Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Laut Indonesia yang kaya situs kapal karam merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era tahun 1970-an, dan masih berlangsung hingga hari ini. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah Air yang semakin mengkhawatirkan, maka sangat diperlukan landasan hukum yang kuat dan langkah nyata untuk melindunginya. Ketika hukum dan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya Bawah Air tidak cukup kuat untuk melindunginya, maka Indonesia yang kaya Benda Cagar Budaya Bawah Air akan banyak kehilangan data sejarah. Tulisan ini akan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cagar Budaya Bawah Air berikut permasalahan hukumnya serta menawarkan beberapa poin kritik yang dapat dijadikan acuan dalam merevisi peraturan perundang-undangan tersebut dan melangkah ke depan dalam rangka melindungi Cagar Budaya Bawah Air.

---

ABSTRACT

The Indonesian watersterritory which is rich in shipwreck sites is both a blessing and a problem. The case of theft on valuable objects from the sinking ship cargo in Indonesian waters has been going on since the beginning of the development of underwater archeology in the era of the 1970s, and still continues to recent day. Considering potential threats of Indonesian underwater cultural heritage, a strong legal basic and concrete steps are needed for protecting them. Without the strong law enforcement, Indonesia will lose most of its valuable historical data. This paper will review the laws and regulations related to underwater cultural heritage along with legal issues and offer some points of criticism that can be used as a reference in revising these laws and regulations and moving forward in order to protect underwater cultural heritage.

"

"ABSTRACTHigh anthropogenic activity in Jakarta Bay is believed to contribute a fairly high contamination as evidenced by microbial contaminants such as Coliform and Escherichia coli. The high density of Coliform and E. coli indicators of domestic contamination in Jakarta Bay as a result of an increase in the resident number who bring the flow of water to the springhead of the Jakarta Bay. It can be said that the polluted waters of Jakarta Bay and marine biota should be cultivated in this area as green shell should not consumed, because it can infect and cause gastrointestial disease. For that purpose, a research of microbial pollutants was conducted in Jakarta Bay in July 2015, and the results showed a very high density, expecially in the West."

"PenangguIangan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya merupakan usaha yang telah lama dilakukan. Tindak pidana korupsi perlu dicegah dan ditanggulangi bukan saja karena sifat ketercelaanya, tetapi juga karena secara ekonomis menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penyelesaian perkara tidak pidana korupsi sampai saat ini masih terdapat berbagai kendala dan kesulitan baik untuk penyelidikan, penyidikan penuntutan maupun peradilan pelaku tindak pidana korupsi, Sampai saat ini eksistensi dan kinerja lembaga kejaksaan masih dirasakan belum optimal dalam melaksanakan fungsinya, sehingga peran kejaksaan sebagai pengacara Negara belum dirasakan oleh masyarakat dalam hal mendukung penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun upaya yang dilakukan oleh kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah maksimal, namun hasilnya belum memuaskan hal ini disebabkan karena adanya kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa sesungguhnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang cukup jelas mengatur penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah direvisi dengan UU No. 20 Tahun 2001. Masih meningkatnya jurnlah tindak pidana korupsi disebabkan oleh faktor-faktor kurangnya pemahaman dad aparat penegak hukum tentang tugas dan tanggungjawabnya atas penanggulangan tindak pidana korupsi, rendahnya faktor moral aparat serta kurang berfungsinya lembaga pengawasan. Dalam penyelesaian suatu perkara korupsi hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh, hati-hati teliti dalam membuat konsep dakwaan dan mencocokan dengan rumusan delik dan asas-asas pidana, sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Perlunya meningkatkan kualitas dan memperbaiki sikap mental aparat penegak hukum, karena faktor integritas sangat menentukan dalam penegakan hukum."

"Di wilayah DKI Jakarta terdapat 13 sistem aliran sungai yang terdiri dari 23 sungai dan anak sungai, dimana 10 di antaranya bermuara di Teluk Jakarta. Ekosistem perairan Teluk Jakarta ini erat hubunganya dengan ekosistem perairan sungai, sejak dahulu telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan manusia seperti sebagai tempat penangkapan ikan bagi nelayan, media tranportasi, tempat rekreasi dan bahkan sebagai tempat akhir pembuangan limbah. Pada awalnya limbah dari kegiatan manusia yang dibuang ke perairan tidak menjadi suatu masalah karena perairan mempunyai kapasitas asimilasi untuk menampung jumlah tertentu dari limbah yang masuk. Namun permasalahan akan timbul jika jumlah limbah yang masuk terus bertambah. Kondisi ini diperburuk dengan beban pencemaran kota Jakarta beupa limbah yang berasal dari aktivitas penduduknya, industri, pertanian, peternakan dan kegiatan ekonomi lainnya yang mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. Sebagai gambaran, melalui 13 sungai yang bermuara ke perairan Teluk Jakarta secara terus-menerus menampung limbah dari kegiatan industri di Jakarta dan sekitarnya (2000 industri) baik langsung maupun tidak langsung. Ditambah lagi kebanyakan industri tersebut belum/tidak mempunyai alat pengolahan limbah, sehingga kondisi ini menyebabkan kualitas perairan Teluk Jakarta makin lama makin memburuk. Hahkan menurut dugaan jangka panjang apabila tidak ditanggulangi akan memperburuk kualitas lingkungan dan membahayakan manusia (PPSML UI,1987). Memburuknya kualitas lingkungan Teluk Jakarta, salah satu indikasinya tampak dari tingginya kandungan Iogam berat dalam lumpur. Hasil pemantauan KPPL (1996) menunjukkan bahwa kandungan logam berat dalam sedimen lumpur, tertinggi pada perairan muara (zona D), dengan nilai kisaran kandungan (mg/kg) beberapa Iogam berat seperti: Cu: 19,98 - 157,84; Pb: 14,83 - 104,51; Cd: 0,12 - 0,46; Cr: 11,21 - 370,94; Ni 10,68 - 149,30 dan Zn: 148,20 - 1.193,65. Pengkajian terhadap keberadan dan keanekaragaman biota air dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat pencemaran terhadap kondisi biologis pada perairan muara yang telah tercemar tersebut, Lew & Kuo (1978) juga menyimpulkan bahwa pendugaan keanekaragaman suatu komunitas hewan makrobentos merupakan "alat" yang efisien dan efektif untuk melihat suatu dampak pencemaran pada perairan."

"Jutaan manusia di seluruh dunia menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan sebagai penyedia sumber makanan yang penting, lapangan kerja, sumber pendapatan dan rekreasi. Bagi Indonesia yang merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2, perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sayangnya, pendayagunaan sektor perikanan terhambat oleh maraknya tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi, akibatnya Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar. Tindak pidana di bidang perikanan sebenarnya telah menjadi isu yang sangat penting dalam manajemen perikanan dunia, oleh karena itu Food and Agriculture Organization (FAO) mengeluarkan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dengan mandat utama dalam hal penyediaan kerangka pengelolaan bagi pemanfatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan baik dalam tatanan global, regional maupun nasional.Sebagai pelaksanaan dari CCRF, FAO mengeluarkan panduan yang dinamakan International Plan of Action (IPOA). Sejalan dengan tuntutan dunia internasional dan kebijakan FAO tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki pengelolaan perikanan nasional, termasuk dalam hal penegakan hukum yang selama ini dirasa lemah. Salah satu usaha peningkatan penegakan hukum adalah dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam penegakan hukum melalui sarana penal, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting untuk menciptakan suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan muncul ide untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada satu instansi penyidik (penyidik tunggal) yaitu PPNS Perikanan, namun ide tersebut ditolak oleh Perwira TNI AL dan penyidik POLRI.Pada akhir pembahasan, disepakati suatu kompromi politis untuk memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada tiga instansi penyidik, yaitu perwira TNI AL, PPNS Perikanan dan penyidik POLRI, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Pasal 73 Undang - Undang Nomor 31Tahun 2004. Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing - masing penyidik sehingga tercipta suatu mekanisme penyidikan yang akuntabel. Dengan mekanisme koordinasi maka tugas dan wewenang ketiga instansi penyidik tidak tumpang tindih dan justru akan mendorong peningkatan kinerja para penyidik secara umum, dengan demikian tujuan dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 untuk menimalisir tindak pidana di bidang perikanan dapat tercapai."