Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu memberikan jaminan sekaligus peluang bagi keterwakilan politik perempuan. Perempuan yang menempati setengah dari jumlah penduduk berhak untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan utamanya yang berdampak langsung bagi kepentingan perempuan. Masuknya perempuan dalam ruang penyusunan kebijakan membawa harapan bahwa mereka akan mewarnai produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh DPR RI. Salah satu produk kebijakan yang dihasilkan oleh DPR RI periode 2004-2009 adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pembahasan RUU Pornografi ini sejak awal sudah menuai berbagai polemik dan kontroversi yang membelah masyarakat menjadi kelompok pendukung dan penolak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran respon politis perempuan dalam proses penyusunan Undang-undang yang berhubungan dengan kepentingan perempuan. Sebagai studi kasus dalam penelitian ini dilihat proses penyusunan UU Pornografi. Secara spesifik, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap proses penyusunan UU Pornografi dan dinamika yang terjadi selama proses penyusunan, bagaimana perempuan menghadapi konflik kepentingan, bagaimana aspek pembentuk respon, dan faktor apa saja yang memengaruhi respon mereka. Sebagai penutup pembahasan, saya juga mengungkap bagaimana respon perempuan pada akhir pembahasan sampai saat pengesahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adalah tidak mudah bagi perempuan untuk merespon pembahasan UU Pornografi yang dapat memuaskan semua pihak. Pada akhirnya, respon perempuan anggota DPR RI kebanyakan tidak terbangun dari perspektif feminis. Respon perempuan tidak akan melampaui garis kebijakan partai. Perempuan menginternalisasi nilai—nilai yang dianggap ‘feminis’ atau perspektif perempuan dari lingkungannya terutama keluarga dan pengalaman hidupnya.

---

Bill No. 2 year 2008 on Political Parties and Bill No. 10 year 2008 on General Election guarantee as well as provide opportunities for female political voice to be represented. Half the population, women deserve the rights to be involved in the composition of major policies which have immediate impact on their interests. The inclusion of women in the space of policy making has sparked hopes that they will enrich the law and policies produced by Indonesian House of Representative.

One of the policies issued by The House in the period of 2004-2009 is the Bill No. 44 year 2008 on Pomography. Discussions on BilI’s Draft have triggered both polemics and controversy which divide the society into those supporting and those opposing. This paper illustrates the political response of women in the process of writing Bills related to the interests of women. The process of writing Pomography Bill is used as a case study in this research. Specifically, this research is also aimed to reveal the process and dynamics involved in the making of Pomography Bills as well as how women react to conflicts of interests, what aspects build the response, and what factors affecting their responses.

In the conclusion, the responses during the final stage of the BilI’s preparation and legalization are also presented. This research implements a qua!itative approach from the perspective of femafes using in-depth interviews as data gathering technique. The result shows that it is not easy for women to respond to the discussion on Pomography Bill which will satisfy everyone. Eventually, responses from female members of The House are generally not based on feminist’s perspective. Their responses however should not exceed their respective party’s guidelines. Women intemalize the so-called ‘feminist’ values or female perspectives from their environment, particularly families and personal experience."

"Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diundangkan pada 26 November 2008 memang sangat diperlukan dan diharapkan dapat mengatsi masalah pornografi yang terjadi di Indonesia. Pornografi sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan masyarakat Indonesia memang telah berkembang demikian pesatnya dan sangat meresahkan masyarakat, karena dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain, misal pemerkosaan, perzinaan, dan lain-lain. Dengan demikian pornografi dapat merusak tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terutama anak-anak dan remaja Indonesia.Buku ini membuat pandangan penulis mengenai UU No. 44 Tahun 2008 dalan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang dikaitkan dengan konsep Hazairin mengenai "Negara Tanpa Penjara".Menurut penulis, Negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila memerlukan pandangan terhadap Pornografi untuk tujuan pendidikan dan kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana detentukan dalam Pasal 14 UU No. 44 Tahun 2008.Faktor "agama" yang dimuat dalam Bab XI UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 merupakan kunci utama dalam merumuskan tafsiran dan pandangan penulis, selain penulis pun tidak melepaskan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menentukan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".Demikian pula, pandangan penulis atas penerapan UU No. 44 Tahun 2008 atas beberapa pasal yang terkait dengan kasus pornografi, misalnya pandangan atas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tentang "membuat" pornografi "tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri", dan atas Penjelasan Pasal 6 mengenai "Larangan" "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri" juga dimuatkan dalam buku ini."

"Election system is a main factor which will influence women representation in legislative bodies. In relation with this, law No. 10/2008 on elections of DPR, DPD, DPRD members has stipulated 30 % quota for women representatives in its various chapters, which made it more comprehensive compared to law No. 12/2003....."