Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Panti Asuhan Putri Aisiyah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi panti dalam melakukan pelayanan terhadap anak. Sumber data adalah orang-orang yang memahami dan berhubungan langsung dengan pelayanan di PAnti Asuhan ANak (PSAA), yaitu dipilih beberapa orang yang berfungsi sebagai key information yang terdiri dari pengurus panti dan pengasuh, sebanyak lima orang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, menggambarkan pelaksanaan pelayanan anak asuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PSAA dalam menyiapkan SDM berkualitas cukup baik, terlihat dalam pelaksanaan pelayanan di PSAA meliputi pembinaan fisik (pemberian makanan, pakaian, perawatan kesehatan), psikis pembinaan mental rohani (pemberian perhatian, kasih sayang, pendidikan agama dan budi pekerti, rekreasi), bimbingan sosial (kesempatan mengikuti kegiatan di sekolah, kebebasan memilih jurusan, mengikuti kegiatan waktu luang (kebebasan bergaul), dan layanan penunjang yang cukup baik (pembinaan intelektual, pelatihan keterampilan, dan pembinaan hidup mandiri). Kualitas sumber daya anak asuh cukup baik terlihat dalam rutinitasmelaksanakan ibadah, kepribadian melalui menghargai terhadap pendapat orang lain, kemandirian mengatasi kesulitan dalam belajar, percaya diri menyelesaikan pekerjaan, dan kejujuran dengan tidak mencontek terhadap pekerjaan orang lain. Faktor pendukung terhadap keberhasilan panti karena adanya semangat dari pengurus dan pengasuh mengantarkan anak asuh agar dapat hidup layak serta mandiri, kepedulian dan partisipasi dari pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat. Faktor penghambat, terbatasnya tenaga pengasuh, daya tampung, dan pendanaan operasional panti. Disarankan agar panti dapat lebih mengoptimalkan pelayanan, melalui jejaring khususnya anak asuh yang berhasil, pengasuh dan petugas panti. Pembimbing keterampilan perlu didukung oleh tenaga yang memiliki kualifikasi di bidangnya, jenis keterampilan disesuaikan dengan minat dan bakat anak asuh serta pasaran kerja."