Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKParadigma pembangunan yang selama ini selalu berorientasi padapertumbuhan ekonomi secara nyata kurang memberikan hasil yang maksimal. Salah satu akibat dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kemiskinan yang tinggi dan angka pengangguran yang setiap tahun bertambah. Peluang kerja sebagai tempt untuk mengembangkan diri sangat susah ditemui sehingga sebagian besar dari masyarakat memilih jalur informal dan salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk itu Pemerintah Kota Bogor membuat suatu program Penataan Pedagang Kaki Lima yang salah satu tujuannya adalah untuk memberi ketenangan bagi para pedagang melakukan usahanya.Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemda KotaBogor adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menempatkan pedagang sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang ada di kota Bogor dengan cara membina keberadaan mereka dan menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan.Hal ini penting karena paradikma pembangunan bukan lagi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi berusaha untuk memberdayakan masyarakat sebagai subyek pembangunan.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan penataanpedagang kaki Lima khususnya kegiatan pengawasan dan pengendalian pasca penataan oleh Pemda Kota Bogor yang menggunakan pendekatan pengawasan yang disampaikan oleh Hellriegel dan Slocum dengan elemen pengawasan human input control, reward and punishment system, formal structures, policy and rules, budgedand Mechanical control or machine controls dan pendekatan pengendalian yang disampaikan oleh Mockles dengan empat langkahnya yaitu menetapkan standar danmetode pengukuran prestasi kerja, pengukuran prestasi kerja, menetapkan prestasi kerja sesuai standar dan mengambil tindakan korektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purpuse sampling dengan lokasi penelitian di Lokasi I yaitu di Jalan M.A Salmun, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor.Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi I sudah dilaksanakan pada tahun 2005 dan para pedagang sudah menempati lokasi yang disediakan oleh Pemda Kota Bogor. Dalam kurun waktu dua tahun pada lokasi yang sama terjadi penambahan pedagang yang mencapai lebih kurang 1000 pedagang. Dengan penambahan jumlah pedagang ini maka dapat dilihat bahwa salah satu rangkaian kegiatan penataan PKL yaitu Pengawasan dan Pengendalian kurang berjalan .Pentingnya kegiatan pengawasan dan pengendalian ini adalah dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu program yang sudah direncanakan karena pengawasan dan pengendalian adalah salah satu rangkaian dari satu proses kegiatan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dimaksud. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian khususnya dengan memenuhi elemen dari pengawasan dan pengendalian untuk kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dimasa yang akan datang."

"This thesis uses general equilibrium model to examine the economic impact of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia. The analysis covers how price and quantity change in response to tariff liberalization under ACFTA framework. Demand and supply elasticity is needed to calculate welfare effects. Difference-in-differences method is applied to estimate demand elasticity while supply elasticity is calculated through Instrumental Variable (IV) regressions using tariff as an instrument. The results show that Indonesia's demand is elastic enough and supply to Indonesia is fairly elastic. Indonesia consumers are willing to substitute products between different sources due to price changes. ACFTA would increase production quantity for all member countries but had insignificant effect on reducing price of goods. Furthermore, I confirm result from existing literature that trade creation effect is dominated than trade diversion effect."

"[Masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak telah lama melakukan kegiatan perdagangan lintas batas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kemudian diformalkan dalam bentuk perjanjian bilateral Border Trade Agreement tahun 1970. Pergeseran paradigma ekonomi di wilayah ini menyebabkan berubahnya kepentingan perdagangan lintas batas dari semula bersifat tradisional, hingga kini lebih mirip dengan perdagangan internasional. Sayangnya, potensi ini tidak diakomodasi dengan peraturan hukum yang baik serta sarana dan prasarana yang mapan. Alhasil, kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan ini tidak berjalan dengan baik. ASEAN Economic Community 2015 memberikan mandat untuk mendorong liberalisasi perdagangan dengan tujuan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan merupakan salah satu kegiatan utama dari konsep free flow of good dalam perdagangan bebas. Penelitian ini akan dilakukan untuk memberikan analisa terkait implikasi penerapan AFTA dengan bentuk perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan saat ini dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam usaha peningkatan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak. Ditemukan bahwa liberalisasi perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan akan mendorong integrasi ekonomi regional ASEAN. Pemerintah Indonesia telah berlaku aktif dalam peningkatan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak dengan ikut serta dalam kerjasama subregional ASEAN dan mengimplementasikkannya ke dalam peraturan nasional.

---

Communities in the border region of West Kalimantan - Sarawak has long been conducting border trade to meet their daily needs which are then formalized in the form of Border Trade Agreement in 1970. The shifting economic paradigm in this region led to changes in the interest of border trade from a traditional trade to a more formal international trade. Unfortunately, this potential is not accommodated with legal regulations as well as established infrastructures and facilities. As a result, economic activity in the border region is not going well. ASEAN Economic Community 2015 provides a mandate to promote trade liberalization with the aim of increasing intra-ASEAN trade. Border trade is one of the main activities of the free flow of good concept in free trade. This study will be conducted to provide analysis related to the implications of the of AFTA to border trade in this border region, and policies of the central government and local governments in the efforts to increase border trade in West Kalimantan - Sarawak. It was found that the liberalization of border trade will encourage regional economic integration of ASEAN. The Government of Indonesia has been active in the improvement of border trade in border areas of West Kalimantan - Sarawak by participate in the ASEAN sub-regional cooperation and implement it into national legislation., Communities in the border region of West Kalimantan - Sarawak has long been conducting

border trade to meet their daily needs which are then formalized in the form of Border Trade

Agreement in 1970. The shifting economic paradigm in this region led to changes in the

interest of border trade from a traditional trade to a more formal international trade.

Unfortunately, this potential is not accommodated with legal regulations as well as

established infrastructures and facilities. As a result, economic activity in the border region is

not going well. ASEAN Economic Community 2015 provides a mandate to promote trade

liberalization with the aim of increasing intra-ASEAN trade. Border trade is one of the main

activities of the free flow of good concept in free trade. This study will be conducted to

provide analysis related to the implications of the of AFTA to border trade in this border

region, and policies of the central government and local governments in the efforts to

increase border trade in West Kalimantan - Sarawak. It was found that the liberalization of

border trade will encourage regional economic integration of ASEAN. The Government of

Indonesia has been active in the improvement of border trade in border areas of West

Kalimantan - Sarawak by participate in the ASEAN sub-regional cooperation and implement

it into national legislation.]"

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menelaah kelengkapan pengaturan perjanjian lindung nilai hedging produk terstruktur structure product jenis Target Redemption Swap untuk tujuan lindung nilai hedging dalam sistem hukum di Indonesia Menjelaskan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan bagi pihak yang beritikad baik dalam perjanjian lindung nilai hedging dan menganalisis keterkaitan antara azas keseimbangan para pihak dalam perjanjian dengan itikad baik serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan lindung nilai hedging terhadap kasus Standar Chartered Bank melawan PT Pelayaran Tempura Emas Penulis menemukan bahwa pengaturan tentang structured product belum terlalu diatur sedemikian rupa setidaknya hingga tahun 2008 Perhatian yang serius berkenaan dengan produk terstruktur baru benar benar dilakukan pada tahun 2009 Selanjutnya masih belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan itikd baik dan bagaimana itikadbaik pada tahap pra kontrak dilaksanakan masih didebatkan karena tidak ada pengaturannya dalam KUHPerdata Praktek selama ini berpedoman pada yurisprudensi.

---

ABSTRACTThis thesis aims to examine the completeness of law regulating hedging agreement on structured products particularly Target Redemption Swap type for hedging purposes To explain what kind of legal protection given to parties acting in good faith in the agreement of hedging and to analyse the relationship between the principle of the balance of the parties to the agreement in good faith as well as to analyse the ruling of judgement in the consideration of hedging above the Standard Chartered Bank against PT Pelayaran Tempura Emas case The research method deployed in this thesis is a normative juridical using cases approach The authors found that the regulation of structured products have not been arranged in that much weight at least until 2008 The serious concern with regard to new structured products actually imposed in 2009 Furthermore there is still no consensus in regard to what is meant by good faith and how the principle works at the pre contract is still debatable since there is no regulation in the Civil Code The common practice has been guided by the jurisprudence."