Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACT

Yayasan adalah suatu pranata sosial yang sangat diperlukan untuk mendukung visi, misi dan tujuan pembentukan negara yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu karakteristik yayasan adalah bahwa tujuan yayasan sebagai salah satu harta yang ditersendirikan yang merupakan wadah saluran amal para penyandang dana untuk mencapai tujuan yayasan seperti dimuat dalam Anggaran Dasar. Dalam kaitan dengan penulisan ini, studi kasus mengenai YLPPI merupakan yayasan yang melaksanakan kegiatan pendidikan terutama untuk kalangan bankir dengan tujuan utuk menghasilkan insan perbankan yang berkualitas tinggi dan profesional. Tesis ini akan membahas mengenai kewenangan organ yayasan, dimana terdapat Deputi Gubernur Bank Indonesia ex officio Dewan Pengawas, dalam mengambil keputusan mencampur adukan kedua kepentingan itu sehingga mendatangkan kerugian bagi YLPPI.

---

ABSTRACT

The Foundation is a social institution that is necessary to support the vision, mission and objectives of the state establishment, that is Social Justice for All People of Indonesia. One of the characteristics of the foundation is that the purpose of the foundation as one of the independent treasures for being a charity media for charity donors to achieve the objectives contained in the Domestic Statues. With the presence of a foundation as one business activity, defined as a legal entity consisting of the separate property and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian which does not have members. As background, Decision of Council Meeting of Bank Indonesia Governors as the highest decision making forum in determining the policies of Bank Indonesia that is principled and strategic ordered YLPPI Foundation Board of Trustees for the disbursement of funds to Bank Indonesia. Research conducted using the juridical-normative literature in particular by analyzing the legal materials in the form of primary legislation, rules and regulations regulated or related to the regulation about the position of organ committee particularly the builder foundation towards the Foundation and founder of the foundation of government agencies, especially about RDG legal relationship (Board of Governors? Meeting) in Bank Indonesia and YLPPI Foundation (Indonesian Banking Development Foundation). There?s conflict of Interest, in fact depreciation funds potentially harmful for YLPPI foundation."

"Keberadaan Yayasan di Indonesia sudah diatur sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia. Berbagai macam yayasan dengan berbagai karakteristiknya dapat dijumpai dengan kehidupan sehari-hari. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka berarti telah terjadi reformasi hukum terhadap konsep yayasan dan perlu segera ditindak lanjuti terutama dalam bentuk penyesuaian anggaran dasar yayasan agar sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2001, Dengan demikian pengelolaan terhadap yayasan yang selama ini dilakukan penataan ulang dan pembenahan diri. Pengelolaan yayasan secara profesional, akuntabilitas publik yang lebih terbuka dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan operasional yayasan pada prinsipnya sudah merupakan kebutuhan pokok dalam era reformasi sekarang ini. Yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan komersial dari yayasan, terlebih lagi dengan adanya Undang-undang yayasan yang baru, maka para donatur akan menjadi yakin bahwa dana yang mereka salurkan akan didaya gunakan untuk berbagai kepentingan sosial yang mereka kehendaki sehingga disini perlu adanya bagaimana pengawasan terhadap kegiatan komersial yang dilakukan oleh suatu yayasan?"

"Di Indonesia keberadaan Stichting atau Yayasan sebagai badan hukum belum didasarkan pada suatu peraturan tertulis. Saat ini, kebanyakan Yayasan didirikan dan dimiliki oleh orang Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan didirikannya suatu yayasan oleh suatu badan hukum asing. Misalnya saja: Yayasan Pendidikan Internasional (The International Education Foundattion), Koalisi Indonesia Sehat, PERKIN. Pada penulisan skripsi ini, penulis memilih Yayasan Pendidikan Internasional (The International Education Foundation) seBagai bahan studi. Yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan dan pendidikan internasional ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1992 di Jakarta; dimana salah satu pendirinya adalah Institute of International Education yang merupakan salah satu badan hukum asing di Indonesia. Bagaimana proses pendiriannya? Apakah pendirian yayasan tersebut sebagai badan hukum sah dan diijinkan mengingat salah satu pendiri merupakan badan hukum asing? Masalah-masalah tersebut memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Hal ini penting karena dasar maupun kebiasan yang telah di terima oleh masyarakat kelak dapat menjadi dasar pembentukan peraturan secara tertulis dalam hal penataan yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum di Indonesia. Selain daripada itu 1 yang lebih pokok lagi, apakah saat ini Indonesia telah memiliki suatu peraturan tertulis yang mampu memberi jawaban atas seluruh pertanyaan-pertanyaan yang timbul seputar masalah yayasan. Untuk melengkapi pembahasan, Penulis juga menggunakan Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan dan Yayasan sebagai salah satu bahan acuan."

"Eksistensi Yayasan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Setelah berlakunya Undang-undang tersebut perlu diadakannya suatu penyesuaian terhadap anggaran dasar yayasan. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini tentang keabsahan dari pembentukan Organ Pengurus Yayasan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang belum disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, dan tanggung  jawab notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut, serta peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis, serta metode analisis berupa metode kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah, (1) Keabsahan organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang Anggaran Dasar Yayasanya belum melakukan penyesuaian menjadikan pembentukan kepengurusan tersebut adalah tidak sah, (2) Notaris bertanggung jawab secara perdata, serta (3) peralihan aset oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum tanpa adanya persetujuan dari Pembina adalah tidak sah. Dengan demikian, penulis menyarankan bagi Notaris untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada yang bertentangan maka sudah seharusnya akta terkait tidak dibuat oleh Notaris.

---

The existence of foundations in Indonesia is based on Law Number 16 of 2001 concerning Foundation jo. Law Number 28 of 2004 concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. After the enactment of the Act it is necessary to make an adjustment to the articles of association of the foundation. The problem formulation are discussed in the writing of this thesis concerning the validity of the formation of Organs of the Foundation Management is based on the deed of the decision of the foundation meeting which has not been adjusted to the Law of the Foundation, and the responsibility of the notary public to make the deed of meeting statement, as well as the transfer of the assets of the foundation carried out by the board of management who were formed against the law. The form of this research is normative juridical research, using descriptive analytical typology, as well as analytical methods in the form of qualitative methods. The conclusions of this research are, (1) the validity of the board of management formed based on the deed of meeting statement whose Articles of Association have not made adjustments to make the formation of the management invalid, (2) the notary is responsible for civil liability, and (3) the transfer of assets by the board of management illegally formed without the consent of the Trustee is illegal. Thus, the author suggests that the Notary Public understands the provisions of the applicable legislation, if there is a conflict, then the related deed should not be made by a Notary."

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation's assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.

This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation's assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"Kenyataan bahwa banyak yayasan yang bergerak di berbagai bidang dengan berbagai macam maksud, dan tujuan telah terlihat pada masyarakat Indonesia, namun demikian belum ada perundang-undangan yang mengatur khusus tentang yayasan, sehingga hanya hukum kebiasaan dan yurisprudensi saja yang mengatur tentang yayasan. Akibat dari hal ini, banyak yayasan yang dipakai sebagaikedok untuk berbisnis, dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan mula-mula. Menanggapi hal yang demikian, maka pemerintah menganggap perlu untuk membuat suatu kepastian hukum tentang yayasan yang diwujudkan dengan adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulis akan memaparkan dalam skripsi bagaimana sebenarnya pengaturan hukum yayasan di Indonesia sebelum diundangkannya undang-undang, tersebut dan bagaimana pengaturan setelah hadirnya Undang-undang tersebut, unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan apa yang ada sebagai hasil perbandingan antara keduanya. Dipaparkan juga bahwa unsur-unsur perbedaan tersebut membawa akibat-akibat hukum bagi yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-undang tersebut ada seperti wajib penyesuaian anggaran dasar yayasan dan wajib pemberi tahuan penyesuaian tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu tertentu dengan pembubaran yayasan sebagai sanksi terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut Sebagai penutup, penulis menyarankan bahwa yayasan dapat beralih ke bentuk badan hukum lain sebagai alternatif bagi yayasan yang tidak mau menyesuaikan diri dengan Undang-undang baru tersebut."

"Yayasan yang merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka suatu yayasan yang usahanya dibidang pendidikan harus tunduk pada ketentuan undang undang tersebut. Dampak berlakunya UU BHP terhadap yayasan adalah yayasan harus membentuk BHP kemudian membubarkan diri.

---

Foundation which is a legal entity consisting of the separate property with the objective of social, religious and humanitarian. The introduction of Indonesian Law No. 9 Year 2009 about Legal Education, the foundation of a business education should be subject to the provisions of the law. The effect of the introduction of BHP Law is the foundation of the foundation must be established and BHP discharge."

"Skripsi ini membahas mengenai pengambilalihan yayasan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dan akibat dari pelaksanaan pengambilalihan tersebut. Proses pengambilalihan yayasan sedikit berbeda dengan proses akuisisi Perseroan Terbatas, dimana dalam akuisisi Perseroan Terbatas jenis akuisisi yang sering terjadi adalah akuisisi saham. Dalam mengambilalih yayasan tidak mungkin dilakukan dengan akuisisi saham, hal ini dikarenakan yayasan tidak memiliki saham, sehingga jenis yang mungkin untuk dilaksanakan adalah pengambilalihan aset yayasan. Skripsi ini akan memaparkan salah satu contoh dari sebuah proses pengambilalihan aset yayasan yaitu Yayasan ABC yang diakuisisi oleh PT XYZ dan juga mengenai akibat dari akuisisi aset yayasan bagi Yayasan ABC.

---

The focus of this thesis is the take over of a foundation by a Limited Liability Company and the result of the implementation of the take over. Take over of a foundation is a little different from the acquisition of Limited Liability Company, which in the acquisition of Limited Liability Company a common type of acquisition which is performed is the acquisition of shares. In take over of a foundation, it is impossible with the acquisition of shares, it is because the foundation does not own shares, so the action which is possible to be implemented is take over of foundation’s assets. This thesis will describe an example of take over of foundation’s asset which is ABC Foundation which acquired by the PT XYZ and also the result of the take over of foundation’s assets for the ABC Foundation."