Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGagasan negara hukum yang demokratis, demikian juga perdebatannya diIndonesia mempakan dua hal menarik untuk dikaji. Sungguhpun harus diakui UUD1945 (sebelum diubah) hanya menegaskan terminologi negara hukum dalampenjelasannya. Tetapi dalam perjaianan sejarah ketata-negaraan dan hukum positifteminologi tersebut kemudian muncul sebagai terminologi hukum dalam hukum positifIndonesia. Diawali pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1949, yaknitanggal pemoerlakuan UUD RIS. Terminologi negara hukum yang demokratis secarategas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1). Ketika terjadi pergantian UUD dari UUD RISke UUD Sementara Tahun 1950, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1950, terminologitersebut tetap dicantumkan pada pasal 1 ayat (1). Konstitusi RIS dirancang bersama-sama antara delegasi RI dengan delegasi BFO. Dilihat dari segi tanggalpemberlakuannya, 28 Desember 1949, maka konstitusi ini tidak dapat dilepaskan dariproses pemulihan kedaulatan yang naskahnya ditanda-tangani di BeIanda. Pencantumanhak dasar manusia itulah yang menjadi syarat mutlak persetujuan Indonesia-Belanda.Kekhasannya sebagai konstitusi Eropa Barat juga ditandai penekanan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengm susunan politik. Maknanya adalah isikonstitusi tidak dapat dilihat sebagai dokumen hukum yang bebas dari bekerjanyakepentingan-kepentingan politik.Sambil berpijak pada permasalahan, tujuan penelitian ini dikaitkan dengan tesisgagasan negara hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks waktu dan ruang. Ruang danwaktu juga turut menentukan pergeserannya. Berikut ini akan dikemukakan tujuanpenelitian ini.1. Mengenali asal usul pertumbuhan dan pergeseran ide pembatasan kekuasaan Sertamengenali hakikatnya serta mengenali pemikiran dasar para perumus UUD 1945tentang kekuasaan Presiden.2. Mengungkap argumen-argumen dan asumsi dasar yang melandasi perubahankekuasaan presiden, khususnya pembatasan atas kekuasaan presiden.3. Mengungkap akibat-akibat yang ditimbulkan dari pembatasan kekuasaan presiden terhadap kedudukan presiden dalam sistem hukum Indonesia dan makna yang terkandung di dalamnya.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagai bahanutama penelitian. Data ini diklasifikasi ke dalam dua kategori: bahan hukum primer, danbahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitul undang-undang, sedangkan bahanhukum sekunder, yaitu buku-buku, makalah yang ditulis oleh para ahli. Bahan hukumprimer yang digunakan adalah risalah sidang MPR sejak tahun 1999-2002. Bahan-bahanini merupakan sumber tertulis dari penelitian ini."

"ABSTRAKGagasan negara hukum yang demokratis, demikian juga perdebatannya diIndonesia mempakan dua hal menarik untuk dikaji. Sungguhpun harus diakui UUD1945 (sebelum diubah) hanya menegaskan terminologi negara hukum dalampenjelasannya. Tetapi dalam perjaianan sejarah ketata-negaraan dan hukum positifteminologi tersebut kemudian muncul sebagai terminologi hukum dalam hukum positifIndonesia. Diawali pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1949, yaknitanggal pemoerlakuan UUD RIS. Terminologi negara hukum yang demokratis secarategas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1). Ketika terjadi pergantian UUD dari UUD RISke UUD Sementara Tahun 1950, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1950, terminologitersebut tetap dicantumkan pada pasal 1 ayat (1). Konstitusi RIS dirancang bersama-sama antara delegasi RI dengan delegasi BFO. Dilihat dari segi tanggalpemberlakuannya, 28 Desember 1949, maka konstitusi ini tidak dapat dilepaskan dariproses pemulihan kedaulatan yang naskahnya ditanda-tangani di BeIanda. Pencantumanhak dasar manusia itulah yang menjadi syarat mutlak persetujuan Indonesia-Belanda.Kekhasannya sebagai konstitusi Eropa Barat juga ditandai penekanan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengm susunan politik. Maknanya adalah isikonstitusi tidak dapat dilihat sebagai dokumen hukum yang bebas dari bekerjanyakepentingan-kepentingan politik.Sambil berpijak pada permasalahan, tujuan penelitian ini dikaitkan dengan tesisgagasan negara hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks waktu dan ruang. Ruang danwaktu juga turut menentukan pergeserannya. Berikut ini akan dikemukakan tujuanpenelitian ini.1. Mengenali asal usul pertumbuhan dan pergeseran ide pembatasan kekuasaan Sertamengenali hakikatnya serta mengenali pemikiran dasar para perumus UUD 1945tentang kekuasaan Presiden.2. Mengungkap argumen-argumen dan asumsi dasar yang melandasi perubahankekuasaan presiden, khususnya pembatasan atas kekuasaan presiden.3. Mengungkap akibat-akibat yang ditimbulkan dari pembatasan kekuasaan presiden terhadap kedudukan presiden dalam sistem hukum Indonesia dan makna yang terkandung di dalamnya.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagai bahanutama penelitian. Data ini diklasifikasi ke dalam dua kategori: bahan hukum primer, danbahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitul undang-undang, sedangkan bahanhukum sekunder, yaitu buku-buku, makalah yang ditulis oleh para ahli. Bahan hukumprimer yang digunakan adalah risalah sidang MPR sejak tahun 1999-2002. Bahan-bahanini merupakan sumber tertulis dari penelitian ini."

"Tesis ini membahas mengenai Pemilihan Umum Setelah Perubahan UUD NRI 1945 khususnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang dikaji berdasarkan studi risalah rapat selama Perubahan UUD NRI 1945 di MPR. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam rangka menyusun suatu pemilihan umum demokratis dan tetap berpijak kepada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat agar tetap mengacu kepada ide dan nilainilai yang berkembang selama proses perubahan UUD NRI 1945.

---

The focus of this study is general election in Indonesia, particularly election for the President and Vice President, Election for member of House of Representatives and Senate, and local election, of which are discussed in the study of minutes of meetings during Constitution Amendment in the Assembly. The results suggest that in order to construct a democratic election and remain grounded on the principles of popular sovereignty in order to keep referring to the ideas and values that developed during the process of changing the Constitution NRI 1945."