Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh subsidi kesehatan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui peran sektor kesehatan dalam perekonomian nasional serta pengaruhnya terhadap sektor lainnya tenaga kerja dan rumah tangga. Analisis menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) melalui pengembangan sektor kesehatan: industri obat- obatan, rumah sakit pemerintah, Puskesmas, rumah sakit swasta, imunisasi dan pengeluaran kesehatan lainnya. Simulasi kebijakan subsidi kesehatan dilanjutkan untuk menganalisis distribusi pendapatan menggunakan data SNSE dan SUSENAS selanjutnya dilakukan Structural Path Analysis.Hasil analisis menunjukkan kecilnya peranan sektor kesehatan terhadap pembentukan PDB dan hasil simulasi subsidi kesehatan belum mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan golongan rumah tangga miskin dengan golongan rumah tangga kaya meskipun telah mengunakan standar Bank Dunia. Pengaruh langsung terbesar dari subsidi kesehatan akan diterima oleh golongan rumah tangga paling kaya. Hal ini terjadi karena karakteristik pengeluaran kesehatan rumah tangga pada data SUSENAS. Namun dengan memperhitungkan pengaruh tidak langsung dari subsidi kesehatan tersebut dampak subsidi akan lebih besar diterima oleh tenaga kerja berdasarkan klasifikasi (produksi, operator, dll penerima upah gaji) dan tenaga kerja (tata usaha jasa, penjualan, dll penerima upah gaji) dibandingkan tenaga kerja lainnya. Kemudian dampak tidak langsung pada sektor produksi yang terbesar adalah industri (makanan, minuman dan tembakau) serta perdagangan (besar dan eceran).

---

This research aimed to analyse the impact of health subsidy on household income distribution. The analyses also include health sector contribution to domestic economy and its relation to other sectors, iabours and households. Further analysis uses Social Accounting Matrix model through the development on health sectors industry: such as Drug Industry, Government Hospital, Puskesmas, Private Hospital, Immunization and Other Health Expenditure. Than some simulations policy are applied to analyse their impact on income distribution by using SAM and SUSENAS data, and followed by Structural Path Analysis.

The results show that health sectors have a small contribution to the GDP. The simulations result shows that health subsidy might not be able to reduce gap among poor and rich household income distribution. The highest direct impact of health subsidy will be received by upper level of household even using World Bank Standard. This happens because the linear proportion characteristic of household health consumption on SUSENAS Data. Nevertheiess with indirect impact calculation from health subsidy, the highest impact will be received more by labour with classifications (production, operator, etc recipient wage salary) than others. In production sector, the highest impact will be received by (food, beverages and tobacco) Industries and (whole sale and retail) trading."

"Dalam kondisi perekonomian yang belum pulih dari krisis pada tahun 1997, serta situasi politik yang masih tak menentu, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang kurang populer di masyarakat yaitu menaikkan harga jual BBM rata-rata 12% dalam bulan Oktober 2000. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN tahun 2000, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 22,5 trilyun (diperkirakan akan membengkak menjadi Rp. 43,5 trilyun), jumlah ini sangat besar bila dihubungkan dengan defisit anggaran tahun 1999/2000 sebesar Rp. 44,1 trilyun. Dengan kenaikan harga BBM tersebut diperhitungkan dapat menurunkan subsidi BBM sebesar Rp. 800 milyar, dan selanjutnya penghematan subsidi ini dikembalikan ke masyarakat sebagai kompensasi. Di sini Pemerintah menghadapi situasi yang dilematis, di satu sisi subsidi BBM harus diupayakan dihapus karena sangat membebani keuangan negara (APBN), di lain pihak keadaan sosial ekonomi masyarakat masih dalam keadaan yang memprihatinkan, sehingga sebagian masyarakat cenderung bereaksi menolak kebijakan tersebut. Kondisi yang diuraikan tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM dan kompensasi tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga masyarakat, dengan menggunakan peralatan analisa Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 1999. Untuk keperluan ini SNSE tahun 1999 perlu dimodifikasi dengan memunculkan Pengilangan Minyak Bumi sebagai sub sektor tersendiri, tidak lagi tergabung dalam sub sektor pertambangan lainnya. Dari SNSE yang telah dimodifikasi tersebut kemudian dapat diketahui angka-angka pengganda, yang menggambarkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, dalam bentuk dampak global/keseluruhan, transfer, open loop maupun close loop. Hasil analisis menunjukkan beberapa hal berikut : 1. Dilihat dari segi kebijakan, penurunan subsidi BBM selama ini hanya ditempuh melalui intervensi terhadap harga BBM, sedangkan variabel lain yang cukup dominan dalam menentukan besarnya subsidi BBM, yaitu volume konsumsi BBM dan biaya pengadaan BBM belum pernah dijadikan alternatif pemecahan. 2. Angka-angka pengganda pada kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa: - Secara keseluruhan kenaikan harga BBM tersebut menurunkan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 20.839,33 milyar (2,65%), dengan dampak terbesar diatami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan, yaitu dua kelompok rumah tangga yang mendominasi penggunaan BBM sebanyak 43,69% dari konsumsi BBM nasional, dengan meliputi penduduk sebanyak 23,50% dari penduduk Indonesia. - Secara transfer, kenaikan harga BBM belum menimbulkan dampak pada sektor-sektor pendapatan. Secara open loop, kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan rumah tangga pada sektor neraca institusi sebesar 0,74%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. - Secara close loop kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan sektorsektor pada neraca produksi sebesar 1,91%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. 3. Angka Pengganda pada kompensasi sebesar Rp. 800 milyar. Secara keseluruhan, kompensasi Pemerintah tersebut menaikkan seluruh pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 1.624,90 milyar atau 0,21% dari pendapatan rumah tangga semula. Kenaikan pendapatan ini terdiri dari kenaikan secara transfer sebesar Rp. 0,95 milyar (0%), secara open loop Rp. 375, 28 milyar (0,05%) dan secara close loop sebesar Rp. 1.048,67 milyar atau 0,13% dari pendapatan semula. 4. Dari penurunan pendapatan dan kenaikan pendapatan pada butir 2 dan 3 tersebut di atas diperoleh dampak netto berupa penurunan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 19.214,43 milyar atau 2,44% dari total pendapatan semula. 5. Kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi dari Pemerintah ternyata membawa dampak perbaikan pada kesenjangan pendapatan rumah tangga. Kalau sebelumnya, perbandingan rata-rata pendapatan perkapita dari masingmasing golongan rumah tangga yang terendah dengan tertinggi adalah 1:5,766, maka dengan adanya kebijakan tersebut perbandingan ini menjadi I:5,442. Dari data ini terlihat bahwa penurunan subsidi memperbaiki kesenjangan pendapatan rumah tangga, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa subsidi BBM sebaiknya dihapuskan dan BBM diperjualbelikan dengan harga pasar. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa secara prinsip subsidi BBM perlu dihapuskan karena memperbaiki kesenjangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun mengingat rumah tangga masyarakat kita masih menghadapi permasalahan perekonomian, yang diindikasikan oleh tabungan masyarakat yang negatif di tahun 1999, maka pada kelompok rumah tangga masyarakat tertentu, yakni yang kurang mampu, masih perlu diberikan subsidi BBM secara langsung. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna menentukan target subsidi dimaksud beserta mekanisme pemberian subsidi yang seefektif mungkin."

"Perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut ketersediaan tenaga kerja yangmempunyai keahlian yang memadai. Data Produk Domestik Bruto (PDB) serta Sakemastahun 2003 dan 2006 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiapkenaikan l persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan pekerja berpendidikan Sl ke atassebesar 2,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomiakan semakin banyak ketersediaan tenaga kerja berpendidikan Sl ke atas. Karena untukmenghasilkan pekerja berpendidikan tinggi memerlukan pembiayaan yang cukup besar, maka subsidi pendidikan menjadi suatu hal yang tidak dapat guna mendukuugpertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di masa akan datang.Pemerintah Indonesia telah lama mencanangkan subsidi pendidikan guna menyiapkansumber daya manusia yang handal. Perubahan sasaran subsidi pendidikan terus berlangsungsesuai dengan proses berjalannya waktu. Indonesia pernah mencanangkan wajib belajar 6tahun, kemudian bergeser menjadi wajib belajar 9 tahun, bahkan saat ini masyarakat sudahmenuntut supaya dana pendidikan mencapai 20 persen dari APBN/APBD. Dibeberapa daerahkaya, 20 persen anggaran untuk pendidikan telah terealisasi.Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia tahun 2006 digunakan untukmentransformasi pembahan alokasi anggaran subsidi pendidikan yang diluncurkan olehpemerintah, guna meningkatkan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya akanmendorong rumah tangga mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan tinggi.Sedangkan alur subsidi pendidikan dirunut dengan menggunakan Structural Path Analysis(SPA).Analisis dampak dari tabel SAM tahun 2006 menunjukkan bahwa setiap pertumbuhanekonomi naik sebesar 1 persen akan menyediakan kesempatan kerja berpendidikan Sl ke atassebanyak 24| ribu ekivalen tenaga kerja (EIK). Apabila dilihat pertumbuhannya, maka setiap1 persen pertumbuhan ekonomi akan meminta pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 4,l2persen.Apabila golongan rumah tangga secara desil berdasarkan jumlahpenduduk, maka 10 persen rumah tangga golongan paling bawah hanya menikmati pendapatanrumah tangga secara keseluruhan sebesar Rp 35,1 triliun. Untuk 10 persen golongan rumahtangga paling kaya menikmati pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.075,2 triliun. Inimenunjukkan bahwa gap pendapatan antara rumah tangga 10 persen termiskin dengan rumahtangga 10 persen terkaya sebesar 1 banding 31. Hasil simulasi subsidi pendidikan menunjukkan bahwa apabila subsidi pendidikandiberikan secara merata ke seluruh rumah tangga, melalui fasilitas pendidikan, makapengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar l4 persen. Jika subsidipendidikan hanya diberikan untuk rumah tangga golongan bawah, maka pengeluaran rumahtangga untuk pendidikan meningkat sebesar 13 persen"

"

COVID-19 merupakan pandemi global pertama bagi Indonesia yang tidak hanya memicu krisis kesehatan, namun juga menekan perekonomian. Mengingat durasi pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian belum dapat ditentukan, artikel ini akan mensimulasikan dampak ekonomi pandemi terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pengaruhnya di tingkat rumah tangga. Untuk mensimulasikan dampak pandemi, artikel ini akan menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), mempergunakan metode Pengganda Harga Tetap Terbatas (CFPM) untuk mensimulasikan dampak pandemi di tingkat makroekonomi, kemudian membawa hasilnya ke simulasi mikro untuk mendapatkan gambaran yang lebih jauh di tingkat rumah tangga. Dampak dari pandemi akan disimulasikan dalam tiga scenario berdasarkan waktu, dengan dua tingkat keseriusan sub skenario untuk tiap skenario, guna memperhatikan dampak pandemi pada ekonomi dan kemakmuran rumah tangga. Pandemi akan disimulasikan masuk ke perekonomian melalui dua jalur, komoditas dan produktivitas, dan kebijakan pemerintah untuk memerangi pandemi akan disimulasikan pada dua skenario terakhir. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilaksanakan, pandemi secara umum berdampak negatif bagi perekonomian dan mengurangi pendapatan rumah tangga, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang tinggal di perkotaan. Berikutnya, stimulus pemerintah menjadi penyelamat dengan memicu perekonomian dan mengurangi dampaknya perekonomian, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Lebih jauh lagi, hasil simulasi mikro menunjukkan bahwa pandemi mengurangi ketimpangan pendapatan namun meningkatkan kemiskinan disaat yang bersamaan, bergantung pada durasi dan tingkat keseriusan dari pandemi.

 

---

COVID-19 is the first global pandemic for Indonesia that not only triggers a health crisis but also suppresses its economics. Due to the pandemic uncertain duration and immeasurable economic losses, this paper attempts to simulate the short run pandemic economic impact on Indonesia, particularly at the household level. In simulating the pandemic damage, this paper will employ Social Accounting Matrix (SAM) using Constrained Fixed Price Multiplier (CFPM) method to channel the pandemic impact and bring the result to the household microsimulation. There are three time-based scenarios will be simulated, two severity level sub scenarios for each scenario will study the effects to the economics and households welfare. The pandemic will be simulated entering the economy through two channels, commodity and productivity, and the government policies to provide the cushion to the economic will be simulated in the last two scenarios. Based on the simulations, the pandemic slams economics and reduces households income, especially bottom income households in urban areas. At that point, the government economic stimulus become a saviour by encouraging the economics and reducing the pandemic impact. Furthermore, the household simulations show that the pandemic decreases income inequality yet increases poverty simultaneously, follows the duration and the severity of pandemic.

 

"

"Dampak dari subsidi harga pangan yang ditujukan untuk mengatasi kekurangan gizi pada kelompok di bawah garis kemiskinan telah diperdebatkan selama beberapa dekade. Keefektifan program ini juga diperdebatkan di negara-negara berkembang mengingat besarnya jumlah anggaran pemerintah yang dialokasikan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji dampak Program RASKIN di Indonesia untuk konsumsi kalori total dan tiga macronutrients pada rumah tangga miskin. Dampaknya dikelompokkan menjadi dua: rumah tangga miskin yang mengkonsumsi beras sampai dengan 15 kilogram sebulan dan lebih dari 15 kilogram beras sebulan. Karena adanya indikasi endogenitas pada jumlah subsidi yang diterima oleh penerima subsidi, diterapkan metode Instrumental Variable IV. Dengan menggunakan data IFLS yang mencakup periode sebelum dan sesudah program subsidi diterapkan, hasil penelitan ini menunjukkan bahwa subsidi RASKIN memiliki dampak positif yang signifikan terhadap total asupan kalori untuk kedua jenis rumah tangga, namun berdampak lebih kecil pada asupan karbohidrat rumah tangga yang mengkonsumsi beras lebih dari 15 kilogram per bulan.

---

The impact of a targeted food price subsidy to resolve undernourishment for ldquo below poverty line rdquo group has been debated for decades. Its effectiveness is also argued in developing countries due to huge amount of government budget allocated for the program. Therefore, this study examined the impact of RASKIN Program in Indonesia for the intakes of total calories and three macronutrients of poor households. The impacts are classified into two poor households who consume up to 15 kilograms of rice a month and more than 15 kilograms of rice a month. Due to indication of endogeneity problem on subsidy amount received, Instrumental Variable IV method is applied. Using the IFLS data which cover the period before and after the subsidy program are implemented, the results show that RASKIN subsidy has a significantly positive impact on the total calorie intake for both types of households, yet has smaller impact on carbohydrate intake of the households whose rice consumption is over 15 kilograms per month."

"ABSTRAKPemerintah membuat kebijakan penurunan subsidi BBM karena subsidi BBM telah menjadi beban berat bagi APBN, dinilai tidak tepat sasaran, dan merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penurunan subsidi BBM dengan pemberian kompensasi berupa cash transfer dan non-cash transfer terhadap perekonomian, distribusi pendapatan rumah tangga, dan tingkat emisi CO2. Penelitian ini menggunakan SNSE Indonesia tahun 2008 sebagai alat analisisnya. Hasil simulasi penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi berupa pemberian cash transfer berdampak lebih baik terhadap perbaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga Indonesia dibanding dengan kompensasi non-cash transfer. Sedangkan hasil simulasi kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi non-cash transfer menunjukkan bahwa kompensasi yang dialokasikan pada sektor yang terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor angkutan darat) berdampak lebih baik dibanding pengalokasian pada sektor yang tidak terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor konstruksi), baik dalam nilai perubahan PDB, total pendapatan rumah tangga, maupun perbaikan ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun alokasi kompensasi pada sektor angkutan darat berdampak pada peningkatan jumlah emisi CO2. Sementara itu, jika dilakukan kebijakan penurunan subsidi BBM satu jenis tertentu dengan tetap memberikan subsidi untuk dua jenis BBM lainnya, maka penurunan subsidi BBM jenis solar dinilai lebih efektif untuk menurunkan tingkat emisi CO2 dan menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan.

---

ABSTRACT

Fuel subsidides create a heavy burden for state budget, not effective as poor social protection and creating environmental problem. Fuel subsidies which are not well targeted tend to widen income distribution gap. This study aims to analyze the impact of fuel subsidies removal and cash transfer policies to Indonesian economy, household income distribution, and the level of CO2 emission. This study using Social Accounting Matrix Indonesia for the year of 2008 as a tool of analysis. As the results, fuel subsidy removal decreases income distribution inequality and GDP. Overall, fuel subsidy removal decreases CO2 emission, except for fuel compensation allocated in land transportation which increases the CO2 emission. This study also found that cash transfer as compensation gives better effect to the household income distribution compared with non-cash transfer compensation. Another finding was that subsidy removal with sector targeted policy gives better impact for the sector which had direct relation to the fuel subsidy sector than the sector indirect related. This study also identifies that the impact of the certain types of fuel subsidy removal differ each other. The subsidy removal for diesel affects on decreases of income distribution inequality and CO2 emission better than gasoline and kerosene subsidy removal."

"Krisis keuangan global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2008 telah menekan pertumbuhan ekonomi global dan menyebabkan banyak negara termasuk Indonesia mengalami kontraksi ekonomi. Untuk mengantisipasi dampak krisis, pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif. Berbagai program stimulus fiskal yang diikuti dengan penurunan suku bunga selama krisis keuangan global terbukti mampu menstabilkan kembali perekonomian, namun tidak demikian halnya dengan angka ketimpangan pendapatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun pasca krisis. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang diambil selama krisis keuangan global terhadap ketimpangan pendapatan rumah tangga di Indonesia. Untuk menggambarkan transmisi kebijakan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, digunakan pendekatan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi Finansial (SNSEF). Sedangkan untuk mengetahui besarnya ketimpangan pendapatan rumah tangga, digunakan analisis Indeks Theil. Melalui update SNSEF Indonesia 2008, diketahui adanya perlambatan ekonomi selama krisis terutama disebabkan oleh anjloknya kinerja ekspor dan merosotnya investasi. Untuk melakukan investasi selama krisis, rumah tangga menggunakan lebih banyak tabungan. Sedangkan guna menutupi pengeluaran untuk konsumsi, rumah tangga miskin membutuhkan transfer pendapatan yang cukup tinggi dari pemerintah dan anggota keluarga mereka yang berada di luar negeri. Selain itu, terjadi peningkatan kredit konsumsi yang cukup tinggi terutama dilakukan oleh rumah tangga kota tidak miskin. Dengan menggunakan angka multiplier SNSEF, diketahui bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang dipadu dengan kebijakan moneter ekspansif yang diambil selama tahun 2009 mampu secara signifikan meningkatkan pendapatan rumah tangga, meskipun dampak yang diberikan melalui pelonggaran moneter tidak cukup besar. Dari sisi fiskal, berdasarkan angka Indeks Theil, diketahui bahwa kebijakan pemberian subsidi kepada sektor usaha dan transfer pendapatan kepada rumah tangga selain meningkatkan pendapatan juga mampu menurunkan ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dibandingkan dengan kebijakan penurunan pajak.

---

Global financial crisis started in mid 2008 had depressed global economic growth. It also had triggered contraction for the economy in many countries, including Indonesia. Meanwhile, in order to anticipate this impact, the government and the Central Bank imposed expansionary fiscal and monetary policies. Various fiscal stimulus programs followed by lowering interest rates during global financial crisis have re-stabilized the economy. However, there still remained a problem, where income inequality continues to rise year by year in the post-crisis period. Therefore, this research is conducted with an aim to investigate the impacts of expansionary fiscal and monetary policies imposed during global financial crisis on household’s income inequality in Indonesia. To describe policy transmission towards household’s income distribution, this research employs Financial Social Accounting Matrix (FSAM) approach. Whereas, the Theil Index is used to examine the degree of income inequality of household. Through assessing the 2008 updated Indonesian FSAM, it can be seen that there is an economic deterioration during crisis which is mainly caused by the decline in export perfomance and by the fall in investment. During the crisis, the main source of households’ investment was from their savings. Meanwhile, the poor households required higher income transfer from the government and their family which were working abroad to pay for their consumption expenditure. As well, there was a significant increase in consumption credit, in particular by non poor urban households. Applying the FSAM multiplier, it can be known that the combination of expansionary fiscal and monetary policies imposed in 2009 were significantly able to increase household income. But, the impact of monetary policy was not significantly big. From the fiscal side, using the Theil Index, it can be known that the subsidy policy given to business sector and the transfer delivered to households are not only able to increase income, but they are also able to reduce income inequality between households if these are compared to cutting tax policy."

"PLTS atap merupakan salah satu teknologi energi terbarukan yang semakin meningkat perkembangan dan penggunaannya di dunia dalam mendukung transisi energi dengan tujuan meninggalkan penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan untuk mewujudkan nihil emisi karbon. Transisi ini memiliki dampak yang salah satunya adalah pada bisnis kelistrikan di perusahaan utilitas listrik. Penelitian ini menggunakan pemodelan sistem dinamis untuk menggambarkan hubungan antara variabel yang menjelaskan pengaruh penetrasi PLTS atap rumah tangga pada pendapatan perusahaan utilitas listrik yang disesuaikan dengan pasar kelistrikan di Indonesia. Pemodelan yang dibangun mengadopsi dari model difusi Bass, dengan obyek penelitian pelanggan rumah tangga PLN dengan daya >2200VA. Obyek perusahaan utilitas listrik adalah PLN, pembangkit listrik PLN dan IPP. Area penelitian adalah Jawa Bali dengan periode waktu tahun 2022-2050. Hasil dari penelitian ini adalah penetrasi PLTS atap rumah tangga berpengaruh negatif yang mengakibatkan penurunan keuangan dari perusahaan utilitas listrik. Faktor-faktor yang penting yang berpengaruh terhadap penetrasi PLTS atap adalah batas kapasitas jaringan, insentif dan tingkat adopsi. Kondisi keuangan perusahaan utilitas listrik Indonesia masih ditopang oleh besarnya pelanggan listrik dengan daya <2200VA (non-prosumer) yang sebagian disubsidi oleh pemerintah, sehingga penetrasi PLTS atap tidak membuat jatuh keuangan perusahaan utilitas. Faktor-faktor batas kapasitas jaringan listrik dan besarnya insentif berdampak yang rendah, tidak berdampak pada perubahan BPP, penurunan keuntungan bersih PLN pada kisaran Rp 1,01 triliun - Rp 3,49 triliun, tahun terdampak dari 2033-2035 dan waktu pulih 3 - 8 tahun. Besaran insentif 65% adalah faktor berdampak paling rendah dibanding yang lain. Sedangkan untuk faktor-faktor tingkat adopsi dari PLTS atap (menurut model bass-diffussion, innovation factor dan imitation factor), berdampak besar dengan terjadinya kenaikan BPP, penurunan keuntungan bersih PLN antara Rp 11,99 triliun - Rp 17,49 triliun, dan waktu pulih yaitu 12 - 16 tahun. Sedangkan penurunan konsumsi listrik non-prosumer sebesar <2% akan menyebabkan ketidakstabilan kondisi bisnis kelistrikan di Indonesia, karena terjadi kenaikan BPP dan penurunan keuntungan PLN sebesar >Rp 14,24 triliun. Untuk konsumsi listrik non-prosumer sebesar 2%, pemerintah masih mempunyai dana dengan mengalokasikan penghematan subsidi listrik sebesar Rp 4.409,96 triliun untuk menutupi kerugian dari perusahaan utilitas listrik Rp 3.278,71 triliun, serta memiliki selisih sebesar Rp 1.131,25 triliun untuk pengembangan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan besarnya penetrasi PLTS atap rumah tangga agar dapat diimbangi dengan kemampuan perusahaan utilitas listrik untuk melakukan transformasi bisnis sehingga program transisi energi berjalan dengan lancar, yang dapat digunakan melalui mekanisme instrumen kebijakan dengan mengatur tingkat insentif dan batas kapasitas jaringan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong perusahaan utilitas listrik terutama PLN untuk mengembangkan bisnis model baru yang menyesuaikan kondisi transisi energi ke depan.

---

Rooftop Photovoltaic (PV) is one of the renewable energy technologies that is increasing in development and use in the world in supporting the energy transition with the aim of leaving the use of fossil energy to use clean renewable energy (zero carbon emission). This transition has an impact, one of which is on the electricity business in the utility power company. This study applies dynamic system modeling to describe the relationship between variables that explain the impact of household rooftop PV penetration on utility power companies revenue in Indonesia. The model is based on the Bass diffusion model, and the study's object is PLN household customers with a power >2200VA. For utility power companies, the objects are PLN, PLN power plants, and IPPs. Meanwhile, the study will focus on Java and Bali from 2022 to 2050. This study gives the result that the penetration of a household rooftop PV has a negative effect which impacted to the decline in the financial condition of the utility power company. Important factors that influence the penetration of a household rooftop PV are grid capacity threshold, incentives, and adoption rates. The financial condition of Indonesian utility power companies is still supported by the large number of electricity customers with a power <2200VA (non-prosumer) which is also partially subsidized by the government, so that the penetration of a household rooftop PV does not make the utility power company's finances fall. The factors such as a grid capacity threshold and the amount of incentives have a low impact, have no impact on changes in BPP, a decrease in PLN's net profit in the range of Rp. 1.01 trillion - Rp. 3.49 trillion, the year of impact is from 2033-2035 and recovery time is 3 - 8 years. The 65% incentive is the lowest impact factor compared to the others. Meanwhile, the adoption rate factors of a household rooftop PV (according to bass-diffussion model, innovation factor and imitation factor), have a large impact with the increase in BPP, a decrease in PLN's net profit between Rp. 11.99 trillion - Rp. 17.49 trillion, and recovery time is 12 - 16 years. Furthermore, a <2% decline in non-prosumer electricity consumption may induce instability in Indonesia's electrical business, due to an increase in BPP and a loss of >Rp 14.24 trillion in PLN profit. For a 2% non-prosumer electricity consumption, the government can still have sufficient funds by allocating Rp. 4,409.96 trillion in electricity subsidy savings to cover losses from utility power companies of Rp. 3,278.71 trillion, leaving a Rp. 1,131.25 trillion differences for renewable energy development. The Indonesian government must balance the high penetration of household rooftop PV with the ability of utility power companies to transform their businesses so that the energy transition program can proceed smoothly, which can be used through policy mechanisms by setting incentive levels and grid capacity threshold. Moreover, the government needs to encourage utility power companies, especially PLN, to develop new business models that adapt to future energy transition conditions."