Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahirnya Republik Islam Iran tidak bisa dilepaskan dari peranan besar Ayatullah Imam Khomeini. Imam Khomeini merupakan salah seorang tokoh yang paling penting di balik terjadinya revolusi Iran dan lahirnya negara Republik Islam Iran. Karena peranannya dalam memimpin revolusi Iran itulah, Imam Khomeini diangkat sebagai Rahbar (pemimpin) revolusi Islam. Salah satu gagasan yang paling menonjol dalam pemikiran politik Imam Khomeini adalah idenya tentang Wilayatul Faqih (pemerintahan para faqih) yang pada dasarnya menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya, termasuk kepemimpinan politik, harus berada di tangan terpercaya. Pemikiran politik Imam Khomeini mengenai Wilayatul Faqih yang menjadi bagian terpenting dalam struktur politik Republik Islam Iran ini memberikan tekanan pada imam ah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh faqih.Wilayatul faqih ini merupakan kelanjutan dari doktrin imamah dalam teori politik Syi’ah khususnya Syi’ah Imamiyah. Struktur ini bukan merupakan gagasan yang baru dalam pemikiran kalangan Syi’ah. Imam Khomeini yang kemudian mengembangkan dan mempraktikkan Wilayatul faqih ini ke dalam sistem pemerintahan Iran Modem. Dalam mengumplementasikan gagasannya, Imam Khomeini berhasil menggabungkan struktur pemerintahan agama dengan pranata- pranata demokrasi. Akan tetapi Imam Khomeini memiliki definisi demokrasi yang berbeda dengan demokrasi mumi dan demokrasi liberal. Menurutnya kebebasan demokrasi harus dibatasi dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam. Dalam konsep ini mekanisme keseimbangan dan kesejajaran (check and balance) harus berjalan, meskipun lembaga tersebut berkedudukan di bawah otoritas wali faqih. Menurut Imam Khomeini tanpa pengawasan dari wilayatul faqih, pemerintah akan menjadi despoticSistem pemerintahan Republik Islam Iran dapat diklasifikasikan ke dalam sistem demokrasi yang religius, "Theistic Demokrasi" Moh. Natsir "Islamo- Demokrasi" Nurcholis Madjid, Demokrasi Islam atau apapun yang dilabelkan padanya pada dasarnya adalah sama. Sebagai konsekuensi logis, Implementasi dari struktur demokrasi Islam gagasan Khomeini ini merupakan model dan bentuk pemerintahan alternatif yang dapat menjadi acuan bagi negara-negara Muslim lainnya di masa mendatang. Setelah beijalan selama 30 tahun sistem ini telah banyak mempengaruhi pergerakan-pergerakan Islam di beberapa bagian bumi ini seperti Hizbulloh di Lebanon, Hamas di Palestina, aliansi Utara di Afganistan, FIS di Aljazair dan lainnya.

---

The birth of the Islamic Republic of Iran can not be separated from the role of Ayatollah Imam Khomeini, the spiritual leader of a scholar, and political leaders who are respected in Iran. Imam Khomeini is one of the most important figures behind the Iranian revolution and the birth of the Islamic Republic of Iran. Because of its role in leading the Iranian revolution was, was appointed as the Imam Khomeini Rahbar (leader) of the Islamic revolution. as listed in the Iranian constitution passed in December 1979.

One of the most striking ideas in the political thought of Imam Khomeini was the idea of Wilayatul Faqih (govemance of the faqih), which basically requires that the leadership in general, including political leadership, should be in trusted hands. Political thoughts of Imam Khomeini on Wilayatul Faqih who became the most important part in the political structure of the Islamic Republic of Iran is providing pressure on the Imamate is defined as religious and political leadership are both cairi ed by the faqih.

Wilayatul faqih is a continuation of the doctrine of the Imamate in political theory, especially Shia Imami Shi'ism. This structure is not a new idea in the minds of the Shi'a. Imam Khomeini who larer develop and practice this faqih Wilayatul in Modem Iranian government system.

In applying his ideas, the Imam Khomeini managed to combine religious govemance structure with democratic institutions. However, Imam Khomeini has a different definition of democracy with pure democracy and liberal democracy. According to democratic freedom and liberty should be limited given that must be carried out within the boundaries of Islamic law. Nevertheless it can be said that the concept Wilayatul faqih i s one varian t of democracy. In this concept of balance and alignment mechanisms (checks and balances) to walk, even though these institutions domiciled trustee under the authority of faqih. According to Imam Khomeini without supervision from Wilayatul faqih, the government will be despotic. If the government is not in accordance with the will of God and if the president is elected without landing a faqih, the rule was not valid.

System of the Islamic Republic of Iran can be classified into a religious democratic system, any given term; whether the term "Teo-Democracy" Mawdudi, "Theistic Democracy’1 Moh. Natsir "Islamo-Democracy" Nurcholish Madjid, Islam Democracy or any dilabelkan him basically the same. As a logical consequence, implication of the structure of Khomeini's idea of Islamic democracy is a model and an altemative form of govemance that could be a reference to the Muslim countries more in the future. After running for 30 years this system has much influence Islamic movements in several parts of this carth as Hezbulloh in Lebanon, Hamas in Palestine, Northern alliance in Afghanistan, the FIS in Algeria and others."

"[ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya suatu sistem pemerintahan yang di gulirkanoleh seorang tokoh Syi?ah Ayatullah Khumaini, yang selanjutnya terkonsep dalambentuk sistem yang disebut Wilayah Faqih, yang berbeda dengan sistempemerintahan di negara lain yang menganut sistem pemerintahan Islam sekalipun.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban tentangbagaimana bentuk kongkrit sistem pemerintahan Republik Islam Iran?Sebagai kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori politik IslamSyi?ah. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa pemikiran politik Islam Syi?ah tertuangdalam konstitusi negara dengan berlandaskan teks agama baik dari al-Qur?anmaupun al-Hadist, atau konsep ini juga dikenal dengan sebutan Teo-Demokrasi,walau demikian kekuasaan ada pada rakyat dalam hal partisipasi politik. WilayahFaqih juga mengadopsi sistem trias politica, dimana kekuasaan terbagi dalamtiga lembaga ; Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. Yang menjadi pembeda adalahlandasan pada masing-masing bagian. Dalam sistem Wilayah Faqih terdapatkekuasaan di atas 3 lembaga tersebut, yaitu Rahbar.

---

ABSTRACTThis research is motivated existence of a system of government in the scroll by aShiite leader Ayatollah Khomeini, who subsequently conceptualized in the formof a system called Wilayah Faqih, which is different from the system ofgovernment in other countries that embrace the Islamic government systemthough. Therefore, this study was conducted to seek answers about how theconcrete form system of government of the Islamic Republic of IranAs a theoretical framework in this study using Shiite Islamic political theory. Andthis study used qualitative research methods.The findings in this study that the Shiite Islamic political thought contained in thestate constitution on the basis of religious texts from both the Koran and al-Hadith, or the concept is also known as Teo-Democracy, however power is in thepeople in terms of political participation. Wilayah Faqih also adopted triaspolitica system, in which power is divided in three institutions; Judiciary,Executive and Legislative. That the difference is the cornerstone on each section.In the system there is power in the Wilayah Faqih on 3 institutions, namelyRahbar, This research is motivated existence of a system of government in the scroll by aShiite leader Ayatollah Khomeini, who subsequently conceptualized in the formof a system called Wilayah Faqih, which is different from the system ofgovernment in other countries that embrace the Islamic government systemthough. Therefore, this study was conducted to seek answers about how theconcrete form system of government of the Islamic Republic of Iran?As a theoretical framework in this study using Shiite Islamic political theory. Andthis study used qualitative research methods.The findings in this study that the Shiite Islamic political thought contained in thestate constitution on the basis of religious texts from both the Koran and al-Hadith, or the concept is also known as Teo-Democracy, however power is in thepeople in terms of political participation. Wilayah Faqih also adopted triaspolitica system, in which power is divided in three institutions; Judiciary,Executive and Legislative. That the difference is the cornerstone on each section.In the system there is power in the Wilayah Faqih on 3 institutions, namelyRahbar]"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya akar perbedaan yang menonjol dalam pemikiran politik Islam antara Islam Syi'ah dan Sunni tentang kekuasaan khususnya studi tentang sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan. Namun dalam pemikiran ini memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan negara Islam. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban seperti apa pemikiran politik Islam Syi'ah dan Sunni tentang kekuasaan? Serta bagaimana implikasi politik Islam Syi'ah dan Sunni terhadap Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan?.Sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan teori kekuasaan politik, kepemimpinan politik Islam dan teori triass politika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur.Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pemikiran Syi'ah dengan konsep Imamah-nya mampu memberikan terobosan dalam dunia Islam sejak revolusi Khomeini pada tahun 1979 hingga saat ini. Dengan kekuasaan para ulamanya di Republik Islam Iran negara tersebut telah menjadi power yang ditakuti oleh negara kuat lainnya seperti Amerika dan Israel. Begitu pula halnya dengan Islam Sunni, dimana konsep Khalifah dapat diimplementasikan pada suatu Negara di Pakistan yang sebagai Negara Republik Islam Pakistan sejak tahun 1970.Implikasi sistem politik Islam ini menunjukkan bahwa politik kekuasaan dengan studi sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan menjadi tolak ukur seperti apa fakta yang terjadi dalam suatu negara yang dilahirkan berdasarkan pemikiran politik masing-masing keyakinan Islam Syi'ah dan Sunni. Implikasi politik ini juga menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu teori itu diterapkan dalam sistem pemerintahan atau negara.

---

The study was backed by the roots by the difference that stands out in the political thought of Islam between Shiites and Sunnis about Islamic power in particular studies of the political system of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. In this thinking, however, have the same goal, namely to create an Islamic State. Therefore, this research was conducted to seek answers as to what the political thought of Islam Shi'ah and Sunnis about power? Political implications as well as how Shia and Sunnis against the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan?.As a theoretical framework, this research uses theories of political power, the political leadership of Islam and the theory of "triass politika". This research uses qualitative research methods to approach literature.The findings in this research indicates the Shi'ah concept of Imamate thought with his capable of delivering breakthrough in the Islamic world since the Khomeini revolution in 1979 to the present. With the power of the ulamanya in the Islamic Republic of Iran the country has become dreaded by the State power firm more like America and Israel. Sunni Islam, in which the concept can be implemented in a Caliphate State the Country of Pakistan as the Islamic Republic of Pakistan since the 1970s.The implications of the political system in Islam to show that political power with the study of the political system of the Islamic Republic Iran Islamic Republic of Pakistan and become a benchmark as to what facts that happened in a country that was born by virtue of their respective political thought Shia and Sunni beliefs. This also shows the political implications of successful or whether a theory is applied in the system of Government or the State."

"Sistem Pemerintahan Iran adalah sistem pemerintahan peralihan dari sistem monarki absolut ke sistem Republik Islam melalui revolusi, Februari 1979 yang dimobilisasi Ayatullah Khomeini.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini ditujukan untuk memaparkan gejala sosial atau sistem pemerintahan Iran. Fokus penelitian sistem pemerintahan Iran ini adalah sistem teokrasi Iran yang terdiri atas Undang-Undang Dasar RII, Imamah, Mahdiisme dan Wilayatul Faqih dan aplikasi sistem demokrasi yang meliputi penyelenggaraan pemilihan pemilu untuk memilih Presiden, anggota Parlemen. Dewan Kota, Refrendum UUD. Sejak revolusi bergulir 1979-2005, pelaksanaan pemilu telah berlangsung 25 kali, ; refrendum 3 kali, pemilihan pembentukan anggota Majlis Ahli 1 kali, Pemilihan Majlis Ahli 3 kali, Pemilihan Parlemen 7 kali, Pemilihan Presiden 9 kali dan pemilihan dewan kota 2 kali .Secara metodologis dalam penelitian ini. peneliti menggunakan positivisme dan postpositivisme (Paradigma Klasik). Dengan tujuan mengeksplanasi dan mendeskripsi seluruh sub sistem pemerintahan Iran dengan mengklasifikasi unsur-unsur demokrasi, identifikasi, dan spesifikasi dari sistem kelembagaan pemerintahan Republik Islam Iran dari sisi bentuk pemerintahan, pemilu, distribusi kekuasaan/trias politika yang terdiri atas Eksekutif (Presiden dan Kabinet Mentri), Legislatif (Majlis Syura Islamy, Dewan Ahli, Wali Amr, Dewan Perwalian) dan Yudikatif (Mahkamah Agung dan Jaksa Agung) dan Penganalisaan dan pengidentifikasian terhadap Sistem teokrasi Republik Islam Iran yang terdiri alas Undang-undang Dasar, Imamah, dijabarkan pula konsep Mahdiisme yang merupakan keyakinan mayoritas rakyat Iran akan kehadirannya. Dan konsep Wilayatul Faqih yang menjadi wahana para agamawan berpolitik dalam pemerintahan Iran. Perpaduan teokrasi dan demokrasi Iran disebut dengan teo-demokrasi.

---

Iran's Government System is a change system of government from monarchy absolute system to Islamic republic system through revolution. Februari 1979 which mobilized by Ayatullah Khomeini, The leader of Iran's Revolution.

This research based on qualitative approach because it's purpose to describe social indication (Iran's Government System). This research is focused to Iran's Government system : 1) Theocracy system that includes ; Constitution of Iran, Imamah, Mahdiism, and Wilayatul Faqih, 2) Democracy system of Iran is democracy which applied by general elections to elect President, Parliaments, City Council, Referendum of Constitution, Referendum of the change Iran's system government, this referendum had hold to get agreement Iran's People_ Since revolution 1979 until 2005 the general elections was realized 25 times. Referendum 3 times, the election of Assembly of Experts formation was once. The election of Assembly of Experts (elected for 8 years) 3 times, the election Parliament of Majlis Shura Islami (elected for 4 years) 7 times, the election for President (elected for 4 years, maximum two terms of office) was 9 times and the election of Council City was twice.

The methodology of this research based on classical paradigm (combination between positivism and post positivism) to explain and describe all sub system of Iran's Government through classification the unsure of democracy, identification and specification of Iran's Government System which include the form of government, the general election, distribution of powerness, they are Executive (President and Cabinet/Council of Ministers, those confirmed by Parliament), legislative (Majlis Shura-e Islami/Parliament. Assembly of Experts and Council of Guardians) and Yudicative (Court of Justice/Supreme Court and Public Prosecutors). Analyzing and identification of Iran's theocracy includes the Constitution of Iran. Imamah, Mahdiism and concept of Wilayatul Faqih. The combination between theocracy and democracy system we called by Theo-democracy."

"Penelitian ini mengangkat isu ideologi dan kajian politik film sebagai sebuah langkah baru dalam memahami dinamika politik di Republik Islam Iran. Perfilman Iran telah menjadi institusi sosial politik yang mengundang banyak perdebatan di dalam dan luar negeri. Perfilman Iran pascarevolusi terikat pada kebijakan pengelolaan sensor oleh pemerintah dan menjadi bagian dari aparatur negara untuk memproteksi ideologi dan kedaulatan Iran dari ancaman dominasi ideologi bias Barat dalam komunikasi dan politik global. Pada tahun 2007, film Persepolis karya Marjane Satrapi dirilis oleh rumah produksi di Prancis dan menceritakan sejarah Revolusi Iran dari sudut pandang autobiografis. Film Persepolis mendapat sambutan hangat di kancah internasional, namun menuai respon kecaman dari pemerintahan Ahmadinejad pada periode 2005–2009. Paradigma kritis menjadi dasar menilai objektivitas unit analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Upaya pengumpulan literatur dan data primer dilakukan melalui wawancara bersama para peneliti politik di Indonesia dan Iran. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa film Persepolis telah menyalahi kebijakan sensor perfilman di Iran, menampilkan nilai-nilai yang bertentangan dengan identitas kultural masyarakat Iran serta menyebarkan penggambaran yang selektif mengenai sejarah Revolusi Islam Iran. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep State Apparatus dapat menjelaskan respon yang dilakukan pemerintah Iran untuk mempertahankan ideologi dan kedaulatan negaranya sebagai bagian dari peran dan fungsi negara.

---

This research focuses on the issue of ideology and the study of film politics as a new step in understanding the political dynamics in the Islamic Republic of Iran. Iranian cinema has become a social political institution that brought up a lot of debates. Since the postrevolutionary Iranian cinema is bound to strict censorship policies by the government as the part of the state apparatus to protect Iran's ideology and sovereignty from the threat of western bias ideological domination in the global politics and communication. However, in 2007, a film titled Persepolis by Marjane Satrapi was released by a production house in France recounted the history of the Iranian Revolution from autobiographical perspective. Even though Persepolis received a warm reception on the international scene, but it reaped a condemnation response from Ahmadinejad's government in the period 2005 - 2009. The critical paradigm is the basis for assessing the objectivity of the unit of analysis in this research. This research uses qualitative approach with descriptive methods, while the efforts to collect literature and primary data were conducted through interviews with political researchers in Indonesia and Iran. The results of this research found that Persepolis films had violated film censorship policies in Iran, displaying values that were contrary to the cultural identity of the Iranian and spreading selective and negatif portrayals of the history of the Iranian Islamic Revolution. The research also found that the concept of the State Apparatus could explain the response made by the Iranian government to protect the state’s ideology and sovereignty as part of the role and function of the state."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusnya hubungan diplomatik Republik Sudan dengan Republik Islam Iran 2014-2016. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi Sudan mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Iran, dari yang menjalin kerjasama diplomatik, kemudian memutuskan hubungan diplomatiknya secara sepihak. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik wawancara sebagai data primer dan teknik pengumpulan data sekunder berupa kajian pustaka. Sementara untuk metode analisis data menggunakan metode flow chart analysis dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses penelitian, data dan fakta yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan konsep Sistem Internasional dan kerangka teori Realisme Neoklasik, dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Sudan yang akhirnya memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dilatarbelakangi oleh dua faktor utama, yaitu intervention variables atau faktor internal yang dalam hal ini berupa kondisi ekonomi yang memburuk, hilangnya cadangan minyak, dinamika sosial, dan peran sentral militer. Faktor selanjutnya yaitu independent variable berupa kebijakan luar negeri Sudan terhadap regional dan internasional, dominasi Arab Saudi di regional yang terancam, serta pemberian sanksi, embargo ekonomi dan label negara pendukung terorisme Amerika Serikat kepada Sudan.

---

This research is motivated by the severance of diplomatic relations between the Republic of the Sudan and the Islamic Republic of Iran 2014-2016. The purpose of this research is to reveal the factors behind Sudan changing its foreign policy towards Iran, from establishing diplomatic cooperation, then breaking diplomatic relations unilaterally. This thesis uses a descriptive analytical qualitative research method with interview techniques as primary data and secondary data collection techniques in the form of literature review. Meanwhile, the data analysis method uses a flow chart analysis method by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. In the research process, the data and facts obtained are then analyzed using the concept of the International System and the theoretical framework of Neoclassical Realism, it can be concluded that Sudan's foreign policy changes that finally severed its diplomatic relations with Iran were motivated by two main factors, namely intervention variables or internal factors in this case in the form of deteriorating economic conditions, loss of oil reserves, social dynamics, and the central role of the military. The next factor is the independent variable in the form of Sudan's foreign policy towards the region and internationally, the threatened dominance of Saudi Arabia in the region, as well as sanctions, economic embargoes and labeling of the United States as a state sponsor of terrorism to Sudan.

"

"Ayatullah Khomeini Iran. Revolusi Iran, yang mencapai pucaknya pada bulan Februari 1979, lelah menghasilkan perubashan yang radikal dalam sistem politik dan bentuk pemerintahan di Iran. Sebelum revolusi tahun 1979, bentuk pemerintahan Iran adalah monarki absolut dengan Shah Pahlevi sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Setelah revolusi tahun 1979, bentuk Republik Islam Iran pun secara resmi disetujui mayoritas (98, 2 %) rakyat Iran melalui referondum yang diadakan pada tanggal 1 April 1979."

"Penelitian ini membahas tentang perkembangan pola dan gaya kepemimpinan politik di Iran yang cukup fluktuatif dimulai dari pra dan pasca revolusi Iran 1979. Hal itu berkaitan dengan gagasan Imam Khomenei tentang Wilayah Al-Faqih yang menggantikan sistem monarki menjadi teo-demokrasi. Penelitian ini berfokus pada dua variabel penelitian yakni pola kepemimpinan politik dan gaya kepemimpinan politiknya pada pemimpin tertinggi di negara Iran yakni Imam Khomenei dan Sayyid Ali Khamenei. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dan metode pengumpulan data studi pustaka.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Khomenei dan Ali Khamenei cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional diukur dari kriteria kepribadian keterbukaan, kesadaran, ekstraversi dan kesesuaian. Keduanya juga ditopang oleh modal spiritual (Spiritual Capital) yang cukup sehingga mempengaruhi kinerjanya dalam mengarahkan pengikut. Namun, Khomenei memiliki kelebihan pada sifat ekstraversi, keterbukaan dan kesesuaian disebabkan oleh kondisi natural krisis. Meski demikian, mereka juga menerapkan gaya kepemimpinan transaksional dalam situasi tertentu namun dengan intensitas yang rendah.

---

This research discussed the development of patterns and styles of political leadership in Iran which are quite fluctuating starting from the pre and post-1979 Iranian revolution. That was related to Imam Khomenei's idea of ​​the Wilayah Al-Faqih which replaced the monarchy system into a theo-democracy. This study focused on two research variables, the pattern of political leadership and the style of political leadership on the highest leaders in Iran, namely Imam Khomenei and Sayyid Ali Khamenei. The research used descriptive analysis method and literature study data collection method.The results of this study indicated that Imam Khomenei and Ali Khamenei tend to use transformational leadership styles measured by the personality criteria of openness, awareness, extraversion and agreebleness. Both are also supported by sufficient spiritual capital (Spiritual Capital), which affects their performance in directing followers. However, Khomenei has the advantage of extraversion, openness and agreebleness due to the natural conditions of the crisis. However, they also applied transactional leadership styles in certain situations but with low intensity."

"The five-toed jerboas of genus Allactaga Cuvier, 1837 have been distributed in arid and semi-desert regions throughout northern Africa, Iranian Plateau and Central Asia to Mongolia. This genus has 12 species of which five have been so Jerboa (A. williamsi), Euphrate's Jarboa (A. eupharica); Hotson's Jerboa (A. hotsoni) and Firouz Jarboa (A. firouzi). The Toussi Jerboa (Allactaga toussi sp. Nov) is reported for the first time from the steppe regions of north east Iran. This new species if different in external, cranial and molars morphological and morpjometric characteristics from its parapatric species i.e. Allactaga elater, and other Iranian five-toed jerboas. Multivariate analyses also confirm that Allactaga toussi sp. nov. is significantly distinct from other species."

"Di dunia sekarang ini, konsep hak asasi manusia (HAM) mempengaruhi semua aspek hubungan internasional dan melintasbatasi semua aspek hukum internasional kontemporer, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dibentuk pada 1969 dan Komisi Independen Permanen HAM Organisasi Kerjasama Islam (IPHRC) yang dibentuk pada 2010 memiliki kedudukan dan peranan dalam masalah hak asasi manusia atas konflik antara Arab Saudi dan Republik Islam Iran terkait eksekusi mati 47 ulama syiah oleh Arab Saudi pada 2 Januari 2016. Kasus eksekusi mati tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya hukuman mati di zaman saat ini tidak seharusnya dilakukan, terlebih dalam kasus hukuman mati ulama syiah erat dengan unsur oposisi politis dan tidak sesuai dengan prosedur internasional seperti pelaksanaan hukuman mati dengan pengawasan dari dewan HAM PBB atau dewan HAM negara anggota PBB. Atas hal tersebut, baik dalam sudut pandang teori intervensi, sudut pandang sejarah serta sudut pandang dasar hukum, OKI memiliki peranan dan kedudukan atas kasus tersebut. Namun, upaya yang dilakukan OKI hanya pada penyampaian pernyataan bahwa seharusnya Republik Islam Iran tidak ikut campur terhadap eksekusi mati yang dilakukan oleh Arab Saudi. Upaya yang minim tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor seperti OKI merupakan organisasi yang masih menjaga diri dari sikap saling mengintervensi antar negara anggotanya, IPHRC sebagai komisi independen dalam hak asasi manusia masih merupakan komisi yang belum bisa berperan jauh dan masih minim kewenangan, masih terdapatnya perdebatan dalam menginterpretasikan hak asasi manusia antar negara anggota OKI, serta masih kental nya pembedaan antara negara-negara kuasa OKI dalam hal ini Arab Saudi dengan negara anggota OKI lainya.

---

In today's world, the concept of human rights affects all aspects of international relations and contemporary international law, the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) which was formed in 1969 and the Committee of Independent Permanent Human Rights Organisation of Islamic Cooperation (IPHRC), which was formed in 2010, holds a position and role in human rights issues regarding the conflict between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran related to the execution of 47 Shia scholars by Saudi Arabia on January 2, 2016. The case of the execution becomes a matter of human rights violation basically a death sentence in the current era should not be done, especially since death penalty cases of Shia clerics are linked to elements of the political opposition and not in accordance with international procedures, such as the executions under the supervision of the UN Human Rights Council or the Human Rights Council of UN member states. Based on that, whether in light of the theory of intervention, historical perspectives and viewpoint of the legal basis, the OIC has a role and a position on the case. However, the only effort made by the OIC was submitting a statement that Iran should not interfere against the executions carried out by Saudi Arabia. This minimal effort is not independent from several factors such as the OIC being an organization that is still distancing itself from mutual intervention between its member states, the IPHRC being an independent commission on human rights is still a commission that has not been able to contribute much and still lacks the authority, the continuing debate on interpreting human rights among member states of the OIC, as well as there still being strong distinctions between powerful OIC countries (in this regard, Saudi Arabia) and other OIC member countries."