Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas di Bidang Perdagangan Barang ASEAN-India. Waktu yang panjang dan lama dibutuhkan oleh ASEAN dan India untuk menyusun perjanjian itu, yaitu selama enam tahun dari tahun 2003 hingga 2008.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan data-data diperoleh melalui litterature review dan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam perundingan maupun tidak. Berdasarkan data statistik, kebijakan ekonomi dan hubungan yang terjalin di antara keduanya menunjukkan bahwa mereka sangat layak untuk melakukan integrasi ekonomi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perjanjian yang lama dipengaruhi oleh lamban dan alotnya proses negosiasi terutama dalam pembahasan modalities perdagangan barang akibat penggunaan strategi mix (dari integrative- ke distributive) serta dipengaruhi pula oleh faktor domestik yang tidak kondusif dari salah satu pihak.

---

This thesis analyses the formulation of ASEAN-India Agreement on Free Trade in Goods. ASEAN and India agreed on 2002 to establish India-ASEAN Regional Trade and Investment Area (RTIA), which includes Free Trade Area (Agreement) in goods, services and investment. It took six years for both parties to finalize the Agreement in Goods, from 2003 - 2009.This research was conducted using a case study method, the data was collected thorough literature review and interviews with various sources who was directly or indirectly involved in drafting the Agreement. Based on ASEAN and India economic statistics, the economic policy of both parties, and also their long standing relationship, the idea of economic integration among them is very feasible.The result of the research has shown that the formulation of the Agreement in which ASEAN and India took six years to finalize it was the result of the tough negotiation process on the modalities due to Indian gradual strategy changes (from integrative to distributive). Besides that, the unconducive domestic situations in India also have an significant effect on the formulation process of the Agreement."

"Tesis ini membahas perbandingan perjanjian waralaba yang berlaku di Indonesia Indonesia, di mana aturannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 dari 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/MDAG/PER/9/2014 tentang Implementasi Waralaba dan terkait lainnya peraturan, dibandingkan dengan hukum waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Jepang. Masalah ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan yuridis normatif metode penelitian dan penulisan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang memiliki karakteristik sendiri dan ada persamaan dan perbedaan dalam peraturan hukum tentang waralaba perjanjian. Dalam tesis ini, penulis akan mencari keberlakuan pengaturan mengenai perjanjian waralaba di Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia Jepang dan perbandingannya antara ketiga negara. Ini dilakukan untuk berkembang hukum Indonesia saat ini tentang perjanjian waralaba untuk mengikuti keuntungan dari hukum perjanjian waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Indonesia Jepang.

---

This thesis discusses the comparison of franchise agreements that apply in Indonesia Indonesia, where the rules are listed in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising, Regulation of the Minister of Trade No. 57/MDAG/PER/9/2014 concerning Implementation of Franchising and other related regulations, compared to franchising laws in force in the United States and Japan. This problem is seen from the comparison of legal and juridical normative research methods and descriptive writing. The data in this study were obtained from Study documents as the main data from qualitative research.

The results show that Indonesia, the United States and Japan have their own characteristics and there are similarities and differences in the legal regulations regarding franchise agreements. In this thesis, the writer will look for the validity of the regulation regarding franchise agreements in Indonesia, the United States and Indonesia, Japan and the comparison between the three countries. This is done to develop current Indonesian law regarding franchise agreements to follow the benefits of franchise agreement laws in force in the United States and Indonesia Japan."

"Isu perdagangan bebas bukanlah hal yang baru. Akan tetapi, dewasa ini isu tersebut tampaknya lebih banyak lagi memiliki kekuatan politik. Amerika Serikat merupakan pendukung politik utama di dalam mewujudkan perdagangan bebas di dunia. Perdagangan bebas berarti perwujudan persaingan di pasar. Di dalam perkembangannya, perdagangan internasional banyak diwarnai persaingan yang tidak jujur (unfair trade) dan banyak dihambat prpteksi-proteksi dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. "

"Isu perdagangan bebas bukanlah hal yang baru. Akan tetapi, dewasa ini isu tersebut tampaknya lebih banyak lagi memiliki kekuatan politik. Amerika Serikat merupakan pendukung politik utama di dalam mewujudkan perdagangan bebas di dunia. Perdagangan bebas berarti perwujudan persaingan di pasar. Di dalam perkembangannya, perdagangan internasional banyak diwarnai persaingan yang tidak jujur (unfair trade) dan banyak dihambat prpteksi-proteksi dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. "

"Proses-proses politik di parlemen sangat diwarnai perilaku-perilaku anggotanya dalam mendistribusikan kekuasaan dan pencarian dukungan untuk legitimasi. Melalui perubahan konstitusi dan pembentukan berbagai perundang-undangan, sistem politik dinegosiasikan dengan proses-proses politik seluruh elemen bangsa terutama para anggota parlemen. Bagaimana suatu proses-proses politik di parlemen berlangsung, bagaimana strategi-strategi parlemen memperoleh kembali legitimasi dan bagaimana pula perilaku mereka mempergunakan dan memproduksi kekuasaan. Sehingga pada gilirannya, bagaimana jejaring patron-klien memproduksi kekuasaan dan siapa yang sebenarnya memainkan kekuasaan di pentas perpolitikan Indonesia.Dengan demikian, budaya politik parlemen merupakan konstruksi budaya yang dihasilkan dari proses timbal balik antara struktur (sistem dan budaya lama) dengan kesadaran subyektif (upaya-upaya perubahan dan perilaku anggota parlemen). Untuk menemukan konstruksi budaya politik tersebut, penelitian ini meletakkan antropologi politik sebagai sebuah pendekatan kualitatif, khususnya pirantinya mengenai pendekatan dinamik yang mempertimbangkan historical time. Pendekatan ini melihat dinamika proses-proses politik sehingga memungkinkan untuk mengoptik perilaku dan aktivitas politik, bahkan masuk ke ruang-ruang `eksotik' kekuasaan yang tersembunyi. Untuk kepentingan analisa, penelitian ini meminjam perangkat hermeneutika sosial yang diperkenalkan Littlejohn, pendekatan "praksis" yang diperkenalkan Boudieu dan "wacana" yang diperkenalkan Foucoult.Dari data yang diperoleh, ditemukan berbagai peristiwa yang menunjukkan adanya konstitusi yang masih bermasalah, sehingga negosiasi-negosiasi politik lebih banyak dilakukan di luar prosedur dan mekanisme resmi seperti di kafe-kafe. Operasionalisasi `amplop' sebagai suatu pesan menjadi pintu masuk mengungkapan praktek-praktek suap, korupsi dan money politic di parlemen. Tradisi patemalistik terlalu akut membekam mentalitas bangsa Indonesia, sehingga perilaku 'sungkan' yang terbungkus dalam `amplop' makin memperkuat patronase. Para parlemen selalu aktif mencari `celah' untuk menjaga eksistensinya dan harus memasuki dan mengikuti jaringan suap pada patron-klien. Dari sinilah, ditangkap mengapa sulit sekali memilah-milah antara kepentingan politik, hukum dan ekonomi."

"ABSTRAKPenelitian yang bertemakan gaya negosiasi wiraniaga ini menggunakan alat ukur kuesioner gaya sosial, kuesio-ner gaya negosiasi dan laporan hasil penjualan. Gaya sosial terdiri dari 4 gaya, yaitu gaya sosial pendorong,ekspresif, peramah dan analitis. Gaya negosiasi dike-lompokkan ke dalam gaya negosiasi intuitif, normatif, analitis dan faktual. Pengolahan data melalui proseduranalisa varian dengan sampel 53 wiraniaga, mamberikanhasil bahwa terdapat korelasi signifikan antara gayanegosiasi wiraniaga dongan prestasi kerjanya.Perhitungan korelasi Eta dengan sampel sebanyak 100wiraniaga mobil P.T-N?, menunjukkan hasil bahwa ter-dapat hubungan signifikan antara gaya sosial wiraniagadan gaya negosiasinya, namun ?tidak terdapat_korelasisignifikan antara gaya sosial pelanggan dan gaya nego-siasi wiraniaga".Beberapa informasi tambahan dari hasil penelitianini, antara lain, pada umumnya wiraniaga DAIHATSU,PT.?N? lebih banyak menggunakan gaya negosiasi analitisdominan (41%) dibandingkan gaya negosiasi lain. Hira-niaga dengan gaya negosiasi analitis juga menunjukkanrata-rata prestasi kerja lebih baik (9 unit dalam 3bulan).Dengan demikian gaya negosiasi mempunyai peranpenting dalam keberhasilan seorang wiraniaga. Kalaupungaya sosial mempunyai peranan dalam gaya negosiasi wira-niaga, penelitian ini memperlihatkan bahwa gaya Sosialdirinya menunjukkan poranan yang lebih besar dibanding-kan dengan peran gaya sosial pelanggan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetangahkankonsep gaya negosiasi sebagai salah satu aspek yangpenting bagi wiraniaga yang seringkali harus bernego-siasi dangan pelanggan. Hasil penelitian akan bermanfaatsebagai masukan dalam usaha seleksi dan pelatihan wira-niaga."