Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKOrganisasi tidak mungkin dapat mencapai tujuan tanpa dukungan anggota organisasi. Hal ini tidak terkecuali berlaku pula bagi organisasi pemerintahan yang bersifat nonprofit. Organisasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya secara optimal tanpa kontribusi dari segenap jajaran pegawainya. Program kerja yang telah disusun sedemikian rupa dalam rangka mencapai target-target tertentu bisa sia-sia apabila tidak disokong oleh kinerja pegawai yang optimal. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja merupakan faktor yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan organisasi, karena kinerja ádalah prasyarat dan sekaligus modal dasar untuk membangun kinerja organisasi. Kinerja organisasi tidak akan optimal tanpa dukungan kinerja pegawai yang optimal pula.Bagi organisasi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik, kinerja dapat terkait dengan pelayanan publik (masyarakat) sebagaimana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan segenap Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah naungannya. Sebagai unit organisasi pemerintah, DJP memberikan pelayanan publik dalam bidang perpajakan. Namun, seperti unit kerja organisasi pemerintah lainnya, kinerja pegawai pajak yang dilakukan DJP tidak selamanya mulus. Indikasinya antara lain tampak dari masih adanya keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur DJP, misalnya yang terkait dengan kekurangramahan aparatur saat memberikan pelayanan, kekurangtanggapan aparatur terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat wajib pajak, dan kekurangsabaran aparatur dalam membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kecenderungan seperti ini tidak terkecuali juga muncul di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, yang menjadi obyek penelitian ini.Kondisi tersebut tentu saja tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya, yang diantaranya adalah: motivasi, kemampuan, harapan, aktualisasi diri, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, sikap, kepuasan kerja, pengetahuan, kreativitas, persepsi, kompetensi, disiplin, komitmen organisasi, komunikasi organisasi, pelatihan, kepemimpinan, koordinasi, iklim organisasi, kompensasi, manajemen sdm, budaya organisasi, konflik peran, karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, penilaian kinerja, dan Pelaksanaan pengawasan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya maka pemerintah melalui instansi Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk senantiasa memantau potensi penerimaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dan dalam negeri, yaitu Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut hanya atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri.Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam kuesioner yang diberikan terdapat 18 (delapan belas) variabel yang mempengaruhi kinerja, dimana terdapat 4 ( empat ) faktor yang mempunyai mempengaruhi signifikan terhadap kinerja pegawai yaitu kreativitas, kemampuan melayani dengan sigap dan tepat waktu, kepuasan dan manajemen sumber daya manusia . Sedangkan 14 (empat belas) faktor yang lain ternyata tidak mempunyai dampak yang signifikan dengan kinerja yaitu, harapan, motivasi, sikap, kepuasan, komitmen, kompensasi, iklim organisasi, penilaian kinerja, kompetensi, kebersediaan untuk berbagi, kenyamanan untuk saling menghargai, kesiapan melayani tanpa diskriminasi, aktualisasi diri, dan pimpinan.Dengan adanya faktor-faktor yang signifikan semoga menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, agar dapat mengaplikasikan faktor yang signifikan tersebut terkait dengan kinerja para pegawainya. Sedangkan terhadap faktor ? faktor yangtidak berpengaruh secara signifikan menjadi perhatian bagi para pimpinan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, agar proses modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak terganggu. Faktor-faktor tersebut dapat ditingkatkan lebih baik lagi, supaya dapat bersinergi dengan empat faktor yang signifikan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, sehinggaa visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan dapat terwujud.

---

ABSTRACTIt is impossible for an organization to achieve its goal without the support from its members. It applies also to non profit governmental organization without exception. It is impossible for an organization to achieve the goal optimally without the contribution of all of its employees. The work program already prepared in such a way in the frame of achieving the certain targets will be useless if not supported by the optimum performance of the employees. It indicates that the performance is the undeniable factors in the life of organization, because it is the prerequisite as well as basic capital to establish an organization performance. The organization performance will not be optimum without the support from the employee having optimum performance too.For a governmental organization giving the public service, the performance may relate to the public service as done by the Directorate General of Taxes with all of Territorial Offices and Tax Service Offices under its shelter. As a governmental organization unit, Directorate General of Taxes gives the public service in tax matter. However, like other governmental organization work unit, the tax service performance of Directorate General of Taxes will not always be smooth. It is indicated among others from the grievances conveyed by the people about the service rendered by the apparatus of Directorate General of Taxes, for example the unfriendly apparatus when rendering the service, non responsive apparatus to the problem encountered by taxpayers and impatient apparatus in assisting the taxpayers having difficulty in filling in Tax Annual Return (SPT) Form. This kind of tendency is also occurred in Territorial Office of Directorate General of Tax of East Jakarta being the object of this research.Such condition is of course not independent. There are many factors that may affect the performance of someone in performing his tasks which are among others motivation, ability, hope, self actualization, emotional intelligent, spiritual intelligent, attitude, work satisfaction, knowledge, creativity, perception, competence, discipline, organization commitment, organization communication, training, leadership, coordination, organization climate, compensation, human resources management, organization culture, role conflict, work characteristic, work environment, performance evaluation and taxpayer supervision to improve the obedience of fulfillment of tax obligation, the government through Directorate General of Tax endeavors to always monitor the tax revenue potency. The Value Added Tax is the tax of public and domestic consumption, namely the imposition of such Value Added Tax will only be on the taxable consumptive goods and or taxable service made in the home country.Based on the research findings in accordance with the statement contained in the questioner already given there are 18 (eighteen) variables affecting the performance, where 4 (four) out of it giving the significant influence to the employee?s performance namely creativity, ability to serve skillfully and timely, satisfaction and human resources management. While 14 (fourteen) other factors are proven having no significant impact to the performance namely hope, motivation, attitude, satisfaction, commitment, compensation, organization climate, performance evaluation, competence, willingness to share, convenience for mutual appreciation, readiness to serve on non discriminative basis, self actualization, and leadership.By those significant factors may the Directorate General of Taxes gives its attention, especially Territorial Office of Directorate General of Taxes of East Jakarta in order to be able to apply the significant factor relating to the performance of its employees. Whereas regarding the insignificant affecting factors, the management within the environment of Territorial Office of Directorate General of Taxes should pay the attention in order that the modernization process will not be uninterrupted. Those factors are improvable to the better manner that it can be synergized with the four significant factors in the frame of improving the service performance of Territorial Office of Directorate General of Taxes of East Jakarta that the vision and mission of Directorate General of Taxes can entirely be realized."

"Library performance measurement is one of a strategy to evaluate utilization of library resources. The objective of this study was to identify indicators needed to measure the performance and to design an counting system measurement at Open Service at National Library of Indonesia. The measurement indicators were based on ISO 11620:2008 consisting of 45 indicators. It was selected 10 indicators: 1) percentage of required titles in the collection (RTC); 2) shelving accuracy (SA); 3) staff per capita (LS); 4) collection turnover (CT); 5) loans per capita (LPC); 6) in-library use per capita (IUC); 7) library visits per capita (LVC); 8) percentage of target population reached (PTPR); 9) user satisfaction (AUS); 10) user services staff as a percentage of total staff (USSPTS). The indicators were selected through four stages: 1) selecting indicators related to activities in the Indonesia National Library and removing indicators related to activities that are not conducted in the institution; 2) removing indicators related to cost; 3) identifying and selecting indicators related to vision and mission by the questionnaire; 4) analizing the results of the questionnaire and setting the indicators that have an average value of the results greater than 0 as an selected indicator. The results of managements attitude that required the a performance counting system. System design was developed based on the system requirements and managements needs. The system that was able to process data into information of performance. The system was integrated with the integrated national library system (INLIS) and the data that were not available in INLIS were manually input. Steps of system developing were defining use case, description use case, activity diagram, class diagram, sequence diagram, object role/relational mapping and entity relationship diagram. "

"Pengukuran kinerja organisasi merupakan pondasi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi di fase akhir ini (2020-2024) adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja, dimana basisnya adalah pengukuran kinerja. Oleh karena itu setiap organisasi pemerintah pusat dan daerah, harus mampu mewujudkan organisasinya agar berkinerja secara terukur. Penelitian menggunakan metode campuran untuk tujuan penelitian yaitu: 1)Menjelaskan 12 tahapan penerapan balanced scorecard dalam perbaikan akuntabilitas kinerja termasuk perbaikan perencanaan dan penganggaran serta pengelolan kinerja pemerintah; 2)Menjelaskan perkembangan kinerja KKP melalui peningkatan capaian empat perspektif BSC; dan 3)Menjelaskan peningkatan kinerja organisasi KKP sebelum dan sesudah menggunakan balanced scorecard. Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan kategori capaian NKO (Nilai kinerja organisasi): rendah/merah dimana X < 80%; sedang/kuning 80% ≤ X < 100%; tinggi/hijau 100% ≤ X ≤ 120%. Adapun NKP (Nilai kinerja perspektif): rendah/merah X<75%; sedang/kuning 75%≤X<90%; tinggi/hijau 90% ≤ X ≤ 120%; dengan bobot perspektif BSC 1) learn and growth (bobot 30%) ; 2) internal process (bobot 30%); 3) customer (bobot 15%) dan 4) perspektif stakeholder (bobot 25%). Pendekatan kuantitatif melalui penjelasan statistik deskriptif untuk mendeskripsikan keempat perspektif tersebut dalam perbaikan akuntabilitas kinerja KKP. Sementara pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penerapan BSC secara komprehensif. Dari empat perspektif dalam BSC menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi berjenjang dari level Menteri, Level Eselon I, Eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV berdasarkan output-outcome pada sistem aplikasi pengukuran kinerja, yaitu sebanyak 1.122 IKU pada tahun 2015; 11.653 IKU pada tahun 2016; dan 13.050 IKU di tahun 2017. Hasil uji signifikansi sakip KKP berdasarkan standar nilai maksimal Kementerian PAN & RB, yaitu rata-rata di atas 0,5 (95%), sedangkan pencapaian kinerja organisasi pada BSC perspektif stakeholder KKP sebesar 96% (2015); 90% (2016); dan 95% (2017); dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu 112% (2015); 104% (2016) dan 98% (2017). Berdasarkan hasil uji hubungan antar persepektif BSC, ditemukan hubungan langsung dan tidak langsung dimana perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learn & Growth) memiliki hubungan langsung positif terhadap Internal proses IP (proses bisnis) sebesar 0.329; hubungan langsung positif terhadap CP (Customer perspective)sebesar 0.006; hubungan langsung negatif terhadap SH (stakeholder) sebesar -0.047. Perspektif IP memiliki hubungan positif terhadap CP sebesar 0.123 dan hubungan langsung ke SH positif 0.108. Dari hasil ini memperlihatkan bahwa antar perspektif memiliki hubungan meskipun nilai hubungan ini kecil namun tidak bisa diabaikan karena berlakunya prinsif kausalitas dari output hingga menghasilkan outcome/impact. Hal ini dapat dipahami bahwa perubahan indikator kinerja yang sifatnya outcome untuk pencapaian arah strategi (Strategic objective) organisasi, dibutuhkan jangka waktu yang lama. Hubungan tidak langsung yang rendah yaitu antara LG terhadap CP sebesar 0.038; IP terhadap SH sebesar 0.078, LG terhadap SH sebesar 0.066. Adapun sebaran intervensi sosial KKP ditemukan level macro pada perspektif. Pada level mezzo ditemukan pada perspektif costumer, sedangkan level micro lebih banyak ditemukan pada perspektif proses bisnis. Hasil capaian outcome pada stakeholder perspektif tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu 96%; 2016 (90%) dan tahun 2017 (95%).

---

Organizational performance measurement is the foundation in realizing performance-based government as stated in Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025. The strategic target of Bureaucratic Reform in this final phase (2020-2024) is the realization of performancebased government, where the basis is performance measurement. The research uses mixed methods for research purposes, namely: 1) Explaining the 12 stages of implementing the balanced scorecard in improving performance accountability including improving planning and budgeting as well as managing government performance; 2) Explaining the development of KKP performance through improving the achievements of the four BSC perspectives; and 3) Explaining the improvement of KKP organizational performance before and after using the balanced scorecard. Organizational performance assessment is carried out in the category of NKO achievement (Organizational Performance Value): low/red where X < 80%; medium/yellow 80% X < 100%; high/green 100% X 120%. The NKP (Perspective performance value): low/red X<75%; medium/yellow 75%≤X<90%; high/green 90% X 120%; with BSC perspective weight 1) learn and growth (weight 30%); 2) internal process (weight 30%); 3) customer (weight 15%) and 4) stakeholder perspective (weight 25%). Quantitative approach through descriptive statistical explanations to describe the four perspectives in improving the accountability of KKP performance. Meanwhile, the qualitative approach is to obtain more in-depth information on the comprehensive implementation of the BSC. The four perspectives in the BSC describe the level of organizational performance achievement in tiers from the Minister level, Echelon I, Echelon II, Echelon III, to echelon IV levels based on the outputs of the performance measurement application system, which were 1,122 KPIs in 2015; 11,653 KPIs in 2016; and 13,050 KKP in 2017. The results of the KKP sakip significance test are based on the maximum standard value of the Ministry of PAN & RB, which is above 0.5 (95%), while the achievement of organizational performance in the BSC of the KKP stakeholder perspective is 96% (2015) ; 90% (2016); and 95% (2017); with Organizational Performance Value (NKO) of 112% (2015); 104% (2016) and 98% (2017). Based on the results of the relationship test between BSC perspectives, a direct and indirect relationship was found where the Growth and Learning perspective has a positive direct relationship to the Internal IP process (business process) of 0.329; positive direct relationship to CP (Customer perspective) of 0.006; negative direct relationship to SH (stakeholder) of -0.047. IP perspective has a positive relationship to CP of 0.123 and a direct relationship to SH is positive of 0.108. These results show that there is a relationship between perspectives, although the value of this relationship is small, it cannot be ignored because the principle of causality applies from the output to the outcome/impact. It can be understood that changes in performance indicators, which are outcome in nature, for achieving the organization's strategic objectives, need a long period of time. The low indirect relationship between LG and CP is 0.038; IP to SH is 0.078, LG to SH is 0.066. Meanwhile, the distribution of social intervention in the KKP was found at the macro level in perspective. At the mezzo level it is found in the customer perspective, while the micro level is found more in the business process perspective. The outcome of the highest stakeholder perspective was achieved in 2015, namely 96%; 2016 (90%) and 2017 (95%)."

"AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh inventarisasi aset terhadap legal audit dan penilaian aset. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Bandung menggunakan data primer (kuesioner) dan sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2012 sampai dengan 2016. Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling yaitu pengguna aset (pejabat struktural) di 36 dinas pemerintahan, koordinator aset di bagian pemberdayaan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Bandung. Sampel yang dipilih merupakan sampel yang memahami dan mengevaluasi pelaksanaan aset di Pemerintah Kota Bandung. Hasil analisis data dengan software SmartPLS versi 3.0 menunjukkan bahwa inventarisasi aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap legal audit dan juga terhadap penilaian aset. Kesimpulannya tinggi rendah kualitas pelaksanaan inventarisasi aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tahapan manajemen aset yang lainnya, seperti legal audit dan penilaian aset."

"Skripsi ini menganalisis peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan cara memaparkan peran Inspektorat Jenderal dalam akuntabilitas kinerja, peran Itjen dalam Evaluasi atas penyusunan LAKIP dan manfaat evaluasi LAKIP tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa peran Inspektorat Jenderal belum berperan secara efektif dalam akuntabilitas kinerja di Kemdikbud seperti yang dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, itjen berperan untuk mempengaruhi nilai atas penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan ternyata hasil evaluasi SAKIP dimanfaatkan oleh Ditjen Dikdas dan itu dilihat dari penyusunan LAKIP Ditjen Dikdas pada periode dua tahun berikutnya.

---

The focus of this study about The role of General Inspectorate in Ministry of Education and Culture and its activity for evaluating Government performance accountability by explaining its role and its role when evaluating the performance's report of General Directorate of Pendidikan Dasar. The result of this study that General Inspectorate does not work effectively as stated on Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 about Government Internal Control, Its role in evaluating Government Accountability Performance?s Report General Directorate of Pendidikan Dasar has been quite effective and Evaluation of 2009 Government Performance Report' of General Directorate of Pendidikan Dasar' result has been used for its better Government Performance Report in 2011."

"This study aims to find out the effect of the application of performance-based budgeting to performance budgetingmanager at the Centre for Education and Training Ministry of Home Affairs, Bandung Regional. The variables in thisstudy are the application of performance-based budgeting as an independent variable (X) and budget managementperformance as the dependent variable (Y). The dimensions of the indicators of variable X include the preparation phase(X1), the ratification stage (X2), the implementation phase (X3), reporting and evaluation phase (X4). While theindicators of variable Y include the dimensions of the level of efficiency (Y1), the level of effectiveness (Y2), and levels ofaccountability (Y3).The research method used is explanative research method because it intends to investigate the effect of one variable toanother variable. The sampling technique used is saturated by the number of sampling techniques sample of 38respondents. Data collection techniques are the study of literature and field research consisting of distributingquestionnaires and interviews. The results shows that the application of performance-based budgeting and performancemanagement budget is included in the Good category. Stages of preparation, ratification, implementation, reporting andevaluation of a positive effect on the level of efficiency, effectiveness, and level of accountability. It can be concluded thatthe application of variable performance-based budgeting has a positive effect on the performance variable budget managerat the Center for Education and Training Ministry of Interior Regional Bandung.The authors provide recommendations for improving the performance of the budget manager, by doing socializationregulations and guidelines on budget preparation and m Increasing the effectiveness of supervision and control of budgetexecution is managed by the managing budgets and doing so type of expenditure should consider the composition ofseveral types of shopping and p Need to involvement of both the head and the head of the field to describe the activities andtypes of budgets that have been proposed by each section."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan akuntabilitas kinerjadan anggaran berbasis kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja pada BadanPengatur Hilir Migas (BPH Migas). Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil daripenelitian ini, pertama menemukan bahwa BPH Migas sudah melaksanakansistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga AdministrasiNegara (SK LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan PedomanPenyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BPH Migastelah melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dalam tahapan perencanaanstratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan laporan akuntabilitaskinerja meskipun masih perlu perbaikan untuk mencapai hasil yang baik. Hasilpenelitian yang kedua menemukan bahwa BPH Migas belum menyusun anggaranberbasis kinerja dengan baik karena untuk target indikator dalam RENSTRAbelum sepenuhnya didukung dengan kegiatan dalam RKA-KL, sehingga belumterjadi kesinambungan antara dokumen RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, danTOR, RAB.Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (1) agar BPHMigas dapat sepenuhnya menjalankan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, (2)menyempurnakan RENSTRA dengan memasukkan visi, misi, tujuan dankebijakan dalam RENSTRA (3) penyajian sasaran di perencanaan kinerja harussejalan dengan sasaran dalam RENSTRA BPH Migas, (4) pengukuran kinerjahendaknya memakai tabel PKK dan PPS, (5) indikator, alokasi target dananggaran harus konsisten dari dokumen RENSTA, RENJA-KL, RKA-KL (6)kegiatan dalam RKA-KL harus selaras dan ditujukan untuk mendukungpencapaian sasaran dalam RENSTRA BPH Migas.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to determine the reporting of performanceaccountability and performance-based budgeting for Badan Pengatur Hilir Migas(BPH Migas). The methodology in this study is descriptive and case studyresearch. Result of the research, first, BPH Migas had implemented theperformance accountability system accordingly to SK LAN No. 239/IX/6/8/2003about Improving of Government Agencies Guidelines PerformanceAccountability Reporting. The performance accountability system of BPH Migashad gone through 4 stages, such as, strategic planning, performance planning,performance measurements, and accountability performance report. Although,continous improvement toward perfection will still be needed. The second resultrevealed that BPH Migas had not undergone performance-based budgeting toreach the targeted indicator in RENSTRA due to unsupported activity in theRKAKL. Harmonization between RENSTRA’s document, RENJA-KL, RKA-KL,and TOR RAB had not been achieved yet.In result, there are a few things can be gained from this study, such as : (1)BPH Migas should syncronize policies according to SK LAN No.239/IX/6/8/2003 policies; (2) Improve the strategic planning vision, Mission,goals, and policies are strongly adviceded to be put in BPH Migas’s 2010-2014RENSTRA; (3) the performance planning’s objective presentation should be inline with BPH Migas’s 2010-2014 RENSTRA objective; (4) performancemeasurement should use PKK and PPS table; (5) consistency from RENSTRA’s,RENJA-KL’s, and RKA-KL’s documents with indicators, targeted alocation, andbudget is a must; (6) activities in the RKA - KL should be aligned and aimed tosupport the achievement of the Strategic Plan for BPH Migas"

"Tesis ini mendeskripsikan pengaruh Kompetensi dan hubungan Leader MemberExchange (LMX) terhadap Kinerja pada Customer Service di perusahaan XLAxiata. Variabel Kompetensi yang diteliti dikhususkan pada dimensi Motives andTraits, Self Concept, dan Knowledges dan Skills. Hubungan Leader MemberExchange (LMX) dalam penelitian ini berperan sebagai variabel Intervening dandilihat dari perspektif kualitas LMX dan dimensi LMX. Kinerja sebagai variabelterikat dan diukur dari tingkat pencapaian kinerja para Customer Service di tahun2014 sampai dengan bulan Maret. Penelitian ini melibatkan 257 responden dari 9unit customer service yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil analisismenunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara Kompetensiterhadap Leader Member Exchange (LMX) secara langsung dan ada pengaruhpositif secara tidak signifikan antara Kompetensi terhadap Kinerja secaralangsung. Hubungan Leader Member Exchange (LMX) ternyata berpengaruhnegatif secara langsung dan tidak signifikan terhadap Kinerja. Untuk dapatmeningkatkan kinerja, XL Axiata tidak hanya perlu meningkatkankompetensi tetapi juga dimensi selain LMX. Selain itu perlu dilakukanreview lebih jauh terhadap efektifitas LMX terhadap upaya peningkatankinerja customer service dan tingkat hubungan atasan bawahan yang ideal.

---

This thesis describes the impact of competence and relationship Leader MemberExchange (LMX) on the performance of the company's Customer Service at XLAxiata. Variables studied Competence devoted to the dimensions of Motives andTraits, Self Concept, and Knowledge and Skills. Relationship Leader MemberExchange (LMX) in this study serves as an intervening variable and viewed fromthe perspective of the quality of LMX and LMX dimensions. Performance as thedependent variable is measured from the Customer Service?s level of theperformance achievement in year 2014 (up to March). The study involved 257respondents from 9 unit customer service throughout Indonesia. The analysisshowed that there was a significant positive direct impact between thecompetencies and the Leader Member Exchange (LMX) and there isinsignificantly positive impact between the competencies and the performancedirectly. Leader Member Exchange (LMX) has insignificantly negative directimpact to performance. In order to improve performance, XL Axiata does not onlyneed to increase customer service?s competency but also LMX dimensions. Inaddition it is necessary to further review of the effectiveness of LMX onimproving the performance and the ideal level of customer service leader-memberexchange."

"Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan non bank yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyaluran dana pinjaman berdasarkan hukum gadai. Dalam kurun 10 tahun terakhir, pertumbuhan usaha Pegadaian mengalami kenaikan yang signifikan. Perkembangan dan pertumbuhan usaha ini selain dipengaruhi faktor-faktor internal tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di luar perusahaan.Secara internal, sejak terjadinya krisis monerer 1997 dimana sektor perbankan collaps dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, Manajemen Pegadaian menyikapi peluang yang muncul dengan menerapkan Strategi Pertumbuhan (Stable Growth Strategy). Konsekuensi dari strategi ini adalah penyerapan dana yang diinvestasikan dalam bentuk modal kerja dan pengadaan sumber daya manusia. Untuk mencukupi kebutuhan investasi tersebut, perusahaan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan yang dalam perkembangannya semakin meningkat.Seiring dengan terjadinya perubahan eksternal perusahaan dengan diberlakukannya AFTA, APEC untuk skala regional dan global serta telah diberlakukannya UU Antimonopoli. memungkinkan masuknya plesaing-pesaing baru yang mungkin Iebih kuat dan efisien ke sektor jasa gadai. Tentu secara langsung maupun tak langsung hal ini akan mempengaruhi strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Manajemen Pegadaian untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan terbuka.Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, aktivitas operasi perusahaan sangat bergantung pada pasokan modal kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan terbuka tentu perusahaan membutuhkan kinerja keuangan yang mampu secara fleksibel menyikapi perubahan pasar yang akan semakin sempit.Implementasi dari strategi pertumbuhan secara bertahap lelah meningkatkan kewajiban kepada kreditor dan beban usaha perusahaan. Penggunaan sumber pendanaan dari luar perusahaan cukup mempengaruhi fleksibilitas usaha dalam menyikapi permintaan pasar. Aktivitas operasi menjadi sangat bergantung pada penyerapan modal kerja oleh masyarakat yang saat ini mempunyai banyak pilihan produk jasa keuangan yang semakin kompetitif. Dampak dari kondisi ini, kinerja keuangan perusahaan cukup terpengaruh yang tampak dari penurunan kualitas laba (profil margin).Hal tersebut tentu perlu disikapi perubahan strategi pada internal perusahaan dengan mengidentifikasi sumberdaya-sumberdaya internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha melalui penciptaan sumber pendapatan baru yang sesuai permintaan pasar. Sedangkan terhadap perubahan eksternal, kebijakan aliansi strategik dalam mengembangkan produk-produk usaha yang sudah berjalan maupun yang baru akan berdampak positif dalam upaya menekan beban usaha maupun risiko yang akan dihadapi. Tanpa adanya perubahan mendasar pada strategi tentu sulit bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan yang semakin tinggi terlebih akan memasuki era globalisasi."

"Pengungkapan informasi disclosure merupakan bentuk akuntabilitas kepala daerah incumbent kepada publik. Salah satu bentuk pengungkapan informasi yang disampaikan oleh kepala daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ILPPD yang disampaikan melalui website/internet. Hubungan yang terjadi antara kepala daerah incumbent dan publik merupakan hubungan agensi politik. Implikasinya muncul permasalahan insentif dalam pemberian informasi kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah mengindentifikasi faktor-faktor yang menjadi insentif kepala daerah kepala daerah incumbent dalam mengungkapkan ILPPD pada periode pemilihan kepala daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan kepala daerah incumbent untuk mengungkapkan ILPPD melalui website/internet dipengaruhi secara positif dengan kompetisi politik dan elektabilitas kepala daerah incumbent.Insentif kepala daerah incumbent tersebut juga dipengaruhi secara positif dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengungkapan sukarela ILPPD melalui website/internet memberikan tambahan informasi bahwa incumbent mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan peyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya tingkat legitimasi dan tekanan monitoring/pengawasan lembaga legislatif daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ILPPD.Penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya efek moderasi kompetisi politik terhadap hubungan antara kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan kemungkinan mengungkapkan ILPPD. Ketika kompetisi politik meningkat, kemungkinan kepala daerah incumbent untuk mempublikasikan ILPPD melalui website/internet sebagai sinyal bahwa pengelolaan keuangannya baik, cenderung melemah karena kepala daerah incumbent dihadapkan pada risiko informasi yang diungkapkan tersebut dinilai untuk menutupi kelemahan kepala daerah incumbent atau informasi tambahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kandidat kepala daerah lainnya. Kontribusi penelitian ini adalah pengungkapan informasi tidak hanya dibutuhkan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kepala daerah incumbent, tetapi juga memberikan sinyal atas kemampuan incumbent kepada pemilih. Faktor politik berpengaruh terhadap kemungkinan pengungkapan informasi, disisi lain faktor tersebut juga dapat mendisiplinkan kepala daerah incumbent dalam mengungkapkan informasi kepada publik sebagai voters.

---

Disclosure is a form of accountability to the public by incumbent of the local government. One form of disclosure submitted by the incumbent of local government is performance information of administration delivered through the website. The relationship between the regional head of the incumbent and the public is a political agency relationships. The implication appears incentive problems in the provision of information to the public. The purpose of this study is to identify factors that give incentives for incumbents to publish performance information on administration of local government on the website during the local government election period.The results show that the chances of incumbents to reveal performance information on administration of local government on the website is positively influenced by political competition and electability of incumbents. Incentives are also positively influenced by the quality of the accountability of financial management and the quality of the performance of local government processes. Performance information on administration of local government on the website provides additional information that the incumbent has the ability in financial management and administration areas. On the other hands, level of legitimacy and pressure of monitoring supervision of regional legislative bodies do not affect the disclosure of performances information on administration of local government on the website.The study also showed that the moderating effect of political competition on the relationship between the quality of accountability in financial management with the possibility to disclose performance information on administration of local government on the website. When political competition increased, the possibility of incumbents to publish performance information on administration of local government on the website as a signal that its financial management is good, tends to weaken as incumbents exposed to the risk of the information disclosed is considered to cover the weaknesses of incumbent or additional information can be utilized by other candidates. The contribution of this study is that disclosure is not only needed in order to meet the accountability of the incumbent, but also provide a signal on the ability of the incumbent to the electorate. Political competition affects the likelihood of disclosure, on the other hand that factor can also discipline the incumbent in disclosing information to the public as voters."