Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini menaklik hubungan negara dan bisnis dalam kebijakan ekonomi luar negeri China bernama BRI. Berangkat dari konsep ldquo;bina ekonomi negara rdquo; dan metode penelitian kualitatif ndash; studi kasus, penelitian ini mengafirmasi bahwa agenda konektivitas melalui BRI mengandung motif ekonomi dan politik China di Asia Tenggara. Tujuan strateginya, yaitu pendalaman hubungan kerja sama dan kontiunitas internasionalisasi. Penelitian ini menunjukkan aktor bisnis memiliki keterlibatan penting dalam penyelenggaraan bina ekonomi negara. Industri konstruksi infrastruktur dan transportasi merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Proses penetrasi berlangsung dalam empat faktor determinan. Pertama, kebijakan BRI dijadikan sebagai program pembangunan nasional yang sesuai visi China rsquo;s Rejuvenation, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional terunifikasi. Kedua, tujuan antara pemerintah dengan aktor bisnis bersifat kompatibel. Terakhir, hubungan anatar pemerintah dengan kedua sektor industri beserta keterlibatan aktor bisnisnya menjadi direktif dan hierarkis, karena pemerintah melakukan penguasaan sistem kepemilikan, sistem manajemen perusahaan, dan struktur kepemimpinan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berhasil mengendalikan aktor bisnis.Kata kunci: BRI, Negara-Bisnis, Bina Ekonomi Negara, Konektivitas, dan Industri Konstruksi dan Transportasi.

---

ABSTRACT This thesis examines state business relations in Belt and Road Initiative as China rsquo s foreign economic policy. Set forth from ldquo economic statecraft rdquo theory and qualitative method, this research shows that connectivity agenda through BRI have economic and geostrategic motives and interrelated in Southeast Asia. The significance of the strategy are internationalization continuity and deepening of cooperation. This research found that commercial actor as important part to implemented economic statecraft. The penetration process occupy in four determinant factors. First, BRI is positioned as national development and convergent in ldquo China rsquo s Rejuvenation rdquo , so that the relationship between the central government and subnational government is unified. Second, the intrinsic goal is compatible between government and commercial actors. Third, market structure in infrastructure construction and transportation industry sector is created by government become more concentrated and monopoly. Finally, the reporting relationship between state and commercial actors become more directive, hierarchy, and centralized, because government exercises ownership control, corporate managements, and the composition of personnels and company leader is appointed directly by government. The results of this research indicate that state has controlled actor commercial for reach economic and geostrategic aims in Southeast Asia. "

"Investasi asing yang masuk ke Indonesia dan China umumnya mempunyai dua sifat, relokasi industri dan pasar domestik. Tujuan skripsi ini adalah melihat sifat investasi asing yang masuk ke China dan Indonesia dari negara maju (Amerika Serikat dan Jepang), NIE (Singapura, Taiwan, Hongkong dan Korea Selatan). Dalam menganalisa sifat investasi asing di Indonesia dan China, digunakan model regresi Kojima sederhana yang mengkaitkan variabel perdagangan internasional dengan variabel investasi asing, pendapatan nasional dan investasi domestik. Data yang dipergunakan adalah data agregatif sektor non migas. Uji kausalitas di-lakukan untuk mempertajam analisa hubungan variable perdagangan internasional dan investasi asing di Indonesia. Hasil regresi investasi asing di China dan Indonesia umumnya bersifat relokasi industri. Namun bila dirinci berdasarkan asal negara, terdapat perbedaan sifat investasi asing di China dan Indonesia. Investasi asing Singapura di China berorientasi pasar domestik (sama seperti investasi asing Amerika Serikat di Indonesia Indonesia dan China) namun di Indonesia bersifat relokasi industri. Proses relokasi industri secara umum terjadi di Indonesia dan China, dengan perbedaan investasi asing dari Singapura. Namun China berhasil membangun eko-nominya dengan lebih berorientasi keluar. Kebijakan desentralisasi yang terjadi di China mendorong keber-hasilan perekonomian China. Indonesia perlu terus melakukan deregulasi terutama memangkas birokrasi per-ijinan disamping membangun sumber daya manusia yang tangguh."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran perusahaan multinasional (MNC) dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Studi tersebut akan fokus pada kebijakan perdagangan AS selama pemerintahan Presiden Donald Trump yang menyebabkan eskalasi Perang Dagang dengan China. Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hubungan antara state actor dan MNCs serta proses politik yang terjadi dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional AS. Penelitian ini mengimplementasikan teori pendekatan yang berpusat pada masyarakat dalam perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Thomas Oatley. Makalah ini akan menggunakan metode kualitatif dengan studi dari salah satu MNC Amerika Serikat, Apple. Melalui analisis yang dilakukan, peneliti akan memetakan pemenang dan pecundang dari kebijakan tarif sebagai salah satu instrumen kebijakan perdagangan AS yang digunakan untuk membatasi impor produk China yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Peneliti juga akan fokus untuk mengidentifikasi hubungan antara aktor negara dan MNC, serta kepentingan Amerika Serikat dan China dalam masalah Perang Dagang ini.

---

This paper aims to analyze the role of multinational companies (MNCs) in United States trade policy. The study will focus on US trade policies during President Donald Trump's administration that led to the escalation of the Trade War with China. This paper is expected to provide an overview of the relationship between state actors and MNCs as well as the political processes that occur in the formulation of US international trade policy. This study implements the theory of a community-centered approach to international trade developed by Thomas Oatley. This paper will use a qualitative method with a study from one of the United States MNCs, Apple. Through the analysis conducted, researchers will map the winners and losers of the tariff policy as one of the US trade policy instruments used to limit imports of Chinese products issued by President Trump. Researchers will also focus on identifying the relationship between state actors and MNCs, as well as the interests of the United States and China in this Trade War issue."

"Pertumbuhan ekonomi China yang yang mengalami perkembangan pesat dengan GDP ke-2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, mendorong China untuk ikut serta dalam melakukan pembiayaan berbagai proyek infrastuktur di negara-negara berkembang. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya lembaga-lembaga keuangan oleh China sebagai solusi keterbatasan pendanaan pembangunan infrastuktur yang dialami negara berkembang. Ekspansi industri kereta cepat China pada tingkat global erat kaitannya dengan kebrhasilan transfer teknologi yang dilakukan. Hingga saat ini, kereta cepat merupakan salah satu inti utama China untuk mendukung inisasi jalur sutera modern. Hal itu dilakukan dengan membangun keterhubungan/konektivitas China diseluruh kawasan. Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak tercantum dalam RPJMN 2014-2019 namun proyek kereta api cepat Indonesia-China menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dalam konteks politik internasional, pembangunan kereta cepat di Indonesia oleh China merupakan proyek percontohan bagi komunitas ASEAN untuk menunjukan keberhasilan teknologi kereta cepat China. Proyek ini dilakukan dengan skema B to B tanpa menggunakan APBN. Mengingat hampir di seluruh dunia pembangunan kereta cepat tidak bersifat profitable, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektifitas pembangunan proyek kereta api cepat Indonesia-China terhadap aspek sosial-ekonomi Indonesia dalam konteks ketahanan nasional. Melalui pendekatan scenario planning, penelitian ini mencoba menelaah Apakah Diplomasi Infrastruktur kereta api cepat oleh China mendistribusikan pembangunan yang positif bagi Indonesia.

---

China's economic growth which is experiencing rapid development with the second largest GDP in the world after the United States, prompted China to participate in financing various infrastructure projects in developing countries. This was marked by the establishment of financial institutions by China as a solution to the limited funding of infrastructure development experienced by developing countries. The expansion of the Chinese high-speed railroad industry at a global level is closely related to the success of technology transfer. Until now, the fast train has been one of China's main core to support the initiation of modern silk lines. This was done by building China connectivity throughout the region. Indonesia under the leadership of President Joko Widodo has a focus on infrastructure development to improve connectivity and economic growth. Although it is not listed in the 2014-2019 RPJMN, the Indonesia-China fast train project is one of the national strategic projects. In the context of international politics, the construction of fast trains in Indonesia by China is a pilot project for the ASEAN community to demonstrate the success of China's fast train technology. This project is carried out with the B to B scheme without using the APBN. Considering that almost all of the world of fast train development is not profitable, this research aims to see the effectiveness of the Indonesia-China fast train development project on the socio-economic aspects of Indonesia in the context of national resilience. Through a scenario planning approach, this research tries to examine whether diplomacy of the fast railroad infrastructure by China distributes positive development for Indonesia."

"This book maps out the state of China studies in seven Southeast Asian countries from different perspectives. It looks at the history and current status of the study of China, analyses the characteristics of Indonesia, the Philippines, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapore and Myanmar, and what factors shaped the development and prospects of Sinology and Chinese Studies in these countries. For the first time, China experts from within and outside of this region, using a wide range of biographical, historical, bibliographical and comparative methodologies, tell the stories of how intellectuals and scholars in selected Southeast Asian countries understand, study, and research China. Their studies are providing different perspectives and discourses on China. Chapters discover and explore common factors such as the presence of sizeable ethnic Chinese communities, historical and current interactions between China and Southeast Asia, and the diverse intellectual influences in the region"