"Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah menekankan pentingnya reformasi birokrasi serta keterbukaan informasi publik, hal itu tertuang dalam Cetak Biru Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta keterbukaan informasi publik, Mahkamah Agung menciptakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP. SIPP saat ini sudah digunakan pada seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada tahun 2015 diketahui bahwa belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pengguna SIPP hingga saat ini sehingga belum diketahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi niat pengguna dalam menggunakan SIPP.
Penelitian kuantitatif dilakukan dengan kuesioner menggunakan model technology-organization-environment TOE beserta tambahan konteks individu. Responden merupakan pengguna internal SIPP pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang berasal dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Terdapat sepuluh variabel yang diuji dengan melibatkan 296 responden dan dianalisis dengan metode PLS-SEM.
Hasil dari penelitian ini adalah Dukungan Manajemen Puncak DMP , Kebijakan Lembaga KLM , Kemudahan Penggunaan KMP , Manfaat Penggunaan MPG , Efikasi Diri EFD dan Pengaruh Sosial PSS menjadi faktor yang memengaruhi niat untuk menggunakan SIPP. Faktor manfaat penggunaan menjadi faktor yang paling memengaruhi niat untuk pengguna SIPP.
The Supreme Court of Indonesia as the highest judicial institution in Indonesia has emphasized the importance of bureaucratic reform and public information disclosure, as it is written in the Supreme Court Blueprint 2010 2035. Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP was created as a tools to fulfil Supreme Court needs in order to monitor court case and also for public information disclosure media. According to information system audit result conducted in 2015, it is known that there has been no evaluation related to SIPP users so there are no known factors that may affect user intention to use SIPP.Quantitative research using quetionnaires will be conducted using technology organization environment TOE model along with additional human context. Respondents are internal SIPP users from the first level court and appellate level court which comes from Public Courts, Religious Courts, Military Courts and Administrative Courts. There were ten variables tested involving 296 samples and analyzed using PLS SEM method.The results of this research are top management support DMP, Institutional Policy KLM, Perceived Ease of Use KMP, Perceived Usefulness MPG, Self Efficacy EFD and Social Influence PSS are factors that affecting user intention to use SIPP. Perceived Usefulness MPG is the most significant factor that affecting user intention to use SIPP."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
