penggunaan metodologi ini adalah mempercepat waktu yang dipergunakan dalam analisa sekaligus mendapatkan analisa yang mendalam. Proses analisa dan desain berorientasi service ini terdiri atas pengumpulan kebutuhan bisnis, pemodelan service, dan desain lapisan service. Kedua proses ini mengawali proses desain dan pengembangan sistem yang sudah dikenal dalam metodologi tradisional (SDLC). Prinsip SOA yang diterapkan selama proses ini adalah autonomy, reusability, discoverability, dan statelessness. Prinsip ini harus dapat diuji dari hasil desain yang diperoleh selama penerapan metodologi agile. Adapun hasil dari kajian ini adalah desain lapisan service dan desain service yang dapat diterapkan di KBI. Beberapa hal yang dapat disimpulkan selama proses ini adalah penerapan desain berorientasi service perlu memperhatikan sistem yang sudah diimplementasikan, metodologi yang digunakan, dan manfaat yang dapat diperoleh dengan implementasi berorientasi service.

---

A company will have competitive advantage in its business if it has a unique core business and robust technology that supports the business. One methode to design an adaptive and flexible architecture is using SOA. This paper is about the design of a service oriented architecture using an agile methodology. The methodology used for designing the service oriented architecture is the agile methodology suggested by Thomas Erl, also known as Meet in the Middle methodology. This methodology combines two traditional methodology approaches: Top Down and Bottom Up. One advantage using agile methodology is to get deep level of analysis from business user?s perspective but relatively short time to design the service from technical perspective. Analysis and Design in SOA consist of few steps: user requirements, service modelling, and service layers design. These processes begin before traditional development (SDLC) starts. SOA?s principles used in these processes are autonomy, reusability, discoverability, and statelessness. These principles will be tested to ensure that the design results are correct. Results of the paper are design of service layers and the services involve in each layers, which represent current KBI business process. The design process takes into account the existing systems, the methodology used, and the benefit gained from the service oriented implementation."

"Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka untuk membayarkan Margin dan Dana Kliring, Transaksi pada Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan transaksi yang berisiko tinggi dimana para pelaku dapat saja memperoleh keuntungan yang sangat besar akan tetapi dapat juga menperoleh kerugian yang sangat besar pada waktu yang dekat. Untuk meminimalkan hal tersebut maka dibentuklah Lembaga Kliring Berjangka yang berfungsi untuk menjamin penyelesaian pembayaran setiap transaksi Pialang Berjangka yang merupakan Anggotanya, keberadaan Lembaga Kliring tersebut dapat memberikan kepastian dalam pembayaran setiap transaksi yang ada di Perdagangan Berjangka Komoditi, akan tetapi di lain hal untuk menjamin pembayaran dan/atau penyelesaian tersebut dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka maka Anggota Lembaga Kliring Berjangka berkewajiban untuk menyetorkan Margin dan Dana Kliring, apabila Anggota Kliring Berjangka tidak mengakui adanya transaksi yang dilakukannya dimana transaksi tersebut sudah dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring Berjangka maka hal tersebut akan menjadi permasalahan tersendiri dan memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi Lembaga Kliring dari hal-hal tersebut di masa yang akan datang.

---

This thesis explored about the obligation of Futures Brokerage Company as a Member of Derivative Clearing House to pay Clearing Fund and Margin. Transaction in futures commodity trading is a high risk transaction, where the party who conduct Futures Commodity Trading can obtain huge profit and huge loss within adjacent. Derivative Clearing House is established to minimize such high risk transaction. The function of Derivative Clearing House is to guarantee payment completion upon every transaction conducted by Futures Brokerage, which is a member of such Derivative Clearing House. The existence of Derivative Clearing House can give certainty in payment upon every transaction in Futures Commodity. Nevertheless to be able to guarantee the payment and/or to complete the transactions by Derivative Clearing House, the member of Derivative Clearing House (Futures Brokerage) is oblige to pay the Clearing Fund and Margin. If such member of Derivative Clearing House did not acknowledge the transaction which has been done whereas such transaction had been guaranteed by the Derivative Clearing House, hence it will become a distinct issue. To be able to solve that issue and any similar issue in the future, the Derivative Clearing House needs legal protection."

"Kebijakan luar negeri Malaysia (KLN Malaysia) merupakan fenomena hubungan internasional yang menarik untuk ditelusuri. Malaysia merdeka pada tahun 1957 setelah sebelumnya berada di bawah kekuasaan Inggris. Malaysia, didukung dengan posisi geografis yang strategis, berhasil menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling terbuka di dunia. Malaysia pada gilirannya turut berhasil membentuk posisi yang diperhitungkan, baik dalam tingkat regional ataupaun global. Dalam tulisan ini, penulis membahas KLN Malaysia dengan meninjau 100 literatur akademis terkait yang terbit sejak tahun 1963 hingga 2023. Literatur-literatur tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tema besar. Pertama, dasar-dasar dalam KLN Malaysia, mencakup ide-ide dalam KLN Malaysia, sikap Malaysia dalam politik internasional, aktor utama dalam KLN Malaysia, dan faktor domestik dalam KLN Malaysia. Kedua, isu-isu dalam KLN Malaysia, yaitu militer dan strategis, ekonomi politik internasional, Malaysia dengan organisasi internasional, Malaysia dengan Persemakmuran, dan Malaysia dengan major powers. Terakhir, dimensi kawasan dalam KLN Malaysia yang mencakup empat kawasan, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, dan Antartika. Tinjauan pustaka ini turut menyertakan konsensus, perdebatan, dan celah keilmuan mengenai topik ini. Tulisan ini menunjukkan Malaysia, yang pada awalnya merupakan small state, berhasil mengaktualisasikan sumber daya sehingga saat ini menjadi bagian dari kelompok negara middle power. Terlepas dari banyaknya literatur yang ada, topik KLN Malaysia membutuhkan penelitian lanjutan untuk melengkapi kerumpangan akibat sedikitnya pembahasan pada beberapa era kepemimpinan perdana menteri tertentu.

---

Malaysia's foreign policy (Malaysia's FP) is an interesting international relations phenomenon to be explored. Malaysia became independent in 1957 after previously being under British rule. Malaysia, supported by its strategic geographical position, has succeeded in becoming one of the countries with the most open economies in the world. Malaysia, in turn, has succeeded in establishing a position to be reckoned with, both at the regional and global levels. In this paper, the author discusses KLN Malaysia by reviewing 100 related academic literature published from 1963 to 2023. These literatures are grouped into three major themes. First, Malaysia's FP fundamentals contain ideas in Malaysia's FP, Malaysia's outlook on international politics, Malaysia's FP leading actor, and domestic factors in Malaysia's FP. Second, issues in Malaysia's FP include military and strategic, international political economy, Malaysia with international organizations, Malaysia with the Commonwealth, and Malaysia with major powers. Finally, the regional dimension in Malaysia's FP includes four regions; Southeast Asia, East Asia, Middle East and Antarctica. This literature review includes consensus, debate, and literature gaps. This paper shows that Malaysia, which was initially a small state, has succeeded in actualizing its resources, so it is now part of the middle power group. Despite a large amount of existing literature, the topic of KLN Malaysia requires further research to complete the gaps due to the need for more discussion on specific eras of prime ministerial leadership"

"Perjanjian pengosongan tanah sebagai pelengkap dari perjanjian jual beli sering dibuat untuk mengantisipasi tindakan penjual yang belum juga bersedia meninggalkan tanah walau sudah disepakati waktu penyerahan objek jual beli tersebut. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/Pdt/2020 yang berkaitan dengan perjanjian kredit, perjanjian pengosongan tanah yang dibuat oleh perorangan sebagai debitur dan koperasi sebagai kreditur memuat klausul kuasa mutlak, di mana pimpinan koperasi dalam kenyataannya bertindak untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan Akta Perjanjian Pengosongan yang berfungsi sebagai jaminan atas tanah dengan klausul kuasa mutlak dan kewenangan bertindak dari pimpinan koperasi sebagai pihak yang semestinya mewakili koperasi namun dalam kenyataannya bertindak untuk diri sendiri dalam Akta Perjanjian Pengosongan. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan melalu studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Akta Perjanjian Pengosongan yang berfungsi sebagai jaminan atas tanah dengan klausul kuasa mutlak adalah tidak sah karena merugikan debitur karena merugikan debitur selain juga ada upaya paksaan dalam melakukan pengosongan, yang dapat diartikan sebagai pelanggaran atas hak-hak debitur sebagai pemilik objek jaminan. Dalam kaitannya dengan kewenangan bertindak dari pimpinan koperasi yang tidak mewakili koperasi karena bertindak secara pribadi dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan.  Dengan demikian pimpinan koperasi dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh debitur.

---

As a complement to a sale and purchase agreement, a land clearing agreement is made to anticipate the seller who does not willing to leave the land according to the agreed time for handing over the object of sale and purchase. A Supreme Court Decision Number 761 K/Pdt/2020 related to credit agreements, land clearing agreements made by individuals as debtors, and cooperatives as creditors contain clauses of absolute power of attorney, in which the head of the cooperative acts for himself. This study focuses on the problem of the validity of the Deed of Land Clearing Agreement which functions as collateral for land with an absolute power clause and the authority of the head of the cooperative as the party who should represent the cooperative but in reality acts for himself. This doctrinal legal research was a literature study by collecting secondary data in the form of legal materials. Data were analyzed qualitatively. The results of the analysis showed that the deed of land clearing agreement which functions as collateral for land with an absolute power of attorney clause was invalid as it was detrimental to the debtor and covered coercive efforts for land clearing which can be interpreted as a violation of the debtor's rights as the owner of the collateral object. Concerning the authority to act of the cooperative head who acts personally instead of representing the cooperatives can be declared as an abuse of authority. Therefore, the head of the cooperative can be sued to return the losses suffered by the debtor."

"PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) merupakan institusi baru dalam pasar modal di Indonesia. PT KDEI merupakan satusatunya perusahaan di Indonesia yang memiliki Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan (LKPP). Hal ini menarik minat penulis untuk menelaah masalah pengakuan atas pendapatan usaha PT KDEI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pendapatan usaha PT KDEI dari segi timing pengakuan, cara menghitung, perlakuan akuntansi, dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Untuk itu penulis melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada PT KDEI. Penelitian adalah pada pendapatan dari jasa yang telah secara aktual diberikan PT KDEI yaitu dari jasa kliring dan penyelesaian transaksi efek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan usaha PT KDEI tidak dapat lepas dari Peraturan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek. PT KDEI menganut dasar akrual (accrual bLlsis) di mana pendapatan diakui pada saat PT KDEI mulai memberikan jasanya, yaitu pada hari terjadinya transaksi (T+0). Besarnya pendapatan PT KDEI dari jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek merupakan bagian dari Biaya Transaksi Efek (trim action Tee) yang dibayar oleh Anggota Bursa kepada PT Bursa Efek Jakarta (PT BEJ). Perlakuan akuntansi PT KDEI atas pendapatan usaha ialah dengan mendebet perkiraan Piutang Usaha dan mengkredit perkiraan Pendapatan Jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek serta mengkredit perkiraan Hutang PPN. Penyajian pendapatan jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek dalam laporan keuangan ialah sebagai Pendapatan Usaha dalam Laporan Rugi-Laba. Dan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa sehubungan dengan pendapatan atas jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Efek PT Kliring Deposit Efek Indonesia telah menerapkan baik teori akuntansi maupun Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 secara tepat. Pencatatan atas pendapatan usaha PT KDEI tidak memerlukan perlakuan akuntansi yang khusus atau pun Baru tetapi cukup dengan perlakuan akuntansi yang sudah lazim. Cara menghitung pendapatan usaha PT KDEI adalah mudah artinya tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Penulis memberi saran agar PT Kliring Deposit Efek Indonesia bersiap diri menghadapi tahun 1995. Pada 1 Januari 1995 mulai berlaku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pengganti Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Pada tahun 1995 PT KDEI juga mulai memberikan jasa depository Tujuan bersiap diri ini khususnya ialah agar PT KDEI tetap dapat mengakui pendapatan atas jasa-jasanya secara tepat dan konsisten sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku."

"Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa (Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Bapepam-LK telah memberikan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI wajib untuk menetapkan peraturan tentang Kliring Transaksi Bursa, Penjaminan, dan aktivitas lain yang terkait dengan kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Dalam melaksanakan kegiatan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI menggunakan Novasi untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko gagalnya penyelesaian Transaksi Bursa dan meningkatkan keamanan bertransaksi di Pasar Modal.

---

The Clearing Guarantee Institution is the Person that clears and guarantees the settlement of Securities Exchange Transaction (Article 1 item 9 Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market). Bapepam-LK has granted the business license of Clearing Guarantee Institution to The Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI). As the Clearing Guarantee Institution, KPEI is required to set rules on Securities Exchange Transaction Clearing, Guarantee, and other activities related to Clearing and Settlement Guarantee of the Securities Exchange Transaction. In conducting Securities Exchange Transaction Settlement Guarantee activities, KPEI uses Novation to ensure the settlement of the Securities Exchange Transaction to minimize the risk of settlement failure of the Securities Exchange Transaction and to maximize the security of the Capital Market transactions."

"Semakin berkembangnya pasar modal di Indonesia, yang disertai dengan meningkatnya volume transaksi Efek di Bursa Efek, menyebabkan semakin diperlukannya penyelenggaraan proses kliring efek yang efisien. Skripsi ini merupakan hasil analisa resiko yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan proses kliring efek. Tujuan dari analisa ini adalah untuk penyusun suatu program audit internal yang lebih efektif, yang diharapkan mampu meminimasikan resiko yang ada. Dari hasil penelitian, program audit yang dapat diterapkan pada proses kliring efek secara lebih efektif adalah dengan menggunakan pendekatan siklus yang berorientasi pada analisa resiko, dengan bentuk dan isi program audit yang dapat memberikan informasi mengenai latar belakang aktivitas, tujuan pemeriksaan, dokumen pendukung dan prosedur yang harus dilakukan dan proses pemeriksaan. Selain itu suatu program audit juga harus fleksibel, sehingga memberikan keleluasaan pada auditor untuk menerapkan profesional judgment-nya."

"ABSTRAKIndonesia dan Australia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangatberlimpah. Salah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh kedua Negara tersebutadalah hutan dan segala hasilnya. Oleh karena itu, Negara wajib untuk melindungikekayaan alam tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.Salah satu ancaman bagi hutan Indonesia adalah kebakaran hutan. Penyebab kebakaranlahan tersebut bisa diakibatkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia.Penyebab dari faktor manusia ini bisa pula merupakan pembakaran lahan yangdilakukan oleh penduduk asli. Indonesia memiliki beberapa masyarakat adat yangmelakukan pembakaran lahan sebagai bagian dari tradisi mereka. Hal ini juga terjadidi Australia, yang mana penduduk asli mereka masih melakukan praktekpembakaran lahan untuk kebutuhan sehari-hari

---

ABSTRACTIndonesia and Australia blessed with abundant of natural resources. One of thatnatural resources is a forest. Therefore, the State is obliged to protect the naturalresources, in this case the forest, that can be utilized for the welfare of the peoples.The major threat for the forest is a land clearing by fire. This land clearing can becaused by human factor or natural factor. The cause of this human factor can alsobe a land burning is done by natives. Indonesia and Australia have something incommon on this problem. The Indigenous people of Australia have practice thisland burning for a long time, because it?s one of their custom. Some MasyarakatHukum Adat in Indonesia also doing this land clearing by using the fire for fulfiltheir daily needs"

"Pembangunan perumahan di Indonesia, yang tumbuh pesat karena urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, menghadapi kendala lahan, tenaga kerja, dan backlog perumahan. Meskipun inovatif, metode prefabrikasi modular terbatas oleh desain kurang menarik dan biaya tinggi, memperlambat pembangunan, merugikan produktivitas perusahaan konstruksi, dan menghambat pertumbuhan sektor konstruksi nasional. Tantangan ini terjadi di berbagai negara dan dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan, pola pikir konservatif, dan peraturan yang menghambat. Di Indonesia, tambahan masalah adalah kurangnya penguasaan metode prefabrikasi modular dan kesadaran akan manfaat jangka panjang. Penelitian kali ini mengidentifikasi inovasi penerapan prefabrikasi modular berbasis risiko dengan pendekatan ISO untuk meningkatkan kinerja proyek. Metodolgi yang dipakai adalah studi literatur dengan survey kuesioner serta validasi pakar bertahap. Penelitian menemukan dari 38 faktor risiko berdasarkan 4 proses penerapan metode prefabrikasi modular memiliki rerata asesmen risiko tinggi sehingga diajukan 5 inovasi sebagai upaya menurunkan evaluasi risiko. Penelitian ini menganalisis data dari beberapa literatur berbeda sehingga keterkaitan antar data rendah. Namun proses dan hasil dari penelitian ini dapat diandalkan untuk pemahaman penelitian selanjutnya. Penelitian ini mengkombinasikan usulan inovasi baru serta inovasi dari literatur luar yang memiliki potensi diaplikasikan di Indonesia sebagai optimalisasi efisiensi kinerja biaya penerapan metode prefabrikasi modular.

---

The development of housing in Indonesia, growing rapidly due to urbanization and population growth, faces challenges in terms of land, labor, and housing backlog. Despite being innovative, modular prefabrication methods are limited by unattractive designs and high costs, slowing down construction, harming the productivity of construction companies, and hindering the growth of the national construction sector. These challenges are prevalent in various countries and are influenced by low knowledge, conservative mindsets, and inhibiting regulations. In Indonesia, additional issues include a lack of mastery of modular prefabrication methods and awareness of long-term benefits. This research identified innovative risk-based applications of modular prefabrication with an ISO approach to improve project performance. The methodology employed includes a literature review, a questionnaire survey, and phased expert validation. The study found that out of 38 risk factors based on the 4 processes of implementing modular prefabrication methods, the average risk assessment is high. As a result, 5 innovations are proposed as efforts to reduce risk assessments. The research analyzed data from various literature, resulting in low interdata connectivity. However, the processes and outcomes of this research can be relied upon for further understanding in subsequent research. This study combined proposed new innovations with those from external literature that have the potential to be applied in Indonesia for optimizing the cost efficiency of modular prefabrication methods."

"House of Risk merupakan modifikasi antara metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dengan kerangka House of Quality (HOQ dengan fokus utama yaitu merumuskan tindakan mitigasi terhadap sumber risiko prioritas penyebab kejadian risiko agregat. Metode ini biasa digunakan dalam manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri mencakup proses identifikasi, menilai, serta merespons risiko agar dapat ditangani secara efektif. Pada penelitian ini, manajemen risiko pada proses awal digitalisasi dalam persiapan penerbangan reguler ditinjau menggunakan HOR. Penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi kejadian risiko yang dapat terjadi pada proses digitalisasi penerbangan reguler serta agen risiko penyebab kejadian tersebut melalui diskusi dengan para ahli di bidang terkait. Hasil HOR tahap 1 menunjukkan terdapat 18 jenis kejadian risiko dan 21 agen risiko. Berdasarkan perhitungan Pareto, terdapat 12 agen risiko yang mencakup 80% dari total Aggregate Risk Potential (ARP) dan dipilih sebagai prioritas mitigasi. Agen risiko dengan nilai terbesar yaitu kesalahan saat pembelian sistem dengan nilai ARP sebesar 1032. Setelah itu, dari hasil HOR tahap 2, ditetapkan 12 tindakan pencegahan yang direkomendasikan untuk mengatasi agen risiko yang perlu diselesaikan. Tindakan mitigasi dengan nilai efektivitas tertinggi sebesar 2322 dan 1701 yaitu membuat rencana cadangan dengan mempertimbangkan semua perhitungan dan kemungkinan kejadian apa pun dan selalu melakukan pembaharuan software secara berkala untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

---

House of Risk is a modification of the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) method with the House of Quality (HOQ) framework with the focus being to formulate mitigation actions against priority risk sources causing aggregate risk, process, assess, respond to risks so that they can be handled effectively. In this study, risk management in the digitalization process in the initial preparation can use HOR. The risk that causes these events is through discussions with experts in related fields. The results of HOR stage 1 show that there are 18 types of risk events and 21 risk agents. Based on Pareto calculations, there are 12 a risk agent that covers 80% of the total Aggregate Risk Potential (ARP) and is selected as a mitigation priority. The risk agent with the largest value is the lack of knowledge, experience, and work skills with an ARP value of 864. After that, from the results of the HOR stage 2, 12 recommended countermeasures to address the risk agents that need to be resolved. Mitigation action with the highest effectiveness value of 4572 is a backup plan by considering all calculations and the possibility of any event and always making periodic repairs to avoid unwanted events."