Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X, yaitu suatu Bank Umum Milik Pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan perkreditan, Bank X sebagai pihak pemberi kredit memerlukan perlindungan untuk mengamankan uang yang dipinjamkannya kepada debitur karena pada kenyataannya uang tersebut adalah milik nasyarakat yang disimpan di Bank X berdasarkan kepercayaan dan adanya kredit yang bermasalah pada suatu bank, dalam jumlah besar akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank itu sendiri. Oleh sebab itu, proses pemberian kredit di Bank X selalu dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati﷓hatian (dengan penerapan the five C's principles) dan melalui suatu tahap yang disebut analisa kredit. Pada konsepnya, analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X diharapkan dapat berjalan efektif sebagai usaha mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, dalam arti dapat memenuhi fungsi dan mencapai tujuan utama analisa kredit itu sendiri dengan baik. Akan tetapi dalam prakteknya, masalah pada kredit yang telah disalurkan oleh Bank X tetap terjadi. Tesis ini berusaha menggambarkan bagaimana pelaksanaan analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X dan menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan analisa kredit tersebut tidak selalu berhasil, serta mengajukan beberapa saran agar analisa kredit tersebut dapat benar-benar efektif dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di Bank X."

"[Penelitian ini menguji pengaruh konsentrasi portofolio kredit bank terhadap profitabilitas efisiensi dan risiko kredit bank yang masing masing menggunakan proksi ROA BOPO serta NPL dan LLP selama periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan rasio Herfindahl Hirshmann Index HHI dan Absolute Distance Measure AD sebagai proksi konsentrasi kredit. Dengan menggunakan metode Fixed Effect Model dan sampel sebanyak 29 bank umum konvensional selama 5 periode ditemukan bahwa konsentrasi portofolio kredit berpengaruh signifikasn positif terhadap ROA bank dan berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL LLP dan BOPO.

---

This research intend to examine the effect of loan portfolio concentration on Indonesian banks profitability efficiency and credit risk using banks ROA Cost Efficiency BOPO also NPL and LLP as the proxy for each variable over the period 2010-2014. This research incorporating the Herfindahl Hirshmann Index HHI and Absolute Distance Measure AD to measure loan concentration. Using Fixed Effect Model with sample size of 29 banks over the period of 5 years it is found that loan portfolio concentration is significantly positive affecting banks ROA and significantly negative affecting banks NPL LLP and Cost Efficiency., This research intend to examine the effect of loan portfolio concentration on Indonesian banks rsquo profitability efficiency and credit risk using banks rsquo ROA Cost Efficiency BOPO also NPL and LLP as the proxy for each variable over the period 2010 2014 This research incorporating the Herfindahl Hirshmann Index HHI and Absolute Distance Measure AD to measure loan concentration Using Fixed Effect Model with sample size of 29 banks over the period of 5 years it is found that loan portfolio concentration is significantly positive affecting banks rsquo ROA and significantly negative affecting banks rsquo NPL LLP and Cost Efficiency Keywords loan portfolio composition focus diversification bank return bank credit risk bank efficiency]"

"Bank sangat berkepentingan terhadap Iangkah-langkah pengamanan terhadap kredit yang disalurkan. Disadari bahwa kredit bermasalah membawa implikasi terhadap biaya yang akan muncul , di karenakan biaya yang berkaitan dengan pengawasan, penagihan, maupun penyelamatan kredit membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan keuntungan bank. Dalam hal debitur cidera janji, Surat Kuasa untuk menjual semestinya bisa digunakan kreditur untuk menjual hak atas agunan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan urnurn serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut untuk mengkover utang debitur. Pengaturan kuasa menjual diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan , UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undangundang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, . Meskipun telah dengan tegas diatur dalam berbagai peraturan namun dalam pelaksanaannya kreditor mengalami kendala untuk menjual atas dasar kuasa menjual, karena memungkinkan debitor tidak bersedia mengosongkan obyek hak tanggungan atau menolak untuk menyerah-kan obyek hak tanggungan. Hal ini menjadi lain jika penjualan obyek hak tanggungan tersebut didasarkan penetapan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana dimaksud oleh pasal 224 HIR. Efektivitas suatu surat kuasa untuk mengalihkan hak atas agunan yang dijadikan obyek jaminan mempunyai kekuatan hukum, jika tidak ada bantahan, namun jika ada bantahan dari pihak lawan, maka surat pengaduan utang tersebut tidak mempunyai sifat sebagai akta notariil melainkan akta di bawah tangan biasa , sehingga tidak mempunyai kekuasan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan meskipun di dalamnya terdapat irah-hirah kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pelaksanaan terdapat kesulitan melakukan parate eksekusi berdasarkan kuasa menjual obyek Hak Tanggungan. Kesulitan tersebut timbui karena secara yuridis tidak ada kepastian hukum atas isi perjanjian yang dilakukan maupun karena dalam fakta sosial sexing mendapat hambatan dari pihak debitur sebagai pemilik obyek jaminan . Dengan demikian tidak mendorong perputaran roda ekonomi yang membutuhkan gerakan yang cepat dan tepat.

---

Bank has very high interest with security stages in terms of distributed credit. It is recognized that stagnant credit will bring about implication against arising costs, in which costs/expenses having relations with control, collection and recovery of credit requiring so many costs and will influence health and profitable levels of bank. In the event that debtor fails to perform indeed, the attorney or the authorization to sale may be used by creditor through his authorization to sale surety right via public auction as well as to settle debt thereof for covering debt. The regulation on authorization to sale is provided with Commercial Code, Laws No.4 year on Surety Right, Laws No.10 year 1998 on Amendment of Law No.7 year 1992 regarding banking. Although in some regulation had been set out strictly, but, in its implementation the creditor has obstacles to sale based on his authorization to sale, because possibly, the debtor is not willing to vacant the object of his surety right or even to reject it. It will be different provided that sales of such surety right object based on judgment of District Court who has execution power as meant within Article 224 HIR. Effectiveness of attorney to transfer surety right as insured object which has legal power, provided that any claim had not been filed, but, if it is filed then, such bond have not characteristic as notary deed but under the hand solely, so that, it has not execution power as court's judgment although the words of "For sake of justice under God Almighty' had been stated therein. To implement it there is trouble in realizing execution by attorney or authorization to sale Surety Right object. It is caused by juridical no legal certainty stated within content of agreement because frequently, in social facts there is obstacles from debtor as owner of such surety object. Hence, it had not stimulated economic cycles to grow rapidly and precisely."

"Sekuritisasi aset sudah merupakan sebuah keharusan karena kesulitan mendapatkan dana dalam kerangka ekspansi kreditnya. Disamping perusahaan juga sangat membutuhkan dana tetapi tidak dapat diperoleh dari perbankan dan untuk go public harus memenuhi berbagai persyaratan, maka sekuritisasi merupakan alternatif yang tepat. Pada sisi lain harus didirikan sebuah perusahaan yang menjamin (Gurantor) atas traskasi dikarenakan masyarakat belum memahami resiko investasi dalam bentuk sekuritisasi aset ini."

"Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia dewasa ini adalah belum berfungsinya perbankan secara baik. Walaupun dana yang mengalir ke perbankan menunjukkan perkembangan yang berarti, namun perkembangan ini tidak diikuti oleh pengucuran kredit ke sektor riil secara memadai sesuai dengan skala kebutuhan. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan masih jauh di bawah 50%. Walaupun LDR perbankan mengalami perbaikan, namun kredit ke berbagai sektor rill temyata tidak sepadan dengan peningkatan tersebut. Rendahnya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke sektor industri manufaktur oleh berbagai pihak disebutkan sebagai akibat tingginya ketidakpastian (uncertainty) di sektor industri manufaktur. Pihak perbankan pada masa transisi seperti sekarang tidak berani mengambil risiko yang relatif tinggi bila mengucurkan kredit ke sektor riil, termasuk ke sektor industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara berbagai risiko kredit di sektor industri manufaktur dengan persentasi jumlah kredit dan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan program dalam pengembangan industri manufaktur nasional. Data dikumpulkan dengan menyebar kuisioner kepada pimpinan cabang bank 3 BUMN, Bank Mandiri, BNI dan BCA, yang beroperasi di DKI Jakarta. Dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi, dengan bantuan SPSS 11.0, diperoleh persamaan linier, yang menghubungkan antara berbagai variabel risiko kredit dengan persentasi jumlah kredit dan kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Persamaan tersebut selanjutnya disimulasikan dengan menggunakan Crystal Ball, untuk memperoleh gambaran tentang besamya persentasi jumlah kredit dan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Hasil penelitian menunjukan, persentasi kredit bank BUMN pada sektor industri manufaktur semakin membaik, berada pada kisaran 9,26 hingga 41,16 persen, dengan rata-rata dan standard deviasi masing-masing sebesar 24,82 dan 5,57 persen. Nilai ini meningkat dibanding persentasi total kredit perbankan nasional di sektor industri manufaktur yang mencapai 28.9 persen pada tahun 2003 lalu. Sedangkan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur tergolong tinggi, berada pada kisaran 0,92 hingga 2,56 persen, dengan rata-rata dan standard deviasi masing-masing sebesar 1,76 persen dan 0,33 persen. Variabel risiko yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan kredit di sektor industri manufaktur adalah kualitas hubungan perusahaan penerima kredit dengan berbagai pihak, perhitungan biaya, proyek neraca keuangan beberapa periode, dan kemudahan penjualan. Sedangkan variabel risiko yang signifikan mempengaruhi kredit macet di sektor industri manufaktur adalah legalitas perusahaan, kebutuhan investasi dan peraturan pemerintah setempat. Berdasarkan lokasi operasional bank BUMN pemberi kredit, dibanding wilayah lainnya, bank BUMN yang berada di wilayah Jakarta Utara memberikan porsi kredit terbesar sekaligus persentasi kredit macet paling kecil pada sektor industri manufaktur. Sedangkan berdasarkan group bank BUMN pemberi kredit, bank Mandiri yang fokus pada kredit korporasi memiliki persentasi kredit industri manufaktur yang terbesar sekaligus persentasi kredit macet terkecil pada sektor industri manufaktur."

"Tesis ini disusun untuk melihat pengaruh kausal dari kredit usaha dan karakteristik rumah tangga terhadap kesejahteraan rumah tangga, yang direpresentasikan oleh pendapatan rumah tangga, pengeluaran makanan rumah tangga dan pengeluaran bukan-makanan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam thesis ini adalah metode Fixed Effect dengan menggunakan data panel survey dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Indonesia tahun 2009 dan 2010. Hasil studi dari thesis ini menyatakan bahwa akses terhadap kredit usaha secara signifikan memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Namun, akses terhadap kredit usaha yang diperoleh dari program pemerintah memiliki nilai yang positif namun berdampak insignifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Thesis ini juga menunjukkan bahwa pasangan dari kepala rumah tangga atau istri yang memiliki usaha sendiri atau menjadi wirausaha secara signifikan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, yang berarti bahwa akses terhadap kredit usaha dan kewirausahaan dalam rumah tangga perlu ditingkatkan untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Dengan melihat dari hasil thesis ini dan menggabungkan informasi yang diperoleh mengenai pengaruh yang signifikan dari kredit usaha dan kewirausahaan istri (spouse-woman) terhadap pendapatan rumah tangga maka akses kredit usaha untuk istri (spouse-woman) penting untuk membantu mereka dalam memulai atau memperluas usaha mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya.

---

This thesis estimates the causal impact of business credit and household characteristics on household welfare, which is represented by household income, food expenditure and non-food expenditure. I use the fixed effect method with the panel survey data of The Indonesian National Socio-Economic Survey (SUSENAS) from 2009 and 2010 and find that access to business credit significantly improves household welfare. However, the access to business credit from government program has a positive but insignificant impact on household welfare.

Moreover, this thesis shows that self-employment for spouse or spousewoman entrepreneurship also significantly increases household income, implying that access of business credit and household entrepreneurship need to be enhanced for improving welfare in Indonesia. Given the results of this thesis, by combining the information obtained from the significant impact of business credit and spouse-woman entrepreneurship on household income, the access to business credit to wife or spouse-woman is important in order to help them start or expand their business so that they can improve their household welfare."

"Ada beberapa program yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi susu lokal. Pihak swasta diharapkan dapat mengambil peran untuk meningkatkan produksi susu lokal."