Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kedudukan dan peran organ koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian Indonesia serta dapat atau tidaknya prinsipprinsip korporasi diterapkan pada badan usaha Koperasi di Indonesia. Kedua hal tersebut akan digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 1644K/PID/2013 yang secara garis besar berisikan mengenai perkara pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh organ koperasi (Pengurus). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan peran organ-organ koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 belum cukup memadai bila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran organ-organ di dalam Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007; Penerapan prinsipprinsip korporasi pada badan usaha koperasi di Indonesia belum cukup diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian, baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tidak seperti pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; rupa-rupanya Majelis Hakim dalam perkara penggelapan Kopposindo tidak cukup mempertimbangkan dengan baik kedudukan dan peran organ-organ koperasi dan keberlakuan prinsip korporasi terhadap badan usaha koperasi dalam memutus perkara tersebut.

---

The focuses of this thesis are how the cooperative law regulates the position and role of the organs in cooperative entity and whether or not the corporate principles are implemented to the cooperative enterprises. Both of these will be used to analyze the verdict of Supreme Court number 1644K/PID/2013 that the outline is about the criminal case of embezzlement committed by the organ of the cooperative. Type of this research is qualitative normative juridical research methods. The results of this research show that the position and role of the organs regulated by the cooperative law still not sufficient when it’s compared with corporate law; implementation of corporate principles in cooperative in cooperative law (both are regulated in cooperative act 1967, cooperative act 1992, or cooperative act 2012) still not sufficient when it’s compared with corporate law; and apparently the judges did not use cooperative law, especially the part that regulates the position and role of the organs and implementation of corporate principles in cooperative, as one of their verdict considerations."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas dalam aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan Terbuka (PT. Tbk.). Perlindungan tersebut berdasarkan pada konsep Good Corporate Governance yang diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PT. Tbk. Skripsi ini juga membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas, pelaksanaan dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

This paper discusses about minority shareholder protection in corporate action by Public Company. The protection of minority shareholder based on Good Corporate Governance (GCG) concept which has been implemented into Indonesia rule and regulation related to Public Company. This paper also discusses about the forms of legal protection to minority shareholder, implementation and control by the rules and regulations."

"Penegakan hukum di dunia usaha, khususnya pemberantasan pungli. Ini seharusnya menjadi ekonomi biaya tinggi menyebabkan banyak individu dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk korupsi. Untuk memerangi korupsi dapat dilakukan dengan penegakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekamto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah : 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. komunitas faktor, yaitu lingkungan dimana hukum yang berlaku atau diterapkan; 5. faktor budaya, yaitu kerja, kreativitas dan rasa yang didasarkan pada niat manusia dalam kehidupan sosial. Selain faktor di atas juga pemantauan yang penting dalam penegakan hukum."

"Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya telah merugikan negara yang sangat besar dimana salah satu pelakunya adalah Joko Hartono Tirto yang diputus bersalah oleh majelis hakim tingkat pertama dengan nomor putusan 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dengan pidana penjara seumur hidup akan tetapi tidak dibebankan pidana tambahan berupa Uang Pengganti (UP) untuk asset recovery. Dalam putusan tersebut tergambar dengan jelas adanya keterlibatan entitas korporasi dalam skema investasi PT Asuransi Jiwasraya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan teori keadilan, pertanggungjawaban korporasi, dan pengembalian aset. Berdasarkan penelitian tesis ini dihasilkan bahwa prinsip penerapan pertanggungjawaban korporasi didasarkan dari perbuatan “directing mind” dari pengurus dan/atau pemilik dari korporasi sehingga dapat dipidana tambahan berupa Uang Pengganti untuk asset recovery, asset recovery pada putusan tersebut belum tercapai sehingga perlunya dimintakan pertanggungjawaban korporasi yang terlibat, adapun korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam kasus ini adalah 13 (tiga belas) Manajer Investasi, perusahaan emiten milik Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang sahamnya dijadikan sebagai underlying Reksa Dana oleh 13 (tiga belas) Manajer Investasi tersebut sehingga diharapkan dapat dijadikan asset recovery atas kerugian negara yang terjadi.

---

The Corruption Crime Case in the State-Owned Enterprise PT Asuransi Jiwasraya has caused a big loss to the state where one of the criminal act was Joko Hartono Tirto who was found guilty by the panel of judges at the first level with decision number 34/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Jkt.Pst commits a Corruption Crime with a life imprisonment but is not charged with an additional penalty of “uang pengganti” for asset recovery. The decision clearly illustrates the involvement of corporate entities in the investment scheme of PT Asurnasi Jiwasraya. This thesis uses a normative juridical research method by using a theory approach of justice, corporate responsibility, and asset recovery. Based on this thesis research, it is found that the principle of applying corporate responsibility is based on the "directing mind" act of the management and/or owner of the corporation so that additional penalties can be imposed for asset recovery, asset recovery on the punishment of the decision has not been achieved so that it is necessary to ask for the accountability of the corporations involved, as for corporations that can be held accountable in cases These are 13 (thirteen) Investment Managers, listed companies owned by Benny Tjokrosaputro and Heru Hidayat whose shares are used as the underlying Mutual Funds by the 13 (thirteen) Investment Managers so that they are expected to be used as asset recovery for state losses that have occurred."

"Coporation is legal person or legal entity regarding as law subject that is capable of doing legal action or legal relation contact with various party as human beings.Corporation by human beings in order to form a body having status,position,authority like as those of human beings.Therefore this creation is called as artificial legal person....."

"Perseroan adalah badan hukum (legal person, legal entity), dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. Perseroan adalah badan hukum hasil rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia..."

"Krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia pada pertengahan tahun 1997 diyakini karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di dalam sistem perbankan nasional dan korporasi kita. Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dimana dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Penelitian yang dikembangkan adalah penelitian normatif.Hasil dari penelitian ini, pada dasarnya dari sisi peraturan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, kewajiban, pertanggungjawaban, kemandirian dan yang terakhir kewajaran dan kesetaraan. Akan tetapi karakteristik Perseroan di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia adalah tingginya konsentrasi kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha. Sebagaimana yang terjadi di dalam manajemen Bank X dimana pemegang saham pengendali ikut dalam mencampuri urusan operasional Perseroan yaitu dengan mempengaruhi kebijakan manajemen Perseroan. Atas tindakannya tersebut pemegang saham telah melanggar prinsip akuntabilitas yang berujung tidak independe-nya masing-masing Organ Perseroan.

---

Economy crisis that hitted in Asia especially Indonesia in the middle of the 1997 believed because the weakness application of Good Corporate Governance (GCG) in our national banking system and our corporation. This thesis focus to the application of good corporate governance (GCG) in Indonesia where pushed from two sides, that is ethics and regulation. This research uses normative research.

The result of normative research, basically from regulation side, Limited Liability Regulation Number 40th,2007 has applied base principles GCG that is Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. But the characteristics of company at south east asia especially indonesia is highly property concentration and control by group family / group business. In the same manner as happened in X Bank management where does controller shareholder get involved in company operational activity with influence company management policy. Cause of his action, shareholder has broken accountability principle pointed each of Organ Perseroan can not work independent."

"ABSTRAKPT Pantja Niaga sebagai perusahaan Perseroan (Persero) niaga yang bergerak di bidang perdagaiagan mexupuxiyai kedudukandan peranan yang khas dalam sistem perekonomian Indonesia. SebagaiPersero niaga, PT Pantja Niaga diharapican mampu untukm.emiperoleh dan memupuk keuntungan sebanyak-banyaknya, dan melaksanakankegiatan-kegiatan yang niembantui ntenyelenggarakan kemanfaatan umum.Keberhasilan PT Pantja Niaga sebagai Persero niaga untukmencapai tuuan-tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkunganekstern dan. intern Persero itu sendiri. Lingkungan eksternmeliputi faktor-faktor pengendalian penierintah, faktor ekonorni,faktor kebijaksanaan pemerintab dan faktor kelembagaandan persaingan pasar, sedangkan faktor intern terdiri atas faktor struktur organisasi, faktor personil, faktor material danfinansial dan faktor managemen.Pandangan di atas didasarkan pada konsep t.eori sistem, dimaria PT Pantja Niaga sebagai suatu organisasi merupakan satusistem terbuka, yang kelangsungan hidupnya sangat dipengaruhioleh lingkungan. Sebagai suatu sistem dari sistem yang lebihluas, PT Pantja Niaga merupakan sub sistem dari sistem administrasi nega ra. Hal ini berarti bahwa kegiatan-kegiatan usaha PTPantja Niaga dipengruIu oleh mekanisme pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah.Keberhasilan PT Pantja Niaga selama tahun 1981 8ampai tahun1983 dapat dilihat pada penampilannya. Penampilan Perseromerupakan hasil-hasil kegiatan yang telab dicapai oleh Perserodalam. jangka waktu tertentu, yang dikaitkan dengaa kemungkinankontribusinya terhadap negara. Untuk mengukur tingkat effektivitas dan effisiensi penampilan PT Pant ja Niaga digunakan ukuran hard criteria yaitu ukuran-ukuran yang lebih bersifat kwantitatif,dan ukuran soft criteria, yaitu ukuran yang lebih bersifat kwalitatif.Skripsi mi mencoba raendeskripsikan tingkat effektmvitasdan effisiensi penampmlan PT Pantja Niaga sebagai suatu perulsahaan perseroan, dengan mempertmnibangkan beberajpa faktor eksterndan intern yang meinpengariihinya. Untuk mendeskripsikanhal ini maka dikumpulkan sejumlah data, baik nielalum penelitiankepustaka3n dengan membaca literatur, buku-buku dan hailpenelitian maupun melalui sejumlab wawancara dengan key informantyang mengethui masalah Persero niaga. Tingkat effektivitasdan effisieflSi penanipilan PT Pantja Niaga akan nierientukanseberapajauh kontribusi yang mampu diberikannya kepada negara terutaina terhadap perekonomaan nasional.Dari hasil analisis mempenlihatkan bahwa effektivitas daneffisiensi jpenampilan PT Pantja Niaga relat.if masih rendah.Berdasarkan ukuran hard criteria, kemampuan PT Pantja Niaga untukmemperoleh laba belum memuaskan, sedangkan bila dilihat danrasio output dan input rnenunukkan tingkat effisiensi yang masihirendah. Sementara itu berdasarkan ukuran soft criteria,penampilanPT Pantja Niaga juga mernulaukkan effektivitas yang masib. rendah. Hal mi dapat diLihat dari rendahnya kemampuan adaptasi, dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan mnstitusmonalisasi yaitu pemanfaatan bantuan dan kesempatan yang dapatdiperoleh dari Lingkungan.Relatif rendahnya effektivitas dan effisiensi penampilanPT Pantja Niaga menyebabkan kontnibusinya terhadap negara,baikdalam arti finansial dan non finansial pun relatif rendah, PPantja Niaga hanya mampu menberikan kontnibusi finansial berupapajak dan dividen sebesar Pp. 586,82 juta selain tahun 1981sampal 1983. Sedangkan sunibangan jasa niaga yang bersifat nonfinansial, terutarna dalam membantu rnenyelenggarakan kemanfaatan urnurn hariya berhasil dilaksanakan beberapa kali saja"