Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas aktivisme dan problematika yang muncul dalam dinamika pengungsi sebagai respon dan resistensi terhadap upaya eksklusi terhadap mereka. Dalam operasionalisasi, penelitian ini memfokuskan diri pada aktivisme yang dilakukan oleh para pengungsi Irak di Amerika Serikat melalui pendekatan Abject Cosmopolitanism. Penelitian memfokuskan diri pada kekuatankekuatan, praktik-praktik dan pembagian-pembagian yang menempatkan para pengungsi Irak pada posisi yang lebih lemah (zone of shame, disgrace and debasement). Pendekatan penelitian yang digunakan melihat kelas "abject", yakni para pengungsi, pencari suaka serta migran ilegal senantiasa turut menyuarakan aspirasi mereka melalui berbagai aktivisme, terlepas dari kenyataan bahwa mereka sudah/belum memiliki status sebagai warga negara (citizenship).

---

This thesis discuss the activism and problematic arising in the refugee dynamics as response and resistance towards the exclusion efforts done towards them. In its operationalization, this research focuses itself on activism done by Iraqi refugee in the United States through an Abject Cosmopolitanism approach. The research focuses on powers, practices and divisions placing Iraqi refugee on a weaker position (zone of shame, disgrace and debasement). The research approach utilized views that the "abject" class, consisting of refugees, asylum seeker and illegal migrants, is constantly voicing their aspirations through various activism, regardless of the fact that they have/haven?t obtained the status of citizenship."

"Hubungan yang strategis antara Turki dan Amerika Serikat telah terjalin sejak Perang Dunia II. Akan tetapi pada waktu tertentu, kebijakan Turki mengalami perubahan atau pasang surut di dalam merespons kebijakan Amerika Serikat. Seperti misalnya dalam Perang Teluk I tahun 1991, Turki sangat mendukung kebijakan Amerika Serikat dalam serangan ke Irak, akan tetapi pada Perang Teluk tahun 2003, Turki tidak mendukung bahkan menentang kebijakan Amerika Serikat untuk menyerang Irak. Meskipun dijanjikan hal yang sama seperti dalam Perang Teluk 1 yaitu paket bantuan ekonomi yang besar dari Amerika Serikat ke Turki, sikap Turki pada Perang Teluk tahun 2003 sangat berbeda dengan sikap Turki pada tahun 1991. Tesis ini disusun untuk meneliti permasalahan bagaimana kebijakan Turki merespons Perang Teluk yang terjadi baik pada tahun 1991 maupun 2003 dimana terdapat perbedaan yang besar di antara kedua peristiwa tersebut baik dilihat dan segi penyebab maupun cara serangan yang dilakukan terhadap Irak.Metode yang digunakan dalam penulisan ini disusun dari segi pengumpulan data dan analisanya. Dari segi pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan dari segi analisa data, metode yang digunakan adalah analisa eksplanatif. Sedangkan konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang menggunakan teori K.J. Holsti sebagai rujukan ulama seperti yang ditulis dalam bukunya Inlernalional Polities : A Framework for Analysis. Lebih lanjut menurut K.J. Holsti, dari sebuah kebijakan luar negeri, terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal/sistemik dan faktor internal/domestik. Selain teori Holsti, penulis juga memaparkan teori-teori lain mengenai kebijakan luar negeri sebagai pendukung.Penulis menemukan banyak hal penting dalam melakukan studi ini dimana kebijakan Turki terhadap serangan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 adalah sebuah dilema. Hal ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Turki berubah. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Irak antara tanggal 20 Maret sampai dengan 1 Mei 2003 itu dinilai seharusnya mendapat dukungan Turki sebagai salah satu sekutu dekatnya di kawasan tersebut namun di lain pihak, karena adanya penolakan dari negara-negara Uni Eropa seperti Jarman dan Perancis terhadap rencana serangan tersebut, menjadi mempengaruhi pemikiran elite Turki terutama jika dikaitkan dengan pengalaman buruk Turki dengan Amerika Serikat pasca Perang Teluk tahun 1991. Selain itu, keinginan kuat Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa menambah kebingungan Turki dalam mengambil sikap ke arah mana kebijakan luar negeri Turki : pro Amerika Serikat atau pro Eropa ? Berdasarkan hasil analisa penulis, sikap ketidakikutsertaan Turki dengan menolak wilayahnya dijadikan basis pangkalan militer Amerika Serikat untuk menyerang Irak pada tahun 2003 merupakan sebuah pengecualian dari hubungan persekutuan yang strategis antara Amerika Serikat dan Turki selama ini. Dan beberapa faktor yang ada, faktor internal/domestiklah yang merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan Turki terhadap serangan Amerika Serikat ke Irak khususnya karena kondisi perekonomian Turki yang dilanda krisis parah sejak tahun 2001.Sebagai penutup, setelah serangan ke Irak terjadi dan rezim Saddam Hussein jatuh pada bulan Mei 2003, sikap Turki menjadi inkonsisten karena kemudian Turki membantu Amerika Serikat mengerahkan pasukannya ke Irak pada bulan Oktober 2003 dengan tujuan untuk stabilisasi di Irak. Kenyataan bahwa meskipun Amerika Serikat banyak dikecam oleh rakyat Turki atas langkah-langkah yang dilakukannya terhadap Irak, Turki tetap masih bergantung kepada Amerika Serikat dengan alasan Amerika Serikat adalah sekutu dekatnya dan sebagai negara super power di dunia baik di bidang ekonomi maupun di bidang militer. Kembalinya dilihan Turki kepada Arnerika Serikat -setelah penolakan Parlemen Turki kepada rencana serangan Amerika Serikat tidak lain adalah karena ketergantungan Turki yang besar secara ekonomi dan keamanan kepada Amerika Serikat. Pengiriman pasukan Turki ke Irak tersebut kembali dilakukan setelah adanya Perjanjian Keuangan antara Turki dan Amerika Serikat tanggal 22 September 2003 dimana Amerika Serikat menyediakan pinjaman uang kepada Turki sebesar 8,5 milyar dollar AS untuk membantu reformasi ekonomi di Turki. Di lain pihak, terdapat keinginan Turki yang kuat untuk menjadi anggota Uni Eropa seperti yang ditegaskan dalam tujuan utama kebijakan Turki. Hal ini juga dimaksudkan Turki untuk segera menuntaskan krisis ekonominya sehingga timbul kesan Turki ingin meraih kedua tujuan tersebut padahal sikap Eropa dan Amerika Serikat pada saat serangan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 sangat bertolak belakang dimana Eropa menentang penanganan masalah Irak secara sepihak oleh Amerika Serikat."

"Tesis ini berjudul Hubungan Bisnis Cina dan Politik di Indonesia pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Summa-Astra dan Barito Pacific Group (BPG). Sesuai dengan judulnya, tesis ini berusaha meneliti mengenai hubungan antara jatuh bangunnya bisnis pengusaha Cina, kaitannya dengan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya dianalisis tentang kasus Summa-Astra dan perkembangan Barito Pacific Group. Dua kasus ini dipilih dengan pertimbangan, kasus Summa Astra dapat memperlihatkan proses jatuhnya seorang konglomerat, sementara BPG dapat memperlihatkan pesatnya perkembangan sebuah konglomerasi dalam waktu singkat. Kedua kasus tersebut dengan jelas memperlihatkan masih besarnya peranan negara dalam menentukan jatuh bangunnya sebuah kelompok bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan ekonomi Orde Baru yang berorientasi pada pasar babas dan modal asing telah memberi kesempatan kepada kelompok pengusaha Cina Indonesia untuk berkembang secara pesat, suatu keadaan yang belum pernah dialami pada masa kolonial maupun masa Sukarno. Dalam kaitan ini, model negara otoriter birokratik dapat membantu memahami kaitan antara sistem ekonomi internasional dengan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi Orde Baru, dan kemunculan pengusaha Cina yang kemudian dominan dalam perekonomian Indonesia. Kedua, bahwa networking, baik itu jaringan modal, distribusi dan perdagangan, berperan besar di dalam keberhasilan bisnis orang-orang Cina. Jaringan ini tidak hanya bekerja di tingkat lokal (Indonesia) Baja, tetapi juga di tingkat regional (Asia Timur dan Asia Tenggara), serta di tingkat global. Jaringan Chinese Overseas ini telah mendunia dan memberi dampak positif dalam ekspansi pengusaha Cina Indonesia. Ketiga, bahwa network atau jaringan dengan penguasa juga terbukti berperan besar di dalam membesarkan dan menyurutkan suatu bisnis. Dalam kaitan ini terdapat koalisi politik domestik yang mencerminkan suatu hubungan yang saling menguntungkan antara aliansi utama Orde Baru yaitu militer, birokrat, dam kaum industrialis besar. Kolusi menjadi bagian penting yang mewarnai hubungan di antara koalisi politik domestik itu. Melalui kasus Summa-Astra dan Barito Pacific Group ini nampak bahwa kelompok pengusaha Cina semakin sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungannya kepada negara kalau ingin tetap menjadi besar. Walau tidak dipungkiri adanya perbedaan kepentingan antara anggota kelompok pengusaha Cina tersebut dengan negara, tetapi di dalam struktur politik dan ekonomi Indonesia yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tidak demokratis, maka pengusaha harus tetap memperhatikan kepentingan negara."

"Pasca perang dingin ditandai dengan kemenangan pengaruh AmerikaSserikat dengan faham liberalnya terhadap faham komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perkembangan global terutama di bidang teknologi informasi sangat mendukung kemenangan tersebut. Sebagai akibatnya, banyak terjadi disintegrasi terutama di negara- negara Komunis yang berkesempatan mendirikan negara-negara baru serta ingin menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Seiring dengan itu, berkembang pula isu-isu internasional yang di angkat dari isu nasional, seperti isu pelanggaran HAM, Perdagangan wanita dan anak, kekerasan dan sebagainya. Tugas masyarakat internasional menjadi lebih besar, karena pelanggaran hak individu di suatu negara dapat menjadi masalah internasional. Tujuan PBB yang utama adalah mencegah terulangnya kembali Perang Dunia yang telah meninggalkan kesengsaraan yang memprihatinkan bagi peradaban umat manusia.Piagam PBB pada dasarnya tidak menghendaki adanya agresi atau tindak kekerasan Setiap sengketa baik internal maupun internasional dapat dilaporkan kepada PBB untuk mendapatkan penyelesaian dengan jalan damai. Sebagai good office, PBB menawarkan penyelesaian melalui perundingan, penyelidikan, perantaraan, persetujuan, pewasitan, putusan kehakiman dan bantuan organisasi organisasi atau badan badan regional. Dalam hal ini Dewan Kemanan diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar, disertai perlengkapan-perlengkapan yang memadai. Namun dalam Bab VII tentang Tindakan Menghadapi Ancaman Terhadap Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian dan Tindak Agresi, Pasal 51 mengenai self-defence, ada peluang untuk diperdebatkan. Amerika Serikat dalam serangannya terhadap Irak menggunakan pasal 51 ini. Ia menuduh Saddam Hussein sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta berbahaya bagi Amerika Serikat, karena tidak mematuhi resolusi PBB No. 1441 yang memberikan kepada Irak kesempatan terakhir untuk melucuti diri, kedua masih memiliki program pengembangan senjata pemusnah masal dan ketiga melindungi organisasi teroris internasional Al Qaida yang pada 11 September 2001 telah meruntuhkan menara kembar World Trade Center di New York dan gedung Markas Besar Tentara AS di Washington DC.Penyerangan itu sendiri membelah pandangan dunia dan dalam Dewan Keamanan PBB menjadi dua, yang pro berpendapat bahwa Saddam Hussein memang berbahaya dan pantas diserang. Kebanyakan negara negara yang mendukung serangan AS ke Irak memberikan alasan: pertama tidak setuju terhadap pemerintahan tirani di Irak, keterlibatan Irak dengan terorisme, senjata pemusnah masal yang dimiliki Saddam Hussein dan rasa sempati terhadap rakyat Irak yang tertindas. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB. Sebetulnya Dewan Keamanan dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa dari penggunaan cara-cara damai sampai kepada penggunaan kekuatan/kekerasan. Namun karena persyaratan pelaksannaannya harus secara kolektif dan melibatkan negara negara anggota serta disetujui oleh seluruh 5 anggota tetap Dewan Keamanan, maka pada waktu kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti dalam kasus serangan AS ke Irak 2003, PBB tidak dapat melakukan tindakan apa-apa.Sehubungan dengan itu tulisan ini selain memaparkan peran PBB termasuk pembahasan-pembahasan di Dewan Keamanan serta upaya diplomasi AS, juga dikemukakan mengenai latar belakang konsep intervensi serta sejarah intervensi PBB terhadap sengketa sengketa internal yang menilai membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Tulisan ini memiliki time frame sekitar 20 hari setelah Amerika Serikat menyatakan perang telah selesai, Namun kerena perang tersebut melalui perencanaan yang panjang, sejak awal tahun 2001, maka disertakan juga mengenai prolognya, sampai dengan digelarnya serangan militer pada tanggal 20 Maret 2003. Tulisan ini juga disertai kesimpulan yang memuat evaluasi terhadap serangan AS terhadap Irak serta upaya upaya yang kiranya dapat dilakukan oleh dunia untuk memperkuat PBB sebagai payung perdamaian dan keamanan internasional."