Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bagi Indonesia, fenomena krisis energi yang sedang melanda saat ini setidaknya telah menyadarkan bahwa seharusnya untuk selalu mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melaju sangat cepat. Dimana kecenderungan masyarakat dunia sekarang adalah untuk lebih banyak menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperoleh energi. Salah satunya dengan pemanfaatan pengembangan nuklir sebagai bahan energi alternatif. Pokok permasalahan yang berusaha diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kebijakan PLTN di Indonesia, serta apa hambatan implementasi rencana pembangunan PLTN di Jepara, sehingga dapat dilakukan penelitian evaluasi implementasi kebijakan penyediaan PLTN sebagai energi alternatif dengan harapan dapat memperoleh informasi yang menyeluruh. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan PLTN di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan implementasi rencana pembangunan PLTN di Jepara.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dimana data yang dipergunakan pada penulisan penelitian ini menggambarkan realitas sosial yang muncul dilapangan. Dimana data kualitatif yang diperoleh kemudian berbentuk data kuantitatif. Sehubungan dengan kebijakan pembangunan PLTN di Indonesia, maka pemerintah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efesien dan efektif tanpa mempertimbangkan keuntungan apa saja yang dapat diperoleh apabila Indonesia memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Pertanyaan seperti ini cukup wajar dikemukakan mengingat kenyataan bahwa Indonesia, walaupun telah mengoperasikan tiga reaktor nuklir sejak beberapa dekade dan memiliki fasilitas penelitian dan pengembangan nuklir sejak tahun 1980-an, masih terbatas kemampuan teknologinya, bahwa PLTN harus dibangun dengan bantuan pemasok teknologi nuklir dari luar negeri, bahwa PLTN harus dibangun dengan bantuan pemasok teknologi nuklir dari luar negeri, dan bahkan tahap awal PLTN terpaksa dioperasikan dengan bahan nuklir yang di import.

---

For Indonesia, the phenomenon of en energy crisis that happen nowadays at least have made us realize that we should always keep up with the technology and science?s advancement and improvement that rapidly developing, with the current trend of the world community to maximize the utilization of science and technology to get energy. One of them is the development of nuclear power as an alternative source of energy. The main problems that would like to be featured in this research are as follows: How is the policy for Nuclear Power Plant in Indonesia, and what are the challenges for the implementation of the plan to build a Nuclear Power Plant in Jepara, so a research on the evaluation of the policy implementation for Nuclear Power Plant as an Alternative Energy Source with the hope that a complete information can be gathered. As for this research aim are to understand the implementation of the policy for the Nuclear Power Plant in Indonesia and to identify the challenges for the implementation of the plan to build a Nuclear Power Plant in Jepara.This research is done by qualitative research method using descriptive design, where the data that used in this paper describe the social reality that present in the field. Qualitative data that gathered will be in quantitative data format. In relation with the policy to build a Nuclear Power Plant in Indonesia, the government cannot perform its function efficiently and effectively without considering the benefits that will be gained if Indonesia has its own Nuclear Power Plant. Questions like this will be surfacing, considering that Indonesia, even though has operating three nuclear reactors for several decades and has the research and development facility since the 80?s still has limited technological capabilities, that the Power Plant has to be build with the assistance from foreign nuclear technology supplier, and even in the early stage the Power Plant has to be operated with imported nuclear materials."

"Sistem kelistrikan Jawa-Bali pernah mengalami krisis sampai pertengahan tahun 2009, sumber: Kompas, Sabtu 31 Mei 2008. Pemadaman tidak bisa dihindari karena kapasitas pembangkit PLN tidak bertambah secara signifikan. Dengan pertumbuhan konsumsi listrik di atas 6 persen, cadangan daya pun terus tergerus. Rata-rata pertumbuhan pemakaian listrik pada kuartal I-2008 mencapai 6,8 persen, sementara target pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 hanya 1,9 persen. Dengan menggunakan patokan pertumbuhan itu pula, pemerintah menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk PLN sebanyak 9,1 kiloliter. Sementara itu, realisasi pemakaian BBM sampai April 2008 sudah mencapai 3,651 juta kiloliter atau 42,24 persen dari kuota. Cadangan daya tergerus menjadi 25 persen dari batas yang seharusnya 40 persen. Sistem kelistrikan Jawa-Bali mengalami defisit 800-900 MW, yang mengakibatkan pemadaman bergilir di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Defisit disebabkan beberapa hal antara lain penurunan daya di sejumlah pembangkit PLN dan Swasta, kenaikan beban pemakaian listrik di Jawa-Bali, serta ketidaklancaran pasokan BBM ke pembangkit PLN. Hal ini terjadi karena masih dominan menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Cadangan bahan bakar fosil lama kelamaan akan habis kalau tidak disiasati dalam pemakaiannya. Penggunaan bahan bakar fosil ini pula yang dapat meningkatkan kadar emisi CO2 dan SO2 yang merupakan pemicu adanya pemanasan global. Kajian ini bertujuan untuk melihat rencana optimasi pengambangan pembangkit listrik Jawa Bali dengan membandingkan pemakaian batubara dan nuklir bila dilihat dari nilai fungsi obyek, LOLP, emisi CO2 dan SO2. Diaman hasil tahun keluaran PLTN akan dipakai untuk perhitungan aliran daya bila PLTN masuk ke sistem Jawa Bali dan membandingkan rencana lokasi penempatan PLTN yaitu Banten dan Semenanjung Muria.

---

Electrical systems Java-Bali has experienced a crisis until the mid-2009, source: Kompas, Saturday, May 31, 2008. Extinction cannot be avoided because of PLN's generating capacity has not increased significantly. With electricity consumption growth above 6 percent, the reserves were dwindling resources. The average electricity consumption growth in the first quarter of 2008 reached 6.8 percent, while the growth target in the Budget Revenue and Expenditure (Budget) in 2008 only 1.9 percent. By using the same standards that growth, the government set a quota of oil fuel (BBM) to PLN 9.1 of kiloliters. Meanwhile, the realization of the use of fuel until April 2008 has reached 3.651 million kiloliters, or 42.24 percent of the quota. Backup power eroded to 25 percent of the limit should be 40 percent.

System of Java-Bali electricity deficit 800-900 MW, which resulted in rotating blackouts in the area of Banten, DKI Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Yogyakarta and Bali. The deficit caused by several things including a decrease in the number of power plants and private sectors, an increase in electricity consumption load in Java-Bali, and the smooth fuel supply for power plants. This happens because it is still the dominant power plants using fossil fuel. Fossil fuel reserves will run out over time if not saving in its use. The use of these fossil fuels also can increase the levels of CO2 and SO2 emissions which are the trigger of global warming.

This study aims to look at plans floating power plant optimization Java and Bali by comparing the use of coal and nuclear when viewed from the value of object function, LOLP, CO2 and SO2 emissions. The results in output of nuclear power plants will be used to calculate the flow of power when nuclear power plants into the Java-Bali system and compare the plans of where to place nuclear plants Banten and Muria Peninsula."

"PEMANFAATAN FASILITAS IRADIASI RABBIT SYSTEM UNTUK PENENTUAN UNSUR-UNSUR DALAM ABU VULKANIK GUNUNG MERAPI.telah dilakukan analisis unsur-unsur yang terdapat dalam abu vulkanik gunung merapi dengan menggunakan fasilitas irradiasi rabbit system. Sampel diambil pada saat terjadinya letusan tanggal 5 November 2010 dari dua lokasi yang berjarak kurang lebih 20 km dari puncak gunung Merapi, yaitu di kota Muntilan dan Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan ada delapan jenis unsur yaitu Al, Mn, La, Ce, Na, Fe, As, dan Sc. Unsur besi (Fe) memiliki tingkat konsentrasi paling tinggi (116.831,18 +- 3,64 mg/kg atau sekitar 11,68%). Hal ini merupakan sifat-sifat dari material vulkanik gunung Merapi yang memiliki kandungan logam Fe relatif tinggi. Dalam penelitian ini unsur Silika (Si) tidak dapat terdketeksi, sekalipun menueur Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, komposisi terbesar abu vulkanik gunung merapi adalah SiO2 (54,56%). Ini disebabkan karena Silika memiliki kebolehan jadian yang amat kecil pada reaksi yang menggunakan neutron thermal. Sedangkan Lanthanum dan Cerium merupakan unsur-unsur yang termasuk dalam golongan logam tanah jarang yang banyak terdapat dalam kerak bumi terutama dalam mineral monazite. Tidak ditemukan perbedaan yang significant antara dua cuplikan yang diambil dari dua lokasi yang berbeda."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Sosialisasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dilaksanakan mulai pada tahun 2010 di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan daerah yang menjadi lokasi calon tapak PLTN. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism, dan menggunakan metode pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif, melalui survei kepada masyarakat, wawancara kepada pelaksana program serta studi terhadap dokumen dan literatur yang terkait. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program sosialisasi PLTN di Kabupaten Bangka Barat belum efektif karena tingkat partisipasi, tingkat pemahaman dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap PLTN masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang diinginkan. Kondisi ini disebabkan faktor internal yaitu rendahnya intensitas kegiatan sosialisasi, dan faktor eksternal seperti peristiwa kecelakaaan PLTN di Fukushima Daichi, aktivitas dari LSM yang kontra terhadap PLTN, serta sikap pemerintah pusat yang sampai saat ini belum memutuskan kapan PLTN mulai dibangun. Penelitian ini menyarankan agar pelaksana program mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bersikap responsif pada isu negatif terkait PLTN yang beredar di masyarakat serta mendorong pemerintah pusat membentuk Tim Nasional Persiapan dan Perencanaan Pembangunan PLTN yang bertugas menyiapkan seluruh aspek pembangunan PLTN termasuk kegiatan sosialisasi.

---

This study aimed to evaluate the effectiveness of Nuclear Power Plant (NPP) Socialization Program which started in 2010 in West Bangka Regency which is a prospective nuclear power plant site. This study used a post-positivism approach and combines quantitative and qualitative research methods, and data collected in this study using a survey to the community, as well as the program implementer interviews and also study the documents and related literature.

The results of this study concluded that the socialization program in West Bangka Regency NPP has not been effective because of the level of participation, the level of understanding and the level of public acceptance of NPP is lower than the desired target. This condition is caused by internal factors, namely the low intensity of socialization activities, and external factors such as the accidents at the Fukushima Daichi NPP, the activities of NGOs cons of nuclear power plants, as well as the policy of the central government has yet to decide when the construction of NPP begun.

This study suggested that the program managers should intensify dissemination activities, to be responsive to the negative issues related to NPP in the community and also encourage the central government formed a National Team for Preparation and Planning NPP which is in charge of setting up all aspects related to nuclear power plant construction, including socialization."

"ABSTRAK"Metode pengendalian suatu proses dengan menggunakan pengendali fuzzy selama ini telah berkembany dengan pesat Perkembangan ini disebabkan oleh kemampuan pengendali fuzzy mengatasi ketidaklinieran suatu sistem Pengendali fuzzy yang dapat mengimplernentasikan pola pikir dari seorang operator dapat menghasilkan pengendaii yang ""cerdas"". Hal mii tidak dapat dihasilkan oleh pengendali yang biasanya didesain secara matematis dan mengahaikan beberapa sifat sistem yang tidak linier agar didapatkan pengendali yang sederhana.NaMun, dalam mendesain suatu pengendali fuzzy pun terdapat beberapa masalah seperti tidak mudahnya membentuk suatu fungsi keanggotaan input dan output pengendali, sulitnya menentukan aturan yang dipergunakan sebagal rule base. Kesulitan menentukan aturan ini karena pada dasarnya tiap ahli (expert) akan mengutarakan aturan-aturan yang berbeda.Untuk itulah diperlukan tuning aturan atau faktor skala agar diperoleh unjuk kerja pengendali yang baik. Ketika pengendali didesain, pengendali di-tune sesuai dengan keadaan simulasi sistem. Bahkan jika pengendali telah di-tune dengan balk, faktor skala atau aturan tersebut perlu di-tune setelah instalasi pengendali.Steam generator pada pembangkit listrik tenaga nuklir adalah sistem yang penting karena faktor keamanan pembangkit listrik dan is merupakan sistem yang menghasilkan uap bagi turbin yang akan menggerakan generator dan kemudian akan menghasilkan listrik. Karena hal-hal tersebut seseorang tidak dapat melakukan tuning secara terus menerus untuk menghindari kecelakaan atau efek lain yang tidak diinginkan karena proses tuning yang tidak tepat."

---

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi komunikasi risiko dalam pemanfaatantenaga nuklir di sektor energi. Dalam skripsi ini penulis menjabarkan dua pokokpermasalahan: Pertama, mengenai peraturan komunikasi risiko dalam UU No.32/2009 dan kedua, mengenai fungsi komunikasi risiko itu sendiri dalampemanfaatan tenaga nuklir di sektor energi. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa komunikasi risiko sebenarnya dapat dijadikan peluang dalam membangunpemahaman dan kepercayaan masyarkat dalam rencana pembangunan pembangkitlistrik tenaga nuklir pertama di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discussing about the function of risk communication in the use ofnuclear power in energy sector. In this thesis the author proposes two main issues:First, how the Law Number 32 of 2009 regulate about risk communication. Whilethe second, the thesis will discuss about the function of risk risk communication inthe use of nuclear power the energy sector. The result of this study showed that riskcommunication can actually be used as an opportunity to build understanding andpeople acceptance in the development plan of the very first nuclear power plant inIndonesia"

"Energi nuklir sebagai sumber energi baru dan terbarukan merupakan salah satu penghasil listrik yang sangat potensial di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 (PP 79 Tahun 2014) tentang Kebijakan Energi Nasional menyebutkan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia akan dimulai setelah tahun 2025. Sehingga, diperlukan Technical and Scientific Support Organization (TSO) untuk mengawasi PLTN. Penelitian ini mengusulkan kriteria pengawasan TSO dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang terbagi menjadi tiga perspektif yaitu Safety, Commissioning and Operation, dan Human Resource and Management, dengan bobot masing-masing perspektif 0,604, 0,210, dan 0,186. Dalam pengawasan PLTN, Safety merupakan perspektif terpenting untuk memastikan keselamatan dalam komisioning dan operasi PLTN. Asesmen pengawasan PLTN dengan SWOT dan strategi pengawasan dengan Hoshin Kanri dirancang untuk mengelaborasi seluruh komponen yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri menjadi kesatuan untuk efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

---

Nuclear energy as a new and renewable energy source is one of the potential electricity producers in Indonesia. Government Regulation No. 79/2014 (PP 79/2014) on National Energy Policy states that the plan to build a Nuclear Power Plant (PLTN) in Indonesia will begin after 2025. Thus, a Technical and Scientific Support Organisation (TSO) is needed to supervise nuclear power plants. This research proposes TSO supervision criteria with Analytical Hierarchy Process (AHP) which is divided into three perspectives namely Safety, Commissioning and Operation, and Human Resource and Management, with the weight of each perspective 0.604, 0.210, and 0.186. In NPP supervision, Safety is the most important perspective to ensure safety in NPP commissioning and operation. The NPP supervision assessment with SWOT and the supervision strategy with Hoshin Kanri are designed to elaborate all components for the effectiveness and efficiency of organisational performance."