Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Household insecticide was widely and repeatedly used in a closed room in the community, despite of the potential accumulation of its hazard to human health and the environment...."

"ABSTRAKPenyakit demam berdarah sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Angka kesakitan dan luasnya wilayah terserang dari tahun ke tahun terus meningkat, dimana tahun 1992 angka kesakitan 9,45 % per 100.000 penduduk, meningkat menjadi 22,96 % per 100.000 penduduk tahun 1996. Daerah terserang berjumlah 187 kabupaten tahun 1987, meningkat menjadi 211 kabupaten tahun 1996. Penyakit demam berdarah ditularkan oleh nyamuk Ae.Aegypti dimana vektor ini banyak di jumpai di Indonesia.Penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit demam berdarah telah banyak dilakukan, tetapi faktor-faktor lainnya seperti kepadatan jentik, kepadatan vektor atau hal-hal lain yang sifatnya promotif dan preventif belum banyak dilakukan. Kepadatan jentik di suatu daerah akan berpengaruh langsung terhadap kepadatan vektor. Kepadatan vektor akan mempengaruhi tingkat resiko terjadinya penularan penyakit demam berdarah di suatu tempat.Dalam penelitian ini membahas hubungan beberapa faktor yaitu frekuensi PSN, keteraturan PSN, jumlah kontainer yang dimiliki serta jumlah kontainer yang diabatisasi dengan indek kontainer. Penelitian dilakukan di Kelurahan Sawangan Lama, menggunakan desain kasus kontrol dengan jumlah sarnpel 367 kasus dan 367 kontrol.Keterangan tabel, lihat pada PDFDisarankan bahwa penyuluhan kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan PSN harus memperhatikan frekuensi dan keteraturan pelaksanaan, dimana kegiatan PSN harus dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalarn 1 minggu. Disamping itu diharapkan kepada program pemberantasan penyakit demam berdarah di Indonesia untuk mempertimbangkan penggunaan indikator CI dan BI selain indikator HI yang selama ini dipakai untuk monitoring kepadatan jentik di suatu tempat.

---

ABSTRACT

Household Factors Connected With Container Index In The District Of Sawangan Lama, Subdistrict Of Sawangan, Regency Of Bogor, In 1999Until now, the disease of dengue is problem of health for the people in Indonesia. The number of illness and the width of area, which is affected from the year-to-year, keep of rising. In 1992, number of illness as much as 9.45 % /100,000 populations, increased into 22.96 %/100,000 people in 1996. The affected area is amount as much as 187 regencies in 1987, increased into 211 regencies in 1996. The mosquito of Ae.Aegypti contaminates the disease of dengue where this vector is much found in Indonesia.

The research on the factors connected with the existence of the disease of dengue has been much performed, but the other factors such as the density of mosquito larva or other which is promotive and preventive are not much performed. The density of mosquito larva in the area will influence the risk level of contagious of dengue in the area.

In this research, it discusses the relation of several factors, namely PSN frequency, PSN orderliness, total owned container and total abated container with the container index. The research is performed in District of Sawangan Lama by using the Case Control design with the total samples as much as 367 cases and 367 controls.

Keterangan tabel, lihat pada PDF

It's suggested the information to the people in the case of PSN implementation should pay attention to the frequency and orderliness of implementation where PSN activity should be performed at least one time in a week. Besides, it's expected to the elimination program of dengue in Indonesia to consider the use of indicator CI and BI, besides the indicator HI, the old one has been used during this time to monitor the density of mosquito larva in the area.

PSN: Breeding places mosquito control."

"Studi tentang pola perbedaan dan faktor yang mempengaruhi praktek KB jangka pendek dan jumlah anak dalam rumah tangga dilakukan dalam dua tahap, pertama dengan memakai metode analisa regresi logistik multinomial untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi dan demografi dan jumlah anak terhadap praktek KB, kedua menggunakan analisis regresi linier untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi dan demografi dan praktek KB terhadap jumlah anak.Studi dilakukan mengingat bahwa upaya program KB untuk menurunkan kelahiran telah menunjukkan keberhasilan dengan penurunan angka kelahiran total (TFR) dari 5,6 anak pada periode 1970-an menjadi 2,6 anak pada periode 2002-2003. Kondisi saat iuti dimana TER di Indonesia telah sampai ke level 'hard rock' dimana untuk menurunkan TFR ke level lebih rendah lebih sulit dari sebelumnya. Untuk analisis ini digunakan Data SDKI 2003-2003 dengan menggunakan program SPSS 11,5.Dari hasil analisa diperoleh bahwa faktor sosial ekonomi dan demografi serta jumlah anak sangat berpengaruh terhadap praktek KB rumahtangga, dan faktor sosial ekonomi dan demografi serta praktek KB sangat berpengaruh terhadap jumlah anak yang dimiliki. Faktor usia isteri tua berpengaruh terhadap pemilihan metode KB, Semakin tua usia isteri semakin cenderung untuk tidak KB, dan semakin tua isteri semakin banyak jumlah anak dalam rumahtangga. Isteri melahirkan diusia resiko cenderung tidak KB dibanding yang melahirkan diusia aman, dan isteri yang melahirkan anak diusia cenderung mempunyai anak lebih banyak dari yang melahirkan diusia aman.Beberapa variabel lainnya seperti pendidikan isteri dan suami, diskusi KB dengan suami, dikunjungi PKB 12 bulan terakhir, status kerja isteri, indek kekayaan, frekwensi perkawinan isteri, tempat tinggal dan wilayah propinsi mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap praktek KB rumah tangga dan jumlah anak yang dimiliki."

"Kekerasan rumah tangga merupakan isu yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Di Prancis, kekerasan rumah tangga disebut sebagai violence conjugale, yaitu kekerasan yang terjadi pada pasangan yang telah resmi di mata hukum ataupun belum. Biasanya, kekerasan tersebut dialami oleh perempuan. Kekerasan rumah tangga di Prancis tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat, tetapi juga pada perekonomian negara. Pada 2010, berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Évaluation économique des violences conjugales en France (Penilaian ekonomi tentang kekerasan dalam rumah tangga di Prancis) diketahui bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Prancis mencapai 2,472 miliar euro per tahun. Sebagai Presiden yang menjabat pada periode 2012-2017, François Hollande berjanji untuk menangani isu-isu gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan, secara lebih serius dan berkomitmen untuk melindungi para perempuan di Prancis pada kampanyenya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar upaya Presiden François Holland dalam memenuhi janji kampanyenya terkait perlindungan terhadap perempuan dan kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan di masa pemerintahannya untuk mengatasi tingginya angka kekerasan rumah tangga di Prancis serta melihat apakah kebijakan tersebut sudah mencapai sasarannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah analisis kebijakan milik William Dunn, khususnya analisis retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Francois Holande telah berusaha menepati janji pemilunya, di antaranya adalah dengan meratifikasi Konvensi Istanbul pada 2014 dan mengesahkan undang-undang 4 Agustus (La Loi de 4 Aôut) tahun 2014 beserta kebijakan-kebijakan kesetaraan gender yang mencakup usaha untuk mengurangi jumlah angka kekerasan terhadap perempuan. Namun, berdasarkan data pada tahun 2012-2017, penerapan kebijakan tersebut tidak terlalu berhasil dalam menurunkan angka kematian akibat kasus kekerasan rumah tangga secara signifikan. Nyatanya, angka korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam ranah domestik, masih bersifat fluktuatif. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat di Prancis untuk lebih peduli terhadap masalah kekerasan rumah tangga dengan cara melapor kepada pihak yang berwenang.

---

Domestic violence is an issue that can be found in various parts of the world. In France, domestic violence is referred to as the violence conjugale, which is violence that occurs to partners who are legal or not. Usually, this violence is experienced by women. Domestic violence in France has an impact not only on the security of the society but also on the country's economy. In 2010, based on the results of a study with the title of Évaluation économique des violences conjugales en France (Economic assessment of domestic violence in France), the losses caused by domestic violence in France reached 2.472 billion euros per year. François Hollande, as The President who served in the 2012-2017 period, during the presidential campaign promised to take gender issues, including violence against women, more serious and committed to protecting women in France. This study aims to see how much effort President Francois Holland has made in fulfilling his campaign commitments regarding the protection of women and what policies have been issued during his presidential reign to solve the high number of victims

of domestic violence in France and to see whether these policies have achieved their goals. In this research, the method used is a qualitative method and the theory used is William Dunn's policy analysis, particularly the retrospective analysis. The result shows that President Francois Hollande attempted to keep his election commitments, by ratifying the Istanbul Convention in 2014 and passing the law of August 4 (La Loi de 4 Aôut) in 2014 along with gender equality policies that include efforts to reduce the number of rates of violence against women. However, based on data for 2012-2017, the implementation of this policy was not very successful in reducing the mortality rate, caused by domestic violence, significantly. The number of victims of violence against women, especially in the domestic domain, is still fluctuating. Nevertheless, these policies have succeeded in increasing the awareness and consciousness of the society of France to be more concerned about the problem of domestic violence by speaking up and reporting to the authorities."

"Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas pada tahun 2019 mengalami kekurangan stok sehingga harus dilakukan peminjaman persediaan obat. Disisi lain, juga terjadi kelebihan stok pada 32 item sediaan obat yang dikelola hingga terjadi kedaluwarsa. Hal ini menyebabkan terhambatnya pelayanan rumah sakit dan habisnya sebagian anggaran belanja farmasi, sehingga dana tidak mencukupi untuk obat-obatan penting lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh simulasi MMSL (Minimum-Maximum Stock Level) terhadap nilai sisa stok akhir tahun dan rasio perputaran persediaan, serta menganalisis prioritas pemesanan dan pemantauan berdasarkan analisis matriks ABC-VEN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan desain penelitian cross-sectional. Metode pengumpulan data yang digunakan retrospektif menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan persediaan 2019 dan laporan pengadaan 2019. Simulasi MMSL berpotensi menurunkan nilai sisa stok obat akhir tahun hingga 51% dari Rp 415.209.033,30 menjadi Rp 203.419.270,59 dan berpotensi meningkatkan rasio perputaran persediaan dari 3,998 kali/tahun menjadi 4,118 kali/tahun. Analisis matriks ABC-VEN menghasilkan prioritas pemesanan, dimulai dari CV (54 item), BV (8 item), AV (21 item), CE (151 item), BE (54 item), AE (40 item), CN (11 item), BN (5 item), dan AN (6 item) serta prioritas pemantauan, dimulai dari kategori I (AV, AE, AN, BV, CV), kategori II (BE, CE, BN), dan kategori III (CN). Analisis pengendalian yang dilakukan berhasil mengurangi potensi kelebihan stok dan kekurangan stok pada sediaan vital dan esensial.

---

The Pharmacy Installation of Ciracas Regional General Hospital in 2019 experienced a stockout, thus it made the hospital needs to borrow medicine supplies. However, there was an overstock on 32 items of drug preparations that were controlled until it has expired. As a result, it causes hospital services obstruction and a lack of pharmacy budget, so that it does not suffice to buy other important medicines. This study aimed to analyze the effect of MMSL (Minimum-Maximum Stock Level) simulation on the value of the remaining stock at the end of the year and the inventory turnover ratio. In addition to analyze the ordering and monitoring priority based on the ABC-VEN matrix analysis. This method of this study used a descriptive observational with a cross-sectional research design. The method of collecting data used retrospectively, Moreover, the secondary data obtained from 2019 inventory report and 2019 procurement report. The result of this study showed that the MMSL simulation has the potential to reduce the value of the remaining stock at the end of the year by up to 51% from IDR 415,209,033.30 to IDR 203,419,270.59 and has the potential to increase the inventory turnover ratio from 3.998 times/year to 4.118 times/year. ABC-VEN matrix analysis produced order priority started from CV (54 items), BV (8 items), AV (21 items), CE (151 items), BE (54 items), AE (40 items), CN (11 items), BN (5 items), and AN (6 items) as well as monitoring priorities, started from category I (AV, AE, AN, BV, CV), category II (BE, CE, BN), and category III (CN). The control analysis carried out had succeeded in reducing the potential of overstock and stockout in vital and essential preparations. "

"Penelitian ini berlatar belakang perubahan besar-besaran yang terjadi di Pertamina dan beban biaya kesehatan Pertamina yang dari waktu kewaktu menunjukkan peningkatan yang tajam dan signifikan. Kondisi ini mendorong Pertamina untuk meninjau ulang konsep pembiayaan kesehatan bagi Pekerja dan Keluarganya serta Pensiunan. Konsep yang dipilih adalah cara pembiayaan kesehatan dengan sistem kapitasi. Sistem kapitasi dianggap akan mampu mengendalikan biaya kesehatan PISA/Pensiunan, setelah fee for service dan cara lainnya dianggap gagal.Untuk RSPP, sistem kapitasi adalah sesuatu yang lama sekali baru. Dari analisis situasi dapat diketahui bahwa RSPP sebetulnya sudah mulai melakukan beberapa persiapan dan sosialisasi tentang kapitasi. Tapi apakah semua usaha ini sudah mencukupi, hal inilah yang akan dikaji oleh peneliti.Untuk maksud itu telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan RSPP dan persiapan semacam apa yang sebaiknya dilakukan RSPP. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dimana analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan informasi sebagai dasar analisis. Penelitian dilakukan terhadap 6 orang informan yang ditetapkan oleh peneliti (Judgment sampling methode) dengan kriteria tertentu. Kajian penelitian difokuskan pada tiga variabel sesuai dengan kerangka konsep.Hasil penelitian untuk variabel Organisasi menunjukkan bahwa RSPP, baik secara Struktural maupun secara Kesiapan SIMRS belum siap untuk menjalankan program kapitasi.Sedangkan penelitian untuk variabel Sistem Kapitasi ditujukan terhadap lima aspek, yaitu: SOP (Kebijakan), Sistem Pembiayaan/Pembayaran, Jenis Pelayanan, Angka Kapitasi/Premi Kapitasi dan Populasi. Ternyata kelima aspek inipun belum siap untuk mendukung program kapitasi.Penelitian pada variabel ketiga yaitu: Badan Penyelenggara (Bapel) menyimpulkan: ternyata Badan Penyelenggara (PT. Pertamedika eq. MPPK) juga belum siap menerima program kapitasi dari Pertamina.Sehingga kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah : Program Kapitasi di RSPP belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Perlu terlebih dahulu dilakukan persiapan-persiapan yang sangat mendasar yang membutuhkan waktu.Diajukan saran untuk terlebih dahulu membuat perhitungan unit cost yang baik dan benar, menyempurnakan SIMRSPP, menyiapkan paket-paket pelayanan, menghitung jumlah populasi yang akurat, menyiapkan tenaga profesional dan melakukan pembicaraan yang intensif antara Pertamina - PT. Pertamedika - Providers - Peserta.Daftar Pustaka : 38 buah (1971 - 2003)

---

Analysis of Capitation Policy in Pertamina The background of this research is the excessive changes that have been happening in Pertamina, and the expense for healthcare in Pertamina, which has shown a sharp and significant augmentation.This condition drove Pertamina to reconsider their concept in the payment of healthcare for the Employees and their families, and also the Retirees. The concept they have chosen is the healthcare payment with capitation system. The capitation system is considered an appropriate way to control the PISA/Retirees healthcare expenses, after "fee for service" and other methods have failed. For RSPP, capitation system is highly a new system. After analyzing the current situation, it is uderstood that actually RSPP has already started some preparations and socializations about the capitation system. But are all those efforts sufficien? This is the matter that is going to be analyzed in this paper.

For that purpose, some research have done to determine whether or not that existing policy is representative and can be implemented in RSPP, how ready is RSPP, and what kind of policy that shoul be pursued in RSPP. The method used in this research is descriptive analysis and the data are analyzed qualitatively. The data gathered are based on some information which are provided by six informers who have been particulary chosen after meeting certain criterions (judgement sampling method). By referring to the frame of concept, this research is focused on three variables.

The result for the Organization variable shows that Structurally and from Readiness of SIMRS, RSPP is not yet ready to pursue the capitation program.

Meanwhile the research on the capitation System variable is targeted on five aspects, which are SOP (Policy), the Expense System/Payment, the Variety of Service, the Number of Capitation/Capitation Premium, and Population. The fact shown that even these five aspects are not yet ready to support the capitation program.

The research on the third variable, which is the the Executing Body (Bagel), concluded that the Executing Body (PT. Pertamedika cq. MPPK) is also not yet ready to accept the capitation program from Pertamina.The final conclusion if this research is: Capitation Program in RSPP is not yet ready to be pursued in the near term. It is necessary that some very basic and time-consuming preparations should be done beforehand.

The advice imposed in this thesis is that at first there should be calculation on unit cost, which must be done well and correctly; there should be some efforts to perfect SIM RSPP, there should be preparation on services packages; there should be accurate calculation in the number of the population; there should be preparations for providing professional hands; and there should be intensive discussion between Pertamina -- PT. Pertamedika - Providers - the Members.

References: 38 (1971 - 2003)"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kredit terhadap kesejahteraan rumah tangga yang dikepalai perempuan di Indonesia. Tesis ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan pada tahun 2018, yang berisi sekitar 45.000 observasi terhadap kepala rumah tangga perempuan di Indonesia. Kesejahteraan di sini diukur dengan pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan Propensity Score Matching untuk menganalisis pengaruh rata-rata kredit terhadap pengeluaran dan mengendalikan faktor perancu seperti usia, pendidikan, lokasi, status perumahan, status perkawinan, status ibu rumah tangga, status pekerjaan, dan ukuran rumah tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberian kredit berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga yang dikepalai perempuan.

---

This study analyses credit's effect on female-headed household welfare in Indonesia. This thesis employed a dataset from the National Socio-economic Survey (SUSENAS) conducted in 2018, which contains approximately 45,000 observations of female-headed households in Indonesia. Welfare here is measured by expenditure per capita per month of the households. This study employed Propensity Score Matching to analyse the average effect of credit to expenditure while controlling confounding factors such as age, education, location, housing status, marriage status, housewife status, employment status, and household size. The result shows that the credit extension significantly affects the expenditure of female-headed households."

"Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu melihat bagaimana perempuan diposisikan dalam UU No. 10/1992 tentang Kependudukan dan KeIuarga Sejahtera, dan bagaimana kebijakan Keluarga Berencana diimplementasikan serta apa implikasinya bagi perempuan yang menjadi pengguna, khususnya bagi perempuan yang menerima pemasangan implant di luar klinik. Subyek penelitian adalah perempuan pengguna implant di suatu wilayah di Jakarta dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program implant luar klinik, yaitu petugas KB, bidan, dan kader.Metode yang dipakai dalarn penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada informan. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan kependudukan yang berperspektif feminis, termasuk didalamnya adalah konsep kesehatan reproduksi dan hak reproduksi serta kualitas pelayanan.Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa perempuan Indonesia adalah pihak yang lebih bertanggungjawab atas pengendalian penduduk sehingga menjadi sasaran kebijakan keluarga berencana melaiui pemakaian alat kontrasepsi, khususnya yang jangka waktunya 3-5 tahun yaitu implant. Proses pelayanan implant luar klinik dilaksanakan secara massal dan masih saja menggunakan sistem target yang telah ditentukan jumlah dan sasarannya, sehingga tidak dapat memenuhi standar pelayanan berkualitas yang menempatkan hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal perlu adanya transforrnasi masyarakat yang berkeadilan gender, dan tidak membedakan layanan berdasarkan status sosial ekonomi.

---

This thesis has three aims, i.e: first, to examine the laws No. 1011992 on population and prosperous family, particularly the five articles regaring family planning, second, how was the policy of family planning implemented in East Jakarta and third, what was the implication toward women who became family planning acceptors, particularly those who get the implants from a free of charge implant programme, organized by the Jakarta family planning office, using the sub-district office. The research subject were women who experienced implant services provided by the BKKB DKI Jakarta team, in a sub-district of East Jakarta.

The methodology used in this research were field observations and several in depth interviews with family planning field workers and health cadres who were involved in the recruitment of potential acceptors. Some midwives who provided the implant services were also interviewed. Feminist population policy approach was used, which implied the concept of reproductive health and rights, as well as quality of care.

The research findings show that Indonesia family planning policy emphasized on the responsibility of women who should be acceptors since population growth was considered very much related to economic growth. Implant is the most effective contraceptive which can be controlled by the provided up to 3-5 years. Since the implant programme was provided outside the clinic,using the sub district office, and served 60 women at once, itu was far from a quality of care standard which introduced by Judith Bruce and Adrienne Germaine. Under the very crowded condition, the potential implant acceptors did not received quality of care services, which required good counseling, in a separate and quite room, as well as a high medical standard procedure during the inserting of the implant The tools used were not enough for every women and it was no good sterilized. In order to reach the highest possible standard of reproductive health services for the Indonsian womwn itu needs a transformation of society based on gender justice, based on respect to women and not treat then as second class citizen. The reproductive health services (including family planning services) should not be discriminating based on social economic status. Every woman should be treated equally and be given the full opportunity to exercise they rights. Woman should be empowered through good and accurate information and counseling on reproductive health matters.l"

"Upaya hukum penyelesaisan kredit perbankan bermasalah berupa eksekusi barang jaminan berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 224 HIR/256 Rbg, Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 dan perikatan lainnya yang dibuat antara bank dengan pemilik barang jaminan atau penanggung hutang, dalam praktik belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena adanya kendala dan faktor-faktor penghambat, baik yang datang dari unsur manusia yang terlibat maupun unsur ketidakpastian dari ketentuan hukum yang mengaturnya.Penggunaan lembaga penyanderaan (gijzeling) yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Rbg diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dalam upaya penyelesaian kredit perbankan bermasalah, tetapi ternyata berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/1964 tanggal 22-01-1964 dan Nomor 4 tahun 1975 tanggal 1-12-1975 ketentuan-ketentuan tersebut telah dinyatakan dihapus dan tidak diberlakukan lagi dengan alasan bertentangan dengan perikemanusiaan. Ditinjau dari asas Lax Superior derogat legi inferiors, Surat Edaran Mahkamah Agung yang berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Surat Edaran tersebut tidak dapat menghapus ataupun tidak memberlakukan ketentuan HIR dan Rbg yang merupakan peraturan yang sederajat Algement Maatregel van Bestuur dan ordonansi yang menurut tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini setingkat dengan undang-undang.Dari segi kriteria orang yang disandera, mengacu pada bunyi Pasal 209 ayat (1) HIR dan Pasal 242 ayat (1) Rbg, penyanderaan bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila karena yang dikenakan adalah orang miskin yang tidak ada atau tidak cukup barang untuk memenuhi keputusan pengadilan, tetapi dari segi kemanfaatannya bagi masyarakat substansi lembaga penyanderaan dikaitkan dengan Sila Kedua Pancasila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang menjamin adanya Justitie Protectiva dan Justitia Vindicativa penyanderaan terhadap debitor yang tidak beritikad baik tidak bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila. Diberlakukannya kembali ketentuan hukum mengenai penyanderaan akan membantu penyelesaian kredit perbankan bermasalah karena akan berfungsi selaku sarana social control sekaligus social engineering terhadap perilaku debitor dan kreditor.Agar lembaga penyanderaan dapat menjadi sarana yang efektif dalam upaya penyelesaian kredit perbankan bermasalah, perlu diadakan reformasi ketentuan yang mengatur terutama mengenai objek yang dapat dikenakan."

"Latar Belakang Debu banyak dijumpai di mana-mana termasuk di dalam atau di luar rumah, ditemukan terutama pads musim panas Debu terdiri dari partikel detrimen yang berasal dari rambut, daki, bulu binatang, sisa makanan serbuk sari, serpihan kulit manusia, bakteri, jamur, virus, serangga kecil dan lain-lain (Voorhorst dkk, 1969). Debu rumah merupakan komponen alergen inhalan yang panting, karena berperan sebagai pencetus timbulnya asma alergi yang telah dikenal sejak satu abad yang lalu (Voorhoret dkk, 1969).Dalam debu rumah terdapat Tungau Debu Rumah (TDR) yang banyak ditemukan pada rumah yang lembab, kasur kapuk,bantal, guling, serta perabot rumah yang lain. Sumber debu dengan jumlah TDR terbanyak adalah debu kamar tidur terutama debu di kasur (Voorhorst dkk,1969). Aulung dkk {1989) melaporkan bahwa sejumlah 226 dari 429 TDR terdapat pada kasur anak dan dikumpulkan dari seluruh ruang tidur yang terdiri dari kasur, lantai, dinding dan lubang angin, menempati urutan teratas dalam jumlah. Sundaru dkk (1993) melaporkan bahwa pada pengumpulan berbagai jenis tungau dari 3 macam kasur yang diteliti (masing-masing 20 kasur) secara sangat bermakna (p < 0,01) kasur kapuk mengandung populasi TDR jenis D. pteronyss inns dan I). farinae yang paling besarjika dibandingkan dengan kasur pegas dan kasur busa. Manan dkk {1993) melaporkan bahwa dari masing-masing 10 kasur penderita asma yang diperiksa, kasur kapuk dihuni oleh 359 TDR terbukti sangat berbeda bermakna (p <0,05) jika dibandingkan dengan kasur busa yang dihuni oleh spesies TDR yang lama.Peranan TDR terhadap asma bronkial secara epidemiologis telah diteliti oleh Dowse dkk (1985). Pada penelitian tersebut terbukti bahwa adanya perubahan pola hidup penduduk setempat dari cara hidup yang sangat bersahaja menjadi moderen antara lain menggunakan selimut tebal, dapat meningkatkan prevalensi penderita asma sebesar 3,3%. Selain itu TDR berperan penting terhadap berbagai penyakit alergi antara lain rinitis dan dermatitis atopik (Carswel, 1988). Pada survei awal di tahun 1994 terhadap penderita asma yang berobat di Runah Sakit Cipto Mangunkusumo ternyata 85,7% penderita menggunakan kasur kapuk sebagai alas tidur dan pad penelitian pendahuluan yang dilakukan di perumahan STN, 90% menggunakan kasur kapuk sebagai alas tidur."