Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tuntutan perkembangan global, perubahan kondisi makro Indonesia, dan dinamika internal menyebabkan Departemen Keuangan melaksanakan reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerjanya. Pada proses reformasi birokrasi dilakukan penerjemahan visi ke dalam peta strategi lalu disusun ke dalam Key Performance Indicators (KPI), dan digunakan Balanced Scorecard (BSC) sebagai sistem pengukuran kinerja yang baru. Tesis ini membahas tentang evaluasi tahap penyusunan BSC dan peta strategi tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta meneliti tingkat pemahaman dan kesiapan pegawai dalam penerapan BSC. Hasil penelitian memperlihatkan hasil evaluasi terhadap peta strategi dan hasil identifikasi tentang faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menunjang proses selanjutnya.

---

The demand of global growth, the changing of Indonesian macroeconomic condition, and internal dynamic condition forced Ministry of Finance to implement bureaucratic reform to enhance performance. In this process, the translation of vision into strategy map is done and arranged into Key Performance Indicator (KPI) and Balanced Scorecard (BSC) is used as a new performance measurement system. This thesis analyzes the process of constructing BSC and strategy map of Capital Market and Financial Institution theme, and to identify the level of awareness and employee acceptance in implementation of BSC. The study shows the result of strategy map and identification process of factors that can be used to facilitate further process."

"Tesis ini bertujuan mengevaluasi rancangan, implementasi, keselarasan dan proses cascading BSC tema belanja negara pada Departemen Keuangan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan mengandalkan data sekunder dan hasil wawancara. Fokus evaluasi cascading pada unit eselon I yang terlibat fungsi alokasi belanja negara yaitu BKF, DJA, DJPK, dan DJPb. Hasil evaluasi dengan sembilan tahap sukses Rohm menunjukkan bahwa tema strategi belanja negara hanya menjalankan 8 tahap, dimana tahap inisiatif tidak ditetapkan pada tingkat depkeuwide. Sebaiknya perspektif keuangan perlu dimasukkan dalam rancangan tema strategi belanja negara agar bisa mengukur efisiensi penggunaan anggaran. Pemahaman atas hubungan sebab akibat para pegawai perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakselarasan dan ketidaktepatan KPI yang ditetapkan. Hasil penyelarasan peta strategi belanja negara dengan depkeu-one menunjukkan perlunya perbaikan atas keselarasan KPI dan sasaran strategis pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

---

The purpose of this case study is to evaluate the design, implementation, alignment and cascading process of Disbursement Theme Balanced Scorecard of Ministry of Finance. The unit focus of cascading process are BKF, DJA, DJPK and DJPb. The results of evaluation based on nine steps of succes-Rohm shows that disbursement theme already conduct 8 steps, without initiatives step. In order to measure initiative budget eficiency disburement theme should be modified with financial perspectives. The public servant should improve their understanding on cause-and-effect in this strategic theme to minimize the unaligned and wrong measured KPI. The alignment of objectives and KPI in learning and growth perspective should be improved."

"Departemen Keuangan (Depkeu) sebagai salah satu pemegang amanat rakyat dalam pengelolaan keuangan negara terus berupaya untuk menjadi bagian dari reformasi itu sendiri dengan cara melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan terus menerus dengan tujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik prima. Untuk mempercepat tercapainya tujuan tersebut, Menteri Keuangan memutuskan menggunakan balanced scorecard sebagai sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen strategis di departemen yang dipimpinnya. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi rancangan dan implementasi BSC untuk tema pendapatan negara. Selain itu, kriteria Baldrige juga digunakan untuk mengevaluasi apakah Depkeu memiliki kinerja yang unggul setelah BSC diterapkan. Penelitian atas tingkat kesiapan strategis organisasi juga dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan organization capital Departemen Keuangan dalam menerapkan BSC. Hasil tesis ini mengusulkan perbaikan rancangan dan implementasi BSC yang sudah berjalan dan mengidentifikasi hal-hal yang dapat dijadikan pedoman Depkeu dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan tingkat kesiapan strategis organisasi, serta menyarankan perbaikan agar Depkeu dapat menjadi organisasi yang berkinerja unggul.

---

Ministry of Finance as one of the owners of people trusteeship in state's finance management continually cope to be a part of reformation process itself by conducting bureaucracy reform step by step and continuously as a mean to create clean, professional and responsible government officers as well as creating efficient and effective bureaucracy enabling it to give excellent public service. In order to speed up the achievement of these objectives, Minister of Finance decided to use balanced scorecard as a performance management and strategic management system in Ministry of Finance. The objective of this thesis is to evaluate balanced scorecard?s design and implementation for revenue generation. Additionally, Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence is also used to evaluate whether the Ministry of Finance can achieve excellent performance after balanced scorecard is applied. Research in the level of organization strategic readiness is also conducted to measure the level of readiness Ministry of Finance?s organization capital in applying balanced scorecard. Results of this thesis suggest the need of adequate improvement of design and implementation of balanced scorecard that have been done and identify everything that can be used as guidance for Ministry of Finance for creating policy in order to improve the level of organization strategic readiness. This thesis also finds the needs of improvement so that Ministry of Finance can become an organization that can achieve excellent performance."

"Biro Keuangan mempunyai tugas membina dan melaksanakan pengelolaan keuangan dilingkungan departemen. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini dilakukan terhadap tugas yang diberikan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selam ini dilakukan mcngacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum bisa dijadikan pedoman untuk rnenilai tingkat kinerja Biro Keuangan yang sebenamya. Dalam penelitian ini penulis mempraktekan pengukuran kinetja dengan pendekatan Balanced Scorecard. Alat pengukuran jni mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pcmbelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bfsnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan.Populasi untuk perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dan perspektif Proses Bisnis Internal adalah pegawai Biro keuangan yang berjumlah 77 orang. Adapun mengambilan sampelnya (selain indikator kehandalan sistem informasi) menggunakan teknik sensus. Sedangkan sampel untuk indikator kehandalan sistem informasi menggunakan non random sampling yaitu hanya pejabat Biro Keuangan yang berjumlah 17 orang. Populasi untuk pelanggan adalah pegawai yang ada pada Sekretariat Jenderal selain Biro Keuangan dan pejabat pegawai yang mengurus biaya mutasi/pindah. Teknik pengambilan sarnpelnya non random sampling, untuk pegawai Sekretariat Jenderal berjumlah 65 orang dan 50 orang untuk pejabat/pegawai yang mengurus biaya mutasilpindah. D.isamping itu untuk teknik pembobotan menggunakan 6 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Sekretariat Jenderal yaitu dua orang pejabat eselon 11 dan empat orang pejabat eselon Ill.Hasil dari penelitian dapat disimpu!kan bahwa kinerja Biro Keuangan Departemen Hukum dan HAM dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 35, dan hasil pengukuran skor serta bobot yang diberikan oleh para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,57 angka ini masuk dalam kategori cukup baik.Perincian hasil pengukuran ini adalah sebagai berikut ; kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi rnemperoleh skor 9 ruasuk dalam predikat cukup baik. kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan menggunakan satu indikator, yaitu operasi memperoleh skor 4 masuk dalam kategori baik, kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh skor 18 masuk dalam predikat baik dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapnn anggaran memperoleh skor 4 masuk dalam kategori sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 85~1 %.

---

Bureau of Finance has the task to develop and implement financial management for the Ministry of Law and Human Rights. In order to see the success of the program and activities that have been carried out on the tasks assigned, the bureau has to do performance measurement. The diving performance measurement is done based on the financial aspects and Government Accountability Report (LAKIP). The results of both reports cannot be used as guidelines for assessing the performance level of the actual condition of Finance Bureau. In this study author analyze performance measurement practices in the bureau using the Balanced Scorecard approach, This approach was used to measure the performance from four perspectives: learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective and financial perspective. Population for growth and teaming perspective and Internal Business Processes perspective is Finance Bureau staff total 77 people. The sampling (other than the information system reliability indicator) is using census techniques. The sample taken to study the indicator of reliability of information systems using non-random sampling of lhe total population of Finance Bureau officials. Population to the customer is employee to the Secretariat General and employees who take care of the cost of mutation I move, Sample taking technique of non random sampling, for the General Secretariat staff are 65 people and 50 people for officers/employees who take care of the cost of mutation I move. In addition to weighting techniques author using 6 expert respondents taken from officlais at the Secretariat General of the two echelon II officials and four echelon Ill officials.

Results of research can be concluded that the performance of the Bureau of Finance Ministry of Law and Human Rights using the Balanced Scorecard approach is wen with the total score of 35, and the results of measurement and weighting scores given by experts for ali aspects of this figure is 3.57 in the good category.

The details of these measurements are as follows: learning and growth performance as measured by employee satisfaction, internalization of the vision and mission and capabilities of information systems scored 9 in the predicate is quite good, internal business process performance as measured by using a single indicator, namely the operation scores 4 fall into either category, customer performance as measured by five indicators namely tangibility, reliability, responsiveness, assurance and Empathy scores of 18 in both the predicate and performance on the financial aspects, as measured by indicators of budget absorption of 4 scores entered in the

category very well with budget for the absorption rate 85,31%."

"Adanya tuntutan perkembangan globalisasi, dinamika intemal dan perubahan kondisi makro di Indonesia menyebabkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerjanya. Selain itu, pemerintah juga sering dihubungkan dengan pelayanan elit-belit dan tiBalanced Scorecard (BSC) sebagai sistem pengukuran kineja yangbaru. Tesis ini bertujuan mengevaluasi implementasi BSC di DJBC dan untuk melihat tingkat pemahaman dan kesiapan pegawai dalam sistem BSC. Hasil penelitian menyarankan perbaikan peta strategi, implementasi BSC yang telah berjalan dan mengidentifikasi komponen yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan pemahaman pegawai

---

The demand of globalization growth, internal dynamie and the onesia macoeconomic condition forced Directorate Generale Cu Excise to implement bureaucratic reformation to enhance performance. Beside that, government institution is usually known with its bureaucratic services,

complicated and untransparent. To change this negative image, Directorate Generale has been pointed by Indonesia govemment as a pionecer to do those burcaucratic reformation. In this programme, the translation of vision into strategy map is done and arranged into Key Performance Indicators (KPI) and Scorecard (BSC) is used as a new performance measurement system. The purpose of this thesis is to evaluate BSC's implementation in Directorate Generale Customs and Excise and to identify employee's level of understanding and ess BSC system. The result of this research suggest the impact strategy map, BSC implementation and identify some priorities components that can be taken to make policies to improve employee's level of understanding."