Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tata Kelola yang Apik (Good Housekeeping, GHK) merupakan salah satu metodologi tentang cara mencapai penerapan Produksi Bersih. Good Housekeeping memfokuskan pada peningkatan produktifitas, penghematan biaya, pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan prosedur organisasi serta keselamatan di tempat kerja. Langkah-langkah Tata Kelola yang Apik sangat mudah, cepat diidentifikasi dan diterapkan, murah/tanpa biaya investasi dan seringkali tidak membutuhkan dukungan eksternal. Penerapan GHK dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja lingkungan pada perusahaan. Berdasarkan evaluasi akan dapat diidentifikasi hal-hal sederhana, praktis yang menjadi kelemahan untuk dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan secara berkelanjutan. Perangkat GHK juga dapat membantu penanggung jawab lingkungan untuk memahami elemen-elemen pokok yang terdapat dalam GHK. Elemen-elemen ini dapat diselaraskan dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari untuk meningkatkan ekoefisiensi dan daya saing perusahaan. Hasil evaluasi penerapan GHK di PT. X Tbk menyatakan bahwa PT. X Tbk telah menerapkan GHK dengan baik. Kelemahan penerapan GHK yang perlu menjadi perhatian adalah bidang air dan air limbah untuk semua unit dan bidang energi pada unit yang Processing dan engineering. Penyebab kelemahan bidang air dan air limbah adalah masih ditemukannya kebocoran air baik pada produksi maupun non produksi, tindakan penggunaan air yang belum mengarah pada konservasi air, dan belum adanya pengelolaan air limbah bagian roter grinding pada unit spinning. Penyebab kelemahan bidang energi adalah pemilihan kualitas batubara yang kurang baik, belum dilakukan pengukuran efisiensi pembakaran, dan penempatan batubara yang belum memadai.

---

Good Housekeeping, GHK is one methodology that provides the method to accomplish Cleaner Production implementation. Good Housekeeping focuses on the Improvement of productivity, cost effidency, reduction of environmental Impact and organizational procedure improvement as well as safety at work places. Good Housekeeping implementation steps are so easy, quickly identified and applied, low price/ no investment and often does not require external support. GHKapplication can be used to evaluate the performance in oompany organization/environment On the basis of evaluation, simple and practical things can be identified which will constitute the weaknesses that can be followed up in order to improve of the performance in company organization/environment in sustainable manner. GHK and its tools can also assist the persons In charge of the environment to understand the main etements existing in GHK. These elements can be synchronized and put into practlce in the daily activities in order to increase the eco-effidency and competitiveness of a company. The results of GHK implementation evaluation States that FT. X Tbk has implemented GHK in good manner. The GHK weakness that needs attention is the water and waste water for all unlts and in addltion to that, the energy for yam processing and engineering unit. The causes of the weaknesses in water and waste water fields are that some water leakages are sbll found, both for production water and for non production water, the use of water that is not intended for water conservabon, and there is no waste water management existing in roler grinding at spinning unit. The causes of the weaknesses in energy sector is the selection of coal quality which is not good, there is no indneration effidency measurement available, and no appropriate coal storage."

"Pola konsumsi daging pada masyarakat Indonesia menyebabkan jumlah industri rumah pemotongan hewan (RPH) semakin bertambah. RPH yang menghasilkan limbah cair dan limbah padat berpotensi mencemari lingkungan di sekitarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, RPH Cakung menerapkan teknologi produksi bersih dalam pemanfaatan limbah cair dan limbah padatnya. Namun, dalam pelaksanaannya produksi bersih tidak berjalan dengan baik karena terkendala dalam segi operasional maupun metode penerapannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penerapan teknologi produksi bersih, melakukan audit penerapan teknologi produksi bersih, dan memberikan rekomendasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi penerapan teknologi produksi bersih di RPH Cakung. Penelitian dilakukan dengan metode survei lapangan, pengukuran terhadap berbagai sampel yang diambil, wawancara dengan pekerja, serta metodologi penilaian produksi bersih berdasarkan Guidance Manual: How to Establish and Operate Cleaner Production Centres (UNIDO dan UNEP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia, metode, mesin, dan material dapat menyebabkan masalah di RPH Cakung. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi-rekomendasi mengenai opsi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan produksi bersih, yakni: (1) pemasangan keran pada RPH Tradisonal, (2) pemasangan water sprayer gun pada RPH Jalur, (3) memanfaatkan limbah padat untuk menghasilkan biogas, (4) penggunaan masker, dan (5) pembuatan poster mengenai produksi dengan penghematan mencapai Rp 71.982.621,72/tahun.

---

The increasing consumption of meat among the societies in Indonesia affects the increasing of slaughterhouse industries as well. Yet slaughterhouses with high level of liquid and solid waste could potentially pollute the environment. To overcome the aforementioned problem, Cakung Slaughterhouse applies cleaner production technology by the utilization of its liquid and solid waste. However, the implementation of cleaner production does not end up well due to operational and implementation method constrains. This research aims to identify and to audit the implementation of cleaner production technology, and to finally offer several recommendations to optimize the implementation of cleaner production technology in Cakung Slaughterhouse.

The research is conducted with field survey methods, measuring various samples of measurement, interviewing the worker, and assessing the cleaner production based on ?the Guidance Manual: How to Establish and Operate Cleaner Production Centres (UNIDO and UNEP).? The result of this research invents that human factors as well as methods, machines, and materials factors responsible for the problems in Cakung Slaughterhouse. This research then provides several recommendations to optimize cleaner production, which are: (1) installation of taps at Traditional Slaughterhouse, (2) installation of water sprayer guns at Line Slaughterhouse, (3) utilize solid waste to produce biogases, (4) the use of masks, and (5) making posters of the production which can save Rp 71.982.621,72 per year."

"Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya good financial governance, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan kinerja (output). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi antara realisasi anggaran (92,86%) dengan capaian output (75%) dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab permasalahan serta merumuskan strategi perbaikannya. Teori New Public Management (NPM) digunakan untuk melihat apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan karakteristik NPM, yang diukur dari capaian output dibandingkan realisasi anggaran. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode single case study di Kementerian Perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa target yang ditetapkan tidak tepat sasaran dan anggaran tidak sepenuhnya fokus digunakan untuk mendukung output. Strategi perbaikan yang diusulkan adalah usulan perubahan target sasaran dan indikator kinerja (output) yang berorientasi outcome serta pengoptimalan peran pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian belum berjalan maksimal dan belum memenuhi sepenuhnya karakteristik NPM sehingga belum dapat meningkatkan good financial governance.

---

Financial reform mandates the importance of good financial governance, one of which is performance budgeting. Performance budgeting system is very concerned about the relationship between funding (input) and performance (output). The main problem in this study is the inconsistency between budget realization (92.86%) and output achievements (75%) in performance budgeting implementation in the Indonesian Ministry of Industry. This study aims to analyze the causes of the problem and formulate improvement strategies. New Public Management (NPM) theory is used to see whether the implementation of performance budgeting is in accordance with the characteristics of the NPM, which is measured by the achievement of output compared to budget realization. The research approach is qualitative with a single case study method at the Indonesian Ministry of Industry. The results of the study indicate that some of the targets set are not right and the budget is not fully focused used to support outputs. Proposed improvement strategies are proposed change in targets and performance indicators (output) to outcome oriented as well as optimizing the role of monitoring and supervision in the implementation of activities in the work unit. It can be concluded that the implementation of performance-based budgeting in the Ministry of Industry has not run optimally and has not fully met the characteristics of the NPM so that it has not been able to improve good financial governance."

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan Good Corporat Governance (GCG) dalam upaya menekan kasus korupsi di PTPN III. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Narasumber wawancara adalah pegawai instansi pada Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Audit Internal, dan Divisi Manajemen Risiko pada PTPN III. Dokumen yang digunakan adalah Kebijakan Anti Korupsi dan Pencucian Uang Perusahaan dan dokumen-dokumen terkait tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG berperan dalam menekan kasus korupsi di PTPN III melalui peran KPR dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko perusahaan termasuk risiko korupsi, peran AI yang optimal termasuk dalam mendeteksi dan mencegah tindak korupsi, peran pengawasan oleh Dekom seperti yang dituangkan dalam Board Manual dan implementasnya yang melibatkan komite-komite di bawah Dekom, keberadaan dan pelaksanaan kebijakan anti korupsi dan pencucian uang, serta keberadaan dan implementasi Whistleblowing System (WBS). Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan GCG dalam upaya menekan potensi korupsi, penelitian ini merekomendasikan agar PTPN III melaksanakan pelatihan anti korupsi minimal 6 bulan sekali, mengintegrasikan pendeteksian korupsi dengan evaluasi pembukuan dan keseluruhan transaksi, melaksanakan pertemuan rutin Dekom dan manajemen puncak dilakukan 3 bulan sekali, melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi dan pencucian uang dilakukan 6 bulan sekali, serta memberikan pilihan kepada calon pelapor WBS untuk melaporkan secara anonim. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan wawancara dengan tiga orang staf serta tidak berhasil memperoleh dokumen pendukung lain, sehingga berpotensi membatasi kedalaman analisis dan menimbulkan bias.

---

This thesis discusses the evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) to suppress corruption cases in PTPN III. This research is qualitative research with a descriptive design. Data collection in this study was carried out by interview and documentation methods. The interviewees were agency employees at the Corporate Secretariat Division, Internal Audit Division, and Risk Management Division at PTPN III. The documents used are the Company's Anti-Corruption and Money Laundering Policy and documents related to corporate governance. The results of the study show that the implementation of GCG plays a role in suppressing corruption cases in PTPN III through the role of KPR in increasing the effectiveness of corporate risk management including corruption risk, the optimal role of AI including in detecting and preventing acts of corruption, the role of oversight by the Board of Commissioners as outlined in the Board Manual and its implementation which involves committees under the Board of Commissioners, the existence and implementation of anti-corruption and money laundering policies, and the existence and implementation of the Whistleblowing System (WBS). To further increase the effectiveness of GCG implementation to suppress potential corruption, this study recommends that PTPN III carry out anti-corruption training at least every 6 months, integrate corruption detection with evaluation of accounting and overall transactions, hold regular meetings of the Board of Commissioners and top management once every 3 months, conduct socialization of anti-corruption and money laundering policies once every 6 months, and provide the option for prospective WBS reporters to report anonymously. The limitations of this study were that only interviews were conducted with three staff members and failed to obtain other supporting documents, thus potentially limiting the depth of analysis and causing bias."

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan Whistleblowing System (WBS) dalam mendorong implementasi Good Public Governance (GPG) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Penelitian ini menggunakan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (PSPP) serta Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI) yang diterbitkan oleh KNKG sebagai kerangka evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi WBS di Kemenko Perekonomian dari beberapa aspek belum sepenuhnya sesuai PSPP. Aspek perawatan menjadi aspek yang implementasinya paling rendah, dibandingkan kedua aspek lainnya. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan hasil implementasi WBS memberikan dampak positif bagi upaya tercapainya GPG di Kemenko Perekonomian sesuai kerangka PUGSPI. Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan WBS dalam mendorong GPG, penelitian ini merekomendasikan agar Kemenko Perekonomian melakukan benchmarking sistem WBS ke Kementerian/Lembaga lain, menunjuk pegawai yang kompeten dalam mengelola WBS, melakukan sosialisasi rutin mengenai WBS, meningkatkan kewenangan unit pengelola WBS dan melakukan pelatihan pengelolaan laporan WBS secara berkala. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data laporan pelaksanaan WBS yang bersifat rahasia, keterbatasan dalam penilaian kompetensi anggota unit pengelola WBS serta potensi bias dari narasumber karena wawancara hanya dilakukan kepada pihak pengelola WBS dan internal Kemenko Perekonomian.

---

This study aims to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) in encouraging the application of Good Public Governance (GPG) at the Coordinating Ministry for Economic Affairs (Kemenko Perekonomian). This research uses the Guidelines for the Violation Reporting System (PSPP) and the General Guidelines for Indonesian Public Sector Government (PUGSPI) issued by the KNKG as evaluation framework. The method used in this research is qualitative method with a case study approach. Data was obtained through documentation studies and interviews. The results showed that the implementation of WBS in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, consisting of several aspects, was not fully compliant with the existing guidelines in the PSPP. Maintenance is the aspect with the lowest implementation in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, compared to the other two aspects. However, this research also shows the results of the implementation of this WBS have positive impact on the attempts to achieve GPG at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. To improve the effectiveness of WBS in encouraging GPG, this study recommends the Coordinating Ministry for Economic Affairs to benchmark the WBS System in other Ministries/Institutions, appoint employees who are competent in managing WBS, conduct routine campaign about WBS, increase the authority of WBS management units and conduct training about WBS management periodically. Limitations in this study are the confidentiality of WBS implementation report data, limitations in assessing the competence of WBS management unit members and potential bias from informants because interviews are only conducted to WBS managers and the internal Coordinating Ministry for Economic Affairs unit."

"Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan Whistleblowing System (WBS) pada Tahun 2012.Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan penerapan WBS di DJP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur. Pelaksanaannya berjalan cukup baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi seperti pemahaman atas Whistleblowing System yang belum merata dan kurang optimalnya sarana pengaduan. Oleh karena itu sosialisasi kepada pegawai dan Wajib Pajak serta penanganan dan tindak lanjut yang nyata dan efektif menjadi kunci atas penyelesaian kendala tersebut.

---

In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance. DGT established Whistleblowing System (WBS) policy in the year 2012.

The study was conducted to determine how the policy and the application of the WBS in the DGT through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources.

The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the guidelines and literature. Implementation went pretty well, but some obstacles still occur like the understanding of whistleblowing system which is not evenly distributed yet and the channel of complaint which is not quite optimal. Therefore socialization to employees and taxpayers as well as complaint management and effective follow-up are the key to handle the obstacles."

"Sektor jasa keuangan menjadi sektor dengan angka pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor jasa keuangan terus meningkat bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pengawas sektor jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki peranan penting untuk tetap menjaga kestabilan sektor jasa keuangan. OJK harus senantiasa melakukan perbaikan terhadap tata kelolanya dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata OJK untuk meningkatkan tata kelolanya adalah dengan penerapan manajemen risiko.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penerapan manajemen risiko dan praktik penerapannya di OJK dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari OJK serta sumber lainnya. Terdapat pendekatan manajemen risiko COSO ERM dan kebijakan KNKG terkait evaluasi penerapan manajemen risiko pada OJK. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman atau acuan serta literatur. Pelaksanaan manajemen risiko sudah memenuhi komponen-komponen acuan OJK dari COSO ERM dan KNKG, tetapi masih ada beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya penerapan manajemen risiko yang merata kepada seluruh pegawai OJK.

---

The financial service sector is the highest growth sector by 2016 in national economic growth. The contribution of the financial services sector continues to increase for the Indonesian economy. Therefore, as the supervisor of the financial services sector, Financial Services Authority OJK has an important role to maintain the stability of the financial services sector. OJK needs to make continuous improvements to its governance and apply the principles of Good Public Governance. OJK reals step to improve its governance is with the implementation of risk management.

This research was conducted to determine the implementation policy of risk management and its implementation practice in OJK by using primary data interview and secondary data from OJK and other sources. There is a risk management approach of COSO ERM and KNKG policy regarding the evaluation of risk management implementation in OJK. The results of this study conclude that all aspects of the policy have been in accordance with guidelines or references and literature. The implementation of risk management comply with the OJK reference components of COSO ERM and KNKG, but there are still some obstacles such as a lack of understanding of the importance of applying equal risk management to all OJK employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Whistleblowing System (WBS) pada PT XYZ dengan membandingkan antara kebijakan Whistleblowing System yang diungkapkan perusahaan dengan Pedoman Whistleblowing System yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta kesesuaian antara implementasinya di dalam lingkungan dan aktivitas perusahaan dengan apa yang telah diungkapkan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kebijakan WBS yang diungkapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan panduan KNKG, akan tetapi Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan dan Insentif Bagi Pelapor belum diterapkan oleh perusahaan. Departemen Human Capital dan Internal Audit menjelaskan bahwa pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan telah dilakukan dalam bentuk pelatihan budaya dan value perusahaan serta beranggapan bahwa secara tidak langsung, WBS sudah termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut karyawan diluar departemen penggerak utama WBS (Internal Audit dan Human Capital), pelatihan berkelanjutan yang khusus mengenai WBS harus tetap dilakukan, diluar pelatihan budaya perusahaan. Selain itu para karyawan juga merasa perlu adanya penambahan saluran pelaporan berupa aplikasi khusus yang mudah dipahami dan digunakan.

---

The objective of this study is to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) at PT XYZ by comparing the Whistleblowing System policy disclosed by the company with the Whistleblowing System Guidelines provided by the National Committee on Governance Policy (KNKG) and the appropriateness of its implementation in the company's business activities with what has been disclosed. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The results of the study show that in general the WBS policies disclosed by the company are in compliance with the KNKG guidelines, but the Continuing Education Training and Incentives for Whistleblowers have not been implemented by the company. The Human Capital and Internal Audit Departments explained that ongoing training and sosialization had been carried out in the form of corporate culture and values training and assumed that WBS was included indirectly. Meanwhile, according to employees outside the WBS prime mover departments (Internal Audit and Human Capital), continuous training specific to WBS must still be carried out, apart from corporate culture training. In addition, employees also consider the need for additional channels for reporting in the form of special application that are easy to understand and use."