Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The objective of this study is, through a review of current literature on product counterfeiting and piracy, to propose specific topics that future research needs to investigate.... "

"Defining what the global commons consisis of may not be an easy task, but the future of humanity depends on its conservation and sustainable care. Humanity is inextricably linked with the global commons, and what wedo to it would have far reaching consequences on us and our pasterity. This articleseeks to promote research in to how policing could be employed and redesigned to enable us global citizens to protect, conserve and steward our global commons, starting with a discussion of how and why past and present developments in police and police reform are unable to effectively perform these tasks. It proceeds with presenting"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kebijakan dividen terhadap future abnormal retun dan future profitability pada perusahaanperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang membagikan dividen secara konsisten selama tahun 2002-2007. Penelitian ini menggunakan variabel independen dummy dari perubahan dividen dan dividend payout ratio sebagai proksi dari kebijakan dividen. Hasil pengujian dengan data panel menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap future abnormal return dan future profitability setelah dikontrol dengan variabel kesempatan investasi, cash flow, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menguji perbedaan future abnormal retun dan future profitability pada perusahaan yang meningkatkan, menurunkan, dan tidak mengubah pembayaran dividennya dengan menggunakan Independent Sample T Test. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara rata-rata, future abnormal return dan future profitability perusahaan yang meningkatkan pembayaran dividennya lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menurunkan pembayaran dividennya. Selain itu, secara rata-rata, future abnormal return dan future profitability perusahaan yang tidak mengubah pembayaran dividennya juga lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menurunkan pembayaran dividennya. Sementara itu, future abnormal return dan future profitability pada perusahaan yang meningkatkan pembayaran dividennya dengan perusahaan yang tidak mengubah pembayaran dividennya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik.

---

This study aims to analyze the influence of dividend policy on future abnormal retun and future profitability in the companies that listed on the Indonesian Stock Exchange that distributed dividend consistently during 2002-2007. This study uses dummy independent variable of dividend changes and dividend payout ratio. Using panel data, the result of empirical test on this research shows that the two independent variables have a statistically significant influence on future abnormal return and future profitability after controlled by investment opportunities, cash flow, debt to equity ratio, and firm size. In addition, this research also examined the difference future abnormal retun and future profitability between the dividend-increasing firm, dividend-decreasing firm, and the firm that does not change dividend payment. Using the Independent Sample T-Test, the result of empirical test shows that future abnormal return and future profitability between dividend-increasing firms and dividend-decreasing firms are different and statistically significant. In addition, future abnormal return and future profitability between the firms that does not change dividend payment and dividend-decreasing firms are also different and statistically significant. Meanwhile, future abnormal return and future profitability between dividendincreasing firms and the firms that does not change dividend payment do not show a significant difference statistically."

"Dinamika kasus COVID-19 hingga tahun 2022 masih berlangsung di berbagai dunia dan mengakibatkan fluktuasi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berbagai ledakan kasus akibat Variant of Concern (VOC) berdampak secara langsung kepada puskesmas sebagai layanan primer. Untuk melakukan penguatan terhadap puskesmas diperlukan strategi kebijakan pengendalian COVID-19 berupa prevent, detect, dan respond yang diikuti dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pada tingkat puskesmas di era pandemi COVID-19 berdasarkan literature review. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan PRISMA. Kebutuhan penelusuran literatur menggunakan online database berupa google scholar dan GARUDA sehingga didapatkan 14 literatur terinklusi. Selain itu, berbagai kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian berbentuk artikel jurnal, report lembaga kesehatan, text book, dan website berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan di puskesmas masih ditemukan berbagai permasalahan serta hambatan antara lain pembuatan SOP yang tidak komprehensif diikuti kurangnya sosialisasi terkait SOP kepada petugas puskesmas, adanya keterbatasan jumlah petugas surveilans di puskesmas, pelatihan dan sosialisasi untuk melakukan tracing dan surveilans masih belum memadai, serta keterbatasan logistk kesehatan berupa obat-obatan terapi COVID-19 seperti oseltamivir, azitromisin, dan favipiravir. Kesimpulannya implementasi kebijakan di puskesmas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan prevent, detect, dan respond dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembuatan SOP penanganan COVID-19 yang komprehensif, memperkuat strategi komunikasi dan community engagement, melakukan perencanaan mengenai estimasi petugas surveilans, dan memfasilitas petugas kesehatan untuk mendapatkan program pelatihan.

---

The dynamics of COVID-19 cases until 2022 are still ongoing worldwide and resulting high fluctuations in morbidity and mortality rates. Various explosions of cases due to Variant of Concern (VOC) have a direct impact on puskesmas as primary care. To strengthen puskesmas, a policy strategy for controlling COVID-19 is needed in the form of prevention, detect, and response, followed by optimizing the implementation of policies carried out in the field. This study aims to describe the implementation of policies at the puskesmas level in the era of the COVID-19 pandemic based on a literature review. The analysis used in this study is a literature review with the PRISMA approach. The need for literature searches using online database in the form of Google Scholar and GARUDA so that 14 included literatures are obtained. In addition, various literatures obtained in the research are in the form of journal articles, reports from health institutions, text books, and websites in English and Indonesian. The result showed that the implementation of policies at the puskesmas still found various problems and obstacles, including the making of SOPs that were not comprehensive followed by a lack of socialization related to SOPs to puskesmas officers, the limited number of surveillance officers at the puskesmas, training and socialization for tracing and surveillance were still inadequate, and limited health logistics in the form of COVID-19 therapeutic drugs such as oseltamivir, azithromycin, and favipiravir. In conclusion, the implementation of policies at puskesmas has not gone well due to the lack of optimal implementation of preventive, detect, and response policies in controlling COVID-19. Therefore, suggestions that can be given are making a comprehensive SOP for handling COVID-19, strengthening communication strategies and community engagement, planning for surveillance officer estimates, and facilitating health workers to receive training programs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan pertumbuhan kredit bank umum konvensional di Indonesia baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Bank umum kemudian dikelompokkan berdasarkan modal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). Pertumbuhan kredit bank umum dipengaruhi oleh faktor internal perbankan, kebijakan, dan eskternal. Penggunaan dummy variable berfungsi untuk melihat perbedaan dampak pengelompokkan modal terhadap pertumbuhan kredit bank. Hasilnya menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok bank berdasarkan modal sesuai dengan ketentuan BI. Selain itu, pengaruh kebijakan moneter dalam memengaruhi pertumbuhan kredit di Indonesia bersifat ambigu, terutama pada bank dengan modal kecil.

---

This study aims to analyse the determinants of commercial banks credit growth in Indonesia both on demand and supply side. Commercial banks are then classified based on their capital size in accordance of the provisions of Bank Indonesia (BI). Commercial banks credit growth is largely driven by internal factor of banks, policy factor and external factor. Dummy Variable is used to see the different effects of classification of capital towards banks credit growth. The results show that there is no significant difference in BI classification. Furthermore, the influence of monetary policy on determining banks credit growth is ambigious, particularly in low-capital banks."

"ABSTRAKRiset merupakan aspek penting yang telah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi proses sebuah kebijakan Negara maju, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, dan lembaga nirlaba hamper tidak bisa terlepas dari keberadaan riset. Upaya penempatan hasil riset sebagai landasan proses kebijakan telah dilakukan Indonesia slama lebih dari lima puluh tahun, tetapi hasilnya masih belum optimal. Naskah ini bertujuan mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi lembaga penelitian, khususnya di Kementrian Sosial dalam menempatkan riset sebagai salah satu referensi empirik proses kebijakan. Dari pembahasan ini terungkap bahwa persoalan utamanya adalah bagaimana riset itu dapat dipahami sebagai bahan penting dalam penetuan alternatif kebijakan. Penelitian komperehensif (intersektoral) dan interdisiplin ilmu sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan sosial yang semakin besar sekaligus semakin kompleks. Peningkatan kapasitas peneliti, baik kuantitas maupun kualitas dala merespons persoalan tersebut sangat dibutuhkan. Pada sisi lain, sinkronisasi program penelitian, baik di lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan ,unit teknis kementrian maupun instasi sektoral di lingkungan pemerintah pusat dan daerah masih mengalami banyak hambatan. Pengejawantahan wacana proses kebijakan berbasis riset perlu dibangun berupa kesamaan pesepsi antaroganisasi termaksud sejak penentuan isu, perumusan masalah, hingga pelaporan hasil, tanpa megesampingkan kaidah ( meodologi dan administrasi ) penelitian untuk menjamin kredibilitas hasil. Konsekuensi logisnya sangat terkait dengan kesiapan peneliti dan sarana prasarana penelitian, termasuk dukungan penganggaran.

---

ABSTRACTResearch is an important aspect that has been used as one of the basic considerations for the process of a policy. In developed countries, every policy of non-governmental institutions, business entities, and non-profit instftutions can hardly be detached from the existence of research. Attempts to locate research results as the base forthe policy process have been conducted by Indonesia for more than fifty years, but the results are still not optimum yet. This paper aimed to reveal a number of issues that are still faced by research institutions, especially in the Ministry of Social Affairs in placing research as one of the empirical references to the policy process. From the discourse it was revealed that the main issue was how the research can be understood as an important ingredient in the determination of policy alternatives. Comprehensive (intersectoral) and interdisciplinary research was needed to address the increasing complex social problems. Increasing the capacity of researchers, both quantity and quality in responding to the problem was still urgently needed. On the other hand, the synchronization of research programs, both within the research and development institutions, the technical units of ministries and sectoral agencies within the central and local governments still face many obstacles. Therefore, the manifestation of the discourse of a research-based policy process needs to be developed in the fonn of similar perceptions bet\veen inter-organizations since the determination of issues, the formulation of the problem, to reporting the results, without overriding the rules (methodology and administration) of research to ensure the credibility of the results. The logical consequence of this is closely related to the readiness of researchers and research infrastructure, including budget support. "