Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi menjelaskan asumsi peran manusia yang able dan proses yang agile selaku penyusun dynamic capabilities, yang menghasilkan adaptive policy sehingga dapat dibangun dynamic governance. Penelitian juga untuk memahami proses pembangunan dynamic capabilities dan pengembangan model tentang pengaruh able people dan agile process terhadap dynamic capabilities dalam proses kebijakan pelayanan pendidikan di Kabupaten Jembrana. Desain penelitian menggunakan mixed methods: 1) pendekatan kuantitatif dengan model statistik persamaan struktural SEM, 2) pendekatan deskripsi kualitatif dengan wawancara mendalam, dan 3) penggunaan Soft System Methodology (SSM) untuk membangun model pengembangan proses kebijakan publik. Temuan uji persamaan struktural SEM menghasilkan hubungan pengaruh: i) able people terhadap thinking again, ii) agile process terhadap thinking ahead, iii) agile process terhadap thinking across, iv) thinking again terhadap thinking across, dan v) thinking again terhadap thinking ahead. Analisis kualitatif deskriptif menunjukkan sejumlah perilaku kepemerintahan Kabupaten Jembrana mencerminkan kemampuan pembangunan dynamic capabilities baik thinking ahead, thinking again, maupun thinking across. Simpulan pengembangan model konseptual dengan metode kualitatif SSM, mendukung temuan uji persamaan struktural SEM, dimana dynamic capabilities yang dihasilkan adalah dari aspek thinking again, sementara thinking ahead dan thinking across terpusat pada inisiatif Bupati Jembrana. Kemampuan Pemkab Jembrana menghasilkan dynamic capabilities yang diwujudkan dalam kebijakan adaptif pelayanan pendidikan kemudian mendorong sebuah dynamic governance. Kondisi ini selanjutnya menumbuhkan nilai demokrasi dan diimplementasikannya prinsip-prinsip good governance (accountability, transparansi, dan partisipasi masyarakat) dalam kebijakan pelayanan pendidikan di Jembrana.

---

This dissertation describes the roles of able people and agile process in developing dynamic capabilities to create adaptive policy to achieve dynamic governance. The study also aims to understand the roles of able people and agile process in developing dynamic capabilities of Public Education Services Policy in Jembrana Regency. The research design utilizes a mixed-methods of: 1) quantitative approach with structural equation statistic model SEM, 2) qualitative description approach through in-depth interviews, and 3) application of Soft System Methodology (SSM) to construct the development model of public policy process. The findings of SEM structural equation test show the impact of: i) able people on thinking again, ii) agile process on thinking ahead, iii) agile process on thinking across, iv) thinking again on thinking across, and v) thinking again on thinking ahead. The descriptive qualitative analysis shows that a number of Jembrana regency government?s behaviors have incorporated dynamic capabilities including thinking ahead, thinking again, and thinking across. The conclusion of conceptual model development using SSM qualitative method is aligned with the findings based on SEM structural equation test, that the dynamic capabilities are created from the thinking again aspect while the thinking ahead and the thinking across aspects are best demonstrated by Jembrana Bupati (Regent)?s innitiatives. The dynamic capabilities of the Jembrana Regency Government in creating adaptive educational services policy in turn establish a dynamic governance of which stems out democratic values and the application of good governance principles (accountability, transparency, and community involvement) in the educational services policy."

"ABSTRAKPelayanan publik merupakan suatu proses kegiatan yang diemban oleh suatu pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Proses kegiatannya melibatkan dua pihak yaitu penerima dan pemberi layanan. Keduanya saling berinteraksi secara dinamis dan kompleks. Para pakar mengakui adanya perbedaan nilai diantara keduanya, baik yang menyangkut kualitas maupun kinerja pelayanan. Disatu sisi tuntutan masyarakat seringkali berlebihan, sementara pada sisi lain pemerintah mempunyai kemampuan yang terbatas. Untuk meminimalkan perbedaan tersebut diperlukan suatu pengukuran kinerja yang baik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.Pengukuran kinerja pelayanan publik yang selama ini banyak dilakukan di Indonesia misalnya model LAKIP melalui Inpres 7/1999 dan IPM dari UNDP masih berorientasi pada paradigms government bersifat internal dan parsial. Sementara itu pengukuran kinerja yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menggunakan paradigma good governance masih langka. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah model pengukuran kinerja pelayanan publik dengan pendekatan systems thinking dan system dynamics. Dengan demikian judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah "Model Kinerja Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Systems Thinking Dan System Dynamic (Studi Kasus Pelayanan Pendidikan Di Kota Bandung)".Penelitian ini menggunakan disain studi kasus. Data diungkap dengan teknik pengukuran secara komprehensif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Kelebihan pendekatan systems thinking dan system dynamics adalah (1) model yang dihasilkan dapat menampung secara rinci semua variabel penting baik dari perseptif pemerintah maupun masyarakat, dan dapat digunakan untuk mengatasi persoalan detail complexity. (2) dapat menjelaskan keterkaitan antar variabel penting tersebut secara dinamis, untuk mengatasi persoalan dynamic complexity. (3) Variabel yang dihasilkan dapat menggambarkan kegiatan yang diamati melalui variabel lunak, variabel nyata, maupun variabel dari hasil suatu perhitungan ke dalam suatu model secara bersamaan.Model yang dihasilkan merupakan model pengukuran kinerja yang komprehensif, dengan aplikasi systems thinking dan system dynamics dalam penelitian pelayanan publik. Pendekatan ini selalu mempertimbangkan hubungan kausalitas dan proses balikan secara dinamis antar variabel dalam bentuk simpal balikan. Proses balikan secara dinamis dalam pelayanan, seperti juga fenomena masyarakat yang lain, terjadi dalam tiga kemungkinan perilaku (systems building blocks), yaitu (1) perilaku saling memperkuat (reinforcing), (2) perilaku penyeimbang (balancing), dan (3) perilaku yang menggambarkan adanya ketertundaan (delay). Perilaku seperti tersebut dapat diamati secara dinamis sepanjang waktu.Pendekatan system dynamics selain digunakan untuk menguji keterkaitan antar variabel dalam systems thinking secara kompleks dan dinamis, juga digunakan untuk melakukan simulasi terhadap suatu kebijakan sebelum dilaksanakan, dengan bantuan perangkat lunak yaitu powersim dan vensim. Pendekatan ini dapat meminimalkan kesalahan suatu kebijakan.Penelitan ini menghasilkan empat temuan penting. Pertama, kinerja layanan pendidikan di kota Bandung periode tahun 1996-2002 yang dilakukan dengan menggunakan model IPM, menurut klasifikasi UNDP berhasil mencapai kategori tinggi, dan berada pada peringkat pertama di antara daerah lainnya di Jawa Barat. Temuan kedua adalah hasil pengukuran kinerja berdasarkan LAKIP, menunjukkan kinerja dengan kategori baik. Namun masih belum optimal untuk dapat mencapai 100%. Kedua pengukuran ini tidak menggambarkan adanya keterkaitan dan mekanisme pengukuran yang seimbang. Ketiga, dengan pendekatan systems thinking, proses ini menghasilkan keterkaitan antar variabel yang dikelompokkan ke dalam dua strategi, yaitu internal dan eksternal serta dibagi ke dalam empat dimensi, meliputi masyarakat, proses internal dan keuangan, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Strategi dan dimensi yang dihasilkan digambarkan dalam hubungan kausalitas berikut proses balikan dinamisnya, melalui kajian teoritik dan praktik, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Secara konseptual kinerja pelayanan pendidikan di Kota Bandung dapat dikonstruksikan dalam dua pola perilaku generik yaitu pola batas pertumbuhan (limit to growth) serta pola pertumbuhan dan kekurangan modal (growth and underinvestment). Pola pertama mempunyai pembatas utama yaitu dana untuk membiayai dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pola kedua, ditandai oleh kecenderungan peningkatan kualitas pendidikan dengan dana dad pemerintah yang terbatas. Pola ini mempunyai kecenderungan terus menerus terjadi dari waktu ke waktu, sehingga sangat penting untuk diketahui pengungkit yang mempunyai karakter pengaruh yang paling besar dalam menanggulangi keterbatasan tersebut. Keempat, berdasarkan temuan ketiga, disusun tiga skenario untuk mengatasi keterbatasan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Skenario pertama adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan di Bandung, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendanai kegiatan operasional pendidikan. Skenario kedua adalah peran pemerintah diarahkan untuk membangun kualitas pelayanan secara terus menerus dan menetapkan standar pelayanan. Skenario ketiga, diperkirakan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan mempunyai efek adanya daya tarik untuk bersekolah, maka skenario pertama dan kedua akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan yang berkualitas.Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan, pertama agar menggunakan pendekatan systems thinking untuk pengukuran kinerja pelayanan publik pada umumnya, dan pelayanan pendidikan pada khususnya. Konsekuensinya penggunaan model IPM dan LAKIP perlu disesuaikan, terutama dalam keterkaitan antar variabel yang dibangun. Kadua, pengukuran kinerja tidak dapat diamati hanya pada suatu saat dan berdiri sendiri, maka system dynamics dapat menjadi solusi yang teramati secara terus menerus secara dinamis. Ketiga, pengukuran dapat dikatakan obyektif dan dapat diterima oleh pemberi dan penerima layanan, maka perlu mengikut sertakan masyarakat dengan mekanisme yang transparan. Keempat, keterbatasan pertumbuhan kinerja pelayanan pendidikan yang diuji melalui simulasi, maka dibuat tiga skenario untuk mengambil kebijakan. Pertama, untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat guna mendanai kegiatan operasional pendidikan. Kedua, pemerintah propinsi memprioritaskan pembangunan pendidikan kabupaten/kota disekitar Kota Bandung sehingga memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, Kota Bandung tidak menjadi satu-satunya tujuan sekolah di sekitar Kota Bandung. Ketiga, menggabungkan skenario petama dan kedua yaitu meningkatnya kualitas pendidikan akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Dalam rangka mencapai Indeks Pembangunan Manusia dengan score 80 pada tahun 2010, Dinas Pendidikan Kota dan Pemerintah Kota Bandung perlu terus meningkatkan mutu pelayanan karena pendidikan merupakan pengungkit terkuat bagi pembangunan manusia.Implikasi akademik dalam penelitian ini adalah menghadapi perkembangan manajemen modern yang semakin kompleks dan adanya keterbatasan rasionalitas, maka pendekatan systems thinking dan system dynamics menjadi alternatif yang paling baik. Pendekatan ini dapat digunakan dalam proses manajemen sejak proses perencanaan hingga evaluasi hasil suatu kegiatan."

"Suatu kegiatan pembangunan mulai dari bentuk gagasan sampai pada perencanaan kemudian pelaksanaan, dimaksudkan untuk merangsang atau menciptakan perubahan sosial. Demikian pula dengan pembangunan waduk di Palasari Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, memang ditujukan untuk merubah tatanan lingkungan sosial, khususnya masyarakat petani yang akan memanfaatkan kehadiran waduk tersebut, untuk keperluan pengairan, perikanan, dan pariwisata. Oleh karena itu pembangunannya akan meimbulkan dampak langsung kepada petani, khususnya kehidupan keluarga petani yang berada di sekitar waduk, salah satu diantaranya adalah keluarga petani di desa Ekasari.Dampak pembangunan diartikan sebagai perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Dampak dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif berupa resiko pada lingkungan fisik dan non fisik, termasuk sosial budaya (UULH RI No. 4 tahun 1982). Salah satu dampak pembangunan waduk yang paling nyata adalah telah terjadi perubahan kehidupan keluarga petani menjadi lebih dinamis mengikuti arus perubahan lingkungan, terutama yang mengarah pada peningkatan atau pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan hidup keluarga petani. Yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah :(1) Bagaimanakah dampak pembangunan waduk terhadap ke hidupan keluarga petani, yang meliputi aktivitas di bidang pertanian, fungsi dan struktur keluarga yang telah melembaga.(2) Apakah dampak tersebut memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap kehidupan keluarga.Perubahan yang ingin ditelaah dalam penulisan ini adalah perubahan sosial yang paling mendasar memiliki ciri- ciri sebagai berikut : (1) Perubahan yang terjadi harus diterima dan dihayati oleh sebagian besar warga masyarakat bersangkutan. (2) Perubahan itu harus terintegrasi kedalam sistem sosialnya, sehingga menjadi bagian dari padanya, atau melembaga.Tujuan penelitian ini untuk memberikan suatu realitas lingkungan sosial, dengan harapan dapat terungkap gambaran (deskripsi) tentang pengaruh pembangunan waduk, atau perobahan lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, terhadap kehidupan keluarga petani yang letaknya sangat dekat dengan lokasi pembangunan. Dan juga ingin mengetahui perubahan kualitas keluarga petani yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya petani.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa aktivitas keluarga yang telah melembaga di bidang pertanian, seperti kegiatan gotong royong mengerjakan semua pekerjaan di sawah tidak mengalami perubahan, Hal ini disebabkan kegiatan gotong royong merupakan norma atau patokan berperilaku, sehingga sangat sulit untuk menghilangkannya, walaupun telah terjadi perubahan lingkungan hidupdi de s a ini.Di bidang fungsi keluarga, juga tidak terlihat perubahan yang mendasar. Para orang tua tetap bergairah menyekolahkan anaknya, dan tetap mengajarkan sikap toleransi terhadap tetangga baru dan lama, juga tetap meneruskan nilai-nilai religi dan tradisi kepada anaknya. Suatu hal yang menarik ditemukan di lapangan ialah masih kuat orientasi keluarga pada keluarga inti. Hal ini berpengaruh positif terhadap pemecahan masalah keluarga, tanpa perlu meminta bantuan pada keluarga lain. Orientasi yang kuat pada keluarga inti dapat membendung pengaruh yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga.Di bidang struktur keluarga, maka kedudukan dan peranan setiap anggota keluarga masih berlandaskan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan antara orang tua dan anak, demikian pula antara anak dan orang tuanya masih enampakkan keharmonisan.Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan keluarga petani akibat pembangunan waduk. Atau dapat dikatakan, perubahan lingkungan alam menjadi lingkungan buatan (waduk) tidak sampai merubah tatanan lingkungan sosial yang telah melembaga, yaitu kehidupan keluarga petani yang masih teguh memegang nilai-nilai budayanya.Jumlah daftar pustaka adalah : 36 buah (mulai dari tahun 1964 sampai dengan 1988).

---

The Impact Of Palasari Dam Construction To The Farmer Family (A Case Study Ekasari Village at Jembrana, Province of Bali)A construction activity starting from an idea up to the designing then to the executing implementation of the construction, is meant to motivate of bring about a social change. So, inasmuch as the construction of a dam in Palasari, in the regency of Jembrana., province of Bali, it is, indeed, meant to change the social circle arrangement, particularly farmers who will profit much of the presentation of the dam, for the irrigation of requirements, for the fisheries, and for the tourism. In view of the fact that the development will affect directly to the farmers, particularly the life of the families of the farmers at the surroundings of the dam, one of which is the families of the farmers of Ekasari Village.An impact of the development is meant to be the changes in the ecological form of matters caused by the physical human activities. It can have been either positive or negative in nature that it is in the form of some risks of physical and non-physical environment, included the effect upon the cultural and social elements. (UULH = The Law of Ecological Warranty, RI No. 4 1982). One of the impacts of the development of the dam is the most real changes in the life style of the farmer's families, they become energetic to follow the flow of change in their environments, especially, everything that tends to increase the economic growth and the welfare of farmer's family lives. Therefore, the problems of this thesis are :(1) What is the impact of dam construction to the farmer family, covering some activities in the field of agricultural enterprises, the function and the institutionalized family structure ?(2) Does the impact provide some positive or negative influence upon the farmer's family lives ?In this thesis we want to study the changes in the social phenomenon which is the most fundamental and have some characteristics such is : (1) The changes occurs should be accepted and sensed by most members of the social communities concerned. (2) The changes should be integrated into the social system, so that they become the integrated parts, and internalized.We have an achievement here in order to give something real in the social environments, hoping that we can see something about the description of how the effects work on the construction of the dam, or we can see how the changes of natural environments become the changes to man ? made environment. We cant to study about the changes in the aspects of the lives of the family farmers near the surrounding places of the dam where it had been contracted. We also want to study the changes of quality in the families having the values and norms of social and cultural aspects characteristic to farmers family.From the results of the research we have had an outlook concerning the activities of the families in the filed agriculture, such as the mutual aids in executing their routine works in the rice fields remains unchanged. This is because the mutual aids in the working in the rice - fields is the norm on the line of actions, where we' find difficult if we want to end this, though they happen to have some changes their habits.It the functions of family, we do not also see the changes fundamentally,. Parents remain eager to send their children to schools, and remain teach their children to have tolerance of attitudes upon the new and old neighbors. They also remain teach their children to continue their religious esteems and traditional patterns. Something that is interesting to be found in the field of study is that remain strongly oriented to the core family. It has a positive influence upon a problem solving about some family problems; without any help of another family. This can hold the influence that comes from the outside world that will make a disharmonious life in the family.In the family structures, the position and the roles of every member of family remain take the foundation in the value and the norms of the social community doctrines. The relation between parents and children, also between children and parents remain show the features of harmony.The conclusion is that there is no fundamental change 'in farmers lives caused by dam construction, or in other words, the change of natural environment to man made environment does not effect the settled social structure of the Farmers, who still keep their cultural norms.The number of bibliographical reference books are : 36 books (starting from 1964 up to 1988)."

"Perlunya peningkatan net enrollment ratio primary school dan infant mortality rate bagi Negara Republik Indonesia untuk pengakumulasian human capital yang selanjutnya menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable growth) sudah tidak dapat dihindari lagi. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan net enrollment ratio primary school dan infant mortality rate adalah dengan meningkatkan pengeluaran belanja bidang kesehatan dan pendidikan.Melihat terdapat pandangan beberapa peneliti yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran belanja bidang pendidikan dan kesehatan terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate maka tesis ini akan menganalisis signifikansi pengaruh dari pengeluaran pemerintah propinsi-propinsi di Indonesia dalam bidang pendidikan dan kesehatan terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate propinsi-propinsi tersebut. Model yang akan digunakan untuk melakukan analisis pengaruh pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan propinsi-propinsi di Indonesia terhadap net enrollment ratio primary school serta infant mortality rate propinsi-propinsi tersebut adalah model regresi linier persamaan pendidikan dan kesehatan yang dikembangkan oleh Gupta, Verhoeven dan Tiongson pada tahun 1999. Data yang digunakan adalah panel data, runtut waktu data mulai dari tahun 1997 sampai dengan 2000 untuk 26 propinsi-propinsi yang ada di Indonesia.Hasil studi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh propinsi-propinsi di Indonesia terhadap Infant Mortality Rate, dan Net Enrollment Ratio Primary School. Selain itu, pada pengamatan propinsi-propinsi yang dibagi menjadi kelompok propinsi di Indonesia bagian Barat dan Timur menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh propinsi-propinsi di Indonesia bagian Barat (Sumatera dan Jawa) dan propinsi-propinsi di Indonesia bagian Timur (Bali, Kalimantan, NTT, NIB, Sulawesi, Maluku dan Irian) terhadap infant mortality rate masing-masing kelompok propinsi tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran pendidikan, signifikansi pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap Net Enrollment Ratio Primary School hanya terbukti untuk kelompok propinsi-propinsi di Indonesia bagian Barat."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai strategi efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Lokal Kabupaten Jembrana yang mencakup detail proses efisiensi yang dijalankan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan langkah efisiensi, baik pendorong maupun penghambat serta peran kebijakan efisiensi terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Topik efisiensi birokrasi ini penting mengingat probIem klasik yang dihadapi oleh kebanyakan organisasi birokrasi justru adalah Inefisiensi. lnefisiensi birokrasi inilah yang menurut Lusk daiam Midgley sebagai salah satu sebab penting yang menghambat proses pembangunan sosial. Pada saat yang sama Pemerintah Kabupaten Jembrana berhasil menampilkan jati diri sebagai organisasi birokrasi yang efisien. Pada kenyataannya juga, nama baik Kabupaten Jembrana dalam hal keberhasilan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat diawali dengan keberhasilan kebijakan efisiensi di segala sektor.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi Iapangan, wawancara dengan para informan dan studi kepustakaan. Sementara itu terhadap pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling dengan informan mencakup : Bupati Kabupaten Jembrana, Asisten I, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, para kepala bagian, kepala subbagian. Hasil penelitian ini dianalisis dengan mengaitkan dengan kerangka pemikiran Strategi Efisiensi Birokrasi Pemerintah Daerah.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah strategi efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah Strategi DOA (Dana, Orang dan Aset / Alat), yaitu pendayagunaan anggaran keuangan, personil temasuk struktur organisasi dan seluruh aset / fasilitas / sarana secara seefisien mungkin dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, manfaat dan kesinambungan yang mengacu pada tujuan organisasi pemerintah daerah dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Masing-masing strategi efisiensi tersebut dapat uraikan sebagai berikut:Pertama, efisiensi dana. Efisiensi dana ini dimulai sejak perencanaan anggaran, pelaksanaan / penggunaan anggaran sampai pertanggungjawaban / pengawasan. Efisiensi pada perencanaan dilakukan dengan:1).Anggaran berbasis kinerja, sehingga memudahkan penetapan program yang betul betul bermanfaat 2).Skala prioritas, yaitu dengan mengutamakan peningkatan dibidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli, sesuai dengan indikator HDI ( Human Deveiopment Index ). 3).Pemaparan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada saat pengajuan anggaran unit kerja. Efisiensi pelaksanaan anggaran diiakukan dengan cara :1). Pelaksanaan pola rutin bukan proyek 2).Standarisasi harga barang dan nilai pekerjaan melalui Standar harga Dinamis dan Tim Owner Estimate. 3). Paradigma anggaran bersisa. 4).Sistem Kas Induk 5).Investasi / pendayagunaan dana. Efisiensi dalam pengawasan, yaitu pemeriksaan SPJ (pertanggungjawaban) sesuai dengan standarisasi harga, sehingga pengendalian pencegahan penggelembungan harga bisa efektif. Kedua, efisiensi orang atau personil. Dilakukan dengan restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah daerah. Ketiga, efisiensi aset/alat. Antara Iain dengan pemanfaatan aset bempa gedung, tanah dan Iain-Iain secara maksimal. Langkah efisiensi yang paling berpengaruh adalah poia Owner Estimate (OE) yang menghasilkan penghematan dana yang sangat besar dan relatif mudah dalam pelaksanaannya.Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan efisiensi yang diiakukan adalah faktor eksternal seperti reformasi dan arus otonomi daerah ( yang mempengaruhi sisi wewenang yang Iuas, keuangan daerah dan dukungan perangkat peraturan pemerintah yang reformatif ), kesatuan Iokasi kantor / dinas yang memudahkan koordinasi serta kepemimpinan bupati yang kuat. Faktor-faklor penghambat yang dihadapi adalah aspek perilaku aparatur pelaksana yang sebagian masih terbiasa dengan ?gaya orde baru?. Hambatan iainnya yang ditemui dalam pelaksanaan tugas aparatur adalah terlalu beratnya beban kerja pada unit kerja tertentu sebagai konsekwensi efisiensi struktur organisasi birokrasi dan kurangnya fasilitas seperti ruangan bagi unit kerja tertentu yang intensitas pekerjaannya tinggi dan jumlah personilnya banyak.Peran kebijakan efisiensi di segala bidang adalah tersedia dana dan sumber daya Iainnya secara relatif besar untuk alokasi pembiayaan program yang berhubungan Iangsung dengan kesejahteraan masyarakat seperti program peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan dan daya beli masyarakat.Rekomendasi bagi Kabupaten Jembrana adalah perlu peninjauan aspek keseimbangan beban kerja baik lingkup organisasi unit kerja maupun secara personal dan ketersediaan fasilitas terutama ruangan yang memadai. Bila perlu sebagian unit kerja dimekarkan kembali (seperti Bagian Umum / Perlengkapan dan Bidang-bidang pada Dinas Kerkesos). Mengenai ruangan, juga perlu ada penambahan terutama untuk Bagian Umum.Bagi daerah Iain di seluruh Indonesia perlu mempelajari pola efisiensi yang dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Jembrana dan melakukan replikasi sesuai kondisi masing-masing, terutama pola efisiensi OE (Owner Estimate) Saran untuk Pemerintah Pusat, Depdagri perlu meningkatkan sosialisasi terhadap berbagai inovasi dan efisiensi yang dilakukan oleh Kabupaten Jembrana dan juga kabupaten Iainnya yang memiliki keunggulan tersendiri berupa pendokumentasian program efisiensi/inovasi secara rinci (bisa berupa kerjasama dengan pihak-pihak yang telah melakukan penelitian tentang Jembrana), memperbanyak kemudian didistribusikan ke seluruh kabupaten serta meningkatkan penghargaan (reward) bagi daerah-daerah berprestasi."

"Teknologi Kereman adalah suatu hasil rekayasa sosial dalam bentuk inovasi pada program pembangunan peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sekaligus peningkatan kesejahteraan sosial komunitas petani ternak sapi Bali dan peningkatan kemampuan serta keberdayaan kelembagaan masyarakat pedesaan baik lembaga sosial maupun lembaga ekonominya. Perubahan struktur mata pencaharian bisa muncul akibat kesamaan kepentingan dalam mengadopsi teknologi baru sehingga muncul mata pencaharian baru dan komunitas baru.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : mengapa terjadi perubahan struktur mata percaharian pada petani dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur mata pencaharian pada petani?Secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban mengapa terjadi perubahan struktur mata pencaharian pada petani dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pcrubahan struktur mata pencaharian petani .Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan, survey dan wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah penduduk yang memelihara sapi Bali dengan menggunakan teknologi kereman sebanyak 100 orang sedangkan informan adalah mereka yang terlibat dalam program pembangunan peternakan di kabupaten Gianyar dan di Kecamatan Gianyar dengan jumlah informan 10 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Gianyar dan staf Camat Gianyar dan Penyuluh Pertanian Lapangan, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat serta pengurus dan anggota kelompok tani ternak sapi Bali di Desa Tulikup.Dari hasil survey terhadap responden dan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan struktur mata pencaharian petani yang diakibatkan oleh adanya kesamaan kepentingan dalam mengadopsi teknologi kereman pada pemeliharaan sapi Bali, sehingga sebanyak 52 % responden memilih menjadi petani/peternak sapi kereman sebagai mata pencahariannya yang mana sebelumnya hanya 34 % saja. Disamping itu masuknya teknologi kereman juga memunculkan sistem kekerabatan baru dan sistem ekonomi baru. Dari data empinik dilapangan ditemukan adanya komunitas baru yang terdiri dari beberapa dadia (ikatan keluarga besar dalam tatanan masyarakat Bali) yaitu kelompok tani ternak sapi Bali yang memiliki aturan tersendiri dan terbentuknya mekanisme sistem pemasaran serta siruktur lembaga ekonomi (pasar) baru yaitu bursa lemak yang merupakan pasar ternak pedesaan yang terpisah dengan pasar desa, pasar kecamatan maupun pasar hewan di kabupaten yang telah ada.Dari hasil penelitian ini dapat disarankan agar dalam aplikasi teknologi kereman sebagai suatu pemberdayaan komunitas yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur mata pencaharian petani khususnya dan masyarakat pedesaan pada umumnya, sedapat mungkin dihindari terjadinya kesenjangan sosial baik didalam perbedaan kepemilikan ternak(sapi) maupun perbedaan penguasaan dan pemahaman terhadap teknologi.Dalam hal ini diperlukan adanya pembinaan yang lebih intesif oleh instansi teknis baik melalui latihan-latihan keterampilan, studi banding ke kelompok lain yang lebih berhasil maupun upaya pemberdayaan didalam memperoleh modal usaha yang nantinya dibagikan secara adil kepada anggota kelompok yang berminat dan berkemampuan."

"Penelitian tatakrama masyarakat di Desa Air Kuning menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens untuk mengkaji permasalahan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatakrama masyarakat di Desa Air Kuning, memiliki wujud, fungsi, dan makna bagi kehidupan warga masyarakatnya. Wujud tatakrama, diantaranya: tatakrama terhadap orang tua (orang yang dituakan), tata krama makan dan minum, tatakrama berpakaian, dan yang lainnya. Fungsi tata krama adalah dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam mengatur dam menata kehidupan masyarakatsedangkan makna tatakrama adalah dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada warga masyarakat, dalam bersikap dan berperilaku. Di samping itu, makna tatakrama dapat meningkatkan keyakinan dan rasa percaya diri bagi warga masyarakatnya dalam bersikap dan berperlaku. Pelaksanaan tatakrama oleh warga masyarakat di Desa Air Kuning dilakukan baik di dalam lingkungan kerabat, maupun luar lingkungan kerabat."

"Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi produktifitas. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik dan mantap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat menjawab masalah-masalah kesehatan yang ada, efektif, realistis, dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi.Perencanaan yang matang disemua sektor pembangunan merupakan kebutuhan utama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Metode peneltian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan bentuk pelaksanaan penelitian evaluasi. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan reformasi pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Jembrana pasca desentralisasi melalui Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) tahun 2007 sedangkan penelitian evaluasi dilakukan untuk menilai program pelaksanaan JKJ, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program JKJ tahun berikutnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur masukan secara keseluruhan dapat didayagunakan dengan baik, walaupun pada sumber daya manusia perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik lagi terutama dari segi kuantitas dan diperlukan adanya peningkatan kualitas baik terutama kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan kerja yang dilakukan. Unsur proses yang dilakukan Bapel JKJ dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan juga telah dilakukan dengan cukup baik, hanya saja terdapat kelemahan ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan yang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Unsur luaran memperlihatkan hasil yang cukup baik, yaitu meningkatnya tingkat kepesertaan program walaupun tidak signifikan, akan tetapi moral hazard masih ditemukan pada pemberian pelayanan kesehatan oleh PPK."